2013 - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Report
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN
TA 2013
Oleh:
Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada:
Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bandung, 28 Februari 2013
OVERVIEW ANGGARAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2010 - 2013
2
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN 2010 – 2012
Rp/Triliun
40.00
35.00
30.00
25.00
30,92
25,27
22,50
33,24
30,44
34,58
26,96
20.00
Alokasi
15.00
Realisasi
89,04%
87,19%
91,58%
Penyerapan
10.00
5.00
2010
Total APBN
% APBN Kemenkes
thdp Total APBN
2011
2012
2013
1.056,51 T
1.229,58 T
1.418,49 T
1.683,00 T
2,39 %
2,51 %
2,34 %
2,05 %
ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH
2010-2012
2010
2011
16 %
12 %
84 %
88 %
2012
Daerah
11,6 %
Pusat
2013
11 %
88,4 %
89 %
4
TREN PAGU DAK KESEHATAN
2003-2013 (DALAM MILYAR)
Tahun
2003
2004
2005
DAK
Kesehatan
375
456,18
620
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.406,80 3.381,27 3.817,37 4.017,37 2.829,76 3.000,80 3.005,93 3.101,55
2.269,0
26.115,9
2.838,504.014,0011.569,8017.094,1021.202,1424.819,59 21.133,38 25.232,80
31.697,14
0
5
5
Persentase 16,53 16,07 15,45
20,8
19,78
18
16,19
13,39
11,89
11,51
9,78
DAK Nasional
ALOKASI PAGU DAK KESEHATAN (milliar Rp)
4.500,00
3.817,37
4.000,00
4.017,37
3.381,27
3.500,00
2.829,76
3.000,00
3.000,80
3.005,93
2011
2012
2.406,80
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
620,00
375,00
456,18
2003
2004
2005
2006
375,00
456,18
620,00
2.406,80 3.381,27 3.817,37 4.017,37 2.829,76 3.000,80 3.005,93
-
DAK
Kesehatan
2007
2008
2009
2010
DAK Nasional 2.269,00 2.838,50 4.014,00 11.569,80 17.094,10 21.202,14 24.819,59 21.133,38 25.232,80 26.115,95
Persentase
16,53
16,07
15,45
20,80
19,78
18,00
16,19
13,39
11,89
11,51
6
TREN PAGU DAK KESEHATAN (TRILIUN)
9,000
Anggaran
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Usulan
Pagu
Sub bidang Kefarmasian
2011
8,407
3,001
1,101
2012
3,187
3,006
1,101
2013
4,324
3,102
1,101
7
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2013
8
TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025
RPJMN 4
(2020-2024)
POSISI SAAT INI
RPJMN 3
(2015-2019)
RPJMN 2
(2010-2014)
RPJMN 1
(2005-2009)
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan
iptek, memperkuat
daya saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju,
adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di
segala bidang
dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan
kompetitif.
SASARAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KESEHATAN
DALAM RPJMN 2010-2014
Status Awal
(2008)
Pencapaian
Target
Target
2014
hidup
70,7
70,91)
72,0
Perlu kerja
keras
Menurunnya angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228
228 2)
118
tak akan
tercapai
Menurunnya angka kematian bayi per
1.000 kelahiran hidup
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi
(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak
balita (persen)
Total Fertility Rate (TFR): Angka
Kelahiran Total (per perempuan usia
reproduksi )
34
323)
24
18,4
17,9 4)
<15,0
Perlu kerja
keras
on track
2,6
2,4 5)
2,1
Sasaran
Meningkatnya
(tahun)
Ket :
umur
harapan
1) Hasil SP tahun 2010, BPS
2) SDKI tahun 2007, BPS (Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 perhitungan belum selesai)
3) SDKI tahun 2007, BPS (Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 : 32/1.000 dan SP 2010: 26/1.000)
4) Riskesdas 2010, Kemenkes
5) SP tahun 2010, BPS (Hasil sementara SDKI 2012 : 2,6 )
Status
tak akan
tercapai
REVIEW RPJMN 2010 – 2014
BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG
RPJMN
MID TERM REVIEW
Tercapai/ on
track/on trend
Perlu Kerja
Keras
Sangat Sulit
Tercapai
3
4
5
Indikator
Indikator
Indikator
On track/tercapai
= Perlu Kerja Keras
= Sangat Sulit tercapai
MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN
NO
INDIKATOR
STATUS
AWAL
(2009)
CAPAIAN
2010
2011
2012
TARGET
2014
1
Umur harapan hidup (tahun)
70,7
70,9
71,1
71,1
72,0
2
Angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiran hidup
228
n.a
n.a
n.a
118
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih (cakupan
persalinanoleh tenaga kesehatan
84,3
84,8
86,38
88,64
90
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup
34
34
34
32
3)
24
5
Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran
Total (per perempuan usia reproduksi )
2,6
2,4
n.A
2,6
3)
2,1
6
Persentase jangkauan akses sumber air
bersih
47,7
44,19
7
Prevalensi kasus HIV
(Persentase penduduk 15 tahun ke atas
yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS)
8
Menurunnya kasus malaria (Annual
Parasite Index- API)
1,85
1,96
1,75
1,69
1
9
Persentase penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan
n.a
59,1
63,1
64,58
80,10
66,2
1)
Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010
4)
57,5
2)
42,76
n.a
n.A
79,5
STATUS
68
3)
90
12
KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARAN
KEMENKES 2013
Analisis
Situasi
RPJMN
RENSTRA
ISU STRATEGIS
1. Peningkatan Akses kesehatan
& gizi yg berkualitas bagi Ibu
dan Anak
2. Peningkatan Pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan
3. Peningkatan profesionalisme
dan pendayagunaan tenaga
kesehatan yang merata
4. Peningkatan jaminan
pembiayaan kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan,
pemerataan,
keterjangkauan,
jaminan keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu
obat, Vaksin, Alkes &
makanan, serta daya saing
produk dalam negeri
6. Peningkatan akses pelayanan
KB berkualitas
INPUT
KELUARAN
• Cakupan pelayanan
kesehatan
• Prevalensi penyakit
• Persentase pelayanan
kesehatan
• Jumlah lulusan tenaga
kesehatan
• Angka kesakitan
Cluster
IV
ARAH KEBIJAKAN
MP3EI
• Kegiatan
Promotif,
kuratif
• Sarana dan
prasarana
• Tenaga
• Dana
• Obat, vaksin
• Pelatihan
• Monev/Bimte
k
• Pedoman
• Sosialisasi
• Fasilitasi
Renja KL
Disandingkan dgn
Kegiatan Daerah
dlm
MusrenbangNas
UP4B
TEMA
PEMBANG
UNAN
MP3KI
Dikawal
dalam RKAKL & DIPA
1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan
kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya
status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat;
2. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan
tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan
penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan
lingkungan;
3. Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga
kesehatan yang merata terutama di DTPK dan DBK;
4. Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan
perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi
penduduk miskin dan pekerja sektor informal;
5. Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan
keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan
serta daya saing produk dalam negeri.
1. Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
serta penyehatan lingkungan
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan
makanan, serta daya saing produk dalam negeri
6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan
7. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan
kesehatan primer, sekunder dan tersier
8. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem
informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih
akurat dan Efektif
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak
diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan.
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
NO
1.
ISUE STRATEGIS
2013
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang
Berkualitas bagi Ibu dan Anak
a. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Terlatih (cakupan PN)
89
b. Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap
88
c. Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
80
d. Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional
Kesehatan
9.323
NO
2.
ISUE STRATEGIS
Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
serta Penyehatan Lingkungan
a. Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang
Disembuhkan
b. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk
c. Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
d. Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
3.
2013
87
1,25
90
16.000
Peningkatan Profesionalisme dan Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan yang Merata
a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan
PTT)
b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan dan Diberi
Insentif di DTPK dan di DBK
85
5.320
NO
4.
ISUE STRATEGIS
Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan
a. Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk
Pelayanan Kesehatan (new initiave)
b. Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan
Kesehatan Dasar bagi Penduduk Miskin
5.
2013
10.544
9.323
Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan,
Keterjangkauan, Jaminan Keamanan, Khasiat/Manfaat
dan Mutu Obat, Alat Kesehatan,
a. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
95
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (1)
1.
2.
3.
4.
5.
Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke‐13 serta penyesuaian gaji
pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri
sebesar rata‐rata 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji
hakim;
Menuntaskan Program Reformasi Birokrasi pada Kementerian
Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran
Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya
terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan
penyempurnaan;
Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui
flat policy pada belanja barang operasional perkantoran;
Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka
mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan,
serta destinasi pariwisata;
Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate
change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan
pengembangan energi terbarukan;
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (2)
6.
Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan
tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan
sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Mastelan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);
7. Mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial;
8. Mendukung Program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6
(enam) koridor ekonomi;
9. Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran,
melalui pengendalian besaran subsidi energi dan subsidi non‐energi;
10. Menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran;
11. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan
cadangan risiko fiskal;
12. Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk
menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga
stabilitas nasional;
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (3)
13. Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan
Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan
kualitas belanja (quality of spending);
14. Menyediakan alokasi anggaran untuk dana awal kegiatan operasional
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
15. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter di daerah rawan
bencana, pemetaan bencana, dan pembangunan perumahan warga
baru di perbatasan Timor‐Timur;
16. Mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah
penyelenggaraan APEC Meeting 2013;
17. Mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, bibit padi
unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan; serta
18. Meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi
BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian BBN.
KEBIJAKAN BELANJA KEMENTERIAN T.A. 2013 (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peningkatan efisiensi belanja K/L melalui melalui penerapan flat policy
untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas;
Peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka
mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan
kemampuan keuangan negara;
Peningkatan sinergi pusat‐daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan
kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan;
Pelaksanaan kebeihakan (affirmative action), terutama terkait dengan
pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri
kecil dan industri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar‐pasar
percontohan tradisional, termasuk pasar desa.
Mendukung pelaksanaan direktif Presiden
Kementerian/lembaga agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas
sebesar 10% sampai 15% dari total alokasi belanja perjalanan dinas pada
Pagu Anggaran RAPBN 2013
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013
23
Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan
Tahun 2013
1. Meningkatkan akses dan kualitas yankes, fokus pada penurunan
AKI, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta
pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan.
2. Peningkatan yankes penduduk miskin dan penduduk di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah
bermasalah kesehatan (DBK).
3. Mendukung penyediaan jaminan persalinan dan jaminan
kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
4. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit.
5. Mendukung penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan
kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan
bermanfaat persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggaran
Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014.
24
24
LINGKUP KEGIATAN DAK KESEHATAN
TAHUN 2013
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Pembangunan Puskesmas
Pembantu/Puskesmas di
DTPK/Puskesmas Perawatan
mampu PONED/instalasi pengolahan
limbah puskesmas/pembangunan
poskesdes/ posbindu
Peningkatan Puskesmas
menjadi Puskesmas
perawatan di DTPK
Rehabilitasi
Puskesmas/rumah dinas
dokter/dokter gigi /paramedis
Penyediaan sarana dan
prasarana penyehatan
lingkungan atau pengadaan
UKBM Kit
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pengadaan sarana dan
prasarana RS Siap
PONEK
Penyediaan Fasilitas
Tempat Tidur Kelas III
RS
Pembangunan IPL RS;
Pelayanan Kefarmasian
Penyediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pembangunan baru/
Rehabilitasi Instalasi
Farmasi Kab./Kota
Pembangunan baru
Instalasi Farmasi gugus
kepulauan/satelite
Pemenuhan peralatan
UTD RS/BDRS.
Pengadaan sarana
dan prasarana ICU
dan IGD
25
SASARAN DAK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013
1. Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
sebanyak 91 puskesmas;
2. Persentase puskesmas mampu PONED 90 persen;
3. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak 9.323
puskesmas;
4. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK
menjadi 95 persen;
5. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin
peserta Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan
6. Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95
persen.
EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2010 DAN 2011
TAHUN 2010
SUBBIDANG
Jumlah
Provnsi/Kab/
Kota
Laporan
(%)
TAHUN 2011
Realisasi
(%)
Jumlah
Provnsi/Kab/
Kota
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
405 kab/kota
Pelayanan
Kefarmasian
378 kab/kota
440 kab/kota
42 RSUD
Provinsi
48 RSUD Provinsi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
397 kab/kota
19
19 BLK
215 RUSD
Kab/Kota
14,8
Laporan Realisasi
(%)
(%)
14,1
14,2
16,1
27
13,3
13
20,94
15,56
54 Lab Dinkes
Kab/kota
260 RUSD
27
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
TAHUN 2013
28
PERAN SERTA STAKEHOLDER
DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN
KESEHATAN
Organisasi
Profesi
Lintas
Sektor
Perguruan
Tinggi
Sarkes
Logistik
KIA/KB
Gizi
PMT
ASI
PPJK
Jamlesmas
Swasta
Pemda
PL
Air Bersih
Rmh Sht
DPR/D
P2M
Imunisasi,
IMS/HIV
Tb, Mal
Binfar
Fe, Vit A
Obat KIA/KB
TARGET
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
Donor
SDM
Bidan, Dokter
SpOG, SpA
Litbang
Studi
Data
BUKR
PONEK
P- P Mix
Promkes
KIP/K
MPR
LSM
BUKD
PONED
UTD
Terimakasih
31

similar documents