Document

Report
Selamat Datang
Peserta Perkuliahan
Perpajakan Lanjut
The Best
Teaching
1
KA3293 - Perpajakan Lanjut
Semester 5 Tahun Ajaran 2014/2015
Pajak Penghasilan Pasla 21
Karyawan yang mempunyai NPWP dan Non
NPWP
(Pertemuan 1&2)
Disusun oleh:
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
[email protected]
2
DESKRIPSI SINGKAT
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan
pemahaman dan pengetahuan dalam bidang perpajakan serta
penerapannya dalam kegiatan perusahaan.
STANDAR KOMPETENSI
Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu
menghitung pajak penghasilan
KOMPETENSI DASAR
Setelah mengikuti pokok bahasan ini, mahasiswa menghitung pajak
penghasilan 21 bagi karyawan yang mempunyai NPWP dan tidak
mempunyai NPWP
POKOK BAHASAN
PPh 21 bagi karyawan yang mempunyai NPWP dan tidak
mempunyai NPWP
SUB POKOK BAHASAN
PPh 21 bagi karyawan yang mempunyai NPWP dan tidak
mempunyai NPWP
3
DASAR HUKUM
1. UU No. 7 Tahun 1983
2. UU No. 7 Tahun 1991
3. UU No. 10 Tahun 1994
4. UU No. 17 Tahun 2000
5. UU No. 36 Tahun 2008 (Terakhir) Tentang Pajak
Penghasilan
6. Peraturan Pemerintah, PMK & KMK, PER-DJP &
KEP-DJP mengenai Pajak Penghasilan
4
DASAR HUKUM
1. PMK-252/PMK.03/2008: Juklak pot pajak atas
Penghasilan pekerjaan, jasa & kegiatan Orang
Pribadi
2. PMK-162/PMK.011/2012: penyesuaian
besarnya PTKP
3. PER-31/PJ/2012: pedoman teknik pemotongan
PPh 21/26
5
Pertemuan
ke-1
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21
Sub Pokok Bahasan
Perhitungan PPh 21 berdasarkan tarif yang
berlaku untuk karyawan yang mempunyai
NPWP dan Tidak mempunyai NPWP
66
DASAR HUKUM
1. UU PPh NO. 36 Thn 2008, Psl. 21
2. PMK-252/PMK.03/2008: Juklak pot pajak atas
Penghasilan pekerjaan, jasa & kegiatan Orang
Pribadi
3. PMK-162/PMK.011/2012: penyesuaian besarnya
PTKP
4. PER-31/PJ/2012: pedoman teknik pemotongan
PPh 21/26
7
a
Penentuan PPh 21/26

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Tax Instructor
J
I
I
Specialist
Tax
8

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
9
Pengertian PPh Pasal 21/26
Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan
- Pekerjaan atau Jabatan
- Jasa
mmdan Kegiatan,
yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi
Penghasilan berupa :
- Gaji,
- Upah,
- Honorarium, - Tunjangan, dan
- Pembayaran Lain dengan Nama apapun
WP DN
WP LN
PPh Pasal 21
PPh Pasal 26
SUBJEK DAN OBJEK PPH 21
PEMOTONG PPH 21
OBJEK PPH 21
SUBJEK PPH 21
PENGHASILAN (ACTIVE INCOME)
PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN
PEMBERI
PENGHASILAN
ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
10
11
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26
PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
DIPOTONG, DISETOR
DAN DILAPORKAN
PPh -NYA
OLEH
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
ATAU BUKAN PEGAWAI
PEMBERI KERJA
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,
JASA, ATAU KEGIATAN
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
UANG PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN
HARI TUA
DANA PENSIUN, BPJS
TNG KERJA & BDN2
LAIN
HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN :
- SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DG JASA OP DN/LN
- PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN, MAGANG
HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN KPD WP OP
DN BERKENAAN DG KEGIATAN
OP USAHAWAN/ PEK.
BEBAS & BADAN
PENYELENGGARA
KEGIATAN
PEMOTONG PPH 21
OBJEK PPH 21
BERUPA
W
A
J
I
B
12
BUKAN PEMOTONG PPh 21
Kantor Perwakilan Negara Asing
Organisasi Internasional Yang Ditetapkan MenKeu
Pemberi Kerja OP yang:
- Tidak Melakukan Keg. Usaha /Pekerjaan Bebas
- Semata-mata mempekerjakan OP lain utk
melakukan pekerjaan RT atau bukan dalam
rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
PER-31/PJ/2012 Psl.2
13
OP YG DIPOTONG PPH 21/26
ORANG PRIBADI
PEGAWAI
PENERIMA: UANG PESANGON, PENSIUN, JHT, THT
(Termasuk Ahli Warisnya)
BUKAN PEGAWAI
Yang Memperoleh Penghasilan Sehub. Dgn Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan
PESERTA KEGIATAN (Perlombaan, Rapat, Kepanitiaan, Pendidikan, dll)
Yg Memperoleh Penghasilan Sehubungan dgn Keikutsertaan Dalam Kegiatan
PER-31/PJ/2012 Psl. 3
14
BUKAN PEGAWAI YG MENERIMA PENGHASILAN
SEHUB. DG PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN :
1. Tenaga Ahli : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, &
Aktuaris
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru
film, foto model, peragawan /peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis,
dan seniman lainnya.
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
6. Pemberi jasa dlm segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa
kepada suatu kepanitiaan
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yg menjadi perantara
10. Petugas penjaja barang dagangan
11. Petugas dinas luar asuransi
12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
PER-31/PJ/2012 Psl. 3c
DEWAN KOMISARIS
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
PER-31/PJ/2012 Psl. 3d
MANTAN PEGAWAI
Mantan Pegawai
PER-31/PJ/2012 Psl. 3e
PESERTA KEGIATAN:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain
perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan,
teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan
kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. peserta kegiatan lainnya
16
17
OP YG TIDAK DIPOTONG PPh PSL 21/26
• PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK
DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN
DARI NEGARA ASING
• ORANG2 YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL YG DITETAPKAN MENKEU
Dengan Syarat:
- Bukan WNI
- Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain
di luar jabatan/pekerjaannya
- Utk perwakilan diplomatik : asas timbal balik
18
PENGHASILAN DIPOTONG PPh PSL. 21/26
Pegawai Tetap
• Penghasilan Teratur & Tidak Teratur
Penerima Pensiun Secara Teratur
• Uang Pensiun atau sejenisnya
PHK dan Pensiun Diterima Sekaligus
• Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT atau JHT & sejenisnya
Peg. Tidak Tetap atau Tenaga Kerja
Lepas
• Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan atau Bulanan
Bukan Pegawai
• Honorarium, Komisi, fee, dll dlm nama & bentuk apapun
Peserta Kegiatan
Termasuk Natura/
Kenikmatan yg dibayar
oleh:
- Bukan WP
- WP PPh Final
- WP Norma
Penghitungan Khusus
• Uang Saku, U Representasi, Honorarium, Hadiah atau Penghargaan dg nama & bentuk apapun
PER-31/PJ/2012 Psl. 5
19
BUKAN OBJEK PPh PSL. 21/26
Pembayaran Asuransi dari Perusahaan Asuransi utk
Asuransi : Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna & Bea Siswa
Natura / Kenikmatan Yang Diberikan Oleh WP atau Pemerintah
- Iuran Pensiun Kpd DANA PENSIUN Yg Tlh Disahkan MenKeu
- Iuran THT/JHT Kpd Bdn Penyelenggara THT atau BPJS
YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA.
- Zakat yg Diterima Mustahiq dari BAZ/LAZ
- Sumbangan yg Diterima yg Berhak dari Lembaga Keagamaan
YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH
Bea Siswa yg Diperoleh Dari WP Utk Pendidikan di Dalam
Negeri (Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi)
20
KLASIFIKASI PPh PASAL 21
1. MENDAPATKAN PENGURANGAN BIAYA JABATAN/ PENSIUN &
PTKP
2. MENDAPATKAN PENGURANGAN PTKP/UTKP SAJA
3. MENDAPATKAN PENGURANGAN 50% DAN PTKP
4. MENDAPATKAN PENGURANGAN 50% SAJA
5. TIDAK MENDAPATKAN PENGURANG APAPUN
6. DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
21
PENGHITUNGAN PPh PS 21
PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI
TETAP
PEG TDK TETAP,
PEMAGANG
CALON PEG
PENERIMA
PENSIUN
GAJI, TUNJANGAN
TERKAIT DG GAJI
UANG PENSIUN
BULANAN, TUNJANGAN
DIKURANGI :
-BIAYA JABATAN 5%, MAX
Rp 6.000.000/TH ATAU
Rp 500.000/BLN
- IURAN YANGTERIKAT DG
PENGH.TETAP
Tarif pasal 17 UU PPh
HONORARIUM
DIKURANGI :
-BIAYA PENSIUN 5% DAR
PENGHASILAN BRUTO
MAX RP 2.400.000/TH ATAU
RP 200.000/BLN
Penghasilan Netto
MLM
dikurangi
KOMISI
DI
KU
RA
NGI
PTKP
PENGHASILAN KENA PAJAK
(DIBULATKAN RIBUAN KEBAWAH)
BIAYA JABATAN/PENSIUN
• Biaya Yg Sifatnya Fiktif
• Cerminan Biaya 3M
• Sesuai Dg Masa Kerja dan Melekat Pada Pemberi
Kerja
• Untuk Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Tanpa
Memandang Mempunyai Jabatan atau Tidak
5% x
Penghasilan
Bruto
Maksimal Sebesar
KETERANGAN
Sebelum Th 2009
Mulai Th 2009
Biaya Jabatan
Rp 108.000 /bln; atau
Rp 1.296.000 /tahun
Rp 500.000 /bln; atau
Rp 6.000.000 /tahun
Biaya Pensiun
Rp
Rp
Rp 200.000 /bln; atau
Rp 2.400.000 /tahun
36.000 /bln; atau
432.000 /tahun
IURAN PENSIUN/JHT/THT
IURAN PENSIUN/JHT/THT YANG DIBAYAR OLEH PEGAWAI
TETAP BISA DIKURANGKAN DALAM PENGHITUNGAN PPh
PASAL 21 PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN
PTKP
•
•
•
•
SIFAT FIKTIF
CERMINAN COST OF LIVING (BIAYA HIDUP)
MELIHAT KEADAAN AWAL TAHUN PAJAK
DALAM HAL KARYAWATI KAWIN, PTKP YG DIKURANGKAN
ADALAH HANYA UNTUK DIRINYA SENDIRI YAITU SEBESAR RP
24.300.000
23
CONTOH
HUBUNGAN KELUARGA
24
SEMENDA
SEDARAH
AYAH + IBU
SAU
DA
RA
KAN
DUNG
10 KEATAS
10 KESAM
PING
10 KEBAWAH
Tdk dpt
PTKP
AYAH + IBU
ANAK KANDUNG
SEDARAH
10 KEATAS
PKP + ISTRI
10 KESAM
PING
SAU
DA
RA
KAN
DUNG
10 KEBAWAH
ANAK TIRI
SEMENDA
Tdk dpt
PTKP
24
Hubungan Keluarga SEDARAH dalam Garis Keturunan Lurus
dan/ kesamping Satu Derajat
Ibu
Ayah
Kakak
kandung
Adik
kandung
25
Anak
26
Hubungan Keluarga SEMENDA dalam Garis Keturunan Lurus
dan/ kesamping Satu Derajat
Ibu Mertua
Ayah Mertua
Kakak
Ipar,
Adik
Ipar
Anak Tiri
27
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
RP 24.300.000,00
SETAHUN
STATUS KAWIN,
SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI
SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
STATUS TIDAK
KAWIN
- UTK DIRI
SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI
TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
28
PTKP keadaan per awal tahun ( 1 Januari ) Maksimal 3 tanggungan
Contoh: Anak lahir 2 Januari 2013 maka dalam th 2013 belum dpt PTKP,
demikian juga untuk sebaliknya.
Orang tua/mertua apabila tinggal serumah dan tdk punya
penghasilan yg disahkan s/d camat, maka dpt PTKP,
apabila orang tua tsb punya penghasilan maka PTKP tdk dapat.
Contoh:
Amun belum menikah dan menanggung sepenunya dua orang tua
& adik
yg serumah dan tdk punya penghasilan yg disahkan s/d camat
maka PTKP = TK/2. Adik tdk dpt PTKP
Wanita kawin (karyawati) selalu dianggap tidak kawin, kecuali suaminya
cacat
dan tidak punya penghasilan yg disahkan s/d camat
maka status kawin dan tanggungannya menjadi tanggungan wanita yg
bersangkutan.
Contoh: Hariati (karyawati) status kawin anak 2 suami pegawai swasta
maka Hariati dianggap (TK).
Apabila Suaminya kecelakaan dan infalit dan tdk bisa bekerja lagi
(tdk punya Penghasilan yg disahkan s/d camat) maka status Hariati K/2.
28
29
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
s/d 2012
Mulai 2013
Keterangan
Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- untuk WPOP yang bersangkutan.
Rp 1.320.000,-
Rp 2.025.000,-
Tambahan utk WP kawin
Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami.
Rp
1.320.000,- Rp
2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan
lurus, serta anak angkat yang
menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 orang untuk setiap
keluarga.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Status
Mulai 2013
Status
Mulai 2013
TK/0
Rp 24.300.000,-
K/2
Rp 30.375.000,-
TK/1
Rp 26.325.000,-
K/3
Rp 32.400.000,-
TK/2
Rp 28.350.000,-
K/I/0
Rp 48.600.000,-
TK/3
Rp
30.375.000,-
K/I/1
Rp 52.650.000,-
K/0
Rp
26.325.000,-
K/I/2
Rp 54.675.000,-
K/1
Rp
28.350.000,-
K/I/3
Rp 56.700.000,-
30
31
TARIF PASAL 17
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Mulai Th
2009
Tarif PPh
Sampai dengan Rp 50.000.000,-
5%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
15%
> Rp 250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,-
25%
> Rp 500.000.000,-
30%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
s/d Th
2008
Tarif PPh
Sampai dengan Rp 25.000.000,-
5%
> Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
10%
> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
15%
> Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-
25%
> Rp 200.000.000,-
35%
OP YANG MENDAPATKAN PENGURANGAN BIAYA
JABATAN/ PENSIUN & PTKP
PEGAWAI TETAP
• Biaya Jabatan
• Iuran THT & JHT Dibayar Sendiri
• PTKP
PENSIUNAN BULANAN
Penghitungan PPh PSl. 21
-
Penghasilan Bruto
Pengurang :
Penghasilan Neto
PTKP
Pengh. Kena Pajak
PPh (PhKP x Tarif PPh)
• Biaya Pensiun
• PTKP
xxx
(xxx)
xxx
(xxx)
xxx
xxx
32
PENGHASILAN TERATUR
•
•
•
•
•
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT
TUNJANGAN PAJAK
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB
PREMI ASURANSI DIBAYAR PEMBERI KERJA
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA/
KENIKMATAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
33
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
•
•
•
•
•
•
•
•
TANTIEM
GRATIFIKASI
BONUS
JASA PRODUKSI
TUNJANGAN HARI RAYA
TUNJANGAN CUTI
PREMI TAHUNAN
EMPLOYEE STOCK OPTION
PROGRAM (ESOP)
34
VARIASI PENGHITUNGAN
•
•
•
•
•
•
•
NORMAL
BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR)
BONUS (PH TIDAK TERATUR)
RAPEL
KARYAWAN MENINGGAL
PINDAH CABANG
KARYAWAN WNA PADA TAHUN
BERJALAN
• PINDAH KERJA
• PENSIUN
• DSB
35
36
VARIASI PENYETAHUNAN
PENGHASILAN NETO
Penghasilan Neto Tidak
Disetahunkan
1. Karyawan yang baru bekerja
pada periode berjalan
Penghasilan Neto Disetahunkan
1. Karyawan dari luar negeri yang
baru bekerja dalam periode
berjalan
2. Karyawan yang berhenti bekerja 2. Karyawan yang berhenti bekerja
pada periode berjalan
karena meninggal dunia
3. Karyawan yang berhenti bekerja
karena meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya
4. Mutasi dari pemberi kerja yang
sama
37
ORANG PRIBADI YANG MENDAPATKAN
PENGURANGAN PTKP/UTKP
PEGAWAI TIDAK TETAP / TENAGA KERJA LEPAS
YANG DIBAYARKAN SECARA BULANAN
• PTKP
PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS
UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN &
UANG SAKU HARIAN (TDK DIHITUNG BULANAN)
• Pengurang : Upah Tidak Kena Pajak
: Rp
200.000,- (tarif 5%)
• Apabila Kumulatif 1 Bn > Rp 2.025.000,- : PTKP secara
Harian (tarif 5%)
• Apabila Kumulatif 1 bulan > Rp 7.000.000,- ; PTKP
38
Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP
PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
merupakan kredit
pajak dalam SPT
Tahunan PPh
Ber-NPWP
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
Diperhitungkan oleh
pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulanbulan selanjutnya
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
39
Contoh PPh 21 dipotong

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Tax Instructor
J
I
-Terdapat
Pengurang:
-Biaya
Jabatan
-PTKP
I
Specialist
Tax
39

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
40
MENGHITUNG PPh PASAL 21 - PEGAWAI TETAP yg Ber-NPWP
Pak Brengos (ber-NPWP), bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Ikhlas. Telah
menikah namun belum mempunyai anak (K/0). Mendapatkan penghasilan bruto
berupa gaji dan tunjangan per bulan sebesar Rp 11.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21
Gaji dan tunjangan
Pengurangan:
Biaya Jabatan 5 % x Rp 11.000.000=550.000
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 10,5 Jt)
PTKP (K/0) (24.300.000+2.025.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 50.000.000=2.500.000
15%x Rp 49.675.000=7.451.250
PPh Pasal 21 sebulan= Rp 9.951.000 x1/12
= Rp 11.000.000
= Rp 9.951.250
= Rp
829.271
Uang yang dibayarkan ke Pak Brengos (THP)
= Rp 10.170.729
= Rp
500.000 (-)
= Rp 10.500.000
= Rp 126.000.000
= Rp 26.325.000 (-)
= Rp 99.675.000
MENGHITUNG PPh PASAL 21 - PEGAWAI TETAP yg Tidak-NPWP
Pak Sentilun (tidak-NPWP), bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Ngibulindo. Telah
menikah namun belum mempunyai anak. Mendapatkan penghasilan bruto berupa gaji
dan tunjangan per bulan sebesar Rp 11.000.000
Penghitungan PPh Pasal 21
Gaji dan tunjangan
Pengurangan:
Biaya Jabatan 5 % x Rp 11.000.000=550.000
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 10,5 Jt)
PTKP (K/0) (24.300.000+2.025.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 =
5% x 120/100 x Rp 50.000.000=3.000.000
15%x 120/100 x Rp 49.675.000=8.941.500
PPh Pasal 21 sebulan= Rp 9.951.000 x1/12
= Rp 11.000.000
Uang yang dibayarkan ke Pak Sentilun (THP)
= Rp
= Rp
500.000 (-)
= Rp 10.500.000
= Rp 126.000.000
= Rp 26.325.000 (-)
= Rp 99.675.000
= Rp 11.941.500
= Rp
995.125
10.004.875
CONTOH UNTUK
PEGAWAI YANG
MEMILIKI NPWP
TIDAK SEJAK AWAL
TAHUN
42
Arip Marwanto (ber-NPWP) yang berstatus belum
menikah adalah pegawai pada PT Mahakam
Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013,
yang bersangkutan berhenti bekerja di PT
Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan
sebesar Rp 3.500.000,00 dan yang bersangkutan
membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun
yang pendiriannya telah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap
bulan.
Hitunglah PPh Ps 21 Terutang yang seharusnya?
43 43
Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan :
• Gaji sebulan
Rp 3.500.000
• Pengurangan :
• 1. Biaya Jabatan
• 5% X Rp 3.500.000,00
=
Rp 175.000
• 2. Iuran Pensiun
Rp 100.000
Rp
275.000
• Penghasilan neto
Rp 3.225.000
• Penghasilan neto setahun
• 12 X Rp 3.225.000
Rp 38.700.000
• PTKP TK/0 - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000
• Penghasilan Kena Pajak
Rp 14.400.000
• PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 14.400.000
= Rp 720.000
• PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Jan s.d Agst
•
Rp 720.000,00 : 12 = Rp 60.000
44 44
Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama
dalam tahun kalender 2013 (s.d. bulan September 2013) dilakukan pada saat berhenti
bekerja:
Gaji (Januari s.d. September 2013) 9 X Rp 3.500.000
=
Rp 31.500.000
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 31.500.000,00 = Rp 1.575.000
2. Iuran Pensiun 9 X Rp 100.000,00
= Rp 900.000 Rp 2.475.000
Penghasilan neto 9 bulan adalah
Rp 29.025.000
PTKP- untuk WP sendiri (1 Tahun)
Rp 24.300.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp 4.725.000
PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 13.185.000,00
Rp
236.250
PPh Pasal 21 terutang untuk masa Jan s.d.Sept 2013 adalah
Rp
236.250
PPh Pasal 21yang sdh dipotong sampai dengan Bln Agustus
8 x Rp 60.000
Rp 480.000
PPh Pasal 21 lebih dipotong
Rp 243.750
• Catatan :
Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 243.750,00 dikembalikan oleh PT Mahakam
Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.
45 45
KESIMPULAN
Dalam menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan :
1. Dipotong dari penghasilan karyawan maka Take
Home Pay adalah {(Gaji+Tunjangan+Bonus) – PPh Pasal
21- Premi asuransi yg dibayar pegawai – Iuran Pensiun}.
2. Dalam menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan yang
tidak mempunyai NPWP maka pengenaan PPh Pasal 21
lebih tinggi 20% dari karyawan yang mempunyai NPWP
46
47
48
49
50
Daftar Pustaka :
1. Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2011,
Andi Publisher, 2011
2. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat
Edisi 10, Buku 1, 2011
3. Siti Resmi, Perpajakan, Teori dan Kasus,
Salemba Empat, 2011
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 stdtd
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan
5. Aturan perpajakan terkait perhitungan dan
pelaporan SPT PPh Badan
50
Semoga Sukses
51

similar documents