implikasi permenkes 971/2009 terhadap diklat

Report
Oleh:
Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Disampaikan pada
PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT
TAHUN 2010
Batam, 14 – 16 Mei 2010
BBPK_CILOTO_WISNU H

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEJABAT
STRUKTURAL KESEHATAN DI DAERAH,
SERINGKALI :
 HANYA DIDASARKAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN
 KURANG MEMPERHATIKAN:
 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
 LATAR BELAKANG PENGALAMAN
 TINGKAT KOMPETENSI AWAL YANG DIMILIKI
 HANYA DIDASARKAN TINGKAT KEDEKATAN DALAM
PERJUANGAN POLITIK
 HANYA DIDASARKAN PADA HUBUNGAN KEKERABATAN
BBPK_CILOTO_WISNU H
TINGKAT KINERJA:
ORGANISASI
TEAM
INDIVIDU
TIDAK OPTIMAL
SEHINGGA DIPERLUKAN:
BBPK_CILOTO_WISNU H
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NO. 971/MENKES/PER/XII/2009
BBPK_CILOTO_WISNU H
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM SUATU JABATAN STRUKTURAL
BIDANG KESEHATAN
DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRINSIP
PROFESIONALISME
SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI
YANG JELAS
BBPK_CILOTO_WISNU H
KEMAMPUAN DAN KARAKTERISTIK
YANG DIMILIKI OLEH SEORANG
PEGAWAI BERUPA PENGETAHUAN,
KETERAMPILAN, DAN SIKAP PERILAKU
YANG DIPERLUKAN PADA TUGAS
JABATANNYA, SEHINGGA PEGAWAI
TERSEBUT DAPAT MELAKSANAKAN
TUGASNYA SECARA PROFESIONAL,
EFEKTIF DAN EFISIEN
BBPK_CILOTO_WISNU H



KOMPETENSI DASAR, KOMPETENSI YANG WAJIB
DIMILIKI OLEH SETIAP PEJABAT STRUKTURAL
KOMPETENSI BIDANG, KOMPETENSI YANG
DIPERLUKAN OLEH SETIAP PEJABAT STRUKTURAL
SESUAI BIDANG PEKERJAAN YANG MENJADI
TANGGUNG JAWABNYA
KOMPETENSI KHUSUS, KOMPETENSI YANG HARUS
DIMILIKI OLEH PEJABAT STRUKTURAL DALAM
MENGEMBAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA
SESUAI DENGAN JABATAN DAN KEDUDUKANNYA
BBPK_CILOTO_WISNU H
INTEGRITAS
KEPEMIMPINAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGORGANISASIAN
KERJASAMA
FLEKSIBEL
BBPK_CILOTO_WISNU H
ORIENTASI PADA PELAYANAN
ORIENTASI PADA KUALITAS
BERPIKIR ANALITIS
BERPIKIR KONSEPTUAL
KEAHLIAN TEHNIKAL, MANAJERIAL,
PROFESIONAL
INOVASI
BBPK_CILOTO_WISNU H
PENDIDIKAN
PELATIHAN, DAN/ATAU
PENGALAMAN JABATAN
KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL
YANG DIATUR DALAM PERATURAN INI
ADALAH KOMPETENSI KHUSUS
BBPK_CILOTO_WISNU H
PENDIDIKAN
TENAGA MEDIS YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAN KEAHLIAN
DI BIDANG PERUMAHSAKITAN
PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI
KEPEMIMPINAN
KEWIRAUSAHAAN
RENCANA STRATEGIS BISNIS
RENCANA AKSI STRATEGIS
RENCANA IMPLEMENTASI DAN RENCANA TAHUNAN
TATA KELOLA RUMAH SAKIT
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SISTEM AKUNTABILITAS
SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
CONTOH PASAL 10
BBPK_CILOTO_WISNU H
PENDIDIKAN
SARJANA STRATA 2 (DUA) BIDANG KESEHATAN
PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI
KEPEMIMPINAN
RENCANA STRATEGIS
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
PENGEMBANGAN KOMUNITAS
SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
MANAJEMEN BENCANA
EARLY WARNING OUTBREAK RECOGNITION SYSTEM
CONTOH PASAL 19
BBPK_CILOTO_WISNU H
PENDIDIKAN
SARJANA STRATA 2 (DUA) BIDANG KESEHATAN
PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI
KEPEMIMPINAN
RENCANA STRATEGIS
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
TEKNIS DI BIDANGNYA
CONTOH PASAL 23
BBPK_CILOTO_WISNU H
PELATIHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
HARUS DIPENUHI SEBELUM ATAU
PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN PERTAMA
SETELAH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
BBPK_CILOTO_WISNU H
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT
STRUKTURAL KESEHATAN YANG DITETAPKAN
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU SEBELUM
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI INI,
DINYATAKAN TETAP BERLAKU
PASAL 24
BBPK_CILOTO_WISNU H
(1)
(2)
PADA SAAT PERATURAN INI BERLAKU, SEMUA
PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
DENGAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT
STRUKTURAL
KESEHATAN
YANG
TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN INI
DINYATAKAN MASIH TETAP BERLAKU.
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/
KOTA DAPAT MENYESUAIKAN KETENTUAN
DALAM PERATURAN INI KE DALAM PERATURAN
DAERAH
PASAL 24
BBPK_CILOTO_WISNU H

KEMENTERIAN KESEHATAN:
◦ MEMPERSIAPKAN KURIKULUM DAN MODUL SEMUA
PELATIHAN YANG DIPERSYARATKAN
◦ MEMPERSIAPKAN TENAGA KEDIKLATAN (PELATIH DAN
PENYELENGGARA), DI TINGKAT PUSAT DAN BAPELKES
DAERAH
◦ MEMPERSIAPKAN SARANA DAN PRASARANA
KEDIKLATAN, DI TINGKAT PUSAT DAN BAPELKES DAERAH
◦ MEMPERSIAPKAN DANA (APBN) UNTUK
PENYELENGGARAAN DIKLAT BAGI PEJABAT ATAU CALON
PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN
◦ MENGEMBANGKAN JEJARING DAN KEMITRAAN DENGAN
PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA DIKLAT LAIN, DI
TINGKAT PUSAT DAN PROVINSI
BBPK_CILOTO_WISNU H


PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
STRUKTURAL KESEHATAN, TETAP TIDAK
MEMPERHATIKAN PERSYARATAN YANG ADA
PERHATIAN BADAN DIKLAT PROVINSI TERHADAP
BAPELKES DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TIDAK OPTIMAL, DENGAN ALASAN:
◦ SASARANNYA ADALAH APARAT DAERAH
◦ PELATIHAN LEBIH BANYAK BERSIFAT AMO
(ADMINISTRASI, MANAJEMEN, DAN ORGANISASI)
◦ BERPEGANG PADA PENAFSIRAN YANG SALAH TERHADAP
PRINSIP “DIKLAT SATU PINTU”

PROSES KOORDINASI ANTAR BADAN DIKLAT
PROVINSI DAN BAPELKES DAERAH TIDAK
BERJALAN SECARA OPTIMAL.
BBPK_CILOTO_WISNU H

KEMENTERIAN DALAM NEGERI:
◦ MENGUATKAN PERMENKES 971 (DALAM BENTUK SURAT
EDARAN ATAU YANG SEJENIS) AGAR DAPAT
DIPERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN DI DAERAH
 MEMPERHATIKAN PERSYARATAN KOMPETENSI DASAR,
BIDANG, DAN KHUSUS DALAM PENGANGKATAN PEGAWAI KE
DALAM JABATAN STRUKTURAL KESEHATAN
 MEMFASILITASI PENDANAAN (APBD) DI BAPELKES DAERAH
UNTUK PENYELENGGARAAN DIKLAT BAGI PEJABAT ATAU
CALON PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN
◦ MENUGASKAN BADAN DIKLAT PROVINSI UNTUK
MEMFASILITASI DAN MEMANTAU PENYELENGGARAAN
DIKLAT DI TINGKAT BAPELKES DAERAH
BBPK_CILOTO_WISNU H

similar documents