persoalan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi

Report
I Dewa Gede Palguna
Pendidikan dan Pelatihan
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jakarta, 20 Juni 2011
Agar sesuai dengan amanat
Pembukaan UUD 1945
(yang memiliki sifat
programatik)
Vertikal Hirarkis dengan prinsip
supremasi MPr[Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan]:
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”
 MPR = Lembaga Tertinggi Negara, Pelaksana
Sepenuhnya Kedaulatan Rakyat, Penjelmaan Seluruh
Rakyat
 MPR = Pusat Segala Kekuasaan Negara
lanjutan...
Dalam sistem demikian, kekuasaan
Presiden menjadi sangat besar
Karena PRESIDEN ADALAH MANDATARIS MPR
(Penjelasan UUD 1945, sebelum perubahan)
Sehingga ada yang menafsirkan Kedaulatan Rakyat
(yang sepenuhnya dilakukan oleh MPR itu)
dimandatkan kepada Presiden. Maka, kedaulatan
pun beralih ke tangan Presiden
Lanjutan...
Dalam sistem demikian, siapa pun yang menjadi
Presiden tahu kalau satu-satunya ancaman
terhadap dirinya hanya mungkin datang dari
MPR (melalui sidang istimewa MPR bila MPR
menganggap Presiden sungguh-sungguh telah
melanggar haluan negara)
Oleh karena itu, secara alamiah, siapa pun yang
menjadi Presiden akan selalu berkepentingan
untuk melemahkan MPR
Horizontal-Fungsional dengan prinsip
saling mengawasi dan mengimbangi [Pasal 1
ayat 2 UUD 1945 setelah perubahan]:
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”
 Tidak ada lagi Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara
 Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan
wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
 Masing-masing lembaga saling mengawasi dan saling mengimbangi
(checks and balances)
Pembukaan UUD 1945 (Alinea
Keempat) antara lain
menginstruksikan:
 UUD yang akan disusun (sbg perwujudan kemerdekaan
kebangsaan Indonesia) haruslah Undang-Undang Dasar dari
sebuah Republik yang berkedaulatan rakyat.
 UUD demikian dibutuhkan guna membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum....dst
 Dasar dari Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu
adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dimpimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dlm Permusyawaratan/Perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
DENGAN KATA LAIN:
Menurut Pembukaan UUD 1945, para pendiri negara ini
mencita-citakan terwujudnya Indonesia sebagai negara
yang berkedaulatan rakyat alias negara demokrasi
(ini yang tidak terumuskan dg jelas sebelumnya sehingga
praktik yang ada justru menyimpang dari gagasan itu)
Demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa negara
hukum
Maka demokrasi harus dipadukan dg negara hukum
wUJUD PERUMUSANNYA dalam uud
1945 (setelah perubahan):
Pasal 1 ayat 2 :
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Pasal 1 ayat 3 :
Indonesia adalah negara hukum
Sehingga, pada dasarnya, seluruh perubahan UUD 1945
dilandasi oleh (dan karenanya dapat dikembalikan
kepada) kedua gagasan ini
 Masa jabatan Presiden bersifat pasti
 Presiden adalah kepala negara dan kepala
pemerintahan
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
 Presiden hanya bisa diperhentikan sebelum masa
jabatannya melalui impeachment
 Prinsip negara kesatuan tetap menjadi landasan dan
acuan dalam pengakuan negara terhadap
kekhususan atau keistimewaan daerah
 Setiap undang-undang memerlukan persetujuan
bersama DPR dan Presiden.
 Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada DPR
 Dalam hal-hal tertentu, DPD berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada DPR
 Dalam hal-hal tertentu, rancangan undang-undang
harus mendengar pertimbangan DPD
 Kewenangan dari kedua lembaga ini berbeda dan
terpisah
 Keduanya sederajat, yang satu tidak lebih rendah atau
lebih tinggi dari yang lain
 Hanya dalam hal-hal tertentu antara keduanya ada
keterkaitan
 Dalam lingkungan kekuasaan kehakiman terdapat pula
Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim
 Sebagai bagian dari hak konstitusional, maka hak asasi
itu menjadi bagian dari hukum fundamental , yaitu
konstitusi (tertulis, UUD 1945), yang mengikat seluruh
cabang kekuasaan negara
 UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal
(Pasal II AT)
 Tata cara perubahan UUD dalam Pasal 37 hanya
berlaku terhadap perubahan Pasal-pasal
 Perubahan UUD saat ini lebih sulit dari ketentuan
sebelumnya (sebelum perubahan)
Sebelum anda jadi benar-benar
bosan, saya sudahi sampai di sini
dulu...(namun karena kehendak panitia)

similar documents