(bpjs) kesehatan - Surabaya 2 Excellence

Report
SOSIALISASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DRS. BUDI WUSONOADI
KEPALA UNIT KEPESERTAAN DAN PELAYANAN PESERTA
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA
www.bpjs-kesehatan.go.id
AGENDA
I. Pengantar
II. Kepesertaan
III. Manfaat Jaminan Kesehatan
IV. Prosedur Pelayanan Kesehatan
V. Pelayanan Informasi
www.bpjs-kesehatan.go.id
I. PENGANTAR
www.bpjs-kesehatan.go.id
SJSN ?
JKN ?
BPJS ?
Askes
Bubar ?
Iuran ?
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan
dalam
memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada “setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah “.
Bagi seluruh masyarakat
Indonesia termasuk
pekerja asing yg bekerja
di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan
www.bpjs-kesehatan.go.id
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Hak konstitusional setiap orang
+ Wujud tanggung jawab negara
Konvensi ILO 102
tahun 1952
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan
sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan
kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan,
tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Pasal 28 H ayat 3
UUD 45
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
www.bpjs-kesehatan.go.id
Undang Undang Republik Indonesia
No.40 Tahun 2004
tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN )
www.bpjs-kesehatan.go.id
Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU R.I No.40 Tahun 2004
3 AZAS
• Kemanusiaan
• Manfaat
• Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat Indonesia
9 PRINSIP
5 PROGRAM
• Jaminan
Kesehatan
• Jaminan
Kecelakaan Kerja
• Jaminan Hari Tua
• Jaminan Pensiun
• Jaminan
Kematian
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gotong Royong
Nirlaba
Keterbukaan
Kehati hatian
Akuntabilitas
Portabilitas
Kepesertaan Wajib
Dana Amanat
Hasil pengelolaan dana
digunakan seluruhnya
untuk pengembangan
program dan sebesarbesarnya untuk kepentingan
peserta
www.bpjs-kesehatan.go.id
Siapa penyelenggara SJSN ?
www.bpjs-kesehatan.go.id
Undang Undang Republik Indonesia
No.24 Tahun 2011
tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
( BPJS )
www.bpjs-kesehatan.go.id
U.U RI NO.24 TAHUN 2011
BPJS
PT ASKES
bertranformasi
menjadi BPJS
Kesehatan
JAMINAN KESEHATAN
Mulai Operasional
1 Januari 2014
PT JAMSOSTEK
bertranformasi menjadi
BPJS Ketenaga Kerjaan
•Jaminan Kecelakaan Kerja
•Jaminan Hari Tua
•Jaminan Pensiun
•Jaminan Kematian
Mulai Operasional
1 Juli 2015
•Badan Hukum PUBLIK
•Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN
www.bpjs-kesehatan.go.id
DISAIN PENYELENGGARAAN JKN
Pemerintah
Kendali Biaya & kualitas Yankes
BPJS Kesehatan
Regulator
Peserta
Jaminan Kes
Memberi Pelayanan
Mencari Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi) Kualitas
Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
Single payer, regulated, equity
Fasilitas
Kesehatan
Sistem Rujukan
Sumber: Paparan Wamenkes, Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Palu, 6 Mai 2013
www.bpjs-kesehatan.go.id
Perjalanan panjang Askes
Cita-cita asuransi
asuransi kesehatan
kesehatan bagi
bagi rakyat
rakyat semesta
semesta
Cita-cita
Menkes 1966-1978
1966-1978 Prof
Prof Dr
Dr GA
GA Siwabesi
Siwabesi
Menkes
BPJS
KESEHATAN
BPDPK
Tahun 1968
Tahun 2014
Keppres 230/1968
Peserta : PNS dan
Penerima Pensiun
Sistem : Reimbursement
UU 24 tahun 2011
Peserta : Peserta Askes,
Jamkesmas, TNI/POLRI,
Jamsostek dan
seluruh masyarakat
Sistem : Managed Care
PT ASKES
PHB
Tahun 1984
PP 23/1984
Peserta : PNS dan Penerima
Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
Sistem : Managed Care
Tahun 1992
PP 69/1991 dan PP 6/1992
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
dan Badan Usaha Lainnya
Sistem : Managed Care
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Tahap Pertama mulai
tgl. 1 Januari 2014
• PNS & Penerima
Pensiunnya
• TNI Polri &
Penerima
Pensiunnya
• PBI (Jamkesmas)
• JPK Jamsostek
Tahap Selanjutnya
• Seluruh penduduk
Indonesia yg
belum masuk
sebagai Peserta
BPJS Kesehatan
paling lambat
tanggal 1 Januari
2019
www.bpjs-kesehatan.go.id
Kesiapan Infrastrukur
Regional I
Regional II
Regional X
Regional VIII
Regional III
Regional IV
Regional VI
Regional V
Regional IX
Regional XII
Regional VII
Regional XI
1.
2.
3.
4.
12 Kantor Divisi Regional.
104 Kantor Cabang.
Kantor Operasional Kab/Kota di Seluruh Indonesia
4.263 SDM
www.bpjs-kesehatan.go.id
II. KEPESERTAAN
www.bpjs-kesehatan.go.id
PESERTA BPJS
NON PBI
PBI
APBN
APBD
JAMKESMAS
(EXISTING)
PJKMU
/JAMKESDA
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
PEKERJA PENERIMA UPAH
PEGAWAI
PEMERINTAH
1.PNS PUSAT
2.PNS DAERAH
3.PNS
DIPERBANTUKAN
4.TNI
5.POLRI
6.PJBT NEGARA
7.PEGAWAI
PEMERINTAH NON
PNS
PEGAWAI
NON
PEMERINTAH
1. PEG. BUMN
2. PEG. BUMD
3. PEG. SWASTA
INDIVIDU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PENGACARA
AKUNTAN
ARSITEK
DOKTER,
KONSULTAN
NOTARIS
PENILAI,
AKTUARIS
PEMAIN MUSIK, PEMBAWA
ACARA,ARTIS
BUKAN PEKERJA
PENERIMA
PENSIUN
1.PP PNS
2.PP TNI
3.PP POLRI
4.PP PEJABAT
NEGARA
VETERAN,
PK
1. INVESTOR
2. PEMBERI
KERJA
3. PENERIMA
PENSIUN
1.VET TUVET
2.VET NTUVET
3.PERINTIS
KEMERDEKA
AN
www.bpjs-kesehatan.go.id
ANGGOTA KELUARGA PESERTA
Isteri/Suami yang sah
dari peserta
Jml anak
yg dijamin
3 anak
Syarat penambahan anak ke 3 :
1. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai
penanggung
2. Foto copy akte kelahiran anak
3. Foto copy KSK
4. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar
5. Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )
D
A
N
Anak kandung, anak
tiri dan/atau anak
angkat yang sah dari
peserta
Tidak atau belum pernah
menikah atau tidak
mempunyai penghasilan
sendiri
Belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun atau
belum berusia 25 (dua
puluh lima) tahun yang
masih melanjutkan
pendidikan formal
Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
www.bpjs-kesehatan.go.id
Besaran Iuran Anggota Keluarga Lainnya
1.Tambahan Anggota Keluarga dari Pekerja Penerima Upah
(PPU):
a. Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari anak ke 4 dan
seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran
sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per
bulan
b. Peserta tambahan lainya dari PPU seperti keponakan,
kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya,
ditetapkan sesuai dengan manfaat yang dipilih :
• Kelas III sebesar Rp.25.500,- per orang per bulan.
• Kelas II sebesar Rp.42.500,- per orang per bulan.
• Kelas I sebesar Rp.59.500,- per orang per bulan
www.bpjs-kesehatan.go.id
SYARAT PENDAFTARAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
Anak ke 4 dst yg msh memenuhi syarat.
1.
2.
3.
4.
5.
Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung
Foto copy akte kelahiran
Foto copy KSK
Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar
Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )
Orang tua / mertua :
1.
2.
3.
4.
5.
Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung
Foto copy KTP ortu / mertua
Foto copy KSK
Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar
Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )
www.bpjs-kesehatan.go.id
REGISTRASI DAN MUTASI DATA PESERTA
1.
Peserta Baru
2.
Pindah Golongan
3.
Penambahan / pengurangan jml anggota keluarga
4.
Pensiun
5.
Meninggal dunia
6.
Perceraian
7.
Pindah / pisah domisili
8.
Ganti PPK Tingkat Pertama
9.
Kartu BPJS Kesehatan rusak / hilang
10. Perpanjangan kartu BPJS Kes. ( Anak > 21 tahun )
www.bpjs-kesehatan.go.id
BESARAN IURAN NON PBI
PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013
SARARAN PESERTA
PROSENTASE
UPAH
KONTRIBUSI IURAN
PNS/TNI/POLRI/
Penerima Pensiun
PNS, TNI Polri
5%
2% PNS/TNI/POLRI/
Penerima Pensiun
PNS, TNI, Polri
3% Pemerintah
Pekerja Penerima
Upah ( PPU )
4,5 %
4% Pemberi Kerja
0,5% Pekerja
5%
Per Juli 2015
4% Pemberi Kerja
1 % Pekerja
KETERANGAN
Dari Gapok + Tunjangan
Keluarga
Batas atas upah (ceiling wage)
untuk pekerja penerima upah
swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1
(Rp 4.725.000,-), sedangkan batas
bawah upah adalah UMK di
masing-masing Kab/Kota
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENDAFTARAN PESERTA MANDIRI (Individu) Dimulai 1 Januari 2014
• Mengisi Formulir Daftar
Isian Peserta (FDIP),
dengan dan Menunjukan
/ Memperlihatkan :
• Asli/foto copy Kartu
Keluarga/KTP (Punya
NIK)
• Pas foto terbaru ukuran 3
cm x 4 cm sebanyak 1
(satu)
• Bagi WNA menunjukan
Kartu Ijin Tinggal
Sementara/Tetap
(KITAS/KITAP)
Tempat
Pendaftaran
• Melalui Jaringan Kantor
BPJS Kesehatan
• Melalui web BPJS
Kesehatan
• Channel Perbankan
• Channel Pihak Ketiga
yg bekerjasama
dengan Perbankan
• www.bpjs-kesehatan.go.id
• Melalui Pihak Ketiga
(Channel perbankan)
Pembayaran
Iuran
Isi Formulir
Pendaftaran
Pengurusan kartu BPJS Peserta Mandiri di Kota Surabaya membutuhkan
waktu 2 hari
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENDAFTARAN MELALUI WEB – www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
BESARAN IURAN PESERTA MANDIRI
PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013
SARARAN
PESERTA
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
PROSENTASE
UPAH
KONTRIBUSI IURAN
Nilai Nominal
1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-
KETERANGAN
1. Rawat Inap kelas 3
2. Rawat Inap kelas 2
3. Rawat Inap kelas 1
www.bpjs-kesehatan.go.id
Channels Pembayaran perbankan
Untuk peserta Mandiri ( Individu )
Teler
Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan
Bukan Pekerja
Membayar
menyebutkan
Virtual Account
Branchless Banking
Channel bank lainnya
(LLG RTGS)
Pembayaran premi setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya,
keterlambatan pembayaran premi dikenakan denda 2%
www.bpjs-kesehatan.go.id
Contoh Disain Kartu BPJS Kesehatan
Untuk Peserta Askes Sosial masih menggunakan kartu Askes
warna kuning, selanjutnya akan dilakukan penggantian kartu BPJS
Kesehatan secara bertahap.
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
Denda Keterlambatan
• PPU : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan,
dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per
bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu
3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran
yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
• PBPU dan BK : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari
total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam)
bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang
tertunggak.
www.bpjs-kesehatan.go.id
Penghentian Pelayanan
1. Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat
diberhentikan sementara  untuk Pekerja Penerima
Upah
2. Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan dapat
diberhentikan sementara  untuk Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja
www.bpjs-kesehatan.go.id
III. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
www.bpjs-kesehatan.go.id
PERUBAHAN PAKET MANFAAT, FASKES DAN POLA TARIF
ASKES
• Manfaat Pelayanan :
• Komprehensif
• Obat DPHO
• Fasilitas Kesehatan
• Faskes Primer :
• Puskesmas
• Klinik (IKS)
• Dokter Keluarga (IKS)
• Faskes Sekunder &
Tertier
• RS Pemerintah
• RS Swasta ( IKS )
• RS TNI-Polri (IKS )
• Pola tarif pelkes
• Kapitasi, Paket, Fee for
service
BPJS KESEHATAN
• Manfaat Pelayanan :
• Komprehensif
• Obat Formularium Nasional, E-Catalog
• Ambulan untuk rujukan antar RS
• Pelayanan Jenazah di RS
• Kompesansi untuk daerah yg tidak ada Faskes
• PHK s/d 6 bln mendapat manfaat jaminan tanpa bayar iuran.
• Fasilitas Kesehatan :
• Faskes Primer
• Puskesmas
• Klinik (IKS) + Klinik eks JPK Jamsostek (semua )
• Dokter Keluarga (IKS) + Dokter Keluarga eks Jamsostek
• Klinik TNI/Polri ( semua )
• Faskes Sekunder & Tertier
• RS Pemerintah
• RS Swasta (IKS) + eks JPK Jamsostek
• Seluruh RS TNI Polri
• Pola tarif pelkes:
•
Kapitasi, INA -CBGs
www.bpjs-kesehatan.go.id
Puskesmas/Polkes TNI-Polri
Dokter Keluarga (IKS BPJS )
BP eks Jamsostek ( IKS BPJS )
Berobat di Puskesmas/ Dokel
sesuai yg tertera di kartu Peserta
BPJS
www.bpjs-kesehatan.go.id
RSU Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS BPJS )
Pemeriksaan di Poli Spesialis
Atas dasar rujukan dari PPK
tingkat pertama
www.bpjs-kesehatan.go.id
RSU Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS BPJS)
RS yg tidak IKS dgn BPJS
INDIKASI MEDIS DINYATAKAN
KONDISI GAWAT DARURAT
Kondisi emergency tanpa rujukan
www.bpjs-kesehatan.go.id
RSU Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS Askes )
ICU, ICCU, HCU, NICU,PICU
Kelas Perawatan, sesuai Hak
www.bpjs-kesehatan.go.id
HAK KELAS PERAWATAN RAWAT INAP DI RS
No
Pangkat
Hak Kelas Perawatan
1.
PNS / PP PNS Gol. 1-2
Klas II ( Dua )
2.
PNS / PP PNS Gol 3-4
Klas I ( Satu )
3.
TNI Aktif/PP Pangkat Prajurit Dua – Pembantu
Letnan Satu
Klas II ( Dua )
4.
TNI Aktif/PP Pangkat Letnan Dua – Jendral
Klas I ( Satu )
5.
Polri Aktif/PP Pangkat Bhayangkara Dua – Ajun
Inspektur Pol. Satu
Klas II ( Dua )
6.
Polri Aktif/PP Insp. Pol Dua – Jendral Polisi
Klas I (Satu )
7.
Veteran
Klas I (Satu)
www.bpjs-kesehatan.go.id
PERSALINAN
Persalinan normal dilakukan di Bidan yang merupakan
jejaring provider primer ( Pemberi Pelayanan
Kesesehatan Tingkat Pertama )
Persalinan dengan penyulit atau operasi caesar dilakukan
di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
(Rumah Sakit ) atas dasar rujukan dari provider primer
(Bidan, Dokter yg merujuk )
Catatan : Klaim perorangan untuk persalinan tidak ada penggantian
biaya dari BPJS Kesehatan.
www.bpjs-kesehatan.go.id
Obat RJTP
Obat RJTL
Obat Rawat Inap
Pemberian obat sesuai
Formularium Nasional
www.bpjs-kesehatan.go.id
Atas permintaan
dokter yang
merawat
Diambil di UTD PMI
Kab./Kota
www.bpjs-kesehatan.go.id
Operasi kecil, sedang, besar, khusus
RS Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS BPJS )
Operasi Caesar
Operasi Jantung
Operasi Cangkok Ginjal
www.bpjs-kesehatan.go.id
RS Pemerintah
RS Swasta ( IKS BPJS )
RS TNI-Polri
www.bpjs-kesehatan.go.id
USG
CT SCAN
MRI
ESWL
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
RS Pemerintah
Di RS Swasta ( IKS Askes )
RS TNI-Polri
www.bpjs-kesehatan.go.id
Kacamata
Gigi tiruan
Alat bantu dengar
Kaki/tangan tiruan
Implan ( pen, plate, screw, IOL, VP
shunt )
www.bpjs-kesehatan.go.id
Yang tidak dijamin
1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan
yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk
kasus gawat darurat;
3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat
kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
7. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat
dan/atau alkohol;
www.bpjs-kesehatan.go.id
Lanjutan yang tidak dijamin ..........
9.
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology
assessment);
11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
14. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah;
15. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
www.bpjs-kesehatan.go.id
IV. PROSEDUR PELAYANAN
www.bpjs-kesehatan.go.id
PROSEDUR PELAYANAN
DARU
RAT
Puskesmas/
Dokkel
Perlu pemeriksaan/
tindakan spesialis
tidak
Rujuk Balik
ya
Rujukan
D
Perlu
rawat Inap
RS – BPJS
CENTER
C
B
A
Pasien
pulang
1.
2.
3.
4.
Rujukan berlaku 1 bulan
Berobat pada PPK Tk.I yang terdaftar / tertera di kartu BPJS
Wajin menunjukkan kartu BPJS asli
Penerbitan SEP Rawat Inap di BPJS Center maksimal 3x24 jam
kerja
ya
RITL
tidak
RJTL
Pelayanan
0bat
Pasien
pulang
www.bpjs-kesehatan.go.id
ERA BPJS : PELAYANAN TERSTRUKTUR BERJENJANG
Sistem Rujukan
Tertiary
Sistem Pembiayaan
Optimalisasi Pelay.
Secondary
Primary Care
PEL BERBASIS KED KELUARGA
Tertiary Care
Self Care
www.bpjs-kesehatan.go.id
PUSKESMAS/
DOKTER
KELUARGA/
KLINIK
KESEHATAN
PRIMER
1. RS Haji
2. RS dr.Soewandi
3. RS BDH
4. RSI A.Yani
5. RSI Jemursari
6. RS Pelabuhan (PHC)
7. RS Brawijaya
8. RS Bhayangkara
9. RSAL Oepomo
10. RS Karang Tembok
11. BKMM
12. RS Al-Irsyad
13. RS Muji Rahayu
14. RS Bunda
15. RS Jiwa Menur
16. RS Royal
17. RS Bhakti Rahayu
18. RS Airlangga
19. RSIA Pura Raharja
20. RS Mata Undaan
1. RSAL dr.Ramlan
2. RS dr.Soetomo
TERTIER
SEKUNDER
www.bpjs-kesehatan.go.id
V. PELAYANAN INFORMASI
www.bpjs-kesehatan.go.id
BPJS KESEHATAN CABANG UTAMA SURABAYA
Jl. Darmahusada Indah No.2 Surabaya
Telp. Kantor 031-5947747
Hotline Service 0813 31819 776
www.bpjs-kesehatan.go.id
BPJS CENTER :
1. Pelayanan Administrasi Peserta BPJS
KESEHATAN
2. Permintaan Informasi
3. Penanganan Keluhan pelayanan di
Rumah Sakit
4. Kemitraan dengan Rumah Sakit
www.bpjs-kesehatan.go.id
• Dapat di akses di seluruh Indonesia
Telepon Reguler/Fixed Line :
langsung tekan 500 400
Telepon Seluler 021- 500 400
Setiap hari kerja (Senin s.d
Jumat) pukul 08.00 s.d 22.00
WIB
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
email : [email protected]
www.bpjs-kesehatan.go.id
BPJS KESEHATAN mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil dan makmur
www.bpjs-kesehatan.go.id

similar documents