lingkungan binsis revisi

Report
Oleh : Dr. Hempri Suyatna
FISIPOL UGM
DASAR PEMIKIRAN
Negara wajib memberikan perlindungan
dan mengupayakan pemenuhan atas hakhak sosial, politik, ekonomi dan budaya
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Negara memiliki kewajiban mengeluarkan
peraturan perundangan dan instrumen
hukum untuk menjamin terpenuhinya hakhak konstutisional warga negara tersebut.
Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan
(Pasal 33 UUD1945)
1.Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas
kekeluargaan;
2.Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3.Bumi, air, dan segala kekayaan yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Realitasnya?
• Habitus penguasa dengan habitus menemukan
kesamaan.
• Negara justru sering melakukan konspirasi
dengan elite pengusaha dalam melakukan
berbagai perumusan kebijakan.
• Lingkungan bisnis yang ada lebih menguntungkan
elite pengusaha daripada kepenitngan para
pebisnis pemula dan masyarakat.
• Demokrasi Ekonomi masih jauh dari harapan.
• Studi Yahya A. Muhaimin mengenai bisnis dan
politik kebijaksanaan ekonomi Indonesia
1950-1980
• Studi Richard Robinson (1986)
• Studi Andrew MacIntyre (1991)
• Studi Ian Chalmers (1996)
STUDI YAHYA MUHAIMIN
• Mengkaji Perkembangan pengusaha klien yang
lahir sebagai konsekuensi dari pelaksanaan
berbagai kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh
oleh pemerintah Indonesia semenjak masa-masa
permulaan kemerdekaan hingga masa Orde Baru.
• Sejak dari tahun 1950 sampai tahun 1980,
Indonesia telah mengalami tiga sistem politik yang
berbeda yaitu Sistem Parlementer (1950-1960),
periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan
orde baru (sejak 1965)
STUDI YAHYA MUHAIMIN
Semua periode itu telah menghasilkan gejala yang
sama menumbuhkan pengusaha-pengusaha
klien yaitu individu dan pengusaha
yang bergantung pada penguasa
untuk dapat melakukan
kegiatan bisnis.
STUDI YAHYA MUHAIMIN
Di era demokrasi parlementer, muncul program
Benteng untuk melindungi pengusaha pribumi dan
membatasi persaingan asing dan China.
Program ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan
lisensi impor, alokasi devisa dan kredit untuk
pengusaha pribumi. Dalam praktiknya kebijaksanaan ini
kemudian hanya menjadi praktik jual beli fasilitas
antara birokrasi yang didominasi partai-partai politik
yang sedang berkuasa dan para pendukung mereka
yang menjadi klien-klien ekonomi.
STUDI YAHYA MUHAIMIN
Di era demokrasi terpimpin, perhatian utama
diletakkan pada sosialisme yaitu sosialisme ala
Indonesia dimana pemerintah lebih mengutamakan
perusahaan-perusahaan negara daripada perusahaan
swasta.
Konsekuensi dari kebijaksanaaan ini adalah munculnya
pengusaha-pengusaha yang mendapatkan patron dari
istana presiden dan elite politik birokrasi.
STUDI YAHYA MUHAIMIN
Di era orde baru, pelaksanaan perekonomian orde baru
masih terus menghasilkan berkembangnya pengusahapengusaha klien.
Pengusaha-pengusaha klien yang muncul pada periode
orde baru pada umumnya berasal dari kalangan yang
mempunyai hubungan dekat dengan jenderal-jenderal
militer karena yang paling menentukan bagi
keberhasilan dalam dunia bisnis masih tetap patronase
politik. Konsekuensi muncul bisnis militer.
STUDI RICHARD ROBINSON
• Studi Richard Robinson (1986) mengemukakan
bahwa kaum kapitalis di Indonesia bukan merupakan
borjuis yang independen akan tetapi para pejabat
negara, perwira militer, keluarga, teman dan
pedagang China yang dekat dengan pejabat negara.
• Munculnya kaum kapitalis disebabkan karena
penguasaan mereka terhadap monopoli, kontrak dan
konsesi dalam proyek-proyek pembangunan orde
baru.
STUDI ANDREW MACINTYRE
• Studi Andrew MacIntyre (1991) menunjukkan
bagaimana kelompok kepentingan berperan
dalam mempengaruhi kebijakan di industri tekstil,
farmasi dan asuransi.
• Kajian terhadap kinerja industri tekstil diarahkan
pada persoalan-persoalan klasik di sekitar
monopoli impor barang-barang modal dalam
penyediaan alat-alat pemintalan
STUDI ANDREW MACINTYRE
Sektor industri farmasi, mahalnya harga produk
farmasi tidak sekedar disebabkan oleh variabelvariabel konvensional seperti sistem distribusi,
keengganan dokter untuk menulis resep yang
memilih obat-obatan murah serta margin
keuntungan tinggi yang dipungut distributor, namun
ternyata masih dibutuhkan kekuatan pemerintah
untuk menjalankan bisnis di sektor ini.
STUDI ANDREW MACINTYRE
• Sektor asuransi, sektor ini belum mampu menarik
minat besar. Meskipun usaha-usaha untuk
mendorong kinerja sektor ini sudah terjadi di
mana-mana, sumbangan lembaga keuangan non
bank ini terhadap sektor moneter masih relatif
kecil.
• Hasil studi dari MacIntyre juga menunjukkan
kuatnya para pebisnis mengambil pengaruh
dalam kebijakan di Indonesia.
STUDI IAN CHALMERS
• Penelitian lain dilakukan Ian Chalmers (1996) yang
melakukan penelitian pada industri otomotif antara
kurun waktu 1950 sampai tahun 1985 dengan acuan
khusus pada periode setelah tahun 1969.
• Dari hasil penelitian, Chalmers menyatakan bahwa
kekuatan ekonomi borjuasi nasional yang
berkecimpung dalam industri otomotif akan semakin
membuat kebijakan negara rentan terhadap hukum
perekonomian internasional.
STUDI IAN CHALMERS
Kerentanan tersebut merupakan konsekuensi dari
kekuatan-kekuatan yang tarik menarik yaitu antara
perusahaan transnasional (TNCs), pengambil kebijakan
negara serta borjuasi lokal. Perusahaan otomotif
transnasional melakukan ekspor produk lalu
merelokasikan industrinya. Mereka memiliki kapital,
teknologi dan sumber daya manusia sedangkan
kebijakan negara menggerakkan mekanisme birokrasi
untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif
domestik.
1. Vedi R. Hadiz (2005)
2. Syarif Hidayat (2004)
3. Michael Buehler (2005)
• Kajian Vedi R. Hadiz (2005) Di Sumatera Utara dan
DIY.
• Proses desentralisasi di Indonesia tidak berkorelasi
dengan penguatan demokrasi politik. Pergeseranpergeseran kekuasaan yang terjadi pasca 1998,
hanya terjadi pada konteks dan tidak mengubah
basis material. Proses dominasi elite orde baru
dalam bidang politik dan ekonomi masih
berlangsung.
• Desentralisasi justru memunculkan korupsi yang
tersebar dan mewabah, pemerintahan yang dijalankan
oleh para pejabat lokal yang tamak serta politik uang
dan konsolidasi politik gangsterisme.
• Pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem
ini adalah individu-individu dan kelompok-kelompok
yang sebelumnya bertindak sebagai operator negara
dan aparat lokal orde baru, para usahawan
kecil/menengah dengan ambisi besar yang mempunyai
koneksi politik serta sekumpulan mantan kaki tangan
rezim orde baru
• Sedangkan studi yang dilakukan Syarif Hidayat
(2004) berkaitan dengan bisnis dan politik di
Provinsi Banten. Hidayat (2009) melakukan
eskplorasi atas pola interaksi antara ”jawara
pengusaha” (kelompok pengusaha dominan)
dengan pejabat di daerah, serta mengidentifikasi
pengaruh
”jawara
pengusaha”
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.
• Hasil
penelitian
yang
dilakukan
Hidayat
menunjukkan bahwa para jawara pengusaha yang
memiliki peran dalam proses pemenangan
pemilihan kepala daerah ternyata memperoleh
feedback (umpan balik) politik dan ekonomi dari
pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
• Implikasinya kasus-kasus premanisme proyek
bermunculan. Sebagian besar tender proyek
pembangunan di Provinsi Banten lebih bersifat
formalitas dalam rangka memenuhi prosedur
administratif. Tuan Besar sebagai aktor utama dari
jawara pengusaha kemudian memainkan peran
penting dalam mempengaruhi panitia lelang dan
petinggi pemerintah Provinsi.
• Modus operandi yang diterapkan dalam mempengaruhi
panitia lelang cukup bervariasi mulai dari lobi-lobi informal
dengan pejabat pemerintah daerah, distribusi amplop
(uang suap) sampai dengan praktik intimidasi fisik.
Kepentingan yang diperjuangkan yakni memperebutkan
dan memenangkan tender proyek-proyek pemerintah
daerah baik untuk tujuan pribadi maupun kelompok.
• Kasus premanisme proyek yang terjadi di Banten ini
menunjukkan praktik shadow state dimana praktik informal
market telah terjadi bersamaan dengan lemahnya peran
dari institusi formal pemerintahan di Provinsi Banten
(Hidayat dalam Nordholt dan Klinken, 2009:303).
• Studi Michael Buehler (2005) melakukan riset mengenai
hubungan antara calon (kandidat) dengan partai politik
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada tahun 2005.
• Penerapan sistem demokrasi dengan Pemilihan Kepala
Daearah langsung ini ternyata telah menyebabkan
cengkeraman partai politik di daerah mulai melemah,
karena partai politik tampaknya lebih muncul sebagai sub
kontrak jasa dan penyedia layanan untuk pemegang
kekuasaan lokal. Sebagai kompensasi atas jasa yang
diberikan, maka partai politik mengharapkan dibayar oleh
kandidat yang mencalonkan melalui partai politik tersebut.
• Otoritas yang lebih kuat mendorong munculnya
banyak kebijakan-kebijakan populis dan mercusuar.
• Kebijakan dijadikan sebagai arena yang digunakan
oleh penguasa untuk meningkatkan citra politik
mereka, misal bidang pertanian, pendidikan
kesehatan termasuk ekonom rakyat.
• Beberapa kebijakan pembangunan mercusuar dan
populis ternyata tidak berkembang sesuai dengan
yang diharapkan.
Sektor UMKM masih terkendala oleh berbagai
hambatan struktural seperti permodalan, pemasaran.
teknologi.
Berbagai Kebijakan yang ada justru sering membuat
sektor ini tidak berdaya seperti :
• Pelayanan perijinan yang masih berbelit (Pelayanan
satu pintu?)
• Kenaikan Tarif Dasar Listrik
• Kenaikan Harga BBM
• Kenakan tarif jalan tol
• Pajak UMKM,
• BI Rate
• Dan sebagainya
• Asosiasi-asosiasi bisnis yang ada secara nyata
tidak mampu menjad wadah sosial ekonomi
dari pelaku UMKM. Asosiasi bisnis ini hanya
dijadikan sebagai wadah mencari rente
ekonomi dan politik dari elite penguasa, dan
elite pengusaha.
• Undang-Undang yang muncul lebih banyak pro
kapitalis (UU nomer 1 tahun 2013 Lembaga
Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomer 17
Tahun 2012 mengenai Koperasi)
• Pergeseran sistem politik dari otoritarian menuju
demokrasi ternyata tidak membawa perubahan kepada
perbaikan usaha ekonomi rakyat. Pengusaha industri
kecil masih menjadi pihak yang tidak berdaya sehingga
dinamika pengembangan industri kecil pun tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan.
DEMOKRASI
OTORITARIAN
• Di era desentralisasi ini, kebijakan industri kecil
ternyata hanya menjadi arena pertarungan dari eliteelite lokal yaitu penguasa, elite pengusaha dan elite
politik di DPRD maupun elite-elite partai politik.
• Strategi politik transaksional, pertarungan wacana,
digunakan oleh penguasa, elite pengusaha dan elite
politik untuk melakukan dominasi dalam arena
pengembangan industri kecil.
Pembagian Proyek
Bantuan Organisasi / Tokoh Keagamaan
Succes fee/Politik uang
Kemudahan akses proposal bagi pendukung
kebijakan
Aktor dengan kapital lebih besar berhasil
memanfaatkan kebijakan industri kecil untuk
memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya.
Aktor yang berada posisi ini terus berupaya
mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki dengan
melakukan berbagai strategi.
Penguasa
dominan:
Distribusi
kekuasaan
dan Politik
kekerabatan
Elite-elite politik :
investasi sosial tim
sukses penguasa dan
kerabat penguasa
dalam Pemilukada,
aktivis partai politik
yang sama dengan
penguasa dan
berbagai kepanitiaan
dari acara yang digelar
oleh pemerintah
daerah
Elite-elite
pengusaha :
investasi
ekonomi dan
sosial (terlibat
dalam asosiasiasosiasi
pengusaha
industri kecil)
• Membangun bisnis berbasis Etika.
• Membangun jejaring sosial ke berbagai aktor.
• Jejaring sosial juga akan bermanfaat di dalam
melakukan berbagai advokasi kebijakan yang
tidak kondusif bagi pengembangan usaha.

similar documents