Penatan Organisasi dan Tatakerja UPBU

Report
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan
Struktural di Lingkungan Departemen;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di
Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI
PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI
ORGANISASI UPT BANDAR UDARA MENJADI UPBU
1.
Pemisahan fungsi regulator dan operator
UPBU sebagai Operator tidak lagi melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan
(fungsi regulator) pada Pasal 47 KM. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT Bandar Udara
2.
Pemisahan fungsi pelayanan Navigasi Penerbangan dari penyelenggara bandar
udara
3.
Peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna bandar udara menuju
kemandirian penyelenggaraan bandar udara.
Pada organisasi UPBU terdapat fungsi kendali mutu, standar pelayanan, penanganan
keluhan pengguna serta kerjasama pelayanan bandar udara yang ditangani oleh unit
kerja tertentu
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA
PEMERINTAH
(IKU)
SWASTA
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009
ROWING
OPERATOR
GOVERNMENT
SARANA
BISNIS
PENERBANGAN
PRASARANA
NAVIGASI
PRASARANA BANDAR
UDARA
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
STEERING
REGULATOR
PRIVATE
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN HASIL PENATAAN KELEMBAGAAN
KANTOR UPBU
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
STRUKTUR PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
KOMITE NASIONAL
KECELAKAAN TRANSPORTASI
KNKT
( Annex 13)
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGIDAN GEOFISIKA
(BMKG)
(Annex 3)
1. Pasal 229 UU Penerbangan
2. PM. 41 Th 2010 Ttg OTK Kantor Otband
3. KP. 114 Th 2013 ttg Juklak PM. 41/2010
SEKRETARIAT DITJEN
PERHUBUNGAN UDARA
(Convention, Annex 2,
SAAQ)
BADAN SAR NASIONAL
(BASARNAS)
( Annex 12)
1. CASR
2. MoS
3. Staff Instruction
DIREKTORAT
ANGKUTAN
UDARA
HEAD
QUARTER (HQ)
REGIONAL
OFFICE (RO)
UU No. 1 Th. 2009
ttg Penerbangan
(Annex 9)
DIREKTORAT
KELAIKAN UDARA
DAN
PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA
(1, 6, 7, 8, 16, 18,
PANS-OPS)
DIREKTORAT
NAVIGASI
PENERBANGAN
DIREKTORAT
BANDAR
UDARA
(Annex 1, 2, 3,
4, 5, 10, 11, 12,
15, PANS-ATM)
(Annex 9, 14,
16)
IT
SSP
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
LAPORAN
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
UPBU /BUBU
DIREKTORAT
KEMAANAN
PENERBNGAN
(Annex 9, 17,
18)
ALUR PIKIR TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPBU PERSPEKTIF UU PENERBANGAN
PENGERTIAN UPBU
(Pasal 1)
“....sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan...”
Pengoperasian Bandar Udara Umum
(Pasal 234)
SERTIFIKAT OPERASI BANDARA
(PASAL 234, huruf a)
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr),
Kelestarian Lingkungan
(Pasal 202 dan 234 huruf j)
Personel
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
Pasal 233
“... pelayanan jasa pesawat udara,
penumpang, barang, dan pos ..”
Pengawasan dan pengendalian
internal
(Pasal 234, huruf l)
Fasilitas
Prosedur Operasi
Sistem Manajemen
Keselamatan
1.
2.
3.
4.
Kelaikan fasilitas
Prosedur perawatan fasilitas
Pengoperasian fasilitas
Personel
KESELAMATAN, KEAMANAN, KELANCARAN DAN KENYAMANAN BANDAR UDARA
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR UPBU
1. Jasa Angkutan Udara &
Pelayanan Pesawat Udara
2. Daya Tampung Bandar Udara
I. Komponen
Substantif
3. Penggunaan dan Fungsi
Bandar Udara
4. Pelayanan Rute Penerbangan
KOMPONEN
5. SDM (Fungsiomal Tertentu)
1. SDM (Fungsiomal Umum)
II. Komponen
Penunjang
2. Lokasi Bandar Udara
3. PNBP
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU
KOMPONEN
NO
I
1
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d
KM. 6 TAHUN 2008
KOMPONEN SUBSTANTIF
Jasa Angkutan Udara
Jumlah penumpang pertahun
Jumlah kargo dan pos dalam kg pertahun
Jumlah pergerakan pesawat pertahun
Pelayanan Lalu Lintas Udara
APP
ADC
AFIS
UN-Attended
PM. 39 TAHUN 2014
BOBOT KOMPONEN SUBSTANTIF
24 Jasa Angkutan Udara & Pelayanan Pesawat Udara
8 Jumlah penumpang pertahun
4 Jumlah kargo dan pos dalam kg pertahun
12 Jumlah pergerakan pesawat pertahun
Pesawat Udara Terbesar Yang Dilayani
20
3. Fasilitas dan Daya Tampung Bandar Udara
a. Kapasitas Bandar Udara
1). Panjang Landasan
2). Bentang Sayap
b. Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan
c. Fasilitas Security
d. PKP-PK
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
BOBOT
36
14
7
9
6
DITIADAKAN
24
3
3
6
6
6
Kapasitas Pelayanan Bandar Udara
Kapasitas Landasan
1). Panjang Landasan
2). Bentang Sayap
DITIADAKAN
Fasilitas Keamanan Penerbangan
PKP-PK
Jam Operasi Bandar Udara
Kapasitas Terminal
Jumlah Rute Penerbangan
27
7
4
3
6
6
6
4
5
MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU
NO
KM. 6 TAHUN 2008
4. Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara
a. Hirarkhi Fungsi Bandar Udara
(Pengumpul dan Pengumpan)
b. Penggunaan Bandar Udara
(Internasional dan Domestik)
KOMPONEN
BOBOT
PM. 39 TAHUN 2014
4 Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara
2 Hirarkhi Fungsi Bandar Udara
(Pengumpul dan Pengumpan)
2 Penggunaan Bandar Udara
(Internasional dan Domestik)
BOBOT
18
6
6
Koordinasi Pelayanan Operasional Bandar Udara
Koordinasi dengan instansi pemerintah yang
melakukan kegiatan pemerintah
Koordinasi dalam penggunaaan bersama bandar
udara/pangkalan udara
Koordinasi dengan lembaga pelaksana
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di
bandar udara
2
2
3
5. Sumber Daya Manusia Operasional/ Fungsional
8
Personel Penerbangan di Bandar Udara
5
II.
1
2
3
20
5
5
10
KOMPONEN PENUNJANG
Sumber daya manusia administrasi
Anggaran Belanja Operasional
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Asset/Barang Milik Negara (BMN)
Hierarki Bandar Udara
3
3
8
2
4
KOMPONEN PENUNJANG
Pegawai Administrasi
Anggaran Pengelolaan Bandar Udara
PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Bandar Udara
10
CONTOH PENGHITUNGAN NILAI
Gewayantana
No.
Komponen / Sub Komponen
Nilai
Larantuka
3
Nilai
Nilai TT
“Setiap komponen
diberikan nilai
tertimbang sesuai
dengan bobot yang
diberikan.......”
KOMPONEN
1 Jasa dan Pelayanan Angkutan Udara
a.
NILAI TIAP BANDARA
(N)
Jumlah penumpang pertahun (berangkat, datang,
transit)
Jumlah penumpang pertahun
BOBOT
SUB KOMPONEN ( B )
3.82
5.65Keatas
10
0
5.29 s/d 5.64
9
0
4.92 s/d 5.28
8
0
4.55 s/d 4.91
7
0
4.19 s/d 4.54
6
0
3.82 s/d 4.18
5
5
3.45 s/d 3.81
4
0
3.08 s/d 3.44
3
0
2.72 s/d 3.07
2
0
2.34 s/d 2.71
1
0
Sub Bobot 1a %
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
12
5
0.00
“Nilai Tertimbang Yang
Didapat Pada Setiap
Bandar Udara
Dijumlahkan Sehingga
Didapatkan Hasil
Penilaian Bandar
Udara...”
6.00
NILAI TERTIMBANG
KOMPONEN (NT) = (N x B)/10
TATA CARA PENENTUAN KELAS BANDAR UDARA
NI = NT – NR
C
HASIL PENETAPAN KELAS
KELAS
KELAS I UTAMA
KELAS I
KELAS II
KELAS III
SATPEL BU
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
INTERVAL
> 72.38
51.63 < x < 72.38
30.97 < x < 51.63
10.37 < x < 30.97
< 10.30
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU
TUGAS KANTOR UPBU
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara,
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa
kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara,
kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban
penerbangan pada bandar udara yang belum
diusahakan secara komersial.
(Permenhub no. PM. 39 Tahun 2014)
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU
FUNGSI
• pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
• pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar
bandar udara serta fasilitas penunjang;
• pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan
alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
• penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron
Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
• pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara,
barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
• pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja
serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan
pelayanan darurat bandar udara;
• pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait
bandar udara;
• pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan
penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
• pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
• pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum,
dan hubungan masyarakat; dan
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU
FUNGSI
• pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
• pelaksanaan urusan keuangan, data, serta teknologi dan informasi;
• pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum,
dan hubungan masyarakat;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
• pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan,
sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besr bandar udara serta fasilitas penunjang;
• pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron
Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
• pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU);
• pelaksanaan pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang, awak
pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan
senjata;
• pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di
lingkungan kerja bandar udara ;
• pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan
penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
STRUKTUR ORGANISASI UPT BANDAR UDARA
Kelas I Utama
(eselon. II.b)
(Kelas II/esl. III.b.
(Kelas I/ esl. III.a)
(Kelas III/esl.IV.a)
PERBANDINGAN JUMLAH KELAS
KM. 7 TAHUN 2008
PM. 40 TAHUN 2014
JUMLAH
Kelas I Khusus
2
Kelas I Utama
2
Kelas I
5
Kelas I
10
Kelas II
14
Kelas II
20
Kelas III
50
Kelas III
118
Kelas IV
52
Satker
41
Satpel BU
15
Jenis B
1
Kantor UPBU
Budiarto
1
Catatan : Bandar Udara Hang Nadim Batam tetap UPT Ditjen Perhubungan hingga BP
Batam membentuk BUBU (PP. 65 tahun 2014)
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
REKAPITULASI ESELONISASI UPBU
Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU
KEWAJIBAN
• Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai operator berkewajiban melaporkan
kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan
kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya
kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang
melaksanakan fungsi regulator.
20
• PASAL 47 KM. 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANIASASI DAN TATA KERJA UPT BANDAR
UDARA
21
Prinsip-prinsip organisasi
1. Keberlangsungan tugas
Tugas pokok dan fungsi organisasi yang menjadi beban kerja setiap
jabatan harus selalu ada dan dapat dilaksanakan secara terus menerus
atau berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama.
2. Bagi habis tugas
tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi dibagi
habis secara berjenjang, sampai jenjang terendah yaitu jabatan
fungsional umum.
3. Proporsionalitas
nomenklatur dan literatur , disesuaikan dengan kejenisan volume
beban kerja (tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan
organisasi) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
22

similar documents