slide pmk 147 kb-per-bab

Report
PMK 147/PMK.04/2011
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011
TENTANG KAWASAN BERIKAT
Jakarta, 04-05 Oktober 2011
LATAR BELAKANG
 ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN
 UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 17/2006
 ADANYA PERUBAHAN PP TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
 PP 33/1996 DIUBAH DENGAN PP 32/2009
 UPAYA MENGEMBALIKAN FUNGSI KB UNTUK TUJUAN UTAMA EKSPOR
 MENGAKOMODIR MASUKAN DARI STAKE HOLDER
 MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KB
 MENINDAKLANJUTI DIREKTIF PRESIDEN RI (UKP4)
PMK 147/PMK.04/2011
POKOK-POKOK KEBIJAKAN KB
Mendorong Pertumbuhan
Industri Dalam Negeri
• Pemasukan barang impor yang tidak berhubungan
langsung dengan produksi yang sudah diproduksi di
dalam negeri tidak diberi fasilitas
Pengembalian Fungsi KB
• KB orientasi ekspor
• Penjualan ke lokal hanya 25% dari realisasi ekspor dan
realisasi antar KB
Manajemen Risiko
• Profiling KB
• Pelayanan dan Pengawasan dengan manajemen risiko
Clustering
• Pengelompokan lokasi KB untuk efisiensi dan efektifitas
pelayanan dan pengawasan
Otomasi
• Pelayanan dan pengawasan yang berbasis IT
Pendelegasian Kewenangan
• Kantor Pusat
• Kanwil dan KPPBC
SUSUNAN PMK KAWASAN BERIKAT
BERISI : 15 BAB dan 59 PASAL , TERDIRI DARI:
 BAB I
KETENTUAN UMUM : 4 Pasal
 BAB II
PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT : 9 Pasal
 BAB III PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN: 5 Pasal
 BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN: 4 Pasal
 BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN : 14 Pasal
 BAB VI PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG : 2 Pasal
 BAB VII SUBKONTRAK : 2 Pasal
 BAB VIII PEMINJAMAN BARANG MODAL : 2 Pasal
 BAB IX PEMBERITAHUAN PABEAN : 1 Pasal
 BAB X
PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR: 2 Pasal
 BAB XI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN : 6 Pasal
 BAB XII PENGAWASAN : 3 Pasal
 BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN : 1 Pasal
 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN : 1 Pasal
 BAB XV KETENTUAN PENUTUP : 3 Pasal
GAMBARAN UMUM ISTILAH KB
KMK No. 291 tahun 1997
PKB PT A
PMK 147 tahun 2011
Penyelenggara KB PT A
A
PKB merangkap PDKB PT A
A
Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB PT A
A
PDKB PT B
A
Pengusaha di KB merangkap Penyelenggara di KB
(PDKB) PT B
B
A
A
B
A
A
MANAJEMEN RISIKO
 PELAYANAN DAN PENGAWASAN TPB
BERDASARKAN PROFIL DAN KETERSEDIAAN IT
PERUSAHAAN
 PROFIL BAGUS  PELAYANAN MAKSIMAL,
PENGAWASAN MINIMAL
 PROFIL TIDAK BAGUS  PELAYANAN MINIMAL,
PENGAWASAN MAKSIMAL
 IMPLEMENTASI BERUPA TPB YANG MENDAPAT
STATUS PRIORITAS.
LOKASI KB
 KB HARUS BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI, ATAU
 KB DAPAT BERLOKASI DI KAWASAN BUDIDAYA YANG
DIPERUNTUKKAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI:
 INDUSTRI YG MEMERLUKAN LOKASI KHUSUS
 INDUSTRI MIKRO & KECIL
 INDUSTRI DI DAERAH YG BLM ADA KAWASAN INDUSTRI
ATAU KAVLING INDUSTRINYA SUDAH PENUH
 SYARAT LUAS LOKASI KB DI KAWASAN BUDIDAYA : MINIMAL
10.000 M2 DALAM SATU HAMPARAN (dapat terdiri dari 1
atau lebih PDKB)
 KB (DILUAR KAWASAN INDUSTRI) YANG SUDAH ADA
SEKARANG  DIBERI JANGKA WAKTU SD 31-12-2014 UNTUK
MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN LOKASI (Pasal 56
Huruf c.)
JANGKA WAKTU IZIN KB
❀ IZIN KB YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN
INDUSTRI
 BERLAKU SAMPAI DENGAN IZIN USAHA INDUSTRI
DAN/ATAU IZIN KB DICABUT
❀ IZIN KB YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN
INDUSTRI  DIBERI BATASAN JANGKA WAKTU :
 PENYELENGGARA KB  5 TAHUN
 PENYELENGGARA KB SEKALIGUS PENGUSAHA KB  3
TAHUN
 PENGUSAHA DI KB  3 TAHUN
PERSYARATAN PERUSAHAAN/ ORANG YANG
BISA MENGAJUKAN IZIN KB
 Perusahaan dan/atau penanggung jawab
perusahaan yang pernah melakukan tindak
pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau
 Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang
perusahaannya telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan,
tidak dapat diberikan persetujuan sebagai KB
selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai
menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan
pailit.
PERPANJANGAN IZIN KB
 PERPANJANGAN IZIN DIAJUKAN SEBELUM IZIN BERAKHIR.
 JIKA IZIN PERPANJANGAN BELUM KELUAR NAMUN IZIN TELAH
BERAKHIR, TERHADAP PEMASUKAN BARANG KE KB TIDAK
MENDAPATKAN FASILITAS.
 JIKA TIDAK DIAJUKAN PERPANJANGAN : SECARA HUKUM
SAMA DENGAN IZIN DICABUT, BARANG-BARANG HARUS
DISELESAIKAN FASILITASNYA.
 ATTENSI: BATAS WAKTU BERAKHIRNYA IZIN KB YANG TIDAK
TERCANTUM JANGKA WAKTU IZINNYA (TERMASUK KB DI
KAWASAN INDUSTRI YANG DITERBITKAN SEBELUM
BERLAKUNYA PMK 147) YAITU TANGGAL 23 MEI 2012 (PASAL
56)
KATEGORI BARANG YANG MENDAPAT
FASILITAS DI KB
 TIDAK LAGI ADA ISTILAH BARANG BERHUBUNGAN
LANGSUNG & BARANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG
DENGAN PRODUKSI
 KATEGORI BARANG :
 BARANG UNTUK DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN
- BAHAN BAKU
- BAHAN PENOLONG
- BARANG U/ DIGABUNGKAN DG HASIL PRODUKSI TUJUAN EKSPOR
 BARANG MODAL
 PERALATAN PERKANTORAN  DG KRITERIA TERTENTU :
MENUNJANG ADMINISTRASI BARANG, TIDAK HABIS PAKAI, MUDAH
DIAWASI, JUMLAH YANG WAJAR, MEMPERHATIKAN INDUSTRI DALAM
NEGERI --> DENGAN IZIN DARI KANWIL (SURAT PERSETUJUAN)
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMASUKAN BARANG KE KB
1. PENANGGUHAN BEA MASUK, PEMBEBASAN CUKAI, DAN TIDAK DIPUNGUT PDRI
ATAS PEMASUKAN DARI LDP/KB LAIN KE KB
BAHAN BAKU DAN BAHAN
PENOLONG
UNTUK DIOLAH LEBIH
LANJUT
BARANG MODAL ASAL LDP
DAN KB LAIN
DIGUNAKAN DI KB
PERALATAN PERKANTORAN
ASAL LDP
DIGUNAKAN OLEH
PENGUSAHA KB / PDKB
BARANG HASIL PRODUKSI KB
LAIN
UNTUK DIOLAH LEBIH
LANJUT/JADI BARANG MODAL
BARANG HASIL PRODUKSI KB
DIMASUKAN KEMBALI DARI
LDP KE KB (REIMPOR)
BARANG HASIL PRODUKSI KB
DIMASUKAN KEMBALI DARI
TPPB / ETP KE KB
BARANG JADI ASAL LDP
DIMASUKAN KEMBALI KE KB UTK
DIGABUNGKAN DG BARANG HASIL
PRODUKSI UTK EKSPOR
PENGEMAS DAN ALAT BANTU
PENGEMAS ASAL LDP / KB LAIN
MENJADI SATU KESATUAN DENGAN
BARANG HASIL PRODUKSI KB
2. TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPnBM (EKS TLDDP)
PEMASUKAN BARANG DARI
TLDDP KE KB
UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT
PEMASUKAN KEMBALI
BARANG DAN HASIL PRODUKSI
KB LAIN
DALAM RANGKA SUBKONTRAK
DARI KB LAIN ATAU TLDDP
PEMASUKAN KEMBALI MESIN
/ CETAKAN
DALAM RANGKA PEMINJAMAN
DARI KB LAIN ATAU TLDDP
PEMASUKAN HASIL PRODUKSI
KB LAIN ATAU TLDDP
UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT
OLEH KB
PEMASUKAN HASIL PRODUKSI
ASAL KB LAIN ATAU TLDDP
DIGABUNGKAN DENGAN
BARANG HASIL PRODUKSI KB
UTK DIEKSPOR
PEMASUKAN PENGEMAS DAN
ALAT BANTU PENGEMAS DARI
TLDDP KE KB
UTK MENJADI SATU KESATUAN
DENGAN HASIL PRODUKSI KB
KEWAJIBAN KB
❀ KEWAJIBAN KB UNTUK MENDAYAGUNAKAN SISTEM
IT (IT INVENTORY) UNTUK PENGELOLAAN
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG YANG
DAPAT DIAKSES DJBC
❀ BATAS AKHIR KEWAJIBAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
IT : 31 DESEMBER 2012 (BAGI KB YANG SUDAH ADA)
❀ PENCACAHAN (STOCK OPNAME) PALING KURANG 1
(SATU) KALI DALAM KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN
(KEWAJIBAN LAINNYA TIDAK ADA PERUBAHAN)
KETENTUAN LARANGAN
KB berlaku ketentuan larangan :
 pemasukan barang yang dilarang untuk
diimpor; dan/atau
 ekspor barang yang dilarang ekspornya
KETENTUAN PEMBATASAN
 Pemasukan barang impor ke KB belum
diberlakukan ketentuan pembatasan di
bidang impor kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
 Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari
KB ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan
di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada
saat pemasukannya
PENGELUARAN HASIL PRODUKSI
DARI KB KE TLDDP
25% dari
realisasi ekspor
dan realisasi
antar KB
DAPAT DIKELUARKAN
KE TLDDP
CONTOH PERHITUNGAN PENGELUARAN
HASIL PRODUKSI DARI KB KE TLDDP
- Nilai Realisasi Ekspor
= $ 2.000
- Nilai Realisasi Antar KB = $ 1.000
Januari 2011
Desember 2012
Desember 2011
Selama tahun 2012, ybs dapat
mengeluarkan hasil produksi ke
TLDDP senilai $ 750
25% x (2000 + 1000) = 750
KB yang baru berdiri tidak diizinkan menjual ke TLDDP
pada tahun izin diterbitkan (Pasal 27 ayat 7)
PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN
 PEMUSNAHAN DPT DILAKUKAN ATAS BARANG-BARANG YANG
BUSUK DAN/ATAU YANG KARENA SIFAT DAN BENTUKNYA
DAPAT DIMUSNAHKAN
 BARANG YANG KARENA SIFAT DAN BENTUKNYA TIDAK DAPAT
DIMUSNAHKAN DAPAT DILAKUKAN PERUSAKAN
 HASIL PERUSAKAN DAPAT DIKELUARKAN KE TLDDP DENGAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN PDRI
JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KPPBC / KPU
 Pemusnahan dan perusakan (scrapping) (Psl 38)
 Perubahan izin KB terkait : NPWP, alamat kantor








perusahaan, Penanggung jawab (Pasal 19)
Pemasukan bahan baku, barang modal, bahan penolong dlm
rangka saling memenuhi kebutuhan (Psl 29)
Reimpor (rperdirjen)
Reekspor (rperdirjen)
Izin KB memberikan subkontrak kpd perusahaan lain (Psl 39)
Peminjaman mesin dalam rangka subkon dan perpanjangan
izinnya (Psl 39)
Peminjaman mesin bukan dalam rangka subkon dan
perpanjangan izinnya (Psl 41)
Perubahan tata letak (lay out) (rperdirjen)
Pembekuan KB (Psl 46)
JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KANWIL / KPU
 Perubahan izin KB terkait Luas, hasil produksi, nama






perusahaan (bukan entitas) (Psl 19 f. )
Izin pemasukan peralatan perkantoran ke KB (rperdirjen)
Pembebasan BM atas pengeluaran barang modal yang telah
lebih dari 4 tahun dari KB ke TLDDP (Psl 32)
Penambahan pintu untuk keluar/masuk karyawan dan untuk
selain keluar/masuk karyawan (pintu untuk barang)
(rperdirjen)
Pemindahtanganan barang, bahan/sisa bahan ke TLDDP dan
KB lain (Psl 30)
Memberikan subkontrak lebih dari 60 hari (Psl 40)
Peminjaman barang modal selain subkon melebihi jangka
waktu 12 bulan (Psl 42)
JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN
KANTOR PUSAT
Perijinan yang masih di Kantor Pusat:





Pemberian Izin KB (Psl 6, 7, 8, 9)
Pencabutan KB (Psl 50)
Perpanjangan izin KB (Psl 13)
KB yang mendapat status Prioritas (rperdirjen)
Perubahan izin KB terkait nama perusahaan (entitas
baru) (Psl 19 & rperdirjen)
KEPASTIAN WAKTU PELAYANAN
PERIZINAN KB
PEMOHON
- Mengajukan
permohonan
- Lampiran
Dokumen
KPPBC
(15 HARI
KERJA) *
- Meneliti
kelengkapan
dokumen
- Meneruskan ke
KPDJBC
- BAP
- Rekomendasi
Untuk Perpanjangan izin KB :
Di KPPBC : 7 Hari Kerja * (Psl 13)
* Setelah permohonan di terima secara lengkap
KP-DJBC
(10 HARI
KERJA) *
PERSETUJUA
N/PENOLAK
AN
PEMBERLAKUAN PMK
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 147/PMK.04/2011
mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2012
TERIMAKASIH

similar documents