kredit

Report
Kuliah Umum
Dr. B.S. Kusmuljono, MBA
Chairman CPR- Indonesia
Komisaris Bank BNI
Ketua Komnas Keuangan Mikro
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Selasa, 24 Januari 2012
1
Presiden RI mencanangkan target penyaluran KUR selama 5 tahun ke
depan (2010-2014) adalah Rp 20 triliun setiap tahun atau Rp 100 triliun
selama 5 tahun - untuk target tahun 2010 telah dikoreksi + Rp 13,5 triliun.
Data menunjukkan realisasi penyaluran KUR sejak peluncurannya
November 2007 s/d Desember 2011 (4 tahun 1 bulan) sebesar Rp 63,4
triliun dengan jumlah debitur 5,72 juta. Asumsi setiap debitur
mempekerjakan 2 orang, maka telah memberikan lapangan kerja sebanyak
11,44 juta orang.
Sektor yang paling banyak mendapatkan penyaluran KUR adalah
sektor perdagangan, restoran dan hotel (Rp 38,4 triliun atau
sebesar 60,5%) dan sektor pertanian (Rp 10,1 triliun atau
sebesar 15,9%), sedangkan provinsi yang terbanyak menyalurkan
KUR adalah Jawa Timur (Rp 9,8 triliun atau sebesar 15,5%), Jawa
Tengah (Rp 9,3 triliun atau sebesar 14,6%) dan Jawa Barat (Rp
8,3 triliun atau sebesar 13,2%). Non performing loan (NPL) KUR
sebesar 2,10%.
2
KUR penting karena mampu menjangkau debitur UMKM
yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan (belum
bankable) seperti debitur yang tidak mempunyai jaminan
dan debitur pemula.
Program KUR profitable bagi bank karena berorientasi
bunga komersial dan pada dasarnya usaha debitur
tersebut feasible namun belum bankable.
Sumber Dana KUR berasal dari 100% masyarakat
(tidak bisa diatur hanya oleh pemerintah / birokrat)
3
(Rp juta)
Deskripsi
Total Kredit
Total KUR
Total SBI
Total DPK
Total Aset
Total Modal
Total Laba
CAR
LDR
ROA
BOPO
NIM
NPL
2001
2002
2003
2004
2005
316.059
371.058
440.505
559.470
695.648
74.296
76.859 101.374
94.058
54.256
797.362 835.778 888.567 963.106 1.127.937
1.106.173 1.121.284 1.226.153 1.288.788 1.490.220
83.675 103.602 112.395 130.168 138.162
12.204
16.537
22.875
29.463
24.897
19,93%
33,01%
1,45%
98,41%
3,60%
12,23%
22,44%
38,24%
1,96%
94,76%
4,14%
7,50%
19,43%
43,52%
2,63%
88,10%
4,64%
6,78%
19,42%
49,95%
3,46%
76,64%
5,88%
4,50%
19,30%
59,66%
2,55%
89,50%
5,63%
7,56%
2006
2007
2008
2009
2010
Okt 2011
792.297 1.002.012 1.307.688 1.437.930 1.765.845 2.106.157
485
12.139
4.565
17.229
29.003
179.045 166.518 166.518 212.116 139.316 111.338
1.287.102 1.510.834 1.753.292 1.973.042 2.338.824 2.587.282
1.716.895 2.014.242 2.343.090 2.571.660 3.054.595 3.460.752
165.691 194.651 212.862 260.787 328.402 399.154
28.334
35.015
30.606
45.215
57.309
63.603
21,27%
61,56%
2,64%
86,98%
5,80%
6,07%
19,30%
66,32%
2,78%
84,05%
5,70%
4,07%
16,76%
74,58%
2,33%
88,59%
5,66%
3,20%
17,42%
72,88%
2,60%
86,63%
5,56%
3,31%
17,18%
75,21%
2,86%
86,14%
5,73%
2,56%
17,15%
81,03%
3,11%
86,44%
5,95%
2,66%
4
3.000.000
DPK
Rp Miliar
2.500.000
Kredit
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
SBI
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Okt 2011
5
250.000
Rp Miliar
200.000
150.000
100.000
SBI Turun sejak ada KUR
50.000
SBI
KUR
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Okt 2011
6
14,00%
12,00%
10,00%
Dengan KUR NIM naik dan NPL turun
8,00%
NIM
6,00%
4,00%
NPL
2,00%
0,00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Okt 2011
7
BAYAR BUNGA SBI
Rata-rata penempatan SBI setiap
bulan Rp. 150 triliun dengan
bunga berkisar 6% per tahun
= Rp 9 triliun
PERBANKAN
VS
PENYERTAAN MODAL NEGARA
(PMN) untuk penjaminan KUR
bagi Askrindo dan Jamkrindo tahun 2010
= + Rp. 1,8 triliun +
Imbal Jasa Penjaminan KUR Tahun 2010
= + Rp. 0,45 triliun +
Pembayaran Klaim KUR
oleh Askrindo dan Jamkrindo tahun 2010
= + Rp. 0,72 triliun
TOTAL = Rp. 2,97 triliun
SEKTOR RIIL
(Institusi & Perusahaan Besar)
(UMK & Koperasi = orang kecil)
KUR Rp. 63,4 triliun
untuk 5,72 juta UMK
8
400.000
JAMKRINDO
300.000
200.000
ASKRINDO
100.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(100.000)
(200.000)
(300.000)
9
REALISASI PENYALURAN KUR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BANK
Plafon
(Rp juta)
Outstanding
(Rp juta)
Debitur
Rata-rata Kredit
(Rp juta/debitur)
NPL (%)
BNI
BRI (KUR Ritel)
BRI (KUR Mikro)
BANK MANDIRI
BTN
BUKOPIN
BANK SYARIAH MANDIRI
BANK NAGARI
BANK DKI
BANK JABAR BANTEN
BANK JATENG
BPD DIY
BANK JATIM
BANK NTB
BANK KALBAR
BANK KALTENG
BANK KALSEL
BANK SULUT
BANK MALUKU
BANK PAPUA
TOTAL
TOTAL 6 BANK PELAKSANA
6.506.919
9.571.663
29.945.397
7.002.090
1.907.420
1.084.557
1.494.513
424.252
163.209
1.660.875
756.113
47.156
2.281.864
56.237
141.931
70.067
128.286
47.763
48.985
81.773
63.421.067
57.512.558
3.618.131
4.661.744
10.550.350
4.706.659
1.184.739
419.792
1.036.672
318.730
129.593
1.132.446
527.957
37.065
1.736.615
44.078
100.086
47.748
100.808
35.020
37.737
60.404
30.486.374
26.178.088
77.140
64.373
5.319.572
151.188
11.029
7.610
16.792
12.871
1.446
16.922
12.290
492
20.776
795
1.243
1.671
1.786
1.777
1.565
1.132
5.722.470
5.647.704
84,4
148,7
5,6
46,3
172,9
142,5
89,0
33,0
112,9
98,1
61,5
95,8
109,8
70,7
114,2
41,9
71,8
26,9
31,3
72,2
11,1
10,2
1,42
2,42
1,84
0,99
3,16
9,45
3,46
0,77
1,08
2,72
2,20
3,94
4,16
1,35
2,36
0,17
2,10
2,10
1,98
TOTAL BPD
5.908.509
4.308.286
74.766
79,0
2,86
10
Lain-lain
3.233.117
Jasa Kemasyarakatan
683.360
Perumahan
1.128.141
Transportasi
396.506
Akomodasi
217.280
Perdagangan
17.454.096
Konstruksi
618.915
Industri Pengolahan
934.363
Pertanian
5.820.597
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
11
BANTEN
590.411
JAWA TIMUR
4.787.540
D.I. YOGYAKARTA
528.951
JAWA TENGAH
3.775.041
JAWA BARAT
3.868.112
DKI JAKARTA
1.499.438
BANGKA BELITUNG
71.727
KEPULAUAN RIAU
203.897
LAMPUNG
730.352
BENGKULU
205.016
SUMATERA SELATAN
862.538
JAMBI
725.942
RIAU
1.198.312
SUMATERA BARAT
1.003.440
SUMATERA UTARA
1.597.401
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
601.917
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
12
PAPUA
284.229
PAPUA BARAT
170.582
MALUKU UTARA
146.789
MALUKU
260.071
SULAWESI BARAT
167.270
GORONTALO
138.222
SULAWESI TENGGARA
245.304
SULAWESI SELATAN
1.688.207
SULAWESI TENGAH
383.150
SULAWESI UTARA
349.673
KALIMANTAN TIMUR
839.633
KALIMANTAN SELATAN
849.143
KALIMANTAN TENGAH
646.468
KALIMANTAN BARAT
801.109
NTT
261.191
NTB
303.572
BALI
701.632
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
13
Sumber Pendanaan Usaha Mikro
Sumber: Shinozaki, 2010
14
Variasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Sumber: Shinozaki, 2010
15
Nasabah, Simpanan, dan Pinjaman LKM
Sumber: Shinozaki, 2010
16
System Approach
Micro-banking
Source
of Funds
Credit
Guarantee
Microfinance
Problem
MFI
Money
Lender
Supervision
Regulation
17
PROBLEM SOLVING
ACADEMIC
SYNERGY
BUSINESS
GOVERNMENT
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP POLICY
18
System Thinking
Dealing with complexity
of Microfinancing
Hybrid Microfinancing
Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
19
DASAR HUKUM
UU No. 20/2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
Pasal 21 :
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha
dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan
luar negeri, dan mengusahakan sumber
pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat
untuk Usaha Mikro dan Kecil.
20
DASAR HUKUM
UU No. 20/2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
Pasal 23  Pemerintah dan pemerintah daerah:
1.Menumbuhkan, mengembangkan dan
memperluas jangkauan lembaga penjamin
kredit, dan
2.Memberikan kemudahan dan fasilitas dalam
memenuhi persyaratan untuk memperoleh
pembiayaan.
21
Hybrid Microfinancing
DANA PEMERINTAH/
APBN
DANA
MASYARAKAT/ DPK
Askrindo &
Jamkrindo
PEMP/
PUAP
LPDB
Penjaminan
Kredit
PNPM
Bantuan Padat
Sosial Karya
Kredit
Mikro
Dana Bergulir
APBD
LPKD
Perbankan
Kur Mikro + KKP-E
(Penjaminan)
Sinergi
Pembiayaan
Usaha Produktif
(Subsidi Bunga)
Perkuatan
Permodalan
Penyaluran
Inkubasi Bisnis
Capacity
Building
40 Juta Usaha Mikro-Kecil
(Sektor Informal)
KADINDA
Tata Niaga
RTS
(Rumah Tangga Sasaran)
LKM
22
HYBRID MICROFINANCE
“ Sistem perkuatan permodalan bagi
usaha mikro melalui mekanisme
pemadu-serasian
(sinergi)
sumber-sumber pembiayaan dari
dana masyarakat pada perbankan
dengan dana pemerintah untuk
penanggulangan kemiskinan serta
perluasaan
lapangan
pekerjaan
utamanya bagi Rumah Tangga
Sasaran (RTS)”
BSK Model, 2009
With organic farmer
23
PENERAPAN
HYBRID MICROFINANCING :
USULAN
KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN (KUMP)
KEPADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
24
Latar Belakang
 Ketersediaan pembiayaan bagi petani, peternak,
pekebun, pembudidaya ikan dan nelayan merupakan
salah satu faktor penting dalam mencapai ketahanan
pangan.
 Realisasi kredit perbankan, baik komersial maupun
melalui kredit program yaitu kredit bersubsidi bunga
(KKPE : Kredit Ketahanan Pangan dan Energi,
KPEN-RP : Kredit Pengembangan Energi Nabati dan
Revitalisasi Perkebunan, KUP-S : Kredit Usaha
Pembibitan Sapi) maupun melalui kredit dengan
penjaminan (KUR) masih sulit diakses oleh sektor
pertanian dan perikanan
25
Realisasi Penyaluran Kredit Perbankan
kepada Petani
 Realisasi kredit perbankan secara nasional ke semua sektor
per Desember 2010 sebesar Rp. 1.766,2 triliun. Realisasi
kredit untuk sektor pertanian secara luas (pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) per
Desember 2010 hanya 5% dari total kredit perbankan atau
Rp. 91,16 triliun (sumber: Bank lndonesia)
 NPL total untuk kredit perbankan : 2,58%, NPL total untuk
kredit pertanian 1,83% (sumber: Bank lndonesia)
 KKPE, KPEN-RP dan KUP-S yaitu Kredit Ketahanan Pangan
dengan subsidi bunga berkisar 7%-8% dari pemerintah untuk
membiayai usaha budidaya tanaman pangan (padi, jagung
kedelai), hortikultura, peternakan, perikanan dan koperasi
untuk pengadaan pangan realisasinya masih sangat rendah .
26
Realisasi Penyaluran Kredit
Perbankan kepada Petani
 KKPE : dari alokasi kredit yang dialokasikan perbankan sebesar Rp
9,5 triliun hanya terserap rata-rata Rp. 2,5 triliun per tahun.
 KPEN-RP : dari alokasi kredit sebesar Rp 38 triliun, hanya terserap
rala-rata 3% per tahun . Realisasi kredit per April 2011 sebesar
Rp.1,7 triliun, penyerapan terbesar untuk sawit 93% ( Rp1,56
triliun), karet (5,83%) atau Rp 98,5 miliar dan kakao 1,8 % atau Rp
30,2 milyar.
 Realisasi KUP-S (per April 2011) : alokasi Rp 3,8 triliun, terserap Rp.
132,1 milyar (3,4%) Petani/Nelayan tidak feasible untuk mengakses
bunga tinggi dan tidak bankable dalam menyediakan agunan.
 Data PUT 2009 (Pendataan Usaha Tani oleh BPS) dari 17.870.832
rumah tangga usaha tani hanya 85.333 yang berhubungan dengan
perbankan
27
ALASAN PEMBENTUKAN KUMP
Keberhasilan KUR Mikro telah dibuktikan mampu menjangkau
usaha mikro dan rakyat kecil, sebagai pembuktian bahwa skim
penjaminan KUR Mikro tersebut telah sahih dan terus patut
dilanjutkan. Tetapi aksesabilitas kaum tani dan nelayan ternyata
belum mampu mendorong permintaan ataupun realisasi KUR
Mikro ke sektor pertanian.
Setelah dilakukan observasi lapang, masalah utamanya adalah
bunga KUR - Mikro masih dipandang tinggi untuk sektor
pertanian. Bunga tinggi tersebut oleh perbankan dianggap
rasional karena risiko di sektor usaha pertanian termasuk tinggi.
28
ALASAN PEMBENTUKAN KUMP
Secara akademis, risiko pertanian atau Bio-risk disebabkan oleh karakter produk-produk
pertanian itu sendiri. Bio-risk tersebut dikategorikan dalam tiga komponen penyebab, yaitu:
• Seasonal
Produk – produk pertanian termasuk kelautan dan perikanan mempunyai karakter musiman,
segingga sulit untuk mendapatkan mekanisme produksi yang sepanjang waktu.
Ketergantungan terhadap iklim dan cuaca sangat tinggi yang menyebabkan kontinuitas
bahan baku untuk agroindustri dan agroniaga menjadi penuh ketidakpastian.
• Variability
Keragaman produk dari suatu jenis komoditi sering sekali menyulitkan homogenitas produk
yang akan dipasarkan.
Penetapan harga untuk transaksi jual beli menjadi sulit diprediksi bila memperhatikan naik
turunnya kualitas produk yang sulit dikendalikan.
• Perishable
Sebagai benda hidup (bio) maka produk-produk hasil pertanian sangat rentan terhadap
kondisi penyimpanan dan pengangkutan. Ini menyebabkan timbulnya susut fisik dan susut
mutu.
Biaya penanganan pasca panen dan kolektabilitas produk sering terlalu tinggi sehingga akan
mendominasi perhitungan nilai tambah pada rantai nilainya.
Dari ketiga faktor tersebut, maka penilaian bio-risk harus dilakukan untuk setiap komoditi dan
lokasi produksi. Ketidakpastian dari faktor tersebut menyulitkan perhitungan dalam estimasi
penetapan bunga yang pas pada jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, keengganan
perbankan atas mitigasi atas risiko tersebut dapat dimaklumi, sehingga peran pemerintah
diperlukan dengan menciptakan sistem insentif yang berwujud subsidi bunga.
29
Pola Kredit dan Pemberdayaan
Petani dan Nelayan
Penjaminan
Kredit
Kredit
Usaha
Mikro
Pertanian
(KUMP)
Subsidi
Bunga
Pemberdayaan
Tani Nelayan
KUMP : Aman, Mudah, dan Murah
 Aman bagi Bank : ada penjaminan dari pemerintah
 Mudah dan Murah bagi Petani dan Nelayan : ada subsidi bunga dari
pemerintah
30
ALTERNATIF POLA KUMP
1. Asuransi Kredit yang dijamin oleh Lembaga Penjamin
2. Subsidi pada Penutupan Asuransi Kerugian oleh Lembaga yang ditunjuk
oleh Pemerintah
3. Subsidi bunga untuk meringankan beban petani dan nelayan
Perhitungan awal untuk subsidi bunga KUMP
Beban Bunga
Perbankan


Maks. 14 % untuk Bank
Umum
Maks. 22% untuk BPR
(linkage program)
Beban Petani
Beban Pemerintah
6%
8% (untuk Bank Umum) s/d
14% (untuk BPR)
4. Pola Kelompok dan Bapak Asuh (Avalist) dalam penyaluran KUMP
31
KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
Kebijakan publik yang diperlukan adalah Peraturan Presiden tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka
Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Tani dan Nelayan atau Kredit Usaha
Mikro Pertanian (KUMP).
Dalam rangka untuk mendorong perbankan nasional agar meningkatkan
penyaluran kredit kepada kelompok ekonomi lemah yaitu tani dan nelayan,
tim pakar memandang perlu diberikannya fitur insentif oleh pemerintah
pusat dan daerah dalam bentuk :
Jaminan kredit ala KUR - Mikro, dengan jumlah paling sedikit 70%-90%.
Subsidi bunga ala KKPE, dengan mekanisme pemberian subsidi 8%-12%
tergantung komoditas.
Dana pemberdayaan kelompok tani dan nelayan terkait dengan
penyaluran KUMP tersebut.
32
SKIM KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN (KUMP)
Menko
Ekonomi
APBN
APBD
Dana
pemberdayaan
Kebijakan
KUR TN
Dana
subsidi
Kemen.
Keuangan
Kantor Kas
Negara
Penagihan
Periodik
Subsidi
Bunga
Pusat
Daerah
Penagihan
Kantor Cabang (unit)
Lembaga
Penjaminan
Kredit
Jaminan 70%
Pusat
Pinjaman
Daerah
Info
kredit macet
monev
Usulan
Departemen
Teknis
Dana
penjaminan
Bank Pelaksana
KUMP
monev
Kementan
KKP
APBN
APBD
Bank
Indonesia
Pengembalian
Kelompok Tani Nelayan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Tani
Nelayan
Penerima KUMP
CSR – Swasta
PKBL-BUMN
Perguruan
Tinggi
LSM
33
MEKANISME PENYALURAN
KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN (KUMP)
BANK
INDONESIA
MENKO EKON
ASKRINDO
JAMKRINDO
Koordinasi
Lembaga Penjaminan
Kredit Daerah
BANK
Terpilih
KKP
KEMENTAN
KEMEN.
KEUANGAN
APBN
KEMEN.
KUKM
LKM
alternatif
perkuatan
permodalan
subsidi
bunga
APBD
CSR
KUMP
PKBL
dana
Pemberdayaan
Perguruan Tinggi
Pembinaan
BDS
teknis
GAPOKTAN
POKTAN
POKYAN
Anggota
KOPTAN
KSP Agribisnis
Kop. MINA
Anggota
Tidak boleh sama sasaran
34
1. Dari sisi BANK :
Adanya jaringan karena pada dasarnya bank penyalur
harus berada di tengah-tengah calon debitur
(community based)
Sumber daya manusia perlu kompetensi dan budaya
yang spesifik, punya komitmen serta mencintai UMKM
sektor Pertanian
Sistem perlu dibangun untuk mengurangi biaya
transaksi sehingga lebih efisien, transparan,
sederhana dan nyaman (convenient) bagi debitur.
35
2. Dari sisi CALON DEBITUR / SEKTOR RIIL :
Pembinaan (technical assistance) perlu karena calon
debitur pada dasarnya belum bankable (persiapan status
legal, administrasi, teknik produksi, kepastian pasar),
yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait
Perlu bekerjasama dengan Konsultan Keuangan Mitra
Bank (KKMB) UMK atau Tenaga Pendamping UMK,
lembaga rating LKM dan pihak-pihak lainnya.
Perlu alokasi dana PKBL terutama porsi hibah untuk
operasional training dan pembinaan calon dan debitur
KUMP.
36
3. Dari sisi LEMBAGA PENJAMINAN :
Perlu komitmen pemerintah dalam mengalokasikan
dana APBN bagi Lembaga Penjaminan yang memadai
dalam kuantitas dan berjangka panjang sesuai
dengan jangka waktu KUMP (10 tahun)
Merintis pendirian Lembaga Penjamin Kredit Daerah
(LPKD) dengan
diampu
oleh Askrindo dan
Jamkrindo dan mendorong Pemda untuk mereplikasi
Sistem KUMP di daerah dengan dukungan dana dari
APBD.
37
4. CARA PENYALURAN :
Penyaluran KUMP dapat dilaksanakan secara langsung (bank
kepada debitur) dan secara tidak langsung (linkage dengan
lembaga keuangan mikro/LKM) serta pendekatan kemitraan
inti plasma (cluster).
Dengan pendekatan linkage tersebut maka dimungkinkan
penyaluran KUR dapat menjangkau calon debitur yang berada
di remote area dan size-nya mikro. Untuk itu perlu kerjasama
dengan lembaga rating LKM independen untuk memperoleh
LKM yang baik.
Dengan pendekatan kemitraan dimungkinkan penyaluran
KUMP menyentuh bidang pertanian secara massal dengan
jumlah relatif signifikan.
38
HYBRID MICROFINANCE IMPLEMENTATION
ON RIIL SECTOR
Cooperation between:
CPR-Indonesia
Center for Policy Reform
Change with Solution for Better Tomorrow
BLENDING FINANCING
USAHA MIKRO PERIKANAN
Produk
Individu Petani
Ikan
Kelompok
Petani Ikan
Agroindustri/
Industri
Koperasi Petani
Ikan
Capacity
Building
Kredit
LKM
Pembiayaan
PNPM, PUAP,
PEMP, PKBL
BUMN
Infrastruktur
PEMDA
C S R Swasta
(Newmont, dll)
Lembaga
Pendamping
Kredit
BANK
PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri
PEMP : Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Program Kementerian Kelautan dan
Perikanan)
PUAP : Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Program Kementerian Pertanian)
PKBL : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
40
Pengembangan Wilayah Berbasis Masyarakat
COMMUNITY BASED –INTEGRATED AREA DEVELOPMENT
(PENGEMBANGAN WILAYAH TERINTEGRASI BERBASIS MASYARAKAT)
Ekspor/Pasar
Domestik
Agroindustri/
Industri
Usaha Mikro
Produk
Kelompok
Tani/Nelayan/
Pengrajin
Petani/Nelayan/
Pengrajin
Koperasi
Bantuan Teknis/
Pengembangan Masyarakat
Kredit
Mikro
Kredit
Komersial
Linkage
Infrastruktur
LKM
Capacity
Building
BANK
Perguruan
Tinggi
Penjaminan
PKBL
BUMN/CSR
APEX LKM
Pemerintah
Daerah/
Kementerian
Pooling Fund
41
OFFICE:
CPR-Indonesia
Graha Kapital Lantai 5
Jl. Kemang Raya No. 4, Jakarta Selatan 12730
INDONESIA
Telp. +62-21 719-8716
Fax. +62-21 719-9529
Email : [email protected]
42

similar documents