BAHAN-CERAMAH - IKIP Gunungsitoli

Report
SEJARAH PERUMUSAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Oleh :
Amstrong Harefa, S.H.,M.H.
A. Lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei s.d.
1 Juni 1945 di gedung Chou Sang In Jln Pejambon 6 Jakarta, oleh Dr. KRT.
Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato pembukaannya
menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara Indonesia yang ingin
dibentuk.
Ada tiga orang yang memberikan pandangannya mengenai dasar negara
Indonesia yaitu :
Mr. Muhammad Yamin, dalam pidato singkatnya, ia mengemukakan lima asas
yaitu:
a. peri kebangsaan
b. peri kemanusiaan
c. peri ketuhanan
d. peri kerakyatan
e. kesejahteraan rakyat
Mr. Soepomo dalam pidatonya mengusulkan pula lima asas yaitu:
a. persatuan
b. kekeluargaan
c. keseimbangan lahir bathin
d. musyawarah
e. keadilan sosial
Pada sidang hari ketiga tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima
dasar negara Indonesia merdeka yaitu:
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme dan peri kemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan social
e. Ketuhanan yang Berkebudayaan.
Kelima asas dari Ir. Soekarno itu disebut Pancasila yang menurut beliau dapat
diperas menjadi Tri Sila (Tiga Sila) yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan
Bahkan menurut Ir. Soekarno Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi
Eka sila yaitu sila Gotong Royong.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan.
Selanjutnya merekomondasikan Rumusan Dasar Negara yang dikenal dengan
nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) berisi :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia
perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga masalah
pokok yaitu: Pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan UUD dan Batang tubuh UUD.
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Tugas PPKI,
pertama, meresmikan Pembukaan (bahasa Belanda: preambule) dan batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945; kedua, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari
pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan ketiga,
mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara
Indonesia baru.
PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam
Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan
beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian
masalah “tujuh kata” pada kalimat “….dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”.
Hal ini dilakukan mengingat pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokohtokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut.
Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak
diubah.
Akhirnya dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”… dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi
“Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini dilakukan demi menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia.
Pada sidang PPKI ditetapkan sistematika UUD sebagai berikut :
Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alinea ke-4
UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai
berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan
peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, penjelasan UUD 1945 yang terdiri atas
penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai
saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PPKI juga mengambil beberapa keputusan penting diantaranya yaitu :
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil
presiden secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas
presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.
Tantangan terbesar yang pernah dialami Pancasila dalam mempertahankan
eksistensinya sebagai ideologi bangsa ketika adanya upaya beberapa oknum
untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Meletusnya
G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965, sebuah gerakan untuk mengganti
Pancasila menjadi paham komunisme, namun tidak berhasil karena kesadaran
rakyat Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara
mampu menggagalkan usaha PKI tersebut.
Tantangan-tantangan yang dialami Pancasila sebagai ideologi juga muncul
pada masa rezim orde baru ketika Pancasila disalahgunakan sebagai dasar untuk
melegitimasi tindakan-tindakan politis yang sebenarnya merupakan
penyimpangan dari butir-butir yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.
Pancasila lahir sebagai buah hasil dari kemerdekaan dan menjadi penopang
serta pelindung bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki arti penting
yakni sebagai filosofi, pemikiran yang mendalam serta nilai-nilai yang mampu
mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi butir-butir
pengamalan Pancasila sangat perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia sehingga
Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara yang merupakan jargon
semata (sesuatu yang berbeda), melainkan juga sebagai semangat rakyat
Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan nasional serta sebagai jati diri bangsa.
B. BUTIR-BUTIR PENGAMALAN PANCASILA
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan
kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman
praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Kemudian dicabut dan diganti dengan
Ketetapan MPR no. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pengamalan Pancasila
sebagai berikut :
SILA PERTAMA = Ketuhanan Yang Maha Esa
Dilambangkan dengan BINTANG, yang artinya bintang dimaksudkan
sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya
kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam
melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan
bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari
segala dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa kepada orang lain.
SILA KEDUA = Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Dilambangkan dengan RANTAI, terdiri atas mata rantai
berbentuk
segi
empat
dan
lingkaran
yang
saling
berkait
membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat
melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan.
Mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia laki-laki
dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu
sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap
manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain.
SILA KETIGA = Persatuan Indonesia
Dilambangkan dengan POHON BERINGIN, merupakan pohon
besar dimana banyak orang bisa berteduh dibawahnya, seperti
halnya semua rakyat Indonesia bisa ‘berteduh’ dibawah naungan
negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan
akar yang menjalar ke mana-mana, namun tetap berasal dari satu
pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang
menyatu di bawah nama Indonesia.
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
SILA KEEMPAT = Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dilambangkan dengan BANTENG, dilambangkan karena
banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti
halnya
musyawarah
di
mana
orang-orang
harus
berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai
hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.
SILA KELIMA = Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dilambangkan dengan PADI dan KAPAS, digunakan karena
merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan
sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran
yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini.
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan
gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata
dan berkeadilan sosial.
C. UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen
1. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 diputuskan dan disahkan berlakunya oleh PPKI
tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 ini dibuat oleh BPUPKI yang
di pimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. UUD 1945 ini di diumumkan
secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946 Tahun
ke II No. 7.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949
Sejak Belanda melancarkan Agresi Militer hingga tahun 1948 yang melanggar Persetujuan
Renville 17 Januari 1948 tentang pengakuan wilayah Republik Indonesia, situasi politik dalam
negeri semakin memanas.
Akhirnya PBB merasa perlu ikut campur menyelesaikan pertikaian ini. Diresmikanlah sebuah
Konferensi bernama Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 antara pihak
Republik Indonesia, BFO (negara-negara bentukan Belanda) dan Nederland serta Komisi PBB
untuk Indonesia dengan hasil didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.
Konstitusi ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RIS No. 48 Tahun 1950, Tanggal 31
Januari 1950, namun dinyatakan berlaku pada saat pemulihan kedaulatan tanggal 27
Desember 1949 dan ditetapkan menjadi Negara Republik Indonesia Serikat
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Ketika munculnya tuntutan untuk kembali kedalam bentuk negara kesatuan
semakin kuat, daerah sukar untuk dikontrol dan kewibawaan Pemerintah
Negara Federal semakin berkurang, maka untuk mengatasi keadaan ini,
antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Negara
Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan
Pemerintah Negara Sumatera Timur mengadakan musyawarah.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang
Federal No. 7 tersebut, maka mulai saat itu bergantilah bentuk susunan
Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan. Pergantian bentuk
susunan tersebut dilakukan dengan jalan mengubah dan menyempurnakan
Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak
17 Agustus 1950.
4. Undang-Undang Dasar 1945
Menindaklanjuti situasi dalam negeri yang semakin memperlihatkan
potensi perpecahan, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit Tanggal 5 Juli 1959 yang intinya:
membubarkan Konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi dan tidak
berlakunya UUDS, dan Pembentukan MPRS yang terdiri dari seluruh anggota
DPR, DPD dan pembentukan DPA sementara.
Presiden sejak itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai Kepala Negara,
tetapi juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif). Presiden
adalah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah MPR.
Sistem Kabinet Parlementer yang sebelumnya ditinggalkan dan diganti
kembali menurut UUD 1945.
5. Perubahan (Amandemen) UUD 1945 dilakukan oleh MPR Periode 1999 –
2004 dalam 4 (empat) tahap:
Perubahan Pertama tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua tanggal 18
Agustus 2000, Perubahan Ketiga 9 November 2001 dan Perubahan Keempat
tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini berdasar pada ketentuan UUD 1945
yang berlaku sesuai Pasal 37 UUD 1945.
Dasar pemikiran yang melatar-belakangi dilakukannya perubahan UUD 1945
diantaranya adalah:
Mencakup tuntutan Reformasi 1998:
- Amandemen UUD 1945;
- Penghapusan Dwi Fungsi ABRI;
- Penegakan Supremasi Hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan
KKN;
- Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah atau
Otonomi Daerah;
- Mewujudkan kebebasan Pers;
- Mewujudkan kehidupan demokrasi.
- Struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, bertumpu pada kewenangan
atau kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan
kedaulatan rakyat, dengan akibat tidak terjadinya checks and balances antar
lembaga-lembaga kenegaraan.
- UUD 1945 menganut sistem executive heavy yang berarti kewenangan atau
kekuasaan dominan berada di tangan Presiden (eksekutif) dalam menjalankan
pemerintahan atau chief exevutive yang dilengkapi dengan berbagai hak
konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif, antara lain memberi grasi,
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi serta wewenang legislatif sebagai penyebab
tidak berfungsinya prinsip checks and balances dan mendorong lahirnya
wewenang yang otoriter.
- UUD 1945 didalamnya terdapat pasal-pasal yang terlalu luwes yang dapat
menimbulkan multi-tafsir.
- Presiden diberi wewenang terlalu banyak oleh UUD 1945 untuk mengatur
hal-hal penting dengan undang-undang. UUD 1945 menetapkan Presiden
juga sebagai pemegang wewenang legislatif, sehingga Presiden dapat
merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undangundang. Hal ini menyebabkan pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK, MA,
HAM dan Pemerintahan Daerah disusun oleh wewenang Presiden dalam
bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.
- Semangat penyelenggara negara yang dirumuskan di dalam UUD 1945
belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar
tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, perberdayaan rakyat,
penghormatan HAM dan otonomi daerah;
- UUD 1945 bersifat ambivalen atau mendua, menganut sistem Presidensiil,
akan tetapi Presidensiilnya tidak nyata, sebab Presiden harus bertanggung
jawab pula kepada MPR yang berarti menganut sistem Kabinet Parlementer,
jadi Presidensiilnya semu atau quasi Presidensiil.
Kepustakaan:
Joeniarto, 2001, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta, Bumi
Aksara
Suharto, Susilo, 2006, Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD
1945. Yogyakarta Graha Ilmu
Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan
UUD 1945 Hasil Amandemen.

similar documents