Indeks Pemukiman Perkotaan Berkelanjutan

Report
PENYUSUNAN INDEKS PERMUKIMAN
PERKOTAAN BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
LATAR BELAKANG
MENINGKATNYA
PENDUDUK
PERKOTAAN
(Indonesia: 52%)
TEKANAN
TERHADAP
PERMUKIMAN
PERKOTAAN
PERKEMBANGAN
GLOBAL
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS (SDGs)
Perlunya
DIANTISIPASI
ADANYA
PENURUNAN
KUALITAS
AKSES
TERHADAP
RUMAH LAYAK
MENCIPTAKAN
KEBUTUHAN
THDP
PENINGKATAN
KUALITAS
AKSES
TERHADAP
PELAYANAN
DASAR
LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
YANG SEHAT,
AMAN, SERASI,
TERATUR,
TERENCANA,
TERPADU, DAN
BERKELANJUTAN
KONDISI EKSISTING
PERMUKIMAN
BERKELANJUTAN
DEFINISI PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
BAGIAN DARI LINGKUNGAN HUNIAN YANG TERDIRI ATAS LEBIH
DARI SATU SATUAN PERUMAHAN YANG MEMPUNYAI
PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM, SERTA MEMPUNYAI
PENUNJANG KEGIATAN FUNGSI LAIN DI KAWASAN PERKOTAAN
(UU N01/2011)
PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
PROSES PEMBANGUNAN YANG BERPRINSIP “MEMENUHI KEBUTUHAN
SEKARANG TANPA MENGORBANKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
GENERASI KE DEPAN”
SISTEM SOSIAL, SISTEM EKONOMI & SISTEM EKOLOGI BERJALAN
SECARA EFISIEN DAN SINERGIS DLM PERSPEKTIF JANGKA PANJANG
PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
UPAYA YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KUALITAS LINGKUNGAN SEBAGAI
TEMPAT HIDUP DAN BEKERJA SEMUA ORANG
~ Agenda 21 ~
PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
PERMUKIMAN YANG PEMERINTAH DAN MASYARAKATNYA (MASYARAKAT DAN SWASTA)
MAMPU UNTUK TERUS MENERUS MENINGKATKAN KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN
KUALITAS LINGKUNGAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMBANGUN BUDAYA MAJU.
~ Hasil Kesepakatan Diskusi Pakar (27 Agustus 2014) ~
KONSEPSI PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
environmental
protection
PERMUKIMAN YANG
PENGHUNINYA
MEMILIKI MODAL
SOSIAL UNTUK
social
PEMBANGUNAN
development
PERMUKIMAN
RUMAH LAYAK HUNI DALAM
LINGKUNGAN YANG SEHAT,
AMAN, SERASI, TERATUR
QUALITY
OF LIFE
economic
growth
PERMUKIMAN
YANG
PENGHUNINYA
MEMILIKI ASET
EKONOMI UTK
PENINGKATAN
TARAF HIDUP
GOOD GOVERNANCE
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI PONDASI
BERLANGSUNGNYA SISTEM SOSIAL, EKONOMI & LINGKUNGAN DI
PERMUKIMAN
PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR
PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
Rumah
Pelayanan
Dasar
FISIK &
LINGKUNGAN
Modal
Manusia
Kualitas
Lingkungan
Hidup
SOSIAL
Fasos /
Fasum
Aksesibilitas
Akses thd
Pembiayaan
Ruang
Publik
EKONOMI
Modal
Sosial
Pembangunan
UMKM
Kebijakan &
Instrumen
Hukum
TATA
PEMERINTAHAN
Kapasitas
Pemerintahan
Partisipasi
Masyarakat
KRITERIA DAN INDIKATOR
DALAM INDEKS PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
I. ASPEK: FISIK & LINGKUNGAN
1. KRITERIA FASILITAS SOSIAL/UMUM
INDIKATOR
•
•
•
TINGKAT KEKURANGAN HUNIAN (BACKLOG)
KUALITAS RUMAH
TINGKAT KEPEMILIKAN LAHAN
2. KRITERIA PELAYANAN DASAR
A. SUB KRITERIA AIR MINUM
D. SUB KRITERIA DRAINASE
INDIKATOR
•
•
TINGKAT PELAYANAN AIR MINUM PERPIPAAN
TINGKAT PELAYANAN AIR MINUM NON PERPIPAAN YG
TERLINDUNGI
B. SUB KRITERIA AIR MINUM
INDIKATOR
•
•
TINGKAT PELAYANAN SANITASI SISTEM SETEMPAT
TINGKAT PELAYANAN SISTEM SANITASI TERPUSAT
C. SUB KRITERIA PENGELOLAAN SAMPAH
INDIKATOR
•
•
TINGKAT PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH
TINGKAT PELAYANAN FASILITAS PENGURANGAN SAMPAH 3R
INDIKATOR
•
•
•
TINGKAT PENDUDUK TERLAYANI SISTEM JARINGAN
DRAINASE
TINGKAT PENGURANGAN GENANGAN
TINGKAT PERUBAHAN JUMLAH FASILITAS DRAINASE
BERWAWASAN LINGKUNGAN
E. SUB KRITERIA UTILITAS DAN ENERGI
INDIKATOR
•
•
TINGKAT PENGGUNAAN SUMBER PENERANGAN & BAHAN
BAKAR/ENERGI UTAMA UTK MEMASAK
TINGKAT PENGGUNAAN ENERGI ALTERNATIF
KRITERIA DAN INDIKATOR
DALAM INDEKS PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
I. ASPEK: FISIK & LINGKUNGAN
3. KRITERIA RUMAH
INDIKATOR
•
4. KRITERIA AKSESIBILITAS
A. SUB KRITERIA JALAN
INDIKATOR
TINGKAT CAKUPAN PELAYANAN FASILITAS
SOSIAL & UMUM
5. KRITERIA KUALITAS LNGKUNGAN HIDUP
A. SUB KRITERIA KUALITAS UDARA
INDIKATOR
•
TINGKAT PENCEMARAN UDARA
B. SUB KRITERIA KUALITAS SUNGAI
INDIKATOR
•
TINGKAT PEMENUHAN BAKU MUTU AIR
•
•
TINGKAT KUALITAS JALAN LINGKUNGAN
TINGKAT PELAYANAN JALAN
6. KRITERIA RUANG PUBLIK
INDIKATOR
•
TINGKAT KESELARASAN KAWASAN TERBANGUN
DAN NON TERBANGUN
KRITERIA DAN INDIKATOR
DALAM INDEKS PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
II. ASPEK: EKONOMI
1. KRITERIA KEMANDIRIAN EKONOMI
INDIKATOR
• TINGKAT AKSES KE PEMBIAYAAN (KREDIT MIKRO)
• PEMBANGUNAN UMKM
III. ASPEK: SOSIAL
1. KRITERIA MODAL MANUSIA
A. SUB KRITERIA KESEHATAN
INDIKATOR
• TINGKAT KESEHATAN LINGKUNGAN
B. SUB KRITERIA PENDIDIKAN
INDIKATOR
• TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL &
NON FORMAL
• TINGKAT KESADARAN DAN POLA HIDUP
MASYARAKAT
2. KRITERIA MODAL SOSIAL
A. SUB KRITERIA TINGKAT KEPERCAYAAN
ANTAR ENTITAS SOSIAL
INDIKATOR
• TERJALINNYA KERJASAMA & JEJARING
ANTARA PEMERINTAH, BKM & LSM
B. SUB KRITERIA TINGKAT KEMANDIRIAN
ORGANISASI MASYARAKAT
INDIKATOR
• TINGKAT JUMLAH PROGRAM YANG
MENDORONG PEMBANGUNAN KAPASITAS SDM
KRITERIA DAN INDIKATOR
DALAM INDEKS PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
II. ASPEK: TATA KEPEMERINTAHAN
1. KRITERIA KEBIJAKAN DAN INSTRUMEN HUKUM
INDIKATOR
• TINGKAT KEBERADAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI TERKAIT PERMUKIMAN PERKOTAAN
BERKELANJUTAN
• TINGKAT KEBERADAAN PROGRAM TERKAIT PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
• TINGKAT KEBERADAAN PERATURAN DAERAH & PERATURAN KEPALA DAERAH
2. KRITERIA KAPASITAS PEMERINTAHAN
INDIKATOR
• TINGKAT KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI
• KOORDINASI, SOSIALISASI & SINKRONISASI KEBIJAKAN RENCANA & PROGRAM ANTAR SEKTOR
3. KRITERIA PARTISIPASI MASYARAKAT
INDIKATOR
• JUMLAH PROGRAM YG DIINISIASI PEMDA UTK PENINGKATAN PARTISIPASI MASY & SWASTA
• KEBERADAAN PROGRAM YG DIRENCANAKAN & DIIMPLEMENTASIKAN BERSAMA MASY & SWASTA
• KEBERADAAN FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN & KAW.PERMUKIMAN
DATA YANG DIPERLUKAN
BERDASARKAN INSTANSI DI DAERAH
BPS DAN KEMENTERIAN
•
TINGKAT PENGGUNAAN SUMBER PENERANGAN & BHN BAKAR/ENERGI UTAMA UTK MEMASAK (BPS,
KLH, ESDM)
•
•
•
•
•
•
•
TINGKAT PENGGUNAAN ENERGI ALTERNATIF (BPS)
TINGKAT PELAYANAN AIR MINUM PERPIPAAN (BPS)
TINGKAT PELAYANAN AIR MINUM NON PERPIPAAN YG TERLINDUNGI (BPS)
TINGKAT PENDUDUK TERLAYANI SISTEM JARINGAN DRAINASE (BPS)
KUALITAS RUMAH (BPS)
TINGKAT KEPEMILIKAN LAHAN (BPN, BPS)
TINGKAT CAKUPAN PELAYANAN FASILITAS SOSIAL & UMUM (BPS)
•
TINGKAT PENDUDUK TERLAYANI SISTEM JARINGAN DRAINASE (BPS)
•
TINGKAT PELAYANAN SANITASI SISTEM SETEMPAT (BPS, POKJA AMPL)
•
TINGKAT AKSES KE PEMBIAYAAN (KREDIT MIKRO) (BPS)
•
•
•
•
TINGKAT PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL & NON FORMAL (BPS)
TINGKAT KESADARAN DAN POLA HIDUP MASYARAKAT (BPS)
TINGKAT PEMENUHAN BAKU MUTU AIR (KLH, POKJA SANITASI)
TINGKAT PENCEMARAN UDARA (KLH, BPLHD)
BAPPEDA DAN DINAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TINGKAT KEKURANGAN HUNIAN (BACKLOG) (BAPPEDA, DINAS PU)
TINGKAT KUALITAS JALAN LINGKUNGAN (DINAS PU)
TINGKAT PELAYANAN JALAN (DINAS PU – BINA MARGA, BAPPEDA)
TINGKAT PELAYANAN SISTEM SANITASI TERPUSAT (POKJA AMPL)
TINGKAT PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH (POKJA AMPL, DINAS PU, DINAS KEBERSIHAN)
TINGKAT PELAYANAN FASILITAS PENGURANGAN SAMPAH 3R (DINAS PU, DINAS KEBERSIHAN)
TINGKAT PENGURANGAN GENANGAN (POKJA AMPL)
TINGKAT PERUBAHAN JUMLAH FASILITAS DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN (DINAS PU, BPLHD)
TINGKAT PENGURANGAN GENANGAN (POKJA AMPL)
TINGKAT PERUBAHAN JUMLAH FASILITAS DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN (DINAS PU, BPLHD)
TINGKAT KESEHATAN LINGKUNGAN (DINAS KESEHATAN)
TINGKAT KESELARASAN KAWASAN TERBANGUN DAN NON TERBANGUN (KLH, BAPPEDA, BIG, DINAS
PERTAMANAN)
•
PEMBANGUNAN UMKM (DINAS KOPERASI DAN UKM)
BAPPEDA DAN DINAS
• TINGKAT KEBERADAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI TERKAIT PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
(BAPPEDA)
•
•
•
•
TINGKAT KEBERADAAN PROGRAM TERKAIT PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN (BAPPEDA)
TINGKAT KEBERADAAN PERATURAN DAERAH & PERATURAN KEPALA DAERAH (BAPPEDA, DINAS PU)
TINGKAT KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI (BAPPEDA, DINAS PU)
KOORDINASI, SOSIALISASI & SINKRONISASI KEBIJAKAN RENCANA & PROGRAM ANTAR SEKTOR (DINAS
PU, BAPPEDA)
• JUMLAH PROGRAM YG DIINISIASI PEMDA UTK PENINGKATAN PARTISIPASI MASY & SWASTA (BAPPEDA, DINAS
PU)
• KEBERADAAN PROGRAM YG DIRENCANAKAN & DIIMPLEMENTASIKAN BERSAMA MASY & SWASTA (BAPPEDA)
• KEBERADAAN FORUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN & KAW.PERMUKIMAN (DINAS PU)
• TINGKAT JUMLAH PROGRAM YANG MENDORONG PEMBANGUNAN KAPASITAS SDM (BAPPEDA, DINAS
PU)
• TERJALINNYA KERJASAMA & JEJARING ANTARA PEMERINTAH, BKM & LSM
CONTOH ANALISIS
DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA
HASIL PENGUKURAN IPPB KOTA MAKASSAR (METROPOLITAN)
1
IPPB KOTA MAKASSAR: 0,167
INDEKS PPB KOTA MAKASSAR
Indeks Fisik
dan
Lingkungan
INDEKS FISIK DAN LINGKUNGAN
Rumah
1.000
0.800
Ruang Publik 0.600
0.400
0.200
0.000
Kualitas
Lingkungan…
Pelayanan
Dasar
Fasos/Fasum
INDEKS EKONOMI
Akses Ke
pembiayaan
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Pembangunan
UKM
Aksesibilitas
0.400
0.300
0.200
0.100
Indeks Tata
Pemerintahan
0.000
INDEKS ASPEK TATA PEMERINTAHAN
INDEKS SOSIAL
Indeks Sosial
Modal Manusia
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
KEBIJAKAN DAN
INSTRUMEN
HUKUM
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
Modal Sosial
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DAN SWASTA
Indeks
Ekonomi
KAPASITAS
PEMERINTAHAN
DESKRIPSI KOTA MAKASSAR
DARI SISI PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
IPPB KOTA MAKASSAR: 0,167
KOTA MAKASSAR memiliki Indeks Permukiman
Perkotaan Berkelanjutan sebesar 0,167, hal tersebut
menggambarkan kondisi permukiman perkotaan di
Kota Makassar masih jauh dari keberlanjutan. Kota
Makassar belum memiliki kebijakan daerah yang
mendukung keberlanjutan khususnya di bidang
permukiman, hal tersebut menunjukkan bahwa
upaya pemerintah daerah kota Makassar masih
rendah dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi,
serta kualitas lingkungan.
Selain itu, kota Makassar belum memiliki lingkungan
permukiman perkotaan yang berkualitas sehingga
berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat
didalamnya. Masyarakat perkotaan di Kota Makassar
belum mandiri secara ekonomi sehingga belum
dapat
berkontribusi
dalam
pembangunan
permukiman.
ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN memiliki nilai indeks sebesar
0.087, hal ini dikarenakan, pemenuhan terhadap kebutuhan dasar
permukiman (seperti: air minum, pengelolaan sampah, sistem
drainase, dan energi) di Kota Makassar masih sangat rendah,
minimnya fasilitas sosial di lingkungan permukiman, rendahnya
kualitas jalan lokal, kualitas sungai, kualitas udara serta minimnya
Ruang Terbuka Publik di Kota Makassar.
ASPEK SOSIAL memiliki angka indeks 0.2293, hal ini dapat
diasumsikan bahwa tingkat keberhasilan dalam penanganan
permukiman masih rendah, terutama dalam menunjang kesehatan
lingkungan. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki tingkat
pendidikan yang
ASPEK EKONOMI mendapatkan nilai indeks sebesar 0.395. Hal
tersebut disebabkan karena rendahnya akses masayrakat ke kredit
mikro.
ASPEK TATA PEMERINTAHAN mempunyai nilai indeks yaitu 0.017,
hal ini dikarenakan ketidaktersediaan data mengenai kebijakan dan
program yang menunjang pembangunan perkotaan berkelanjutan.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA YANG MENUNJANG IPPB
DI KOTA MAKASSAR
Persentase Ketersediaan Data Kota
Makassar
18%
Ketersediaan Data per Sumber Data
25%
16%
20%
14%
12%
15%
10%
8%
10%
6%
4%
5%
2%
0%
0%
Fisik Lingkungan
Sosial
Ekonomi
Persentase Ketersediaan Data
Pemerintahan
Kuesioner
Updating
Dokumen/Data
pendukung
Ketersediaan Data per Sumber Data
Updating SIPD/internet
2
HASIL PENGUKURAN IPPB KOTA JAMBI (KOTA BESAR)
INDEKS FISIK DAN LINGKUNGAN
IPPB KOTA JAMBI : 0,407
Ruang Publik
Indeks Fisik
dan
Lingkungan
0.700
Rumah
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
Kualitas
Lingkungan…
Pelayanan
Dasar
Fasos/Fasum
INDEKS EKONOMI
Akses Ke
pembiayaan
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Pembangunan
UKM
Aksesibilitas
0.600
0.500
0.400
0.300
INDEKS TATA PEMERINTAHANAN
INDEKS SOSIAL
KEBIJAKAN
DAN
INSTRUMEN
HUKUM
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
0.200
Indeks Tata
Pemerintahan
0.100
0.000
Indeks
Ekonomi
Indeks Sosial
Modal
Manusia
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
Modal Sosial
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DAN SWASTA
KAPASITAS
PEMERINTAH
AN
DESKRIPSI KOTA JAMBI
DARI SISI PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
IPPB KOTA JAMBI: 0,407
KOTA JAMBI memiliki Indeks Permukiman
Perkotaan Berkelanjutan sebesar 0,407, hal
tersebut menggambarkan kondisi permukiman
perkotaan di Kota Jambi masih belum mencapai
keberlanjutan.
Pemerintah Kota Jambi terlihat menunjukkan
komitmennya dalam mewujudkan pembangunan
permukiman perkotaan berkelanjutan. Meskipun
demikian, kota Jambi masih perlu usaha yang
cukup kuat untuk mewujudkan lingkungan
permukiman perkotaan yang berkualitas.
Masyarakat kota Jambi masih belum memiliki
modal ekonomi yang kuat untuk dapat
berkontribusi dalam pembangunan permukiman.
Namun, dengan tingkat pendidikan dan tingkat
kesehatan lingkungan yang cukup tinggi,
masyarakat kota Jambi telah memiliki kapasitas
untuk menjadi subjek pembangunan permukiman
ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN memiliki nilai indeks sebesar
0.254, hal ini menunjukkan bahwa masih pelu usaha yang keras
untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang berkualitas..
Peningkatan tersebut khususnya pada pelayanan dasar (air minum,
persampahan, drainase, energi), luasan ruang terbuka publik,
kualitas jalan lokal, serta fasum/fasos pada lingkungan permukiman.
ASPEK SOSIAL memiliki angka indeks 0.400, hal ini dikarenakan
indeks kesehatan pada indeks modal manusia dari Kota Jambi yang
tinggi, namun belum terlihat adanya kerjasama antar pemerintah,
BKM dan LSM yang diharapkan dapaat menciptakan kondisi yang
kondusif dalam penyekenggaraan program permukiman
ASPEK EKONOMI mendapatkan nilai indeks, yaitu 0.395. hal ini
dikarenakan rendahnya akses ke pembiayaan (kredit mikro) di Kota
Jambi.
ASPEK TATA PEMERINTAHAN mempunyai nilai indeks tertinggi,
yaitu 0.615, hal ini dikarenakan banyaknya kebijakan dan instrumen
hukum yang berkaitan dengan permukiman perkotaan berkelanjutan
serta tingginya tingkat keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA YANG MENUNJANG IPPB
DI KOTA JAMBI
Ketersediaan Data per Sumber Data
Ketersediaan Data di Kota Jambi
45%
30
40%
25
35%
20
30%
25%
15
20%
10
15%
10%
5
5%
0
Fisik Lingkungan
Sosial
Ekonomi
Pemerintahan
0%
Kuesioner
Ketersediaan Data
Updating Dokumen/Data Updating SIPD/internet
pendukung
Ketersediaan Data per Sumber Data
MANFAAT INDEKS PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
•
•
•
MENGETAHUI KONDISI PERMUKIMAN PERKOTAAN DI DAERAH DALAM KONTEKS
PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN.
MENGETAHUI CAPAIAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAERAH, BAIK OUTPUT MAUPUN
OUTCOME, DALAM MEWUJUDKAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN.
MENGETAHUI ASPEK PERMUKIMAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN YANG MEMERLUKAN
PERBAIKAN/PENINGKATAN SEBAGAI MASUKAN KEBIJAKAN DAN DASAR PENYUSUNAN
PROGRAM.
PEMERINTAH PUSAT
•
•
•
MENGETAHUI ASPEK PPB DI DAERAH YANG MEMERLUKAN PEMBINAAN DAN FASILITASI DARI
PEMERINTAH.
MENENTUKAN DAERAH PRIORITAS PENERIMA FASILITASI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN.
MENGETAHUI CAPAIAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI INDONESIA DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PERWUJUDAN KOTA BERKELANJUTAN (KSPPN)
TERIMAKASIH
4
HASIL PENGUKURAN IPPB KOTA TIDORE (KOTA KECIL)
Fisik dan Lingkungan
Sosial
Modal Manusia
Indeks PPB
Ruang Publik
Indeks Fisik dan
Lingkungan
1.00
Kualitas
Lingkungan…
0.80
0.60
INDEKS PPB
0.40
1.00
0.800.635
0.60
0.40
0.20
0.00
Rumah
1.00
0.80 0.57
Pelayanan
0.60
0.40
Dasar
0.20
0.18
0.00
0.00
0.00
0.18 0.59
Fasos/Fasum
1.000
Modal Sosial
Aksesibilitas
Indeks Sosial
0.20
Ekonomi
0.00
Tata Pemerintahan
KEBIJAKAN DAN
INSTRUMEN
HUKUM
Akses Ke
pembiayaan
Indeks Tata
Pemerintahan
Indeks Ekonomi
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20 0.00
0.00
1.00
0.80
0.60
0.400.238
0.20
0.00
Pembangunan
1.00
UKM
PARTISIPASI
0.666
MASYARAKAT
DAN SWASTA
KAPASITAS
0.708PEMERINTAHA
N
4
HASIL PENGUKURAN IPPB KOTA TIDORE (KOTA KECIL)
Keterisian Data Kota Kecil Per Aspek
100%
90%
Ketersediaan Data Kota Kecil Per
Sumber Data
80%
70%
Fisik Lingkungan
60%
49%
50%
40%
Ekonomi
37%
Pemerintahan
Total
30%
20%
10%
Sosial
6%
2%
0%
TIDORE
4%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kuesioner
48%
48%
Updating Dokumen/Data
pendukung
Updating SIPD/internet
Total
0%
0%
TIDORE
4
HASIL PENGUKURAN IPPB KOTA TIDORE (KOTA KECIL)
KOTA
TIDORE
memiliki
Indeks
Permukiman Perkotaan Berkelanjutan
sebesar
0,466,
hal
tersebut
menggambarkan kondisi permukiman
perkotaan di Kab. Bandung Barat masih
kurang keberlanjutan. beberapa aspek di
Kota Tidore mempunyai nilai indeks yang
cukup tinggi seperti indeks sosial dan
indeks tata pemerintahan, namun di sisi
lain indeks fisik dan lingkungan serta
indeks ekonomi masih terbilang rendah
sehingga menyebabkan indeks PPB Kota
Tidore masih kurang berkelanjutan.
Aspek Fisik dan Lingkungan memiliki nilai indeks paling kecil yaitu
sebesar 0.205, hal ini dikarenakan kurangnya data terkait aksesibiltas,
kualitas lingkungan hidup dan ruang publik sehingga mempengaruhi
nilai indeks aspek fisik dan lingkungan
Aspek Sosial memiliki angka indeks paling tinggi yaitu 0.838, hal ini
dikarenakan tingginya kualitas modal manusia dan modal sosial
sehingga membuat indeks sosial menjadi tinggi juga.
Aspek Ekonomi mendapatkan nilai indeks 0.394, hal ini dikarenakan
rendahnya akses terhadap pembiayaan sehingga membuat nilai indeks
menjadi rendah meskipun pembangunan UMKM di Kota Tidore sudah
sangat baik.
Aspek Tata Pemerintahan mempunyai nilai indeks 0.589, hal ini
dikarenakan Kota Tidore sudah cukup baik dalam hal kebijakan dan
instrument hukum pendukung permukiman berkelanjutan, serta
ditambah kapasitas pemerintah dan partisipasi masyarakat dan swasta.

similar documents