rev 2 - Ikatan Bankir Indonesia

Report
Integrated Compliance Management For Managing
Bank As Holding Company
Ogi Prastomiyono
Direktur Risk Management & Compliance
1
Disampaikan dalam Seminar
Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Jakarta, 21 Januari 2014
Agenda
2
01
Latar Belakang
02
Tinjauan Regulasi Terkait
03
Solusi Implementasi POJK Terkait Undang-Undang
Perseroan Terbatas
04
Implementasi di Bank Mandiri
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Latar Belakang
Pertumbuhan Bisnis
Potensi Risiko Secara
Konglomerasi
Pertumbuhan
bisnis
di
Indonesia baik dari industri
perbankan dan industri
lainnya sudah mengalami
perkembangan yang sangat
besar.
Perkembangan
bisnis
tersebut
membawa
konsekuensi
pada
peningkatan potensi risiko
dalam kegiatan usaha dari
sebuah
perusahaan,
termasuk dalam kaitannya
dengan risiko yang dihadapi
oleh sebuah konglomerasi
keuangan/group usaha.
3
Peraturan OJK terkait
Konglomerasi Keuangan
Sebagai upaya mitigasi risiko
dalam suatu konglomerasi
keuangan/ group usaha
maka otoritas d.h.i OJK
mengeluarkan:
-POJK No. 17/POJK.03/2014
-POJK No. 18/POJK.03./2014
Tujuan Akhir
Peraturan
tersebut
dikeluarkan dengan tujuan
untuk menciptakan sektor
jasa keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan
stabil serta memiliki daya
saing yang tinggi.
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Latar Belakang
Peraturan OJK Terkait Konglomerasi Keuangan
POJK No: 17/POJK.03/2014
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
Bagi Konglomerasi Keuangan
POJK No 18/POJK.03/2014
Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi
Konglomerasi Keuangan
a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas
Utama;
a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan
Komisaris Entitas Utama;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan
limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan,
pengendalian
Risiko
secara
terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen
Risiko Terintegrasi; dan
c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola
Terintegrasi;
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
terhadap
penerapan
Manajemen
Risiko
Terintegrasi.
e. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern
terintegrasi;
d. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan
terintegrasi;
f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan
g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola
Terintegrasi.
4
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Latar Belakang
Dalam setiap sektor keuangan telah terdapat ketentuan yang sebelumnya telah berlaku, seperti UU Perbankan,
UU PT, UU Asuransi, dll.
POJK No: 17/POJK.03/2014
Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
POJK No 18/POJK.03/2014
Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
Bagi Konglomerasi Keuangan
How to keep comply
with other’s regulation?
Kewajiban
Pasal 16
& 19
5
Kewajiban
•
Membentuk Komite (Direksi) Manajemen Risiko
Terintegrasi
Pasal 14 • Membentuk
Terintegrasi
•
Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko
Terintegrasi, yang bertugas untuk memberikan
masukan kepada Direksi Entitas Utama antara
lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen
Risiko Terintegrasi, serta memantau pelaksanaan
kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
Pasal 21 •
& 22
Komite
(Komisaris)
Tata
Kelola
Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi,
yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing
LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
Pasal 24 • Membentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi,
yang mempunyai tugas paling sedikit memantau
& 25
pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK
dalam Konglomerasi Keuangan.
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tinjauan Regulasi Terkait
Dalam kegiatan usaha Perbankan terdapat 2 (dua) ketentuan utama, yaitu:
1 Undang-Undang Perbankan
2 Undang-Undang Perseroan Terbatas
UU Perbankan
Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Entitas Utama
Issues…
Apakah Entitas Utama (LJK Induk) & LJK
Anggota Konglomerasi melakukan
Sharing Informasi?
6
LJK
Anggota
Konglomerasi
LJK
Anggota
Konglomerasi
LJK
Anggota
Konglomerasi
Informasi dimaksud terkait:
 Data Potensial Customer
 Strategi Usaha
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tinjauan Regulasi Terkait
UU Perseroan Terbatas
Organ Perseroan adalah: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris
RUPS
adalah Organ Perseroan
yang mempunyai wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini dan/atau
anggaran dasar.
Direksi
adalah Organ Perseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar
Dewan Komisaris
adalah
Organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi.
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi
dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan
kepentingan Perseroan.
7
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Solusi Implementasi POJK Terkait Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pemegang
Saham
Diperlukan bridging sebagai dasar hukum
bagi Pemegang Saham untuk menerapkan
Manajemen Risiko dan Tata Kelola
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
Perseroan
RUPS
Dewan
Komisaris
Direksi
8
Terdapat 2 (dua) alternatif utama:
1. Perjanjian Kerjasama antara Entitas
Utama (LJK Induk) dengan LJK Anggota
Konglomerasi.
2. Disusun suatu ketentuan bersama yang
disahkan dalam media RUPS dimana
Entitas Utama (LJK Induk) sebagai
pemegang saham tertinggi/ salah satu
pemegang saham.
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Implementasi Di Bank Mandiri
Konglomerasi Keuangan Mandiri Group
1999
Perbankan Syariah
2014
Asuransi
Kesehatan
2011
Asuransi
Kerugian
2008
Remittance
Office (Retail
Payment)
9
2008
Perbankan
(Retail
Banking)
99%
60%
100%
60%
100%
93%
51%
1999
Perbankan
99%
1999
Pasar Modal &
Investment
Banking
51%
2003
Asuransi &
Investasi
2008
Pembiayaan
Konsumen
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Implementasi Di Bank Mandiri
Bank Mandiri Telah Memiliki Prinsip Pengelolaan Perusahaan Anak (Subsidiary Management
Principle) Sebagai Corporate Policy Manual
Prinsip Dasar Pengelolaan
Perusahaan Anak
Kesamaan pandangan bagi Bank dan Perusahaan
Anak terhadap pelaksanaan aktivitas
pengelolaan Perusahaan Anak
AXA
General
Insurance
Subsidiary Management Principle diputus dalam RUPS Entitas Utama
dan RUPS masing-masing Perusahaan Anak
10
•
Perusahaan
Anak
merupakan
entitas terpisah dari Bank dan
memiliki tanggung jawab hukum
tersendiri
•
Dilakukan secara profesional dan
tidak melakukan intervensi ke
dalam operasional Perusahaan
Anak
•
Dilakukan tanpa menyampingkan
tugas
dan
tanggung
jawab
pengurus Perusahaan Anak
•
Mengoptimalkan keuntungan yang
berkelanjutan, mengurangi risiko,
memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tata
kelola yang baik
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

similar documents