SOSIALISASI KONGRES XXI PGRI

Report
Disajikan oleh :
Kata-kata bijak
The mediocre teacher tells.
The good teacher
explains.
The superior teacher
demonstrates. The great teacher
inspires. ~William Arthur Ward
“Guru yang sedang-sedang saja
memberitahukan. Guru yang baik
menjelaskan. Guru yang ulung
mendemonstrasikan. Dan Maha
guru itu menginspirasi.”
Pelaksanaan Kongres XXI
PGRI
Tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013
Gedung Istora Gelora Bungkarno
Senayan, Jakarta.
Tema: Peran Strategis PGRI
sebagai Organisasi Profesi Guru
Indonesia dalam Mewujudkan
Guru yang Bermartabat Menuju
Pendidikan Bermutu.
KONGRES PGRI =
KONGRES GURU INDONESIA
1. PGRI lahir dalam Kongres Guru Indonesia I,
maka Kongres Guru Indonesia sama dengan
Kongres PGRI. (historis)
2. PGRI adalah Organisasi Profesi Guru Indonesia
(politis)
3. Hari kelahiran PGRI adalah Hari Guru Nasional
(philosofis)
4. Kode Etik Guru PGRI adalah Kode Etik Guru
Indonesia
5. Ikrar Guru PGRI adalah Ikrar Guru Indonesia
6. Dewan Kehormatan Guru PGRI adal;ah Dewan
Klehormatan Guru Indonesia
Hasil 10 Keputusan
III.
Laporan Pertanggtungjawaban Masa Bakti XX
IV.
Program Umum PGRI Masa Bakti XXI
V.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PGRI
VI. Kode Etik Guru Indonesia
VII. Pembinaan dan Pengembangan PTK
VIII.Pernyataan Kongres XXI
IX. Susunan dan Personalia PB PGRI Masa Bakti XXI
X.
Susunan dan Personalia Dewan Penasehat,
Dewan Pakar, Badan Pembina Bidang Usaha,
DKGI, Pengurus Pusat LKBH PGRI, BPPLP, YPLP
Perubahan AD dan ART PGRI
sebelum
Jati Diri (Bab IIIpasal 3
AD/ART)
1) Organisasi
Perjuangan
2) Organisasi Profesi
3) Organisasi
Ketenagakerjaan
Sifat
1) Unitaristik
2) Independen
3) Non Partai Politik
SEKARANG
Jati Diri
1) Organisasi Profesi
2) Organisasi
Perjuangan
3) Organisasi
Ketenagakerjaan
Sifat
1) Unitaristik
2) Independen
3) Nonpartisan
Perubahan VISI PGRI
sebelum
Visi : terwujudnya organisasi
mandiri dan dinamis yang
dicintai anggotanya,
disegani mitra dan diakui
perannya oleh masyarakat.
PGRI didirikan untuk
mempertahankan
kemerdekaan, mengisi
kemerdekaan dengan
program utama dibidang
pendidikan untuk
mencerdaskan pendidikan
bangsa dan
memperjuangkan
kesejahteraan bagi para
guru
sekarang
Visi :
Terwujudnya
PGRI sebagai
Organisasi Guru
Indonesia yang
Tepercaya,
Dinamis, Kuat,
dan
Bermartabat
Perubahan Misi
Misi Sebelumnya
1. Mewujudkan cita-cita proklamasi pgri bersama komponen
bangsa yang lain, berjuang yaitu berusaha secara konsisten
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat
UU1945
2. Mensukseskan pembangunan nasional PGRI bersama
komponen bangsa, melaksanakan pembangunan bangsa
khususnya dibidang pendidikan
3. Memajukan pendidikan nasional PGRI selalu berusaha untuk
terlaksananya sistem pendidikan nasional, berusaha selalu
memberikan masukan-masukan tentang pembangunan
pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional
4. Meningkatkan profesionalitas guru PGRI berusaha dengan
sungguh sungguh agar guru menjadi profesional sehingga
pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dapat direalisasikan
5. Meningkatkan kesejahteraan guru agar guru dapat
profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang
baik, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
sehingga ada rasa aman, ada pembinaan karir yang jelas.
Guru harus sejahtera, profesional dan terlindungi.
Perubahan Misi
Misi sekarang
1. Meningkatkan profesionalitas guru dan dosen.
2. Memberikan perlindungan profesi, hukum, keselamatan dan
kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga
kependidikan.
4. Membangun kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah
dan lembaga nonpemerintah.
5. Mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan terjangkau
masyarakat.
6. Mendorong layanan prima dalam pendidikan
7. Menyukseskan pembangunan nasional
Perubahan Fungsi
Fungsi
Sebelumnya
a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, (tetap)
b. Berperan serta aktif mencapai tujuan
nasional dalam mencerdaskan bangsa dan
membentuk manusia Indonesia seutuhnya,
(tetap)
c. Berperan serta mengembangkan sistem dan
pelaksanaan pendidikan nasional, (tetap)
d. mempertinggi kesadaran dan sikap guru,
meningkatkan mutu dan kemampuan
profesi guru dan tenaga kependidikan
lainnya, (tetap)
e. Menjaga, memelihara, membela, serta
meningkatkan harkat dan martabat guru
dan tenaga kependidikan melalui
peningkatan kesejahteraan serta
KESETIAKAWANAN anggota. (ada
perubahan)
Perubahan Fungsi
Fungsi Sekarang
a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, (tetap)
b. Berperan serta aktif mencapai tujuan
nasional dalam mencerdaskan bangsa dan
membentuk manusia Indonesia seutuhnya,
(tetap)
c. Berperan serta mengembangkan sistem dan
pelaksanaan pendidikan nasional, (tetap)
d. mempertinggi kesadaran dan sikap guru,
meningkatkan mutu dan kemampuan
profesi guru dan tenaga kependidikan
lainnya, (tetap)
e. Menjaga, memelihara, membela,
memperjuangkan serta meningkatkan
harkat dan martabat guru dan tenaga
kependidikan melalui peningkatan
kesejahteraan serta SOLIDARITAS anggota.
(ada perubahan)
Kewenangan
a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
b. Memberikan bantuan hukum kepada guru, dosen,
dan tenaga kependidikan;
c. Memberikan perlindungan profesi guru, dosen, dan
tenaga kependidikan;
d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi
guru, dosen, dan tenaga kependidikan;
e. Melaksanakan sertifikasi guru bersama pemerintah
dan perguruan tinggi yang memiliki program
pengadaan tenaga kependidikan;
f. Memajukan pendidikan nasional.
Perubahan Iuran
Iuran Sebelumnya
1) Setiap anggota baru wajib membayar uang
pangkal satu kali selama menjadi anggota
sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2) Uang pangkal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada
pengurus PGRI Kabupaten/Kabupaten
Administrasi dan/atau Kota/Kota
Administrasi.
3) Setiap anggota wajib membayar uang iuran
anggota minimal sebesar Rp 2.000,00 (dua
ribu rupiah) setiap bulan.
Iuran Sekarang
1) Setiap anggota baru wajib membayar uang
pangkal satu kali selama menjadi anggota
sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
2) Uang pangkal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada
pengurus PGRI Kabupaten/Kabupaten
Administrasi dan/atau Kota/Kota
Administrasi.
3) Setiap anggota wajib membayar uang iuran
anggota minimal sebesar Rp 4.000,00 (empat
ribu rupiah) setiap bulan.
Iuran Sebelum
4) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (3)
pasal ini pendistribusiannya sebagai berikut :
10% Pengurus Besar
PGRI
20% Pengurus PGRI
Provinsi
30% Pengurus PGRI
Kab/Kota
40% Pengurus PGRI
Cabang/
Ranting
Rp 200 (dua ratus
rupiah)
Rp 400 (empat ratus
rupiah)
Rp 600 (enam ratus
rupiah)
Rp 800 (delapan ratus
rupiah)
Iuran Sekarang
4) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat
(3) pasal ini pendistribusiannya sebagai berikut :
10% Pengurus Besar
PGRI
20% Pengurus PGRI
Provinsi
30% Pengurus PGRI
Kab/Kota
40% Pengurus PGRI
Cabang/Rantin
g
Rp 400 (empat ratus
rupiah)
Rp 800 (delapan ratus
rupiah)
Rp 1.200 (seribu dua
ratus rupiah)
Rp 1.600 (seribu enam
ratus rupiah)
Iuran
5) Berdasarkan keputusan konferensi kerja,
Pengurus
PGRI
Kabupaten/Kabupaten
Administrasi dan/atau Kota/Kota Administrasi
dapat menambah besarnya iuran anggota
menjadi lebih dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah)
sesuai
program
organisasinya.
Tambahan besaran iuran tidak didistribusi
kepada badan pimpinan organisasi di atasnya.
6) Ketentuan
pembayaran
iuran
anggota
sebagaimana pada ayat (3) pasal ini mulai
dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kongres.
Pembayaran Iuran Hasil
Kongres XXI
Semua keputusan mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan
Khusus
pembayaran
berdasarkan
hasil
dilaksanakan
mulai
1 Januari 2014.
iuran
kongres
tanggal
Iuran PGRI digunakan untuk
membiayai kegiatan dan
poerjuangan PGRI beserta alat
kelengkapan organisasi.
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Besar PGRI) Sebelumnya
Pengurus harian :
1) Ketua Umum 9) Wakil Sekretaris
2) Ketua
Jenderal
3) Ketua
10)Wakil Sekretaris
4) Ketua
Jenderal
5) Ketua
11)Wakil Sekretaris
6) Ketua
Jenderal =4
7) Ketua =7
12)Bendahara
8) Sekretaris
13)Wakil Bendahara
Jenderal
Pengurus harian :
1)Ketua Umum
2)Ketua
3)Ketua
4)Ketua
5)Ketua
6)Ketua
7)Ketua
8)Ketua =8
9) Sekretaris Jenderal
10)Wakil Sekretaris
Jenderal
11)Wakil Sekretaris
Jenderal
12)Wakil Sekretaris
Jenderal
13)Wakil Sekretaris
Jenderal =5
14)Bendahara
15)Wakil Bendahara
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Besar PGRI) Sebelumnya
Ketua Departemen
1. Organisasi dan Kaderisasi
2. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
3. Informasi dan Komunikasi
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Pendidikan dan Pelatihan
6. Hubungan Kerjasama Luar Negeri
7. Pengembangan Karir dan Profesi
8. Kerohanian
9. Pemberdayaan Perempuan
10. Pengembangan Kesenian
Kebudayaan dan Olahraga
11. Pengabdian Masyarakat
12. Advokasi dan Perlindungan
Hukum
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Besar PGRI) yang Sekarang
Sekretaris Departemen
Lama
Baru
1. Organisasi dan Kaderisasi Ketua Dept Sekrt Dept
12 Dept
14 dept
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Penegakan Kode Etik
4. Advokasi, Bantuan Hukum, dan
Perlindungan Profesi
5. Pembinaan dan Pengembangan
Profesi Guru, Dosen, dan Tenaga
Kependidikan
6. Pembinaan Karir Guru, Dosen, dan
Tenaga Kependidikan
7. Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat
8. Kerjasama dan Pengembangan
Usaha
9. Kesejahteraan dan
Ketenagakerjaan
10.Pemberdayaan Perempuan
11.Olahraga, Seni, dan Budaya
12.Pembinaan Mental dan Spiritual
13.Komunikasi dan Informasi
14.Hubungan Luar Negeri
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Provinsi)Sebelumnya
Pengurus Harian
1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Wakil Ketua
4) Wakil Ketua 4
5) Sekretaris Umum
3
6) Wakil Sekretaris Umum
7) Wakil Sekretaris Umum
8) Bendahara
9) Wakil Bendahara
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Provinsi)yang
sekarang
Pengurus Harian
1) Ketua
7) Wakil Sekretaris Umum
8) Wakil Sekretaris Umum
9) Wakil Sekretaris Umum
2) Wakil Ketua
3) Wakil Ketua
4
4) Wakil Ketua
5) Wakil Ketua
5
10)
11)
6) Sekretaris Umum
Bendahara
Wakil Bendahara
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Provinsi)
Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa
dapat dilengkapi paling banyak 14
(empat belas) sekretaris biro yang
nama, susunan, serta fungsinya dapat
mengacu pada susunan serta fungsi
Departemen di Pengurus Besar PGRI
atau disesuaikan dengan kondisi
daerah, efektivitas serta efisiensi, dan
atau bidang tugas yang terkait dengan
program organisasi.
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Kabupaten/Kota)
Tidak Ada Perubahan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Kabupaten/Kota)
Pengurus
PGRI
Kabupaten/Kabupaten
Administrasi dan/ atau Kota/ Kota Administrasi
dapat dilengkapi dengan paling banyak 14
(empat belas) bidang yang susunan serta
fungsinya dapat mengacu pada susunan
serta fungsi biro pada Pengurus PGRI Provinsi
atau disesuaikan dengan kebutuhan PGRI
Kabupaten/ Kabupaten Administrasi dan/
atau Kota/ Kota Administrasi.
1)
2)
3)
4)
5)
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Cabang)
Tidak Ada PERUBAHAN
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat
dilengkapi paling banyak 14 (empat belas) seksi, yang nama,
susunan serta
fungsinya dapat mengacu pada nama,
susunan serta fungsi bidang pada pengurus PGRI
kabupaten/kota atau disesuaikan dengan kondisi di
wilayahnya.
Badan Pimpinan Organisasi
(Pengurus Ranting)
1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Sekretaris
4) Bendahara
5) Sebanyak-banyaknya empat
orang anggota pengurus
Setelah Kongres XXI PGRI,
maka...
Paling lambat 6 bulan dilaksanakan
Konferensi PGRI Provinsi
Setelah Konferensi PGRI Provinsi paling
lambat diselenggarakan Konferensi PGRI
Kabupaten dan Kota wilayah yang
bersangkutan.
Setelah enam bulan konferensi
kabupaten dan kota, diselenggarakan
Konferensi PGRI Kecamatan di wilayah
yang bersangkutan.
Alat Kelengkapan
Organisasi
Dewan Penasehat
Dewan Pakar
Badan Pembina Bidang Usaha
Dewan Kehormatan Guru Indonesia
Lembaga Konsultasi bantuan Hukum
Badan Pembina Penyelenggaraan
Lembaga Pendidikan
Dewan Pembina Asosiasi Profesi
YPLP
KODE ETIK GURU INDONESIA
1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan
norma dan etika yang mengikat
perilaku guru dalam pelaksanaan tugas
keprofesionalan.
2) Ikrar Guru Indonesia merupakan
penegasan kebulatan tekad anggota
PGRI dalam penghayatan dan
pengamalan Kode Etik Guru Indonesia.
3) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia
tercantum dalam naskah tersendiri.
4) Setiap anggota PGRI wajib
memahami, menghayati,
mengamalkan dan menjunjung tinggi
Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar
Guru Indonesia.
5) Tata cara penggunaan dan
pengucapan Ikrar Guru Indonesia
diatur lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri.
Kode Etik Guru Indonesia
1. Kewajiban Guru
2. Kewajiban Guru terhadap Peserta Didik
3. Kewajiban Guru terhadap Orang Tua Peserta
Didik
4. Kewajiban Guru terhadap Masyarakat
5. Kewajiban Guru terhadap Rekan Sejawat
6. Kewajiban Guru terhadap Profesi
7. Kewajiban Guru terhadap Organisasi Profesinya
8. Kewajiban Guru terhadap Pemerintah
Pembinaan dan
Pengembangan PTK
1)Pengembangan Keprofesian
dan Karier Guru
2)Pembinaan Etika Profesi Guru
3)Prinsip-prinsip dan Jenis-jenis
Pengembangan PTK
Materi Pertemuan Koordinasi
dengan Mendikbud 30 April 2013
A. Persoalan Pendidikan:
1. Ujian Nasional
2. Kurikulum
3. Anggaran Pendidikan
4. BOS
5. Guru PNS DPK
B. Bidang Pendidik dan
Ketenaga Kependidikan
1. Sertifikasi
2. Pembayaran Tunjangan Profesi
Guru
3. UKG dan UKA
4. Pembayaran Tunjangan Fungsional
5. NUPTK
6. Inpassing
7. Peningkatan Kualifikasi SI/D4
8. Pendidikan dan pelatihan
9. Guru Swasta
10.Guru Honorer
11.Kepala sekolah, Wakil Kepala
SMP
12.Pengawas sekolah
13.Penilik PNF
14.Tenaga Administrasi Sekolah
15.Organisasi profesi
16.Revisi PP 74 Tahun 2008
Perubahan PP 74
• Beban mengajar 24 jam tatap muka
(wali kelas, pembina keg ekstrakurikuler,
kepala lab, perpus, pembimbing keg
kesiswaan)
• Guru (honorer) yang diangkat oleh
satuan pendidikan, diusulkan ikut
sertifikasi
• Guru Swasta dan PNS DPK
• Perlindungan hukum dan penegakan
kode etik
• Pengawas satuan pendidikan
dan penilik pendidikan
nonformal BUP sama dg guru
• Perbaikan sistem dan
persyaratan kenaikan pangkat
dan jabatan guru
• Persyaratan organisasi profesi
guru
2
Indonesia Kelebihan Jumlah Guru (Apa Benar?)
Rasio Siswa-Guru (RSG) di Indonesia sangat mewah dibanding negara lain.
Jika diberlakukan standar RSG internasional, Indonesia kelebihan pasokan guru
sebesar 20% atau sekitar 500.000 guru.
Sekolah Dasar
Cambodia
India
Philippines
Low & middle income
World
Mongolia
Lao PDR
Korea, Rep.
Lower middle income
Vietnam
Singapore
China
Japan
United Kingdom
Indonesia
High Income
Thailand
Malaysia
United States
Sekolah Menengah
Philippines
India
Cambodia
Low & middle income
World
Lao PDR
Thailand
Vietnam
Lower middle income
Mongolia
Korea, Rep.
China
Singapore
Malaysia
United States
United Kingdom
High Income
Japan
Indonesia
51
40
34
31
31
31
30
24
22
20
19
18
18
17
17
16
16
15
14
0
10
20
30
40
50
60
35
33
29
24
24
23
21
21
19
19
18
16
16
15
14
14
13
12
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Sumber: EdStats, World Bank [Indonesia (2008), All others: 2004 – 2008]
Opsi
Kebijakan
Penataan kebijakan rekruitmen guru.
8
NO
STATUS
JUMLAH
1.
PNS
1.550.062
2.
GURU AGAMA
3.
PNS DPK
4.
GURU BANTU
9.454
5.
GURU HONDA
57.631
6.
GTT
24.406
133.326
836.442
4+5+6
7.
GTY
8.
HONOR DI SEK.
NEGRI
9.
SM 3T
MASALAH
REGULASI
USUL BADAN
DISTRIBUSI, PEMBINAAN,
PROFESIONALITAS
ADMINISTRASI, SERTIFIKASI,
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN
DISTRIBUSI, PEMBINAAN,
PROFESIONALITAS
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN,
PROSES PENGANGKATAN MENJADI
PNS, SERTIFIKASI
PP 48, PP 43
(tertinggal
oleh
Pemda)
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN,
PROSES PENGANGKATAN MENJADI
PNS, SERTIFIKASI
PP 48, PP 43
(tertinggal
oleh
Pemda)
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN,
PROFESIONALITAS
903.527
314.355
??
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN,
PROFESIONALITAS
SERTIFIKASI, PENGANGKATAN,
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN
RPP
diterbitkan
KUALIFIKASI GURU 2011
N
O.
JUMLAH
%
1.471.884
29.214
65
50,31
1,00
0,002
1.501.163
51,31
6.
D3
D2
D1
296.975
520.551
56.668
10,15
17,79
1,94
7.
SMA/SEDERAJAT
550.319
18,81
1.424.513
48,69
1.
2.
3.
JENJANG PENDIDIKAN
S1/D4
S2
S3
MEMENUHI SYARAT SESUAI UU 14
TH 2005
4.
5.
BELUM MEMENUHI SYARAT SESUAI UU 14
TH 2005
KONDISI GURU
MENURUT SEKOLAH DAN KUALIFIKASI
(Sumber: PMPTK, 2010)
MASA PENSIUN: PELUANG UNTUK MEMECAHKAN
MASALAH KELEBIHAN DAN DISTRIBUSI GURU
50
140,000
N = 2.791.204
120,000
18% guru
akan pensiun
dalam 10 th
kedepan
100,000
80,000
495.312
60,000
40,000
Swasta
20,000
Negeri
0
20
25
30
35
40
45
UMUR
50
55
60
Sumber: SIMPTK2010
STATISTIK GURU MADRASAH
(1. status kepegawaian)
900000
800000
700000
603141
600000
500000
PNS
400000
Bukan PNS
JUMLAH
300000
205962
200000
100000
0
204997
100739
9348
RA/BA
91443
56302
MI
60182
33249
MTs
Data diolah dari Bagian Perencanaan dan Data Ditjen Pendis, 2011
MA
159081
JUMLAH
STATISTIK GURU MADRASAH
(Apa Benar?)
(2. kualifikasi akademik)
900000
762222
800000
700000
600000
< S1
500000
S1
400000
300000
> S1
262264
265179
200000
11008799216
100000 58236
159329
3719
702
51149
0
RA/BA
MI
65095
193669
6415
MTs
246770
501194
124692
24223
3422
97047
MA
14258
Total
Jumlah
Usul PGRI: Bidang Pendidikan
1. Mendesak pemerintah untuk melakukan kajian
dan evaluasi otonomi pendidikan secara
komprehensif dan melibatkan pakar pendidikan
dan
pihak
terkait.
Apakah
msh
perlu
otonomi/desentralisasi atau sentralisasi. Atau
dekonsentrasi?
2. Guru dikelola oleh unit utama. Badan Pengemb
SDM Pendk Keb dan PMP dimaksimalkan sesuai
kesepakan bersama antara Komisi X, Mendiknas,
dan PB PGRI, serta sambutan presiden pada HGN
2010
3. Anggaran pendidikan agar dilaksanakan sesuai
konstitusi, minimal 20% dari APBN dan APBD
Bidang Pendidikan
(lanjutan)
4. Pergantian kurikulum agar disiapkan dengan
baik, implementasinya dilaksanakan dengan
benar, sosialisasi, diklat guru, pendampingan,
dokumen kurikulum, buku guru, dan buku siswa
5. Perbaikan sistem pembayaran dana BOS, DAK,
dan TPG (bersma gaji), subsidi tunjangan
fungsional (bagi guru non-PNS), dan dana
tambahan penghasilan bagi guru yg belum
mendapat TPG.
6. Mendesak lahirnya peraturan ttg Penetapan
Penghasilan Minimal Guru (Khususnya Guru
Non-PNS) dan Pelaksanaannya (PP tentang
PPK).
Agenda Prioritas PGRI:
Peningkatan Profesi
1. Mendorong Peningkatan Kinerja Guru,
Dosen, dan Tenaga Kependidikan
2. Mendorong Terwujudnya Peningkatan
Profesionalisme Guru dan Dosen
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pejabat
Birokrasi Pendidikan, KS, Pengawas
Sekolah, dan Penilik NF.
4. Agar seluruh guru/dosen diuji
kompetensinya (evaluasi guru, satuan
pendidikan, pembinaan dari daerah,
LPTK; pemetaan, pembinaan)
Usul PGRI: Guru TK
1. Penambahan pengangkatan guru PNS TK
2. Perbanyak guru PNS DPK di TK Swasta
3. Penambahan TK Negeri, bertahap minimal setiap
kec 1 TK Negeri, selanjutnya setiap Desa 1 TK Negeri
4. Ada anggaran untuk TK, dan anggaran peningkatan
kualifikasi guru tk ditambah, selesai thn 2015
5. Sertifikasi guru TK selesai 2015, thn 2016 semua
mendapat tunjangan profesi
6. PP ttg Pegawai Tidak Tetap/Honorer (Penetapan
penghasilan minimal guru non-PNS)
7. Diperlakukan setara dengan PNS dlm pembinaan
profesi dan pengakuan pengabdian
Usul PGRI: Pamong
1. Pamong setara dengan guru,
persyaratan, hak, dan
kewajibannya setara
2. Memperoleh pembinaan profesi
dan kepegawaian.
3. Memperoleh kesejahteraan yang
wajar
4. Memperoleh perlindungan
hukum
5. Secara kepegawaian, setara
dengan guru PNS.
Usul PGRI: Tenaga Administrasi
Sekolah
1. Pengangkatan CPNS TAS(tenaga Administrasi
sekolah), khususnya tenaga honorer
2. Pengangkatan TAS SD
3. Penertiban Eselonisasi (disamakan SMP,
SMA/SMK)
4. Pengangkatan Tenaga Honorer TU sebagai
Tenaga Tidak Tetap, bagi mereka yang tak bisa
sebagai CPNS, memperoleh penghasilan
minimal dan perlakuan kepegawaian setara
dengan PNS
5. Perpanjangan BUP TAS dari 56 menjadi 58.
6. Penghargaan dan perlindungan.
Usul PGRI: Pustakawan dan
Laboran
1. Pengangkatan CPNS Pustakawan dan
Laboran
2. Pembinanan kompetensi
3. Pengangkatan Tenaga Honorer
Pustakawan dan Laboran sebagai Tenaga
Tidak Tetap, bagi mereka yang tak bisa
sebagai CPNS
4. Pustakawan dan Laboran honorer
memperoleh penghasilan minimal
5. Perpanjangan BUP TAS dari 56 menjadi 58.
6. Penghargaan dan perlindungan.
Usul PGRI: Guru Madrasah
1. Diperlakukan sama/setara dengan
guru di bawah kemdikbud.
2. Guru madrasah yang non-PNS di
madrasah swasta diperlakukan setara
dengan guru PNS.
3. Guru madrasah non-PNS di madrasah
negeri diperlakukan setara dengan PNS
dan dapat mengikuti sertifikasi.
4. Guru madrasah non-PNS memperoleh
penghasilan minimal .
Usul PGRI: Guru Swasta
1. Kontrak kerja guru swasta dg badan
penyelenggara pendidikan
2. Pengangkatan sebagai CPNS atau guru tetap,
termasuk PNS DPK
3. Subsidi tunjangan fungsional
4. Sertifikasi dan memperoleh TPG
5. Tunjangan khusus, bagi yg bekerja di daerah
khusus
6. Penetapan penghasilan minimal yang disubsidi
dlm APBN
7. Diperlakukan setara dengan PNS (pangkat,
jabatan, pembinaan profesi, dan pengakuan
pengabdian)
Usul PGRI: Guru Honorer
1. Yang memenuhi syarat diangkat menjadi
PNS
2. Yang tidak memenuhi syarat tetapi
dibutuhkan diangkat menjadi PTT, dengan
penghasilan minimal yang wajar
3. Mengikuti sertifikasi, memperoleh TPG
4. Memperoleh subsidi tunjangan fungsional
5. Secara kepegawaian diperlakukan setara
dengan guru PNS (pangkat, jabatan,
pembinaan)
Usul PGRI: Kepala Sekolah
1. Kepala Sekolah adalah Guru yang
Mendapat Tugas Tambahan
2. Standardisasi Sistem Seleksi dan
Pengangkatan Kepala Sekolah
3. Evaluasi Sistem Mutasi Kepala sekolah
4. Peningkatan Tunjangan Kepala
Sekolah
5. Pembinaan dan Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan Sekolah
Uusul PGRI: Pengawas
Sekolah dan Penilik PNF
1. Guru yang mendapat tugas tambahan
2. Sistem pengangkatannya berbasis
mutu/profesionalitas
3. BUP 60 tahun
4. Disertifikasi dan memperoleh TPG
5. Tunjangan Fungsional/Pendidikan yang
lebih besar dari guru
6. Memperoleh bantuan transportasi
7. Pembinaan dan Pelatihan
Usul PGRI: Birokrasi
Pendidikan
1. Persyaratan, Prosedur
Pengangkatan, dan Mutasi,
2. Kenaikan Tunjangan UPTD,
dan Pejabat Pendidikan,
3. BUP 56 tahun menjadi 58
tahun, terlebih yang berasal
dari guru,
4. Peningkatan Kinerja
Usul PGRI: Dosen
1. Pemenuhan kekurangan dan
peningkatan kualitas
2. Beasiswa peningkatan kualifikasi
3. Subsidi tunjangan fungsional bagi
dosen swasta
4. Sertiifikasi dan tunjangan profesi
selesai 2015 dan pembayaran
TPG bersama gaji
5. Dukungan biaya penelitian
Usul PGRI: Sertifikasi
1. Sertifikasi proses pemberian sertifikasi
kepada guru yang memenuhi syarat
dan bermakna pebaikan.
2. Guru yang diangkat sebelum tahun
2005 selesai tahun 2015.
3. Guru yang diangkat setelah tahun
2005 sertifikasinya dilakukan dengan
cara yang sama dengan guru yang
diangkat sebelum 2005.
4. Pelaksanaannya adil dan
5. Guru honorer dapat mengikuti
sertifikasi
6. Pascasertifikasi diikuti dengan
kegiatan pembinaan profesi
7. TPG dibayar setiap bulan
bersama gaji dengan tepat
waktu dan tepat jumlah.
Usul PGRI: Kenaikan Pangkat
dan Jabatan Guru
1. Berbasis peningkatan kualitas, tetapi tidak
mempersulit guru
2. Sebagai bagian sistem pembinaan
pprofesi dan karir
3. Sesuai dengan tugas utama guru
berdasarkan UU Guru dan Dosen. Guru
tidak sama dengan doen
4. Diberikan penghargaan yang memadai
5. Perlu perubahan Permen PAN dan RB No.
16/2009 dan Permendiknas No. 35.
Usul PGRI: NUPTK
1. Segera diterbitkan kembali,
khususnya bagi guru yang
memenuhi syarat.
2. Data dalam NUPTK digunakan
untuk pembinaan, perlindungan,
kesejahteraan, dan
kepegawaian
3. Dialkukan untuk semua
kementrian yang mengurusi guru
Usul PGRI: Dapodik
1. Data pendidikan kementrian tidak bagus,
perlu pendataan ulang
2. Dapodik perlu disiapkan dengan baik, dan
dilaksanakan dengan cermat.
3. Jika data itu belum menggabarkan kondisi
riil dan sistem itu belum mampu
mengakomodasi berbagai persoalan dan
kondisi di lapangan, hendaknya tidak
dijadikan dasar mengambil kebijakan,
termasuk pemberian hak guru.
Usul PGRI:BOS
1. BOS mestinya biaya operasional sekolah
2. Diberikan berdasarkan jumlah siswa dan
rombongan belajar.
3. Diterima sekolah pada awal bulan kegiatan
belajar mengajar
4. Diutamakan untuk wajib belajar, selanjutnya
untuk sekolah menengah.
5. Ketentuan pemakaiannya sesuai kebutuhan
sekolah
6. Sistem pelaporannya sederhana dan berbasis
pemakaian riil/kejujuran.
Usul PGRI: UKG
1. Dilaksanakan untuk pemetaan
kompetensi guru
2. Mengukur kompetensi guru
secara komprehensif
3. Diikuti pendidikan dan pelatihan,
bukan untuk menghukum dan
mempersulit guru
4. Mendorong guru untuk
meningkatkan kompetensi
Usul PGRI: Inpassing
1. Dilakukan sementara sebelum guru
non-PNS memiliki jabatan dan
pangkat yang setara atau sama
dengan guru PNS.
2. Dilaksanakan dengan tepat waktu
3. Permendiknas ttg inpassing
diperbaiki.
4. Sebagai dasar penetapan jabatan
dan pangkat awal guru non-PNS
Beberapa Hasil Perjuangan
PGRI
1.
Kenaikan pangkat dengan angka kredit
2.
Kenaikan gaji 1999, Rp 155.250,00
3.
Guru ditetapkan sebagai jabatan profesi
4.
Kelahiran Ditjen PMPTK
5.
UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
6.
Permendiknas No 18/2007
7.
PP No. 74 tentang Guru
8.
Tunjangan beras diganti uang
Beberapa Hasil Perjuangan
Guru
9.
Anggaran Pendidikan minimal 20% dari APBN
dan APBD
10. Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru.
11. Pembayaran TPG.
12. Pembayaran Tunjangan Khusus.
13. Gaji guru minimal Rp 2.000.000,00.
14. Pembayaran BOS SD-SMA tepat waktu.
15. Juklak ttg Pengelolaan DAK awal tahun,
16. dll
PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
• Alamat: Jl. Tanah Abang III Nomor 24
Jakarta 10160, Indonesia
• Telepun: (021) 3841121, 3849856, Faks
(021) 3446504
• Email : [email protected]
• Website: www.pgri.or.id
• Facebook: PB PGRI
• Twitter: @PB_PGRI
• MNS: *939#
PGRI JEMBER
Sekretariat : Jalan Semangka
Nomor 07 Telp/Fax 0331422011 Jember
email : [email protected]
Susunan dan Personalia PB PGRI
Masa Bakti XXI
Ketua Umum
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Sekretaris Jenderal
Wa. Sekjen
Wa. Sekjen
Wa. Sekjen
Wa. Sekjen
Bendahara
: Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.
: Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
: Dr. Sugito, M.Si
: H. Sahiri Hermawan, S.H., M.H.
: Drs. H. Muh Asmin, M.Pd.
: Prof.Dr.Ir.H.Nelson Pomalingo, M.Pd.
: Prof. Dr. Sudarwin Danim
: Dr. Didi Suprijadi, M.M.
: Dr. Qudrat Nugraha, M.Si.
: Dra. Dian Mahsunah, M.Pd.
: Dra. Hj. Farida Yusuf, M.Pd.
: Dr. Supardi, M.Pd.
: Dr. M. Hadi Tugur
: Prof. Dr. Dede Rosyada
Sekretaris Departemen
1. Organisasi Dan
Kaderisasi
2. Pendidikan Dan
Pelatihan
3. Penegak Kode Etik
4. Advokasi, Bantuan
Hukum, &
Perlindungan Profesi
5. Pembinaan Dan
Pengembangan
Profesi Guru, Dosen
Dan Tenaga
Kependidikan
: Drs. Giat Suwarno, M.M.
: Drs. Suharno M. Sajim
: Dr. H. Muhir Subagja,
M.M.
: Drs. Sibro M, M.Pd.
: Dra. Hj. Rachmawaty
Ar, M.M.
7. Penelitian Dan
Pengabdian Masyarat
: Dr. Muh Abduhzen,
M.Hum.
: Drs. Wahyo Pradono,
8. Kerjasama Dan
Pengembangan Usaha
M.M.
9. Kesejahteraan Dan
Ketenagakerjaan
: Drs. M. Usman Tonda,
S.H., M.Pd.
10. Pemberdayaan
Perempuan
: Dra. Murniasih
11. Olahraga, Seni Dan
Budaya
: Dr. Hj. Euis Karwati,
M.Pd.
: Kadar, S.Pd., M.Pd.
6. Pembinaan Karier
Guru, Dosen Dan
Tenaga Kependidikan
12. Pembinaan Mental
Dan Spiritual
: Dr. H. Sastra Djuanda
13. Komunikasi Dan
Informasi
: Dr. H. Basyaruddin
Thoyib, M.Pd.
14. Hubungan Luar
Negeri
: Drs. Warnoto, M.Pd.
Pernyataan Sikap Kongres
XXI PGRI
1. Bidang Politik Nasional
2. Bidang Pendidikan Nasional
3. Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Nasional
1. Kaji ulang UN
2. Implementasi kurikulum 2013
3. Kaji ulang sistem penerimaan
siswa dan mahasiswa baru
4. Evaluasi desentrasisasi
pendidikan
5. Deklarasi PGRI sebagai
organisasi profesi guru
Indonesia
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1. Peningkatan mutu pendidikan melalui
peningkatan kualitas guru
2. Guru dikelola dalam satu unit utama
3. Menyelesaikan sertifikasi pada 2015
4. Memenuhi kebutuhan guru dan
tenaga kependidikan, termasuk TAS
untuk SD/MI
5. Memenuhi standar pelayanan minimal,
mengangkat guru swasta dan honorer
yang memenuhi syarat sebagai PNS
POINTERS SAMBUTAN
PRESIDEN
3 TANTANGAN BANGSA INDONESIA
1.Kemiskinan
2.Kebelum cerdasan
3.Keterbelakangan
PGRI AGAR MERUMUSKAN HAL-HAL YANG BISA
DIKERJAKAN BERSAMA PEMERINTAH
1.Apa saja yang sudah menggembirakan dan
yang belum,yang sudah baik dijaga dan yang
belum diperbaiki(inti reformasi)
2.Mari kita sukseskan program pendidikan Universal
dan kurikulum yang lebih tepat
lanjutan
 Peran PGRI yang konstsruktif dan gigih
memperjuangkan kesejahteraan guru,bersama
pemerintah memajukan pendidikan (ingat Pak
sulis :lanjutkan dan tingkatkan)
 Masih ada ekses dan penyimpangan didaerah
yang memungkinkan guru menjadi
korban(misalnya karena politik dan Pilkada guru
sering jadi korban,karena guru dipaksa menjadi
tim sukses,kalau tidak mau dipindah ini tidak
boleh terjadi.segera laporkan ke Kemendikbud
dan mendagri tembusan Presiden,dan lakukan
konfrensi Pers(bukan fitnah)
 Jangan melibatkan guru dalam politik
 Guru jangan jadi korban politik
Khusus Guru Bantu
dan Guru Honorer
Ada masalah penghitungan yang
tidak cermat
Mari cari solusi syarat pengangkatan
Agar menteri terkait mengundang
gubernur seluruh
Indonesia(membahas masalah
tersebut)agar tidak menimbulkan
gelombang keresahan
CERITERA M.NUH TENTANG 4
ISTRI(renungan)
DIKISAHKAN ORANG YANG SUDAH
BERUMUR MEMPUNYAI 4 ISTRI,KARENA
AJALNYA SUDAH MENJELANG TIMBUL
RASA RESAH DAN GELISAH MAKA
BERTANYALAH DIA KEPADA PARA
ISTRINYA :
1. ISTRI KE EMPAT: cantik jelita ,maukah
engkau menemani aku disorga ketika
aku sudah meninggal ?, jawab sang
istri tidak mau karena saya masih
muda,saya ingin menikah lagi ketika
kakanda sudah meninggal
ISTRI KETIGA :kaya raya,maukah engkau menemani aku
disorga,jawabnya tidak mau karena saya ingin hidup
bersenang-senang dengan harta dan kemewahan
ISTRI KEDUA:pintar,cerdas (mungkin guru/pengurus pgri
,),maukah engkau menemani aku disorga ,jawabnya juga
tidak mau,SAYA INGIN JADI KEPALA SEKOLAH DULU
ISTRI PERTAMA:sudah tua kedalawarsa,maukah adinda
menemani aku disorga,jawabnya kemanapun kakanda
pergi aku akan setiamenemani,SIAPAKAH DIA ITU, ? dia
adalah amal perbuatan kita(pengurus PGRI amal
perbuatannya ada di PGRI dan dunia pendidikan)mari
mengabdi yg tulus iklas,sepi ing pamrih rame ing
gawe,maka anda akan mempunyai teman sejati yg setia
didunia dan diakhirat,amin
TERIMA
KASIH
WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
SELAMAT BERBUKA PUASA
SEMOGA IBADAH PUASANYA DITERIMA OLEH ALLAH SWT,AMIN

similar documents