Kelembagaan Pertanian

Report
Sosiologi Perkebunan
POKOK BAHASAN
Pengertian kelembagaan pertanian
2. Kebutuhan dasar manusia dan kelembagaan
sosial – ekonomi
3. Lembaga tradisional dan lembaga modern di
pedesaan
4. Kelompok sosial dan organisasi sosial
5. Social capital di daerah pedesaan
1.
Pengertian Kelembagaan Sosial
 Menurut Koentjaraningrat (1964), lembaga
kemasyarakatan/lembaga sosial atau pranata sosial
adalah suatu sistim norma khusus yang menata suatu
rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu
kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan
masyarakat
 Kesimpulan dari definisi di atas :
◦ Adanya sistem norma
◦ Sistem norma yang mengatur tindakan berpola
◦ Tindakan berpola itu untuk memenuhi kehidupan
manusia dalam kehidupan masyarakat
 Soekanto (2003) mendefinisikan lembaga
kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma
segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok
manusia di dalam kehidupan masyarakat.
 Ada dua hal penting didalamnya yaitu:
◦ himpunan norma - norma dalam segala tingkatan
◦ norma-norma itu mengatur manusia memenuhikebutuhannya.
 Rahardjo (1999) menyatakan bahwa kelembagaan sosial
(social institution) secara ringkas dapat diartikan sebagai
kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk
mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting
dalam masyarakat, merupakan wadah dan perwujudan yang
lebih konkret dari kultur dan struktur.
 Berdasarkan pada beberapa pengertian tadi , dapat
dipahami bahwa kelembagaan pertanian adalah “norma
atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan
terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat
yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di
pedesaan”.
 Kelembagaan pertanian pada masyarakat pedesaan yang masih
bersahaja terkait erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat
tradional
 Pada masyarakat desa yang kegiatan ekonominya masih belum
didominasi sistim ekonomi uang, menyebabkan masih kuatnya kaitmengkait antara kegiatan ekonomi dan sosial.
 Sistim gotong royong dalam proses produksi pertanian
 sistim bagi hasil
 sistim tebasan
 sistim borongan pengolahan tanah dan pemanenan
 sistim buruh tani
 sistim tradisional lainnya yang terkait dengan operasi produksi
pertanian
 Selain kelembagaan pertanian yang bersifat tradisonal juga
muncul kelembagaan pertanian yang dikelola dengan cara
lebih modern :
 kelompok tani,
 kelompok pemakai air,
 kelompok kredit usaha,
 koperasi desa,
 kelompok pemasaran,
 kelompok peternak dan lain sebagainya
Peran lembaga Pertanian
 Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum
memberikan peranan yang berarti khususnya di daerah perdesaan,
hal ini disebabkan :
 Peran antarlembaga pendidikan dan pelatihan, balai penelitian, dan




penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik
Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan
Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan perbankan
perdesaan masih rendah
Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian masih
belum berjalan optimum
Keberadaan lembaga-lembaga tradisi di perdesaan belum
dimanfaatkan secara optimum
Revitalisasi kelembagaan pertanian
1.
2.
3.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia para pelaku
kelembagaan sehubungan dengan perkembangan teknologi,
permasalahan dan kebutuhan para petani
Diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan
pertanian yang mampu menyentuh langsung kebutuhan petani
dengan melibatkan petani secara lebih aktif lagi
Meningkatkan kualitas manajemen koperasi yang ada,
khususnya dalam kualitas sumberdaya manusia para
pengurus dan manajer, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan petani
Revitalisasi (Lanjut.)
4.
5.
6.
7.
Meningkatkan koordinasi peran lembaga-lembaga
keuangan/perbankan dengan lembaga-lembaga
penyuluhan, sarana produksi, dan koperasi untuk
meningkatkan pelayanan kepada petani secara optimum
Meningkatkan peran badan penerapan teknologi dan
informasi pertanian
Meningkatkan peran dari lembaga-lembaga tradisional
seperti organisasi lumbung desa dan pengairan
Meningkatkan kemandirian organisasi petani
Kebutuhan Dasar Manusia dan Kelembagaan
Sosial dan Ekonomi
 Lembaga sosial dan ekonomi lahir ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kehidupannnya
 Kebutuhan masyarakat meskipun tidak linier cenderung
merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu
sebagai anggotanya.
 Menurut Abraham Maslow (teori Maslow), kebutuhan
manusia itu merupakan kebutuhan yang berjenjang dan
dapat dirinci sebagai berikut:
 Kebutuhan fisik/fisologis
 Kebutuhan rasa aman/safety
 Kebutuhan hubungan sosial/social affiliation
 Kebutuhan pengakuan atau esteem
 Kebutuhan pengembangan pengakuan (self-actualization)
 Teori Maslow tersebut diperbaiki oleh teori M. Celland
tentang teori motivasi yang pada dasarnya dibagi
menjadi tiga yaitu :



kebutuhan untuk berprestasi (needs of achievements),
kebutuhan untuk kekuasaan (needs of power) dan
kebutuhan untuk bergabung (needs for affiliation)
Lembaga Tradisional dan
Lembaga Modern di Pedesaan
 Lembaga kemasyarakatan merupakan susunan tata kelakuan
dan hubungan yang terpusat pada pemenuhan kompleks
kebutuhan masyarakat
 Secara ringkas lembaga kemasyarakatan bertujuan memenuhi
kebutuhan pokok manusia yang bertujuan untuk:
 memberikan pedoman pada masyarakat bagaimana harus
berbuat dan menghadapi permasalahan dalam
masyarakat,
 menjaga keutuhan masyarakat,
 memberikan pegangan pada masyarakat untuk
mengadakan sistim pengendalian sosial (social control).
 Lembaga-lembaga masyarakat yang tradisonal telah
tumbuh dan terlembagakan untuk mengatur berbagai
aspek kehidupan kemasyarakatan

Cara – kebiasaan – tata kelakuan – adat
 Lembaga modern umumnya mempunyai struktur yang
jelas, tata nilai yang jelas dan telah diformalkan,
adanya proses yang pasti, adanya pemimpin yang
resmi
Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial
 Ibrahim (2003) mendefinisikan kelompok sosial sebagai
“suatu sistim sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang
berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan
bersama”.

Yang dimaksud interaksi di sini adalah interaksi tatap
muka, dimana mereka terlibat dalam ruang dan waktu
 Definisi yang lebih luas mengenai kelompok sosial :
 kelompok sosial adalah sejumlah orang yang
mengadakan hubungan tatap muka secara berkala
karena mempunyai tujuan dan sikap bersama;
hubungan-hubungan yang dilakukan diatur oleh
norma-norma; tindakan yang dilakukan disesuaikan
dengan kedudukan (status) dan peran (role) masingmasing; dan antara orang-orang itu terdapat rasa
ketergantungan satu sama lain
Organisasi Sosial (masyarakat)
 Organisasi adalah unit sosial (atau pengelompokan
manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali
dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai
tujuan tertentu, dengan ciri ciri sbb :
 adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggungjawab
komunikasi
 adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang
berfungsi untuk mengawasai usaha-usaha organisasi serta
mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan,
 ada pergantian tenaga (kaderisasi) bila ada individu yang
tak mampu menjalankan tugas-tugas organisasi.
Social Capital di Daerah Pedesaan
 Social capital mencakup institutions, relationships, attitudes dan
values yang mengarahkan dan menggerakan interaksi-interaksi
antar orang dan memberikan kontribusi terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi
 Menurut World Bank (1998) social capital tidaklah sesederhana
hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk
oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat
yang menyatukan mereka secara bersama-sama
 Social capital meliputi shared values dan rules bagi perilaku
sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan antar
personal, trust dan common sense tentang tanggung jawab
terhadap masyarakat, semua hal tersebut menjadikan
masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu-individu.

Simpulan sederhana dan umum yang dapat diajukan tentang elemen
utama social capital mencakup norms, reciprocity, trust, dan network.
Contoh bentuk yang ada di Indonesia :
¤ Tradisi gotong royong memiliki aturan main yang disepakati
bersama (norm)
¤ menghargai prinsip timbal-balik dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dan dalam waktu tertentu akan
menerima kompensasi/reward sebagai suatu bentuk dari sistim
resiprositas (reciprocity)
¤ ada saling kepercayaan antar pelaku bahwa masing-masing
akan mematuhi semua bentuk aturan main yang telah
disepakati (trust)
¤ serta kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh hubunganhubungan spesifik antara lain mencakup kekerabatan--kinship,
pertetanggan-- neighborship dan pertemanan--friendship
sehingga semakin menguatkan jaringan antar pelaku (network).
Tradisi gotong royong secara nyata telah melembaga dan mengakar
kuat, ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas keseharian
masyarakat Indonesia
 Secara umum aktivitas gotong royong memiliki tema sentral sebagai
mutual help antar anggota masyarakat yang mana masing-masing
pihak terlibat saling memberikan kontribusi dan sebagai reward-nya
mereka mendapatkan gain dari aktivitas yang dikerjasamakan
 Semangat timbal balik-- reciprocity melekat kuat sebagai penunjuk
bahwa proses kerjasama berlangsung dengan fair
 Aktivitas gotong royong dalam berbagai dimensinya memberikan
implikasi semangat dan value untuk saling memberikan jaminan/selfguarantying atas hak dan kelangsungan hidup antar sesama warga
masyarakat yang masih melekat cukup kuat di pedesaan

 Subejo dan Iwamoto (2003) memberikan terminologi pada
praktek gotong royong yang dilembagakan sebagai tradisi
oleh warga pedesaan sebagai “institutionalized stabilizers”
 karena aktivitas tersebut memungkinkan proses
keberlanjutan (sustainability) dan menjamin stabilitas secara
ekonomi dan sosial pada kehidupan rumah tangga di
pedesaan.
 Studi-studi yang terkait dengan social capital di pedesaan
Indonesia dan secara khusus di pedesaan Jawa umumnya masih
dilakukan secara parsial dari setiap elemen sosial capital
 Elemen-elemen dasar tersebut antara lain mencakup
 institusi lokal yang memiliki fungsi pelayanan sosial,
 kelompok simpan pinjam berotasi/arisan,
 jaring pengaman sosial tradisional lainya,
 sistim pewarisan yang seimbang,
 sistim penyakapan dan bagi hasil serta pelayanan
pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat
 Asosiasi perusahaan perkebunan
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI)
Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)
Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI)
Asosiasi Eksportir Pala Indonesia (AEPA)
Asosiasi Eksportir Panili Indonesia (AEPI)
Asosiasi Eksportir Cassiavera Indonesia (AECI)
Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
Asosiasi Pala Indonesia (API)
Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)
Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Indonesian Tobacco Association (ITA)
Asosiasi Industri Mete Indonesia (AIMI)
Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
 Asosiasi petani perkebunan

















Asosiasi Petani Lada Indonesia (APLI)
Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI)
Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI)
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI)
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO)
Asosiasi Petani Kapas Indonesia (ASPEKINDO)
Asosiasi Petani Jambu Mete Indonesia (APJMI)
Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI)
Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEH)
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)
Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BKAPTRI)
Masyarakat Perkelapaan Indonesia (MAPI)
Gabungan Induk Koperasi Perkebunan Nusantara (GIKPN)
Gabungan asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPERINDO)
Masyarakat Rempah Indonesia (MARI)

similar documents