Materi Sinkronisasi Program 2012 - Sinergitas

Report
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2012
LU
H
UN
G
W I
K



A N
AG
BH A K T I N
A
R A
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 43 TAHUN 1999
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN
2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 1972 TENTANG
TANGGUNG JAWAB FUNGSIONAL PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN.
www.themegallery.com
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
POLA KARIERDIKLAT
OBYEKTIF
KOMPETENSI
PENGEM
BANGAN
MEMBANGUN
PENEM
PATAN
KEBUTUHAN
KOMPRE
HENSIF &
TER INTEGRASI
PENGA
DA AN
KONSISTENSI
PEREN
CANAAN
TERMI
NASI
MANUSIAWI
PNERAP
AN DISIPLIN
KOM
PENSA
SI
KONSISTEN
NILAI
KINERJA
PRO
MOSI
PRESTASI
REWARD
SYSTEM
Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing.
(PP 101/2000, Pasal 3)
Kompetensi adalah adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikapperilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya
LU
H
UN
G
W I
K

A N
AG
BH A K T I N
A
R A
Penyelenggaraan Diklat Lebih Terdesentralisasi
a. Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat
Terakreditasi
b. LAN Sebagai Instansi Pembina dan
Melaksanakan Akreditasi maupun Sertifikasi.
c. Khusus Diklat Kepemimpinan Tingkat I
diselenggarakan oleh Instansi Pembina
Diklat
www.themegallery.com
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
1. Instansi Pembina bertanggung jawab atas
pembinaan
Diklat secara keseluruhan;
Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud
dilakukan melalui :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Penyusunan pedoman Diklat;
Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;
Standarisasi dan akreditasi Diklat;
Standarisasi dan sertifikasi widyaiswara;
Pengembangan Sistem Informasi Diklat;
Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan
Diklat;
Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan
ditempat kerja, kerjasama dalam pengembangan,
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.
POKOK POKOK KEBIJAKAN DIKLAT
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
Sesuai PP. 101 Tahun 2000
2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Instansi Pengendali Diklat yang merumuskan standar
kompetensi Jabatan & Pengend/ Pemanfaatan
Lulusan Diklat.
3. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat

Memastikan Kesesuaian Kompetensi Diklat dan
Kompetensi Jabatan

Menetapkan Peserta Diklat atas Pertimbangan
Baperjakat.

Penempatan Lulusan Diklat.
www.themegallery.com
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan
organisasi pada Departemen. Lembaga
Pemerintah Non Departemen
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, dan Perangkat Daerah yang
bertugas melakukan pengelolaan Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Diklat adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar
dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
www.themegallery.com
LU
H
UN
G
W I
K
1.
2.
3.
4.
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
Diklat Prajabatan Dilaksanakan Oleh Lembaga
Diklat Pemerintah yang Terakreditasi
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan
Diklatpim Tingkat II Dilaksanakan Oleh Lembaga
Diklat Pemerintah yang Terakreditasi
Diklatpim Tingkat I Dilaksanakan Oleh Instansi
Pembina
Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional
Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat yang
Terakreditasi
(PP 101/2000)
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
Orientasi Kuantitas
dan ketidak
seimbangan tingkat
pendidikan aparatur
pemerintah (PNS).
Otonomi Daerah
diiringi dg
pengembangan
daerah-daerah baru
memicu munculnya
permasalahan baru
khususnya sektor
SDM aparatur.
Manajemen
Kediklatan dan
Kepegawaian yang
belum optimal.
Peran Pembinaan
Kepegawaian
www.themegallery.com
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
Jabatan
Struktural
Eselon I
Jumlah *)
Alumni
Diklat Terkait **)
Kebutuhan
Diklat ***)
540
374 (-166)
1.620
Eselon II
6.452
10.591 (+4.139)
19.356
Eselon III
37.463
35.078 (-2.385)
112.389
Eselon IV
162.557
72.372 (-92.185)
487.671
Eselon V
12.017
-
-
219.209
133.164
621. 036
Total
*) : Data BKN per Desember 2010
**) : Dihitung dari tahun 2005
***) : Rasio 1 jabatan struktural diajukan nominasi 3 orang
LANDASAN SISTEM DIKLAT BARU
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
GOLONG
AN III
Taktikal
GOLONG
AN I DAN
II
ORIENTASI DAN MAGANG
DIKLAT PRAJABATAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN
Visioner
I
Stratejik II
Operasional III
Taktikal
DIKLAT FUNGSIONAL
IV
I
II
III
DIKLAT TEKNIS
G
AHLI
UN
TERAMPIL
H
DIKLAT TEKNIS
LU
IV
MENGINTEGRASIKAN DIKLAT TEKNIS KE DALAM DIKLAT PRAJABATAN, KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL
LU
H
UN
G
W I
K
A N
AG
BH A K T I N
A
R A
TENAGA KEDIKLATAN
PROGRAM DIKLAT
SARANA DAN
PRASARANA DIKLAT
1
2
3
www.themegallery.com
• Informasi Jabatan (Struktural,
Fungsional, dan Fungsional
Umum) belum ada sehingga
Diklat Berbasis Kompetensi Sulit
Diwujudkan;
• Panetrasi politik mengganggu
berjalannya sistem Diklat
Berbasis Kompetensi.
Ketiadaan informasi
jabatan
Panetrasi politik
Mengangkat Posisi
Diklat Teknis
Membatasi
panetrasi politik
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM
DIKLAT APARATUR (Peraturan Kepala LAN ):
Nomor 6 Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan
Tingkat I;
Nomor 7 Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan
Tingkat II;
Nomor 8 Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan
Tingkat III
Nomor 9Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan
Tingkat IV
Nomor 11Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan
Golongan I dan II;
Nomor 12 Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan
Golongan III
Nomor 14Tentang Pola
Penjenjangan Diklat
Teknis
Nomor 15 Tentang
Pedoman Umum
Pembinaan
Penyelenggaraan
Diklat Fungsional;
Nomor 13Tentang
Pedoman Umum
Pembinaan Diklat
Teknis
Dual Sistem pada Diklat Prajabatan;
Waktu penyelenggaraan berbentuk Piramida;
Penyelenggaraan Diklat hanya dilaksanakan oleh Lembaga
Diklat Terakreditasi dan tidak ada lagi penjaminan;
Diklat teknis sebagai persyaratan mengikuti Diklat
Kepemimpinan dan di setiap level jabatan;
Penguasaan Bahasa Inggris menjadi persyaratan dalam
mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Sertifikat harus
berstandar Internasional;
Sertifikasi WI untuk menjamin kompetensi;
Akreditasi/ Re-Akreditasi Lembaga Diklat (Th. 2012 ± 41 LD);
Perubahan UUD Kepegawaian No. 43 Th. 2000 dengan RUU
ASN.
INFORMASI SINGKAT
TEST BAHASA INGGRIS YANG DIPERSYARATKAN
LAN RI
No.
NAMA
TEST
LAMA
TEST
RENTANG
TEST
BIAYA
KET.
1
IELTS
+ 4 Jam
BAND 1 - 9
$ 195
IELTS Test
Centers
2
IBT TEST
(Toefl)
+ 4 Jam
0 – 120
$ 175
IBT Test
Centers
3
TOEIC
+ 2 Jam
10 – 990
Rp. 450.000,-
ITC - Jkt
4
ECSCS
+ 1 Jam
0 - 150
Rp. 100.000,-
BDB LAN Jkt
- Balai Diklat Bahasa -
PERSYARATAN
NILAI TEST BAHASA INGGRIS
CALON PESERTA DIKLATPIM
LAN RI
Nilai Minimal
No.
JENIS
TEST
Diklatpim
Tk.
1
Diklatpim
Tk.
II
Diklatpim
Tk.
III
Diklatpim
Tk.
IV
1
IELTS
5,5
5
4.5
4
2
IBT TEST
(Toefl)
55
45
35
30
3
TOEIC
550
475
425
400
4
ECSCS
110
90
75
65
- Balai Diklat Bahasa -
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT APARATUR
DAPAT DIUNDUH PADA :
http://sida.lanri.info
No.
Instansi/Pihak
FUNGSI
1.
LAN
sebagai Instansi Pembina Diklat bertanggungjawab atas pembinaan Diklat
secara keseluruhan.
2.
BKN
sebagai instansi pengendali Diklat bertugas melakukan pengembangan dan
penetapan standar kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfaatan lulusan
Diklat.
3.
Pejabat Pembina
Kepegawaian
•bertugas melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang
kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti
serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali.
•Identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai
dengan kebutuhan Instansinya.
• Evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan
serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina
4.
Instansi yang
membawahi
Lembaga Diklat
Pemerintah
Diklat terakreditasi yang secara langsung menyelenggarakan Diklat dengan
berkoordinasi dengan Instansi Pembina
5.
TSPDI/Baperjakat
yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian
dalam penentuan calon peserta Diklat.
6.
Instansi Pembina
Jabatan Fungsional
yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Fungsional setelah berkoordinasi
dengan Instansi Pembina
7.
Instansi Teknis
yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis setelah berkoordinasi
dengan Instansi Pembina.
8.
Lembaga Diklat
Swasta
Lembaga Diklat terakreditasi yang secara langsung menyelenggarakan Diklat
Teknis dan Diklat Fungsional
http://www.ditbin-widyaiswara.or.id
PERBANDINGAN JUMLAH JAM PELATIHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN SAAT INI DAN POLA BARU
DIKLATPIM
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Golongan III
Golongan I dan II
JUMLAH JP
POLA BARU
SAAT INI
390 (10
Mgu)
405 (10
Mgu)
360 (7
Mgu)
285
(6
216
Mgu)
(3
174
Mgu)
(2
Mgu
)
231
(5
Mg)
276
(6
Mgu)
336 (7
Mgu)
384 (8
Mgu)
537 (10 Mgu)
537 (10 Mgu)

similar documents