INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI

Report
PENDATAAN KEMISKINAN
NURINA PARAMITASARI, SST, SE, M.Si
Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Email: [email protected]
Anyer, 1 November 2014
DIMENSI KEMISKINAN
DIMENSI KEMISKINAN
DIMENSI KEMISKINAN
DIMENSI KEMISKINAN
DIMENSI KEMISKINAN
DEFINISI UMUM KEMISKINAN (1)
KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL.
Sulit mengukurnya  perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg dipakai.


Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hak-hak dasar antara lain:

terpenuhinya kebutuhan pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,

rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik
TERMINOLOGI
KEMISKINAN
DEFINISI UMUM KEMISKINAN (2)

KEMISKINAN ABSOLUT : pendapatannya di bawah
garis kemiskinan & tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup layak minimum – garis kemiskinan
absolut

KEMISKINAN RELATIF : keadaan seseorang atau
sekelompok masyarakat dg tingkat pendapatan yg
mencukupi kebutuhan dasar tetapi masih lebih
rendah dibanding tingkat pendapatan penduduk
sekelilingnya – garis kemiskinan relatif

KEMISKINAN KULTURAL : berkaitan erat dg sikap
seseorang atau sekelompok masyarakat yg tidak
mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya
sekalipun ada usaha dari pihak lain yg membantu
DINAMIKA
KEMISKINAN
DEFINISI UMUM KEMISKINAN (3)
 Persistent/Cronic poverty : kemiskinan
yang terjadi di suatu daerah secara kronis
atau berlangsung turun temurun
(Biasanya terjadi di daerah yg memiliki
SDA kritis, terisolasi, dsb).
 Transient/Seasonal poverty :
kemiskinan musiman seperti yg sering
terjadi petani atau nelayan saat musim
panen atau paceklik.
 Accidental poverty : kemiskinan yg
dialami karena terjadi bencana alam atau
dampak dari suatu kebijakan yg
menyebabkan turunnya kesejahteraan.
(Kartasasmita, 2006)
PENYEBAB
KEMISKINAN
DEFINISI UMUM KEMISKINAN (4)
 Rendahnya Taraf Pendidikan
 terbatasnya kemampuan meraih peluang
 Rendahnya Taraf Kesehatan
 rendahnya daya tahan fisik, daya pikir
dan prakarsa
 Terbatasnya Lapangan Kerja
 terbatasnya kemampuan meningkatkan
ekonomi
 Kondisi Keterisolasian
 keterbatasan akses terhadap fasilitas
DATA
KEMISKINAN
MAKRO
Jumlah agregat dan
persentase penduduk
miskin (headcount index),
Indeks Kedalaman
Kemiskinan (Poverty Gap
Index), Indeks Keparahan
Kemiskinan (Poverty
Severity Index)
DATA
KEMISKINAN
MIKRO
Memuat informasi
nama kepala rumah
tangga, anggota
rumah tangga, lokasi
tempat tinggal,
kegiatan sosial
ekonomi secara
terbatas
Dihasilkan dari Survey
Sosial dan Ekonomi
Nasional (Susenas) yang
dilakukan setiap tri wulan.
Data awal ada hasil
PSE-05 dan
diperbaharui melalui
PPLS 08 dilanjutkan
dgn PPLS2011
Digunakan untuk melihat
besaran dan karakteristik
kemiskinan menurut
wilayah dan kondisi
kemiskinan multidimensi
Digunakan sbg dasar
targeting program
yang ditujukan pada
RTS/penduduk yang
eligible: Raskin, BLT,
PKH, Jamkemas dan
beasiswa siswa miskin
DATA KEMISKINAN MAKRO





Konsep: Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach)
Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per
kapita perhari ) + Non Makanan
Sumber data: Susenas (sample)  Data menunjukkan jumlah
dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan
ESTIMASI
Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan
dengan target geografis
Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk
miskin sehingga tidak operasional di lapangan
●
●
Garis
Kemiskinan:
Visual
●
Tidak Miskin
●
●
●
●
x
Hampir Miskin ●
Miskin
●B
●
●A
●
Sangat Miskin (kronis) ●
Garis Kemiskinan
INDIKATOR KEMISKINAN
MAKRO
Headcount Index (P0)
• mengukur persentase penduduk miskin
terhadap total penduduk
Indeks Kedalaman
Kemiskinan/Poverty
Gap Index (P1)
• merupakan ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin
thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai
indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan.
Indeks Keparahan
Kemiskinan/Poverty
Severity Index (P2)
• semakin tinggi nilai indeks, semakin
tinggi ketimpangan pengeluaran
diantara penduduk miskin
Trend Kemiskinan di Provinsi
Banten, 2007-2014
Trend Kemiskinan di Indonesia
dan Banten, 2007-2014
19
1000
10,00
9,07
900
8,15
800
9,00
7,64
8,00
7,16
6,32 5,85
5,74 5,35
700
6,00
500
5,00
622,8
656,2
652,8
2,00
690,5
200
758,2
3,00
788,1
300
816,7
4,00
886,2
400
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Pend. Miskin
% Pend. Miskin
16,58
15
15,42
7,00
600
100
17
1,00
13
14,1513,33
12,49
11
9
7
11,96
11,25
9,1
7,6
8,2
7,2
6,3
5,9
0,00
5,7
5,4
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banten
Tren kemiskinan semakin
menurun dari tahun 2007-2014
11,37
Indonesia
Target Nasional 2014 : 8-10%
Persentase Penduduk Miskin
Menurut Provinsi, Maret 2014
30.00
20.00
11,25
10.00
5,35
0.00
DISPARITAS TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI SANGAT TINGGI
(Jakarta = 3,92%, Papua = 30,05%, Banten = 5,35%)
KEMISKINAN MIKRO
KEMISKINAN adalah isu yang
KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL
Definisi dan Ukuran Kemiskinan
yang Baik dan Handal sangat diperlukan;
* Perencanaan dan pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan
* Penentuan sasaran yang terukur bagi program
* Penilaian efektivitas program
Eksistensi Data Kemiskinan Mikro



Data Mikro adalah data lengkap keterangan sosial
ekonomi setiap individu rumah tangga, termasuk nama
dan alamat untuk mengakses ybs dalam rangka
pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan.
Dulunya data mikro diperoleh melalui proses administrasi
(registrasi) oleh KL/SKPD masing-masing pengelola
program program pengendalian kemiskinan.
Sejak 2005 data terkoordinir di TNP2K/Menko Kesra, yg
diperoleh melalui:
- PSE 2005
- SPDKP (PKH) 2008
- PPLS 2008
- PPLS 2011
Sejarah Pembangunan BDT
19
Basis Data BLT
2005, 2008, 2009
Basis Data PKH dan
program-program
nasional lainnya
Basis Data Terpadu (BDT)
(bagian sistem penargetan
nasional untuk program
nasional dan daerah)
Pemutakhiran BDT
Daftar RTS
Konsultasi Publik
(2014)
Karakteristik RTS
Pendataan RTS
(2015)
PERLUNYA PEMUTAKHIRAN BDT
1.
Tindak Lanjut Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
Melanjutkan pemutakhiran data kepersertaan Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) secara keseluruhan dari Program Perlindungan Sosial (Raskin,
BSM, PKH, BLSM dan BPJS PBI dan lain-lain).
2.
Mengakomodasi Masukan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Beberapa Pemerintah Daerah sudah menginisiasi kegiatan pemutakhiran
data rumah tangga miskin dalam keterkaitannya terhadap program
kemiskinan daerah dan mengirimkan hasil tersebut ke TNP2K.
3.
Kerjasama Berkelanjutan dengan Pemda dan Masyarakat.
Diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin yang sangat
dinamik secara cepat (real-time) sehingga diperlukan kerjasama dengan
Pemda dan masyarakat dengan pelibatan langsung peran dan
tanggung jawab secara berkesinambungan .
TINGKAT AKURASI DAN MASUKAN PERBAIKAN BDT/PPLS
2011
 Hasil uji petik TNP2K mengecek
nama & alamat BDT menunjukkan
bahwa sekitar 90-95% nama &
alamat dapat ditemukan.
 Hasil pencocokan dengan data
Adminduk Kemendagri
menunjukkan 74,8% nama &
alamat mendapatkan NIK dan
Nomor KK.
 Pembelajaran dari BLSM dan
Jamkesmas
• Laporan PT Pos: 93% Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
terkirim
• Pemutakhiran via
Musdes/Muskel sekitar 350 ribu
Kartu
• Pemutakhiran 600 ribu peserta
Jamkesmas (berdasarkan SE
Menkes)
Hasil survei penggunaan BDT oleh
Pemerintah Daerah
 Keluhan Utama:
• Data kurang/tidak akurat
• Cakupan kurang
• Pemerintah Daerah tidak
dilibatkan
• Kinerja BPS dalam pendataan
 Tindak lanjut dari Pemda
• Data BDT tidak digunakan untuk
program Daerah (mis. Kota
Pekalongan)
• Melakukan validasi dan
verifikasi data BDT (mis. Kab
Bintan, Kota Cilegon, Kab
Sleman, Kab Belitung Timur,
Kota Depok)
21
MEKANISME PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (BDT)
BDT/PPLS 2011 yang
dimutakhiran dengan
musdes/muskel dan
pendataan lokal yang
mencakup 40 persen
rumah tangga
terbawah
Penghitungan
distribusi kuota 20
persen tambahan
menurut:
Provinsi,
Kabupaten/Kota,
Kecamatan,
Desa,
Dusun
Pelibatan
Pemda dan
Masyarakat
memperbaiki
daftar rumah
tangga yang
akan dicacah
oleh BPS
Pendataan
Nasional
dilakukan
oleh BPS
Penyusunan
Basis Data
Terpadu
Hasil PPLS
2014 Dikelola
TNP2K/Keme
nko Kesra/
Kemensos
22
MEKANISME PEMUTAKHIRAN BDT
2015
2014
Sumber: BPS
Sumber: TNP2K
Perubahan Data PBI
Jaminan Kesehatan
Form Rekap Pengganti
Raskin (2012, 2013)
Data MIS – PKH
Form Usulan Sekolah BSM
(2012, 2013)
Desa A
RW / Dusun -2
RW / Dusun -1
PRE-LIST
AWAL
1.RTS lama layak
2.RTS lama tidak layak
3.RTS baru (sesuai kuota)
PRE-LIST
AKHIR
Pendataan
Lengkap
PPLS 2014
(daftar RTS)
Form Rekap Pengganti
KPS (Musdes/Muskel)
1.Pendataan lengkap
2.Pengolahan data
3.Analisis
4.Diseminasi
Basis Pemutakhiran Data
Forum Konsultasi Publik
Identifikasi:
1. RT Pindah
2. RT Meninggal tanpa ART lainnya
3. RT Tercatat Ganda
4. Usulan/Tambahan RT layak yang
belum tercakup dalam PRE-LIST
5. PMKS (RTS dan lembaga)
Partisipasi masyarakat (aparat desa) untuk
mengupdate daftar RTS
• Pertemuan tokoh masyarakat (RW/Dusun)
• Koordinator: BPS Kab/Kota
• Pelaksana: Fasilitator dan asisten (KSK/mitra)
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BDT
1
Identifikasi
Sumber Data RT
dalam Pre List
2
Penyusunan
Daftar Awal
3
Konsultasi Publik
Prelist Awal
↓
(Prelist awal)
↓
(pre-list akhir)
2014
7
Konsultasi Publik
Daftar Akhir dan
Penanganan
Keluhan
6*
Penetapan Daftar
Rumah Tangga
Keterangan: Persiapan Pemutakhiran BDT (1,2,3); Pemutakhiran BDT (4,5,6,7)
Sumber: TNP2K
4
Pendataan PPLS
2015
5
Penyusunan
Rangking Rumah
Tangga PPLS
2014
24
CAKUPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR RTS 2014
BANTEN
KAB/KOTA
(1)
CAKUPAN WILAYAH
CAKUPAN RUTA
RW*)
Desa/Kelurahan
Kecamatan
BDT2011
KUOTA 2014
TOTAL RUTA
% KUOTA 2014
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kab Pandeglang
2.079
339
35
164.827
216.518
286.015
75,70
Kab Lebak
1.700
345
28
185.116
214.212
308.924
69,34
Kab Tangerang
2.019
274
29
241.599
442.383
803.209
55,08
Kab Serang
1.490
326
29
121.004
165.300
340.114
48,60
Kota Tangerang
991
104
13
70.819
216.480
531.655
40,72
Kota Cilegon
279
43
8
25.651
33.270
97.614
34,08
Kota Serang
579
66
6
28.559
50.928
138.229
36,84
Kota Tangerang
Selatan
716
54
7
35.489
126.410
383.872
32,93
9.853
1.551
2.889.632
50,72
BANTEN
*) Sumber Podes2014
155
873.064
1.465.501
Kegiatan PPLS 2014 pada TA 2015
2015
PRE-LIST
AKHIR
1.Pengolahan
2.Analisis
3.Utilisasi
Karakteristik
Rumah
Tangga
& Anggota
(daftar
calon RTS)
KARAKTERISTIK RTS:













Nama Kepala RTS
Alamat/SLS
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jumlah Keluarga
Jumlah Anggota RTS
Nama anggota
Hubungan dengn
Kepala
Jenis kelamin
Tanggal Lahir
Umur












Status perkawinan
Kepemilikan kartu ID
Jenis cacat
Penyakit kronis menahun
Status kehamilan wanita
Partisipasi sekolah
Kelas/jenjang tertinggi
Ijazah tertinggi
Kegiatan bekerja
Lapangan kerja
Status/kedudukan
pekerjaan
Status penguasaan
bangunan tempat tinggal











Luas lantai
Jenis lantai
Jenis dinding
Jenis atap
Sumber air minum
Cara memperoleh air minum
Sumber penerangan
Kelas daya listrik terpasang
Bahan bakar/enerji
memasak
Tempat buang air besar
TPA tinja


Kepemilikan aset:

Mobil

Motor

Perahu/kapal

Sepeda

Lemari es

Tabung gas

HP
Peserta program

PKH

Raskin

Jamkesmas

Asuransi kesehatan lain

Jamsostek

KB
TERIMA KASIH

similar documents