Konsep Equity dalam Kebijakan Kesehatan.ppt

Report
Memahami Situasi Pembiayaan
Kesehatan untuk Pencapaian Derajat
Kesehatan Yang Lebih Baik dan
Berkeadilan
dr Sigit Riyarto, Mkes,
M.Faozi Kurniawan, SE Akt. MPH
Deni Harbianto, SE
Kompetensi Dasar Sesuai Dengan
Permenkes 971/2009
3) Perencanaan (planning)
• Yaitu proses menetapkan tujuan, cara pelaksanaan atau
strategi, serta koordinasi kegiatan untuk
memperbaharui rencana dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.
• Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang
melibatkan baik unsur-unsur pimpinan maupun
bawahan, dalam penentuan kebijakan manajemen
organisasi. Dalam menyusun rencana program kerja,
yang diperhatikan adalah factor-faktor internal dan
eksternal, terutama dalam membahas suatu
perencanaan yang sifatnya strategik.
• Perencanaan terhadap program kerja yang
jelas merupakan wujud dari kebijakan dan
praktik manajemen yang dapat
mempengaruhi efektifitas organisasi. Adanya
perencanaan yang baik dan menyangkut
sekumpulan pilihan tentang bagaimana
organisasi tersebut akan menerapkan sumber
dayanya yang telah tersedia, dan produk serta
jasa apa yang akan disediakan terhadap
program.
4) Penganggaran
• Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah
dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan
akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat mapun
daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan
yang lebih transparan dan akuntabel.
• Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan
keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyakarat. Salah satu
masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah
tersebut adalah anggaran.
Kompetensi Bidang Sesuai Dengan
Permenkes 971/2009
3)
Berfikir analitis
• Dalam menghadapi permasalahan yang kompleks ini, maka kepala dinas kesehatan
sebagai penggerak dan pimpinan di wilayah kabupaten /kota harus mampu berfikir
kritis, logis dan strategis, karena dengan cara yang analitis ini kan membuat
pemimpin mampu menyelesaikan segala persoalan dengan dengan cermat dan
bijak. Kemudian mampu menentukan sikap demi terciptanya kesejahteraan
masyarakat.
4) Berfikir konseptual
• Berpikir konseptual adalah proses berpikir yang melibatkan pemikiran kreatif, dan
juga suatu cara mencari ide-ide untuk memecahkan masalah. Tidak hanya melihat
dari skala masalah yang kecil, tetapi juga termasuk masalah yang besar. Disatu
pihak berfikir konseptual (kreatif) berarti mencari gambaran besar, sedangkan
berpikir analitis melihat gambaran yang lebih kecil.
5) Keahlian teknikal, manajerial dan profesional
Gambaran Proses Umum Perencanaan Dan
Penganggaran Berbasis Bukti
Aktivitas :
Pengumpulan dan
validasi data
Aktivitas :
Evaluasi dan Monitoring
Sistem Pembiayaan
Kesehatan
Tantangan
dan Masalah
Kesehatan
Langkah 6:
Evaluation
Aktivitas :
Pencairan
keuangan,
implementasi
intervensi dan
dukungan
terhadap
mekanisme 
Dampak kepada
Status Kesehatan
(merata atau tidak)
Langkah 1:
Problem
Definition
Langkah 2:
Analysis and
Diagnosis
Langkah 5:
Implementati
on
Langkah 4:
Performance
Based Plans &
Budgets
Langkah 3:
Solution
Design
Aktivitas : Perhitungan
dampak dan biaya  Health
Account
Aktivitas : Validasi
analisis pemecahan
masalah
MODUL 4
POKOK BAHASAN 2
Health Account untuk
Alokasi Biaya Kesehatan
yang Efektif dan Efisien
Tujuan Pembelajaran
• Kompetensi: Kemampuan analisis situasi social
ekonomi dan manajemen kesehatan, khususnya
pembiayaan kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan,
untuk membuat keputusan dan kebijakan kesehatan
secara lebih akurat, terinci, tepat sasaran dan tepat
anggaran serta dilandasi dengan bukti data.
• Memahami alur pembiayaan kesehatan berbasis
Konsep National/Provincial/District Health Account
sebagai dasar kebijakan pembiayaan kesehatan daerah.
• Memahami pengembangan data base keuangan
daerah bagi pengembangan sistem pembiayaan
kesehatan daerah.
• Memahami Penggunaan data Health Account untuk
Perencanaan
Definisi National Health Account
National Health Account adalah suatu cara
sistematis, komprehensif dan pemantauan
secara konsisten dari aliran dana/pembiayaan
pada sistem kesehatan di suatu negara.
Definisi Provincial/District Health
Account
• Provincial/District Health Account merupakan
suatu cara sistematis, komprehensif dan
pemantauan secara konsisten dari aliran
dana/pembiayaan pada sistem kesehatan di
suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi.
Dimensi analisis dari NHA
•
•
•
•
Sumber pembiayaan (Financing sources)
Badan/ agen pembiayaan (Financing agents)
Pemberi pelayanan (Providers)
Fungsi pembiayaan (functions)Biaya sumber
daya (Resource costs)
• Beneficiaries (demographic, socioeconomics,
health status, wilayah/region)  prinsip
berkeadilan.
Fokus Health Account dan Reformasi
Pembiayaan Kesehatan
• Desentralisasi fiscal (Fiscal
decentralization/DHA)
• Biaya tarif yang dibayar klien pada saat
menggunakan pelayanan (Users fee)
• Asuransi kesehatan (Health Insurance)
• Pembiayaan kesehatan untuk masyarakat
miskin (Funding health care for the poor)
• Alokasi pembiayaan publik (Allocation public
spending; Public Expenditure Review/PER)
Kerangka Konsep NHA
Agen Pembiayaan
Sumber
Dana
Kejadian
KESEHATAN
di Masyarakat
Pembiayaan/
Pendanaan
PELAYANAN
KESEHATAN
Pelayanan dan
Fungsi Kesehatan
Konsep Aliran Health Account
Sumber
Dana
(dari mana)
Agen
Pembiayaan
(diserahkan
melalui siapa)
Provider Kesehatan
(digunakan
oleh siapa)
Fungsi Kesehatan
(digunakan
Untuk apa)
Aliran Dana Umum
dalam Sistem Health Account
Sumber
Dana
Pemerintah
Agen
Pemerintah
Sumber
Dana
Swasta
Agen Swasta
dan Pihak III
Sumber
Dana Lain
Pembiayaan
Rumah Tangga
Provider
Kesehatan
Fungsi
Kesehatan
Sumber Pembiayaan
• Sektor Pemerintah
– Pemerintah Pusat
– Pemerintah Daerah
• Sektor Swasta dan Rumah Tangga
– Perusahaan Swasta dan BUMN
– Rumah Tangga / Out of Pocket
• Bantuan Luar Negeri
– Government
– Non-Government
Agen Pembiayaan
• Pemerintah
– Departemen/Kementrian Kesehatan
– Departemen/Institusi Lain yang mengelola
Kesehatan
– Jaminan Sosial Kesehatan (Askeskin, JPS, PKPSBBM, dst)
• Swasta
– Perusahaan Swasta dan BUMN
– Asuransi Swasta
– Rumah Tangga
Agen
Pemerintah
Swasta
Rp “A”
Rp “B”
(Sektoral, UPT, Dekon)
(Contracting Out)
Rp “C”
Rp “D”
(Sponsorship)
(Asuransi dan
Pembiayaan Mandiri)
Rp “E”
Rp “F”
(Bantuan Prog. Kes.)
(Dana LSM)
Sumber
Pemerintah
Swasta
Donor Asing
PROVIDER KESEHATAN DAN FUNGSI
KESEHATAN
• Provider Kesehatan adalah suatu lembaga
yang menyediakan Jasa Pelayanan Kesehatan.
• Fungsi Kesehatan adalah jenis pelayanan
kesehatan yang dihasilkan oleh provider
dalam rangka peningkatan status kesehatan
Provider Kesehatan
• Kesehatan Personal
– Rumah Sakit
– PusKesMas dan Pelayanan Kesehatan lain
– Penyedia Obat Farmasi dan Alkes
• Kesehatan Masyarakat
– Pelayanan Program Kesehatan Masyarakat
• Promotif, Preventif, Rehabilitatif
– Administrator Manajemen Kesehatan
– Penyedia Jasa Terkait Kesehatan
–
–
–
–
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
Kesehatan Lingkungan dan Water Control
Laboratorium Kesehatan
Fungsi Kesehatan
• Kesehatan Personal
– Kuratif Kesehatan (Rawat Inap, Rawat Jalan, Obat)
• Kesehatan Masyarakat
–
–
–
–
Preventif Kesehatan
Promotif Kesehatan
Administrasi dan Manajemen Kesehatan
Fungsi Terkait Kesehatan
• Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
• Pendidikan dan Latihan Kesehatan
• Laboratorium kesehatan
• Kesehatan Lingkungan dan Water Control
Fungsi/Provider
Sumber Biaya
Kesehatan
Personal
Kesehatan
Masyarakat
Pemerintah
Rp “A”
Rp “D”
Swasta
Rp “B”
Rp “E”
Donor Asing
Rp “C”
Rp “F”
Kebijakan Berbasis Health Account
Sumber
Dana
(dari mana)
Agen
Pembiayaan
(diserahkan
melalui siapa)
Provider
(digunakan
oleh siapa)
Fungsi
(digunakan
Untuk apa)
uses
Line
Items:
Operasional
Gaji
Ops
Non-Ops
Investasi
Result:
Budgeting
Policy
Fungsi Health Account
• Data Series lebih dari 3 tahun memberikan “tren”
pembiayaan kesehatan yang lebih jelas
• Sumber pendanaan mayoritas dari pusat, tetapi
daerah punya “peran” untuk pengalokasian
anggaran menyesuaikan kebutuhan lokal spesifik
• Peta pembiayaan publik refleksi masa lalu, yang
bisa diperbaiki ke depan bila dirasakan belum
efektifPenajaman perencanaan
• Pemetaan besaran alokasi dana yang di gunakan
dalam pembiayaan
BACAAN LEBIH LANJUT
• WHO. 2004. Guide to producing National Health Account
• WHO. 2007. Guide to Producing District Health Accounts
• WHO. 2007. Guidelines For Producing Malaria Subaccount
Within The NHA Framework
• WHO. 2005. Guidelines For Producing Reproductive Health
Subaccount Within The NHA Framework
• WHO. 2008. Indonesia National Health Account Matriks
Report
• WHO. 2007. National Health Account Regional Report,
New Delhi
• Bappenas&FKM UI. 2008. Kajian National Heath Account
Indonesia 2002 – 2007, Jakarta
MODUL 4
POKOK BAHASAN 1
EQUITY DALAM
PELAYANAN KESEHATAN
TUJUAN PEMBELAJARAN
• Kompetensi; Kemampuan analisis situasi social
ekonomi dan manajemen kesehatan, khususnya
pembiayaan kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan,
untuk membuat keputusan dan kebijakan kesehatan
secara lebih akurat, terinci, tepat sasaran dan tepat
anggaran serta dilandasi dengan bukti data.
• Memahami konsep-konsep pemerataan (Equity) untuk
pengambilan kebijakan pelayanan dan pendanaan
kesehatan bagi masyarakat berdasarkan kepada
pemerataan social ekonomi, spesifik gender (ibu dan
anak), geografis, serta dampak katastropik kesehatan
Definisi EQUITY
• Teori Equity adalah Teori yang menjelaskan
suatu kondisi yang berhubungan dengan
persepsi kepuasan seseorang atau individu,
interpersonal, sekelompok orang dan atau
sekelompok masyarakat terhadap distribusi
sumberdaya yang adil dan merata
• Kata kunci equity adalah: Distribusi, Adil dan
Merata.
Pemahaman Tentang Equity
• Suatu daerah dikatakan memiliki tingkat ekuitas
yang adil dan merata apabila dalam akses
pelayanan kesehatan mudah di jangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat, baik orang kaya,
orang miskin, desa, kota, di pulau besar maupun
kecil.
• Indikator Equity Pelayanan Kesehatan ini terkait
dengan distribusi institusi layanan itu sendiri,
kualitas pelayanan, jumlah dan kualitas, serta
sebaran sumber daya manusia dan distribusi
sarana penunjangnya.
Kenapa Dibutuhkan EQUITY dalam Kesehatan?
• EQUITY bisa digunakan sebagai evidence atau bukti dasar
distribusi faktor-faktor input dalam sektor kesehatan
(pembiayaan, mutu pelayanan, sumber daya manusia,
ketersediaan sarana dan prasarana).
• Equity dalam pengeluaran biaya berobatbisa digunakan
untuk mengukur derajat kecenderungan pembayar biaya
kesehatan
• Equity dalam pembiayaan kesehatan bisa digunakan untuk
mengukur derajat kecenderungan dampak akibat
pembiayaan kesehatan
• Equity dalam pemberian subsidi kesehatan bisa digunakan
untuk mengukur derajat kecenderungan penerima manfaat
dari pelayanan kesehatan
Penerapan Konsep Equity
• Konsep Equity Kesehatan bisa digunakan
dalam analisis multi-aspek:
– Sosial Ekonomi (Horisontal Equity; atau melihat
ketimpangan antar tingkatan sosio ekonomi)
– Geografis (Vertical Equity; atau melihat
ketimpangan antar wilayah)
– Perspektif Gender (Ketimpangan antar gender,
misalnya dalam kasus promosi kesehatan ibu,
anak dan keluarga, dsb)
Penerapan Kebijakan Kesehatan
Berbasis Equity
• PDB Indonesia untuk kesehatan yang kurang dari 5% dari total PDB
serta pembiayaan tunai keluarga untuk kesehatan (OOP) yang
hampir 50% dari total pembiayaan kesehatan nasional, akan
menyebabkan resiko finansial bagi masyarakat yang sangat tinggi.
• Kecenderungan pembiayaan pemerintah yang semakin meningkat
untuk subsidi pelayanan kesehatan tanpa diimbangi dengan konsep
pemerataan dan keadilan, menimbulkan dampak ketimpangan
dalam peningkatan derajat kesehatan.
• Kebijakan Kesehatan barbasis kepada konsep pemerataan dan
keadilan diharapkan mampu untuk mengurangi ketimpangan
tersebut dan menurunkan dampak pemiskinan (impoverishment)
• Kebijakan tersebut juga diharapkan akan mengurangi dampak resiko
“bangkrut” kepada rumah tangga untuk menjadi miskin
(Catasthrophe)
• Konsep pemerataan untuk pembiayaan dan pelayanan kesehatan
akan mengurangi resiko salah sasaran dalam pemberian subsidi
pelayanan kesehatan  ASURANSI KESEHATAN
CONTOH ANALISIS HEALTH ACCOUNT DAN EQUITY DALAM PELAYANAN
DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
ANALISIS PENGGUNAAN SUBSIDI
RUMAH SAKIT PEMERNTAH; SUDAH ADIL
KAH?
Gambaran Umum Sumber Anggaran Kesehatan di
Kabupaten/Kota di Indonesia, tahun 2009-2010
Sumber: data diolah berbagai sumber, NHA Indonesia 2009 -2010
Masyarakat
24%
APBD KAB/KOTA
19%
APBD PROVINSI
1%
APBN (DAK)
9%
Lain-lain
4%
APBN (JAMKESMAS)
8%
Jamkesda (Pelayanan
Kesehatan)
12%
Lembaga Swasta dan
Kemasyarakatan
APBN (Tugas
Pembantuan)
4%
SUMBER DINAS LAIN
1%
Penggunaan Anggaran Kesehatan Berdasarkan
Provider/Penyedia Pelayanan Kesehatan, tahun 2009-2010
Sumber: data diolah berbagai sumber, NHA Indonesia 2009 -2010
Researchers
0%
Management and
administration
22%
Educators
1%
General Hospitals
21%
Other health
providers
5%
Pharmacies
7%
Basic Health
Providers
44%
Penggunaan Anggaran Kesehatan Berdasarkan
Fungsi Kesehatan, tahun 2009-2010
Sumber: Data diolah berbagai sumber, NHA Indonesia 2009 -2010
Education and training of R&D in health,
health personnel, 1.4%
0.3%
Capital formation of
health provider
investment, 8.6%
Food, hygiene and water
control, 1.2%
Curative care and
rehabilitative care, 36.1%
Health administration ,
6.0%
Prevention and public
health services, 28.4%
Medical goods dispensed
to out-patients, 17.9%
Kakwani Index Hospital In-Patient Subsidy, per Propinsi, 2001 and 2004
0.6000
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
Hospital IP 2001
0.1000
Hospital IP 2004
0.0000
-0.1000
-0.2000
-0.3000
Provinces
Kakwani Index on Hospital Out-Patient Subsidy, by Provinces, 2001 and 2004
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
0.0000
Hospital OP 2001
Hospital OP 2004
-0.1000
Linear (Hospital OP 2001)
-0.2000
-0.3000
-0.4000
-0.5000
Provinces
Kakwani Index on Public Hospital IP Subsidy, by Provinces, 2001, 2004, 2006
0.7000
0.6000
0.5000
BIA Kakwani Hospital IP 2001
BIA Kakwani Hospital IP 2004
0.4000
BIA Kakwani Hospital IP 2006
Kakwani Indeks
0.3000
Linear (BIA Kakwani Hospital IP 2001)
Linear (BIA Kakwani Hospital IP 2004)
0.2000
Linear (BIA Kakwani Hospital IP 2006)
0.1000
-
0
5
10
15
20
(0.1000)
(0.2000)
(0.3000)
(0.4000)
Provincial level by fiscal capacity
25
30
35
Contoh Kasus EQUITY dalam Subsidi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
• Hasil Penelitian tentang Equity di atas dalam
pembiayaan pelayanan kesehatan (PMPK FKUGM 2009), menunjukkan adanya indikasi bahwa
kebijakan subsidi kesehatan Indonesia masih
terlihat dinikmati oleh orang kaya (pro-rich) dan
terjadi kesenjangan yang semakin besar (equality
reducing), khususnya untuk pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit sebelum tahun 2002, tetapi
kemudian membaik pada tahun 2004. Indikasinya
adalah adanya bantuan sosial untuk kesehatan
seperti JPKM dan Askeskin, menyebabkan
indikator Equity menjadi semakin membaik
Bacaan Lebih Lanjut
• O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2008, Analyzing Health Equity Using
Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation,
WorldBank, Washington.
• O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2006, Effect of Payments for Health Care on
Poverty; Estimates In 11 Countries, The Lancet.
• O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2007, The Incidence of Public Spending on
Health Care; Comparative Studies among Asia Pacific Countries, World Bank
Economic Review.
• O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2008, Who Pays for Health Care in Asia Pacific,
Journal of Health Economics.
• O’Donnell, Van Dorslaer, et.al, 2007, Catastrophic Payment For Health Care in
Asia Pacific, Journal of Health Economics.
• Ping, Whynes, Sach, 2008, Equity in health care financing: The case of
Malaysia, BioMed Central.
• Whitehead, 1991, The Concepts And Principles Of Equity And Health, Health
Promotion International, Great Britain.

similar documents