Peran Tokoh Agama Dalam Program Kependudukan dan KB

Report
KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI
KERJA DI LINGKUNGAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
D.I. YOGYAKARTA
Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I
Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN
NEGARA SERTA
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 473
Kementerian Agama mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang
keagamaan dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
VISI KEMENTERIAN AGAMA RI
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT
BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN
SEJAHTERA LAHIR BATIN.
(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)
MISI KEMENTERIAN AGAMA RI
1
• Meningkatkan kualitas kehidupan
beragama
2
•Meningkatkan kualitas kerukunan umat
beragama
3
• Meningkatkan kualitas RA, madrasah, perguruan tinggi
agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
4
•Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
ibadah haji
5
• Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih
dan berwibawa
(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)
Terwujudnya Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta yang Taat
Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri
dan Sejahtera Lahir Batin
Misi Kanwil Kemenag DIY
1
2
• Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
•Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3
• Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, pendidikan
agama, dan keagamaan
4
•Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah
haji
5
• Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan
berwibawa
SUB BAGIAN ORTALA
DAN KEPEGAWAIAN
“Subbagian
Organisasi,
Tata
Laksana,
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan
organisasi dan tata laksana serta
pengelolaan urusan kepegawaian.
(Pasal 435 huruf b PMA No 13 Tahun 2012)
5 NILAI BUDAYA KERJA
KEMENTERIAN AGAMA
1
• INTEGRITAS : kesesuaian antara ucapan dan
perbuatan.
2
•PROFESIONALITAS : mencerminkan kompetensi
dan keahlian.
3
4
5
• INOVASI
•TANGGUNG JAWAB
• KETELADANAN
KANWIL DIY ; SUMBER DATA SIMPEG
2014
KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI
KERJA PNS
DASAR HUKUM
1.
UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA.
2.
PP 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA PNS.
3.
PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS.
PPK PNS DALAM UU ASN
.... UNTUK MENJAWAB
TANTANGAN DI MASA DEPAN
→→→→
TUJUAN UU ASN
MENCIPTAKAN
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
 bersih dari KKN
dan politisasi
 kompeten terhadap
tugas dan tanggung
jawab yang
diemban
 melayani
masyarakat dan
dunia usaha/
investasi.
KOMPOSISI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
A
S
N
1.
Berstatus pegawai tetap
2.
Memiliki NIP secara nasional;
3.
Sebagai pembuat kebijakan;
4.
Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi
pemerintahan;
PEGAWAI PEMERINTAH dengan
PERJANJIAN KERJA (PPPK)
1.Diangkat
2.Dapat
Dgn Perjanjian Kerja;
diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3.Melaksanakan
4.Menduduki
Tugas Pemerintahan;
Jabatan Fungsional.
MANAJEMEN PNS DALAM ASN
(14 POIN)
Manajemen PNS meliputi:
1.penyusunan
dan penetapan kebutuhan;
2.pengadaan;
3.pangkat
dan jabatan;
4.pengembangan karier;
5.pola karier;
6.promosi;
7.mutasi;
8.Penilaian
9.penggajian
kinerja
dan tunjangan;
10.penghargaan;
11.disiplin;
12.pemberhentian;
13.pensiun dan tabungan hari tua; dan
14.perlindungan.
PERENCANAAN SDM APARATUR
Seluruh Informasi terkait dengan manajemen ASN dilakukan
dengan Teknologi Informasi tujuan
menghemat biaya,
waktu dan
efisiensi
untuk mempermudah pengelola kepegawaian merumuskan
kebijakan
Perencanaan SDM Aparatur di arahkan
untuk mendukung pembangunan Nasional
jangka pendek 5 (lima) Tahun dan
jangka panjang 20 (dua puluh) tahun
1. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH PEGAWAI ASN
1.
Dasar penetapan kebutuhan Pegawai ASN:
a.
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
berdasarkan metode analisis jabatan dan analisis
beban kerja.
b.
Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur 5 (lima)
tahun dengan rincian per tahun berdasarkan
prioritas kebutuhan
2.
Formasi
ditetapkan
oleh
Menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara secara nasional.
2. PENGADAAN PNS
1.
Dasar pengadaan:
- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2.
Tahapan :
Perencanaan
Pengumuman lowongan
Pelamaran
Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi
bidang)
Pengumuman hasil seleksi
Masa percobaan
Pengangkatan menjadi PNS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3. PANGKAT DAN JABATAN




PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan
PNS
yang
menunjukkan
kesamaan
karakteristik,
mekanisme, dan pola kerja.
PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat
dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan
penilaian kinerja.
PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada
lingkungan
instansi
TNI
dan
Polri
yang
pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan
jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
4. PENGEMBANGAN KARIER

-
dilakukan berdasarkan:
kualifikasi;
Kompetensi (teknis, manajerial, sosial
kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
 Dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
-
5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI



Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi antara lain melalui:
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah
satu
dasar
dalam
pengangkatan
jabatan
dan
pengembangan karier.
Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi
tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja
di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui
pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam
waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
6. PROMOSI PNS



Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang
sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih
tinggi.
Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif
antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS
dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim
Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.
7. MUTASI PNS






Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi
Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi
Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke
perwakilan NKRI di luar negeri.
Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan
Kepala BKN.
Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan
oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan
teknis dari Kepala BKN.
Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip
larangan “konflik kepentingan”.
• Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada
APBN dan APBD.
8. PENILAIAN KINERJA PNS
Dilakukan berdasarkan:
 perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi;
Memperhatikan
 target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
 objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
 Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
 Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai
Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target
kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan
pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PNS





Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, &
resiko pekerjaan.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah
dibebankan APBD.
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang
meliputi:



tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga
di daerah)
Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
10. PENGHARGAAN PNS
 PNS
yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian,
kecakapan,
kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
 Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat
berupa pemberian:
tanda kehormatan;
kenaikan pangkat istimewa;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
dan/atau
 kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan.



11. PEMBERHENTIAN PNS
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 meninggal dunia;
 atas permintaan sendiri;
 mencapai batas usia pensiun;
 perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
 tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajiban.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan
karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
12. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI
1945;
b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
13. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS
PNS diberhentikan sementara, apabila:
 diangkat menjadi pejabat negara;
 diangkat menjadi komisioner atau
anggota lembaga nonstruktural; atau
 ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana.
Pengaktifan
kembali
PNS
yang
diberhentikan sementara dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.
14. BATAS USIA PENSIUN
Batas usia pensiun PNS yaitu:



58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi;
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi; dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.
15. JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA


Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila:







meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup
jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan
dalam program jaminan sosial nasional.
Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku
pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
16. PERLINDUNGAN
Pemerintah wajib memberikan
perlindungan berupa:




jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
Mencakup jaminan
sosial yg diberikan
dalam program
jaminan sosial
nasional
->
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang
dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
KEBIJAKAN PPK PNS
EDARAN AWAL TAHUN
2014
SURAT
EDARAN
KAKANWIL
TERKAIT
PELAKS.
PP46/2011
DI LINGK.
KANWIL
DIY
36
PENJELASAN SURAT EDARAN
KAKANWIL
Nomor : Kw.12.1/2/Kp.01.2/ 1711 /2013
Tanggal 4 juli 2013
Setiap Satuan Kerja/Unit Kerja WAJIB melakukan upaya
persiapan untuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil dengan metode SKP yang akan dilakukan
mulai 01 Januari 2014, dengan melakukan beberapa hal
dibawah ini :
1.
Melakukan penataan pegawai pada masing-masing
satuan kerja dengan teknis sebagai berikut :
a. Manajemen Ketugasan, Melakukan koordinasi internal
(satker, bidang, bagian, seksi, atau subbag) terkait penjabaran
Tupoksi unit kerja yang ada dalam PMA No 13 Tahun 2012
dengan tujuan menjabarkan dan membagi tugas kedinasan
secara hierarkhis dari atas kebawah dan menyeluruh,
disajikan
dalam bentuk tertulis (inventarisasi tugas tidak
terkait dengan status pengampu PNS/bukan PNS).
…… bersambung ke (b)
37
PENJELASAN SURAT EDARAN
KAKANWIL
Nomor : Kw.12.1/2/Kp.01.2/ 1711 /2013
Tanggal 4 juli 2013…. (Lanjutan)
b. Manajemen Jabatan, Menyesuaikan pembagian pekerjaan
yang ada dengan Jabatan Pengampu agar terdapat korelasi
antara tugas dan jabatan pengampu.
c. Memasukkan hasil pembagian kerja ke dalam form
analisis jabatan dan analisis beban kerja di masing-masing unit
kerja, mengacu pada kebutuhan dan prinsip aturan yang telah
digariskan, untuk dijadikan dasar acuan penataan pegawai.
2. Melakukan Penyusunan Target dan Sasaran Kerja Pegawai
didasarkan pada pembagian kerja yang telah ditentukan pada
poin (1) dan berdasar pada prinsip dalam PP no 46 tahun 2011.
3. Kepada bagian kepegawaian di masing-masing satuan kerja
agar melakukan inventarisasi dan pendampingan sesuai
kebutuhan terhadap dokumen poin 1 (Dokumen Pembagian
Kerja) dan mengambil langkah pendukung yang diperlukan
terhadap poin 2 (Dokumen SKP) dalam edaran ini.
38
EDARAN KEBIJAKAN AKHIR TAHUN
SURAT EDARAN
NOMOR : KW.12.1/2/KP.01.2/
/2014
TANGGAL 01 DESEMBER 2014
TENTANG
EVALUASI AKHIR TAHUN SASARAN
KERJA PEGAWAI TAHUN 2014 DAN
PENYUSUNAN SASARAN KERJA
PEGAWAI TAHUN 2015
DI LINGKUNGAN KANWIL
KEMENAG D.I. YOGYAKARTA
ISI EDARAN :
Bahwa SKP yang telah disusun harus diberikan
Penilaian, maka kami perintahkan kepada
saudara untuk segera melakukan perhitungan
dan evaluasi terhadap hasil kerja Pegawai tahun
2014 di lingkungan kewenangan saudara.
 Bahwa setelah melakukan perhitungan dan
evaluasi terhadap hasil kerja Pegawai tahun
2014 di lingkungan kewenangan saudara, maka
kami perintahkan saudara untuk segera
Menyusun Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) tahun 2014 berdasarkan PP 46 Tahun
2011.

ISI EDARAN (2) :


Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun kerja
2014, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Untuk segera melakukan Penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) tahun 2015 terhadap pegawai di
lingkungan kerja saudara.
Kepada setiap Satuan/Unit Kerja agar mengirimkan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2015 kepada
Subbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag
DIY, Jl.Sukonandi 8 Yogyakarta dengan susunan
sebagai berikut :
Cover
Peta Jabatan
SKP Unit Kerja ditanda tangani (SKP 2015)
Pengumpulan Dokumen SKP 2015 paling
lambat hari Senin tanggal 04 Januari 2015.
KERJA…..KERJA….KERJA….DOA…..!!!
yogyakarta.kemenag.go.id

similar documents