Penyusunan Renja Perubahan

Report
Penyusunan Renja Perubahan
Berdasarkan Permendagri 23
tahun 2013 dan Permendagri 27
tahun 2014
Mengapa harus ada renja perubahan
• Perubahan RKPD Tahun 2014 dan Perubahan
Renja SKPD Tahun 2014 dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:
▫ Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Lanjutan
▫ Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; dan/atau
▫ Keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
▫ Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.
Lanjutan
▫ Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana tersebut
pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4,
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
▫ Perubahan Renja SKPD Tahun 2014 sebagaimana
tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4,
disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
▫ Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah
daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu
untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan
selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD
Tahun 2014.
Lanjutan
▫ Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan
RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman
penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan
RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk
menyusun Perubahan APBD Tahun 2014
Sistematika
• Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud,
tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai
dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi
daerah.
• Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai
Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan
Triwulan II tahun berjalan.
• Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam
Perubahan Renja SKPD, memuat kegiatan lanjutan
tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
• Bab IV. Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu
sesuai dengan kebutuhan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA
SKPD
• Perubahan RKPD dan Perubahan Renja
SKPD disusun dengan tahapan sebagai
berikut:
▫ Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan
Perubahan Renja SKPD.
▫ Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
▫ Penetapan Perubahan RKPD.
▫ Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja
SKPD.
▫ Penetapan Perubahan Renja SKPD
Tatacara Perubahan Renja SKPD
• Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai
berikut:
▫ Kepala SKPD menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja
Tahun 2014 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2014
kepada Kepala Bappeda.
▫ Format Evaluasi Hasil Renja Tahun 2014 Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2014 sebagaimana terlampir pada
Format I.G. Peraturan Menteri ini.
▫ Kepala SKPD yang akan menyusun rancangan Perubahan
Renja SKPD berpedoman pada Surat Edaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 6).
▫ Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD
sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan terhadap
seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan
kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan
maupun tidak mengalami perubahan
• Seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif,
lokasi dan kelompok sasaran baik yang
mengalami perubahan maupun tidak mengalami
perubahan sebagaimana dimaksud pada angka
4) disusun ke dalam Format Rencana Program
dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD
Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam
Format I.H. Peraturan Menteri ini.
• Kepala SKPD yang Renja SKPD-nya tidak
mengalami perubahan, tetap menyusun
kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi
dan kelompok sasaran ke dalam format
sebagaimana tersebut pada angka 5)
• Rancangan Perubahan Renja SKPD
sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan
angka 6) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada
Kepala Bappeda sebagai bahan masukan
penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD.
Penetapan Perubahan Renja
• Berdasarkan peraturan kepala daerah tentang
Perubahan RKPD Tahun 2014, SKPD terkait
menyempurnakan rancangan Perubahan Renja
SKPD menjadi rancangan akhir Perubahan Renja
SKPD
• Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1)
menyampaikan rancangan akhir perubahan Renja
SKPD Tahun 2014 kepada Kepala Bappeda untuk
diverifikasi.
• Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2)
dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa
rancangan akhir Perubahan Renja SKPD telah
disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan RKPD Tahun 2014
Penetapan Perubahan Renja SKPD
• Bappeda mengajukan rancangan akhir seluruh
Perubahan Renja SKPD kepada kepala daerah untuk
memperoleh persetujuan dan pengesahan.
• Seluruh perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud
pada angka 1) mencakup SKPD yang kegiatan, target
kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran
mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami
perubahan
• Kepala Daerah mengesahkan Perubahan Renja SKPD
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
Tahun 2014.
• Kepala SKPD yang Renja SKPD-nya tidak mengalami
perubahan maupun yang mengalami perubahan,
menetapkan Perubahan Renja SKPD paling lambat 2
(dua) minggu setelah disahkan oleh Kepala Daerah

similar documents