PKB KS/M

Report
RAPAT KOORDINASI NASIONAL ProDEP
2 – 4 JULI 2014
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2014
APA ITU ProDEP ?
• Kependekan dari Professional Development for Education
Personnel
• ProDEP adalah program pengembangan keprofesian tenaga
kependidikan di bawah program Kemitraan Pendidikan
Australia Indonesia yang bertujuan untuk membantu
Pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem
nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan
TUJUAN ProDEP
memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan
pengelolaan sekolah dan madrasah
RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (1)
ST1.2 Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang
merata di seluruh propinsi, kabupaten, dan kota
Arah kebijakan:
Pemberdayaan KS dan PS dengan menyelenggarakan diklat
manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk KS dan
diklat pengawasan yang berkualitas bagi PS
IKU & IKK BPSDMPK & PMP :
IKK 9.3.6 – 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah
meningkat
kompetensi
dan
profesionalismenya
IKK 9.3. 11: Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.12 : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti
diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (2)
IKU & IKK BPSDMPK & PMP :
IKK 9.3.6 – 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.11 : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi
dan profesionalismenya
IKK 9.3.12: Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat
manajemen sekolah yang terakreditasi
ProDEP
memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dan
madrasah
KEMITRAAN PENDIDIKAN
• Dana hibah sebesar lima ratus dua puluh empat juta
dollar Australia (Aus $ 524.000.000) untuk Kemitraan
Pendidikan bertujuan untuk membantu Pemerintah
Indonesia mencapai beberapa prioritas-prioritas
Rencana Strategis Pendidikan (RENSTRA) periode
2010-2014.
• ProDEP akan dilaksanakan dari tahun 2013 hingga
2016 dan memiliki anggaran hingga sebesar Seratus
Sepuluh Juta Dolar Australia (Aus $ 110.000.000).
KEMITRAAN PENDIDIKAN
Kemitraan Pendidikan terdiri dari empat komponen:
– Komponen 1: Pembangunan dan/atau perluasan
sekolah menengah pertama
– Komponen 2: Pengelolaan sekolah dan
kabupaten/kota – Mutu Pendidikan
– Komponen 3: Akreditasi Madrasah
– Komponen 4: Kemitraan Pengembangan Analisa
dan Kapasitas
LANDASAN HUKUM ProDEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PP No. 32/2013 Standar Nasional Pendidikan
Inpres No 1 Tahun 2010 : Penguatan Komptensi Pengawas dan Kepala Sekolah
Permen PAN-RB No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka
Kreditnya.
Permen PAN-RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan angka Kreditnya.
Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah.
Permendiknas 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah
PRINSIP-PRINSIP YANG MELANDASI ProDEP
1. Adaptasi good practice dari dunia internasional yang
disesuaikan dengan kontek Indonesia.
2. Terjangkau oleh setiap kepala dan pengawas
sekolah/madrasah (tidak mahal).
3. Dapat diakses oleh setiap kepala sekolah/madrasah dan
pengawas madrasah.
4. Fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu dan
sekolah.
5. Dapat memperbaiki kinerja.
PERJANJIAN HIBAH
Tahun Anggaran 2013 - 2016, Pemerintah Australia memberikan dana hibah
kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Professional
Development For Education Personnel (ProDEP).
Dana pelatihan dialokasikan dalam DIPA Satker Instansi Pelaksana :
a. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik);
b. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (P4TK);
c. Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP);
d. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).
Dana hibah ini seluruhnya disalurkan melalui prosedur Rekening Khusus
(Special Account), yaitu rekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia
dan bersifat revolving fund (dapat dipulihkan saldonya) dan diadministrasikan
dalam DIPA masing-masing instansi pelaksana.
SPESIFIKASI HIBAH
a. Nomor Perjanjian Hibah
64705
b. Nomor Register
73918801
c. Efectiveness Date
14 November 2013
d. Signing Date
4 Juli 2013
e. Closing Date
30 Juni 2016
f. Nomor Reksus
602.007311980
g. Nilai Hibah
AUD110,000,000
h. Initial Deposit
AUD 5,000,000
i. Executing Agency
Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (BPSDMPK & PMP)
j. Eligible entity
Pusbangtendik, P4TK, LPMP, dan LPPKS
KEGIATAN YANG DIDANAI
• PPKPPD
: Program Pengembangan Kapasitas
Pendidikan Pemerintah Daerah
• PPCKS
: Program Penyiapan Calon Kepala
Sekolah
• PPKSPS/M : Program pendampingan Kepala
Sekolah oleh Pengawas Sekolah/
Madrasah
• PKB KS/M : Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan Kepala Sekolah/
Madrasah
PPKPPD dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan para pejabat di
lingkup Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota dan
provinsi untuk memungkinkan mereka berkontribusi pada perbaikan mutu pengelolaan
dan pembelajaran di sekolah dan madrasah
PPCKS bertujuan mempersiapkan guru agar
dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa
mendatang
PPKSPS/M
dilakukan
untuk
mempersiapkan pengawas agar dapat
memandu kepala sekolah/madrasah yang
ikut-serta dalam program PKB kepala
sekolah/madrasah
PKB KS/M adalah metode pembelajaran dan pengembangan yang terencana,
berkelanjutan dan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sikap professional dari kepala
sekolah/madrasah
Rencana Jumlah Output
Tiap Kegiatan yang Didanai
No
1
2
3
Kegiatan
PPKPPD
PPCKS
PPKSPS/M
Jumlah Peserta*)
1.350 orang
5.520 orang
12.000 orang
4
PKB KS/M
120.000 orang
138.870 orang
Jumlah
*) a. Jumlah peserta akan disinkronkan kembali dengan dokumen PoM dan DFAT
b.15% jumlah peserta berasal dari kemenag
KAB/KOTA SASARAN
NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Tamiang
8. Kabupaten Aceh Tengah
9. Kabupaten Aceh Tenggara
10. Kabupaten Aceh Timur
11. Kabupaten Aceh Utara
12. Kabupaten Bener Meriah
13. Kabupaten Bireuen
14. Kabupaten Gayo Lues
15. Kabupaten Nagan Raya
16. Kabupaten Pidie
17. Kabupaten Pidie Jaya
18. Kabupaten Simeulue
19. Kota Banda Aceh
20. Kota Langsa
21. Kota Lhokseumawe
22. Kota Sabang
23. Kota Subulussalam
1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Tapanuli Utara
3. Kota Medan
4. Kabupaten Serdang Bedagai
5. Kabupaten Samosir
6. Kabupaten Binjai
1. Kabupaten Dharmasraya
2. Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kabupaten Padang Pariaman
4. Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
6. Kabupaten Solok
7. Kabupaten Tanah Datar
8. Kota Padang
9. Kota Pariaman
Riau
Jambi
Kepulauan Riau
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
Banten
1. Kabupaten Bengkalis
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Kuantan Singingi
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu
6. Kota Dumai
1. Kabupaten Kerinci
2. Kabupaten Tebo
1. Kota Batam
2. Kota Tanjung Pinang
1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kabupaten Kaur
4. Kabupaten Mukomuko
5. Kabupaten Rejang Lebong
6. Kota Bengkulu
1. Kabupaten Banyuasin
2. Kabupaten Ogan Ilir
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu
4. Kota Lubuklinggau
5. Kota Palembang
1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Belitung
6. Kabupaten Belitung Timur
7. Kota Pangkal Pinang
1. Kabupaten Pringsewu
2. Kota Metro
1. Kabupaten Serang
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kota Tangerang
Jawa Barat
DKI Jakarta
Jawa Tengah
1. Kabupaten Bogor
2. Kabupaten Ciamis
3. Kabupaten Cirebon
4. Kabupaten Sukabumi
5. Kabupaten Sumedang
6. Kabupaten Tasikmalaya
7. Kota Banjar
8. Kota Bekasi
9. Kota Cimahi
10. Kota Depok
11. Kota Sukabumi
12. Kota Tasikmalaya
1. Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kota Administrasi Jakarta Utara
1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Brebes
3. Kabupaten Cilacap
4. Kabupaten Demak
5. Kabupaten Karanganyar
6. Kabupaten Kendal
7. Kabupaten Magelang
8. Kabupaten Pati
9. Kabupaten Pekalongan
10. Kabupaten Purbalingga
11. Kabupaten Purworejo
12. Kabupaten Semarang
13. Kabupaten Sragen
14. Kabupaten Sukoharjo
15. Kabupaten Tegal
16. Kabupaten Wonogiri
17. Kota Magelang
18. Kota Surakarta
19. Kota Tegal
Jawa Timur
DIY
Bali
1. Kabupaten Banyuwangi
2. Kabupaten Blitar
3. Kabupaten Bojonegoro
4. Kabupaten Bondowoso
5. Kabupaten Gresik
6. Kabupaten Jombang
7. Kabupaten Lumajang
8. Kabupaten Madiun
9. Kabupaten Malang
10. Kabupaten Nganjuk
11. Kabupaten Ngawi
12. Kabupaten Pacitan
13. Kabupaten Sidoarjo
14.Kota Batu
15. Kota Madiun
16. Kota Malang
1. Kabupaten Bantul
2. Kabupaten Gunung Kidul
3. Kabupaten Kulon Progo
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta
1. Kabupaten Badung
2. Kabupaten Bangli
3. Kabupaten Buleleng
4. Kabupaten Gianyar
5. Kabupaten Jembrana
6. Kabupaten Karangasem
7. Kabupaten Klungkung
8. Kabupaten Tabanan
9. Kota Denpasar
NTB
NTT
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
1. Kabupaten Bima
2. Kabupaten Lombok Barat
3. Kabupaten Lombok Timur
4. Kabupaten Lombok Utara
5. Kabupaten Sumbawa Barat
6. Kota Bima
1. Kabupaten Alor
2. Kabupaten Ende
3. Kabupaten Lembata
4. Kabupaten Manggarai
5. Kabupaten Manggarai Timur
6. Kabupaten Ngada
7. Kabupaten Nagekeo
8. Kabupaten Rote Ndao
9. Kabupaten Sikka
10. Kabupaten Sumba Tengah
11. Kabupaten Timor Tengah Selatan
12. Kabupaten Timor Tengah Utara
13. Kota Kupang
1. Kabupaten Kayong Utara
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kabupaten Melawi
4. Kabupaten Pontianak
5. Kabupaten Sambas
6. Kabupaten Sanggau
7. Kabupaten Sintang
8. Kota Pontianak
9. Kota Singkawang
1. Kabupaten Banjar
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Kabupaten Kotabaru
5. Kabupaten Tabalong
6. Kabupaten Tanah Bumbu
7. Kabupaten Tanah Laut
8. Kabupaten Tapin
9. Kota Banjarbaru
10. Kota Banjarmasin
KAB/KOTA SASARAN
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Gorontalo
1. Kabupaten Barito Selatan
2. Kabupaten Gunung Mas
3. Kabupaten Kapuas
4. Kabupaten Katingan
5. Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Kabupaten Lamandau
8. Kabupaten Murung Raya
9. Kabupaten Pulang Pisau
10. Kabupaten Seruyan
11. Kota Palangka Raya
1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Kutai Timur
5. Kabupaten Paser
6. Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kota Balikpapan
8. Kota Bontang
9. Kota Samarinda
1. Kabupaten Bulungan
2. Kota Tarakan
1. Kabupaten Boalemo
2. Kabupaten Bone Bolango
3. Kabupaten Gorontalo
4. Kabupaten Pohuwato
5. Kota Gorontalo
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
1. Kabupaten Bantaeng
2. Kabupaten Barru
3. Kabupaten Bone
4. Kabupaten Enrekang
5. Kabupaten Gowa
6. Kabupaten Jeneponto
7. Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kabupaten Luwu Timur
9. Kabupaten Maros
10. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
11. Kabupaten Sidenreng Rappang
12. Kabupaten Sinjai
13. Kabupaten Soppeng
14. Kabupaten Tana Toraja
15. Kabupaten Wajo
1. Kabupaten Bombana
2. Kabupaten Buton Utara
3. Kabupaten Konawe Utara
4. Kabupaten Wakatobi
5. Kota Kendari
1. Kabupaten Donggala
2. Kabupaten Morowali
3. Kabupaten Parigi Moutong
4. Kabupaten Toli-Toli
5. Kabupaten Sigi
6. Kota Palu
1. Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kabupaten Minahasa Selatan
3. Kabupaten Minahasa Utara
4. Kota Kotamobagu
5. Kota Tomohon
1. Kabupaten Majene
2. Kabupaten Mamuju
3. Kabupaten Polewali Mandar
KAB/KOTA SASARAN
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
1. Kabupaten Kepulauan Aru
2. Kabupaten Maluku Tenggara
3. Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Kota Ambon
5. Kota Tual
1. Kabupaten Halmahera Barat
2. Kabupaten Halmahera Utara
3. Kabupaten Kepulauan Sula
4. Kota Ternate
5. Kota Tidore Kepulauan
1. Kota Jayapura
1. Kabupaten Fakfak
2. Kabupaten Manokwari
3. Kabupaten Sorong
4. Kabupaten Sorong Selatan
250 KAB/KOTA
Proyeksi
Kebutuhan
PENILAIAN
KINERJA
REKRUTMEN
USULAN
PESERTA
PROGRAM
PENYIAPAN
CALON
KEPALA
SEKOLAH
SELEKSI
ADMINISTRATIF
SELEKSI
AKADEMIK
KS BARU + KS
SAAT IN
PPKSPS/M
PENGANGKATAN
KS I
PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
DIKLAT
PEMEROLEHAN
SERTIFIKAT
Level 1
Level 2
Level 3
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN
PELAKSANA
P4TK
PPKPPD
PPCKS
SD
PPKSPS/M
ProDEP
SMP
SD
PKB-KS/M
SMP
ON-LINE
LPMP
LPPKS
KEGIATAN
JUMLAH KAB/KOT SASARAN
2013
2014
MPSDM
20
RENSTRA
250
SEL-AKD
92
DIKLAT
92
2015
2016
PPKPPD
PPCKS
ProDEP
PPKSPS
250
250
250
PKB-KS
250
250
250
DESAIN IMPLEMENTASI KEGIATAN HIBAH
P4TK, LPMP,
LPPKS
Pusbangtendik
P4TK, LPMP,
LPPKS
Pusbangtendik
P4TK, LPMP,
LPPKS
Pusbangtendik
Pelaporan
Implementasi
Kegiatan
TOT Asesor,
Master Trainer,
Fasilitator
Rapat Koordinasi
Monitoring dan
Evaluasi
ALUR IMPLEMENTASI
PPKPPD
ToT
Trainer
Workshop
RAKOR
NASIONAL
PPCKS
PPKSPS
ToT
Asesor
ToT MT
Seleksi
Akademik
Diklat CKS
Sertifikat ber-NUKS
PKB-KS
ToT
Trainer
Pelatihan
Pengawas
Pemetaan
Pelaksanaan
RAKORNAS
Kepala+Penjab
PPKPPD, PPCKS, PPKSPS/M, PKB KS/M,
Keuangan, CHO
LPMP/LPPKS/P4TK
TOT
RAKOR TEKNIS
LPMP/LPPKS/P4TK
KADIS
+
KABID DIKDAS
KORWAS
+
BKD
IMPLEMENTASI
Kasi Pend.
Madrasah
Operator
PADAMU
KEGIATAN PENDAHULUAN
• Pelatihan Metode Evaluasi Program ProDEP
– Pelaksana: Pusbangtendik
– Waktu
: 5 – 8 Juli 2014
– Tempat : Jakarta
– Peserta : 4 orang dari masing-masing LPMP, PPPPTK, LPPKS
• ToT Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen
Keuangan
– Pelaksana: Pusbangtendik
– Waktu
: 14 – 17 Juli 2014
– Tempat : Jakarta
– Peserta : Widyaiswara dari 33 LPMP (sesuai kuota)
KEGIATAN PENDAHULUAN
• ToT Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh
Pengawas Sekolah/Madrasah (PPKSPS/M)
– Pelaksana: Pusbangtendik
– Waktu : Batch 1  14 – 21 Juli 2014
Batch 2  18 – 25 Agustus 2014
Batch 3  25 Agustus – 1 September 2014
– Tempat : Jakarta
– Peserta : Batch 1  16 LPMP + LPPKS (190 org)
Batch 2  6 P4TK (205 org)
Batch 3  17 LPMP (190 org)
KEGIATAN PENDAHULUAN
• ToT Asesor PPK
– Pelaksana: LPPKS
– Waktu :
– Tempat : Solo
– Peserta : Usulan dari 24 LPMP
• ToT Master Trainer
– Pelaksana: LPPKS
– Waktu :
– Tempat : Solo
– Peserta : Usulan dari 24 LPMP
RAPAT KORDINASI TEKNIK
•
•
•
•
Pelaksana : 33 LPMP, 6 PPPPTK, LPPKS
Waktu
: Disesuaikan masing-masing
Lokasi
: Mengikuti arahan DIPA/RKAKL
Peserta
: Berasal dari kab/kota daerah sasaran + pejabat
tertentu dari propinsi, yang terdiri dari:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kepala dinas pendidikan kab/kota
Kepala bidang dikdas disdik kab/kota
Korwas SD (LPMP)/SMP (P4TK) kab/kota
Kabid/Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab/Kota
Unsur BKD kab/kota
Operator Data Padamu Dinas Pendidikan kab/kota
Kabid Dikdas disdik propinsi
Anggota DPRD Propinsi bid. pendidikan
PPCKS : SELEKSI AKADEMIK & DIKLAT CKS
• Seleksi Akademik
–
–
–
–
Pelaksana
Waktu
Lokasi
Peserta
: LPMP & LPPKS
: Setelah selesai ToT Asesor
: Sesuai arahn di DIPA/RKAKL
: Guru yang telah lulus seleksi administratif
40 org per kab/kota
• Diklat Calon KS
– Pelaksana
– Waktu
– Lokasi
– Peserta
: LPMP & LPPKS
: Setelah selesai ToT Master Trainer dan
Seleksi Akademik
: Sesuai arahan DIPA/RKAKL
: Guru yang telah lulus seleksi akademik  20
org per kab/kota
PPKPPD : MPSDM & RENSTRA
• Lokakarya MPSDM
– Pelaksana
– Waktu
– Lokasi
– Peserta
•
•
•
•
•
: LPMP DKI Jakarta, LPMP Sumut,
LPMP Sulsel
: Setelah Rakortek
: Masing-masing LPMP
:
Sekretaris Dinas Pendidikan kab/kota
Kabid Dikdas
Kabag personalia/kepegawaian
Korwas dikdas
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag kab/kota
PPKPPD : MPSDM & RENSTRA
• Lokakarya Renstra
– Pelaksana
– Waktu
– Lokasi
– Peserta
•
•
•
•
•
: 33 LPMP
: Setelah Rakortek
: Masing-masing LPMP
:
Sekretaris Dinas Pendidikan kab/kota
Kabid Dikdas
Kabag perencanaan/program
Korwas dikdas
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag kab/kota
PPKSPS : SD & SMP
• Pelatihan PPKSPS/M SD/MI
– Pelaksana
: LPMP & LPPKS
– Waktu
: Setelah ToT PPKSPS
– Lokasi
: Sesuai arahan DIPA/RKAKL
– Pendekatan : In 1 – On – In 2
– Peserta
:
• 7 Pengawas SD per kab/kota yang telah dipilih saat
rakortek dan disetujui oleh LPMP
• 1 Pengawas MI per kab/kota yang telah diajukan saat
rakortek dan disetujui LPMP
PPKSPS : SD & SMP
• Pelatihan PPKSPS/M SMP/MTs
– Pelaksana
: 6 PPPPTK
– Waktu
: Setelah ToT PPKSPS
– Lokasi
: Sesuai arahan DIPA/RKAKL
– Peserta
:
• 7 Pengawas SMP per kab/kota yang telah dipilih saat
rakortek dan disetujui oleh LPMP
• 1 Pengawas MTs per kab/kota yang telah diajukan saat
rakortek dan disetujui LPMP
PKB : SD & SMP
• PKB KS SD/MI
– Pelaksana
– Waktu
: LPMP & LPPKS
: Setelah selesai Pelatihan PPKSPS di LPMP/
LPPKS
– Lokasi
: Sesuai arahan DIPA/RKAKL
– Pendekatan
: In 1 – On – In 2
– Peserta per Kls :
• In 1  48 peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI)
• On  40 peserta (kepala SD/MI)
• In 2  48 Peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI)
PKB : SD & SMP
• PKB KS SMP/MTs
– Pelaksana
– Waktu
: PPPPTK
: Setelah selesai Pelatihan PPKSPS di
PPPPTK
– Lokasi
: Sesuai arahan DIPA/RKAKL
– Pendekatan
: In 1 – On – In 2
– Peserta per Kls :
• In 1  48 peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI)
• On  40 peserta (kepala SD/MI)
• In 2  48 Peserta (8 pengawas SD/MI, 40 Kepala SD/MI)

similar documents