5.KARAKTERISTIK PTN BH 2 320.30KB 2014

Report
KARAKTERISTIK
PTN BADAN HUKUM
LANDASAN HUKUM PTN BH
1. Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan PTN BH
PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI
1. Oleh Pemerintah : Dengan mendirikan PTN;
2. Oleh Masyarakat : Dengan Mendirikan PTS.
POLA PENGELOLAAN PTN
1. PTN dengan pengelolaan keuangan pada
umumnya (Satker);
2. PTN dengan PPK BLU
3. PTN Badan Hukum
PENETAPAN DAN STATUTA PTN BH
• Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
• Statuta dimuat dalam Peraturan
Pemerintah
HAKIKAT PTN BH
Merupakan entitas hukum yang mandiri, namun masih
didalam lingkup Kemendikbud, yang memiliki otonomi
didalam tata kelola organisasi dan pola pengelolaan
keuangan serta memiliki kewenangan mandiri baik
akademik maupun non akademik serta memiliki kekayaan
tersendiri yang dipisahkan dari kekayaan negara kecuali
tanah
UNSUR HAKIKAT PTN BH
1. Entitas Hukum yang mandiri
2. Masih dalam lingkup Kemendikbud
3. Otonomi akademik dan non akademik
4. Memiliki kayaan sendiri yang dipisahkan dari negara,
kecuali tanah
ORGANISASI PTN BH
1. Majelis Wali Amanat (MWA)
2. Rektor
3. Senat Akademik
Ditambah Komite Audit
MWA
Adalah organ PTN BH yang menyusun dan
menetapkan kebijakan umum Universitas/Institut
KEANGGOTAAN MWA
Terdiri dari Unsur :
a. unsur Pemerintah;
b. unsur dosen;
c. unsur masyarakat; dan
d. unsur lain
KEWENANGAN MWA
1. menetapkan kebijakan umum atas penyelenggaraan
Universitas;
2. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Rektor;
3. Mengevaluasi Kinerja Rektor
REKTOR
• Dipilih, Dilantik dan Diberhentikan oleh MWA
• Bisa dari yang bukan PNS
WEWENANG REKTOR
1.
memimpin pelaksanaan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan visi dan misi
2.
mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Fakultas setelah
mendapat pertimbangan SA dan persetujuan MWA
3.
mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Program Studi
setelah mendapat persetujuan SA
4.
mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur pelaksana akademik, pimpinan
unsur penunjang akademik, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pimpinan
unsur organisasi lain
5.
menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, dunia usaha, alumni, dan
masyarakat pada umumnya
6.
menetapkan peraturan tentang organisasi dan tata laksana
7.
mendayagunakan aset yang merupakan kekayaan negara yang belum dipisahkan di
luar kegiatan Tridharma perguruan tinggi
SENAT AKADEMIK
organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan
melakukan pengawasan di bidang akademik.
KOMPOSISI KEANGGOTAAN SA
1. Rektor/Wakil Rektor
2. Dekan/Perwakilan Dekan
3. Perwakilan Gurubesar
4. Perwakilan Dosen bukan guru besar
PIMPINAN SA
• Pimpinan SA terdiri dari Ketua dan Sekretaris
• Ketua tidak boleh dijabat oleh Rektor
KOMITE AUDIT (KA)
perangkat MWA yang secara independen berfungsi
melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas
penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama MWA
KEANGGOTAAN KA
Terdiri dari orang yang menguasai :
a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
b. tata kelola Perguruan Tinggi;
c. peraturan perundang-undangan di bidang
Pendidikan Tinggi; dan
d. pengelolaan barang milik negara.
KEWENANGAN BIDANG AKADEMIK
1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
pendidikan terdiri atas:
a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
c) kurikulum Program Studi;
d) proses Pembelajaran;
e) penilaian hasil belajar;
f) persyaratan kelulusan; dan
g) wisuda;
2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
KEWENANGAN BIDANG NON AKADEMIK
1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
a) rencana strategis dan operasional;
b) struktur organisasi dan tata kerja;
c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
d) sistem penjaminan mutu internal;
2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
b) tarif setiap jenis layanan pendidikan;
c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
e) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
f) memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
KEWENANGAN BIDANG NON AKADEMIK
3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
b) organisasi kemahasiswaan; dan
c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
c) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
d) pemberhentian sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:
a) pemilikan sarana dan prasarana;
b) penggunaan sarana dan prasarana;
c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
d) pemeliharaan sarana dan prasarana.
KEWENAGAN PTN BHH DIBIDANG KEUANGAN
• Memiliki kewenangan secara mandiri atas pengelolaan dana
• Menetapkan tarif
• Memberikan remunerasi
• Menarik dana masyarakat
• Mendirikan badan usaha
KEWENANGAN BIDANG KETENAGAAN
1. Terdiri dari ASN (PNS+PPPK) dan Pegawai Universitas
2. Dapat mengangkat Pegawai baik dosen maupun tenaga
pendidikan Universitas
3. Dapat memberikan remunerasi terhadap Pegawai
PTN-BH Basic Concept
Performance
Affirmation
Governance
Autonomy
Performance
Affirmation
Governance
Autonomy
PTN-BH
PTN-BLU
PTN-SATKER
KRITERIA KINERJA PTN-BH
KRITERIA
SYARAT MINIMAL
A. AKADEMIK DAN MUTU
PRODUKTIVITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL MASUK 9 BESAR DI INDONESIA
JUMLAH PATEN PER DOSEN
MASUK 9 BESAR DI INDONESIA
AKREDITASI INSTITUSI
A
AKREDITASI PROGRAM STUDI
> 80 % TERAKREDITASI A
AKREDITASI INTERNASIONAL
ADA PROGRAM STUDI/INSITUSI TERAKREDITASI INTERNASIONAL
B. TATAKELOLA
COMPLIANCE
TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
OPINI LAPORAN KEUANGAN
MINIMAL 2 TH BERTURUT TURUT WTP
KASUS HUKUM BERAT
TIDAK ADA KASUS HUKUM BERAT
PNBP HASIL KERJASAMA
MINIMAL 100 M
PELAPORAN TEPAT WAKTU
TIDAK ADA LAPORAN WAJIB YANG TERLAMBAT
C. AFIRMASI MASYARAKAT MISKIN/TERTINGGAL
BIDIKMISI
MELAKSANAKAN BISIKMISI DENGAN BAIK (JUMLAH DAN KETEPATAN PENYALURAN)
UKT
> 5 % KELOMPOK I, >5 % KELOMPOK II
ADIK
TIDAK MENOLAK PROGRAM ADIK
D. PRESTASI MAHASISWA
JUARA PERTAMA DI KOMPETISI TINGKAT
NASIONAL DUA TAHUN TERAKHIR
JUARA PERTAMA DI KOMPETISI TINGKAT
INTERNASIONAL DUA TAHUN TERAKHIR
MINIMAL 4
MINIMAL 2
Produktivitas Publikasi Internasional
No.
Perguruan Tinggi
1
2
4
5
3
7
6
8
9
Institut Teknologi Bandung
Universitas Indonesia
Institut Pertanian Bogor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Universitas Gadjah Mada
Universitas Airlangga
Universitas Diponegoro
Universitas Padjadjaran
Universitas Hasanuddin
Jumlah Dokumen
2930
2586
1087
683
1520
482
516
468
426
Jumlah Dosen
1218
2816
1340
981
2437
1685
1840
2052
1937
Produktivitas
2,41
0,92
0,81
0,70
0,62
0,29
0,28
0,23
0,22

similar documents