rencana aksi penyelesaian sipkindu

Report
SINKRONISASI DATA SIMPEG
PADA APLIKASI SIPKINDU
BANDUNG, 27 MARET 2014
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan
pegawai atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada periode monitoring.
Output dari penilaian kinerja berupa:
• Nilai Kinerja Organisasi
• Nilai Kinerja Pegawai
• Nilai Prestasi Kerja Pegawai
Kerangka Umum Pengelolaan Kinerja
Perencanaan
Monitoring
Refine Renja Tahun Y
(program/kegiatan, anggaran,
indikator kinerja)
Maret
y-1
Konsep Peta Strategi Tahun Y
April
y-1
Peta Strategi Tahun Y
(plus inisiatif baru)
Kontrak Kinerja Tahun Y
Maret Y-1 – 31 Jan. Y
Penilaian dan pelaporan
capaian IKU secara
berkala
Bimbingan dan Konsultasi
Nov-Des
y-1
31
Januari y
Penetapan Hasil
Kinerja dan Evaluasi
Penetapan
Hasil
Penilaian
Kinerja
Organisasi
dan
Prestasi
Kerja
Pegawai
Penilaian dan pelaporan
nilai perilaku secara
berkala
Jan. Y – Jan. Y+1
31 Jan. Y+1
Evaluasi
kinerja
organisasi
dan
penghargaan
bagi pegawai
Penataan
organisasi
dan pegawai
Tujuan Pengukuran Kinerja

Menuju keberhasilan pencapaian tujuan reformasi
birokrasi dan sejalan dengan good governance;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi;

menjadi dasar penataan pegawai;

menjadi dasar pertimbangan pemberian
penghargaan bagi pegawai.
Mekanisme Penilaian Kinerja
Raw Data
Capaian
Kinerja
Pegawai
Realisasi IKU
Nilai
Tugas
Tambahan
Nilai
Kreativitas
Indeks Capaian IKU
Pemilik peta
strategi
Nilai
Sasaran
Kerja
Pegawai
Tidak
Nilai Perilaku
Ya
Nilai Sasaran Strategis
Nilai Perspektif
Nilai
Kinerja Organisasi
Komponen
Perhitungan NKO
Nilai
Kinerja
Pegawai
Nilai
Prestasi Kerja
Pegawai
Penilaian5 Pegawai
PERFORMANCE MANAGER
KINERJA
ORGANISASI
EVAL.KINERJA
ORGANISASI
SISTIM MANAJEMEN KINERJA
SASARAN KINERJA
DIREKTORAT
SASARAN KINERJA
DIVISI, BIRO,
COACHING &
COUNSELING
KINERJA
DIREKTORAT
EVAL. KINERJA
DIVISI, BIRO
KINERJA
DIVISI, BIRO
KINERJA
URUSAN, BAGIAN
EVAL. KINERJA
URUSAN, BAGIAN
SASARAN KINERJA
URUSAN, BAGIAN
RENCANA
KINERJA
INDIVIDU
EVAL. KINERJA
DIREKTORAT
UMPAN BALIK
KINERJA
EVALUASI
KINERJA
KARYAWAN
APW2014/BSCKEMEN.KELAUTAN
REVIEW KINERJA
&
REVISI RENCANA
KINERJA
(JIKA DIPERLUKAN)
RATING
KINERJA
KARYAWAN
SISTIM
REWARD
IDP, PROMOSI, ETC.
7
SASARAN KINERJA
ORGANISASI
SIPKINDU (SKP++)
Latar belakang
1.
Terdapat tiga dokumen berbeda (SKP, BSC Individu, Kontrak
Kinerja Individu), dengan tujuan relatif sama  tumpang tindih dan
membingungkan
2.
Paparan Menteri KP di hadapan Menteri PAN dan RB  Kinerja
Individu penting dalam mendukung kinerja organisasi (SKP++)
3.
SKP akan diterapkannya secara formal mulai 1 Januari 2014.
SEKILAS PERBEDAAN SKP DENGAN
SKP++
No.
Uraian
SKP
SKP++
1.
Penjangkaran kinerja individu
dengan kinerja organisasi
Kurang jelas
Jelas
2.
Periode Pengukuran kinerja
Tahunan
Triwulanan
3.
Indikator kinerja
Lebih banyak
bersifat lead
indicators
• Lebih banyak lag indicator
(ouput dan outcome)
• Lebih fair (jika lead dan lag
indicator diberi bobot)
4.
Pengisian target IKU
Hanya yang
maximize
Minimize dan maximize
5.
Integrasi dengan SIMPEG
Erat (ketika terjadi mutasi
pegawai)
6.
Kegunaan lainnya
Membantu pejabat fungsional
dalam mengisi DUPAK yang
harus dikirim per semester
KONDISI SAAT INI
1.
Belum tersedia payung hukum untuk SiPKINDU, yang mengatur
antara lain:
a.
b.
c.
3.
Mekanisme kerja pengelolaan kinerja individu
Waktu pengukuran dan Periode pelaporan
Lembaga pengelola kinerja baik pada tingkat KKP maupun Eselon I
Perlunya penyempurnaan aplikasi SiPKINDU, antara lain:
a.
Penambahan isi aplikasi antara lain
1) Form keberatan penilaian,
2) Penambahan kolom untuk data dukung
3) Perlunya ver ifikasi/validasi pengisian
b.
Perlunya reformulasi rumus untuk target IKU yang menurun (atau
perlunya klasifikasi target)
contoh: Tingkat materialitas temuan BPK < 1 %
Bagaimana penulisan target IKU yang bersifat kualitatif.
c.
KONDISI SAAT INI … (lanjutan)
4.
Pengisian SiPKINDU masih beragam, antara lain:
a.
b.
6.
Rambu-rambu kegiatan apa saja yang dapat masuk ke SKP++
1)
Tusi
2)
BSC
3)
Anjab
4)
Tugas tambahan
Berapa jumlah IKU yang ideal per orangnya?
Pemanfaatan SiPKINDU
a.
b.
Pemberian reward dan punishment dan kriterianya
Sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja
KONDISI SAAT INI … (lanjutan)
7.
Belum semua pejabat mengisi SiPKINDU dan Belum semua pejabat
dapat diisikan pada aplikasi SiPKINDU
Contoh:
 Eselon 4 di BBPBAP tidak muncul karena eselonisasi tidak sinkron antara
data pegawai dengan unit kerja. Jika sesuai unit kerja eselon 4 itu Eselonnya
4B, sedangkan pada data pegawai eselon 4A,
 BBPBAT Sukabumi (0412000000) di data pegawai tergolong sebagai eselon 2A
sedangkan pada di unit kerja 2B sehingga tidak match karena itu diganti jadi
dari 2B menjadi 2A pada unit kerja, sudah muncul pada list pak Dirjen
8.
Hal-hal lain yang berkembang
a.
b.
c.
Penanggung jawab untuk penyempurnaan dan maintenance aplikasi
Hubungan kinerja individu dengan kinerja organisasi  apakah dapat
otomatis ketika SiPKINDU diisi Kinerja organisasi juga terisi?
Bagaimana dengan sosialisasi ke UPT?
Kondisi saat ini
•
Beberapa unit kerja masih tumpang tindih dalam
mencantumkan indikator BSC (Perencanaan) dengan
uraian tugas SKP (Kepegawaian)
•
Belum adanya pedoman
lingkungan KKP
•
Data pegawai dan unit kerja yang terdapat
SIPKINDU sudah mengacu pada data SIMPEG
•
Ada beberapa kebutuhan data yang belum tersedia pada
database SIMPEG dan SIPKINDU (misalnya history
mutasi,shg utk melihat status yg baru pada bulan
mendatang sesuai/update)
•
Kesesuaian struktur organisasi yang ada di SIMPEG
dengan kebutuhan penilaian SKP berbeda (contoh kasus di
BPSDMKP, perangkapan pejabat fungsional sebagai
kepala kantor)
teknis
pembuatan
SKP
di
pada
Identifikasi Permasalahan
•
Belum sepenuhnya para pegawai memahami tata cara penyusunan
SKP (belum ada indikator yang jelas sudah sesuai atau belum).
•
Penanggung jawab pengisian aplikasi belum
dibebankan ke Monev, karena sebagai inisiator).
•
Belum ada pedoman dalam pengisian SKP (contoh : kebijakan
penggunaan angka desimal pada penilaian perilaku dan pengisian
angka kredit).
•
Operator SIMPEG seringkali keliru menempatkan PNS dengan
unit kerja yang bersangkutan.
•
Operator SIMPEG seringkali keliru menempatkan eselon PNS
dengan eselon pada unit kerja yang bersangkutan. contoh, ka PPN
eselon 3A, tapi data dasar simpeg eselon 3B
•
Kepala SUPM, posisi sekarang pejabat fungsional (88) akan tetapi
dapat berkedudukan sebagai pejabat struktural (4A/4B dst). Cara
pemisahannya ?.
jelas
(lebih
Identifikasi Permasalahan
•
Backup database pegawai setiap Triwulan, bagimana mekanisme
updating datanya? (ada penambahan fitur perubahan data dasar
pegawai triwulan yang lalu)
•
Tabel unit kerja yang memiliki jabatan yang kosong (automatic
update), ketika ada perubahan data simpeg krn mutasi/pension sdh
lsg tercatat ditabel jabatan
•
Jika pengukuran BSC individu tetap digabungkan bagaimana
penanda per level-nya dibandingkan dengan unit kerja yang sudah
ada?
•
Sinkronisasi dengan aplikasi KINERJAKU ?. Double counting
antara level BSC-nya dengan level sturktural. Penanda ?.
Bagaimana jika mutasi ?,simpeg mengikuti bsc atau sebaliknya…
•
Struktur organisasi pada SIMPEG?, jika pejabat penilai tidak
mengikuti aturan struktur organisasi ?, contoh ka UPT di simpeg
lsg bertanggung jwb kepada ka balitbang KP….harusnya ke KaPus
•
Privileges untuk pengisian target dan realisasi ?
Rencana Tindak Lanjut
•
Pemisahan privileges login aplikasi
 Tim Penilai (hanya dapat menilai IKU bawahan yang sudah ditargetkan.
Syaratnya SKP hardcopy sudah disepakati)
 Tim yang Dinilai (hanya dapat mengisi IKU dan targetnya)
•
Pembuatan field keterangan mutasi/ kepindahan PNS di pertengahan
tahun berjalan. Sesuai Perka BKN No.1 Tahun 2013 maka harus
dibuat SKP sebelum mutasi dan SKP setelah mutasi (teknis form nilai
dibagi 2 ???)
•
Pencantuman aspek biaya (satuan kerja mandiri)?. Kesepakatan???
•
Uraian tugas struktural lingkup KKP perlu dirubah sesuai
perkembangan (contoh : kegiatan SPIP, pengukuran, PMPRB, dst)
•
Perubahan peta jabatan bagi fungsi yang naik golongan dipertengahan
tahun, apakah peta jabatan bisa dirubah?. Bagaimana kaitannya
dengan tunjangan fungsional, apakah bisa dibayarkan berlaku surut.
•
Tugas tambahan dan kreativitas juga akumulasi ?
RENCANA AKSI PENYELESAIAN
SIPKINDU
NO.
1.
PERMASALAHAN
PENJELAS
AN
Belum tersedia dasar
hukum
Untuk 2013
Adopsi KMK
454 Tahun
2011 (untuk
2014)
RENCANA
AKSI
Membentuk
Tim Kecil
melibatkan
Setjen (BHO,
Roren dst), Itjen
2.
Waktu pengukuran dan
Periode pelaporan
Pengukuran
berjenjang, (tgl
5, 10, 15 setiap
periode)
3.
Pengelola kinerja baik pada
tingkat KKP maupun Eselon I
Instansi :
Roren/
Program
Individu :
Ropeg/ Kepeg
4.
Penyempurnaan aplikasi
SiPKINDU
Membentuk Tim
terdiri dari @ Es1
(IT), substansi
nya tetap
Balitbang
6.
Penambahan isi aplikasi
Membentuk Tim
terdiri dari @ Es1
(IT), substansi
BENTUK
TINDAK
LANJUT
DEAD LINE
Surat
menindaklan
juti
pertemuan 4
Nov
Minggu I Nov
Draft
Permen
PENANGGUN
G JAWAB
Biro Kepeg,
27 Nov
Pusdatin (IT)
SMO dan Kepeg
(substansi)
Pusdatin (IT)
SMO dan Kepeg
(substansi)
RENCANA AKSI PENYELESAIAN
SIPKINDU
NO.
PERMASALAHAN
PENJELAS
AN
7.
Rambu-rambu kegiatan
apa saja yang dapat masuk
ke SKP
SKP/Tusi
BSC
Tugas
tambahan
PK/RKT
8.
Jumlah IKU yang ideal
Sesuai
kebutuhan
org.
9.
Penanggung jawab untuk
penyempurnaan dan
maintenance aplikasi
10.
Hubungan kinerja individu
dengan kinerja organisasi
RENCANA
AKSI
Tim (s.d.a No 8)
Sepanjang
IKU ind dan
nya sesuai
BENTUK
DEAD
LINE
PENANGGUN
G JAWAB
Pusdatin
Masukan untuk Ropeg
•
Perlu kejelasan perhitungan tunjangan kinerja yang
jelas
meliputi
penentuan
grade,
mekanisme
penambahan dan pemotongan tunjangan kinerja
•
Penentuan target dalam yang belum pasti (misalnya
kegiatan yang tergantung dengan pihak lain). Hal ini
perlu diperjelas dengan adanya pedoman yang lebih
teknis.
•
Perlu dijelaskan tata cara pengisian tugas tambahan
atau kreativitas ?. Contoh kasus : Tergabung dalam 3
(tiga) buah SK dinilai 1 (perlukah dipecah ?)
•
Menurunkan PP 46 Thn 2011 untuk panduan bagi
penilai dan pegawai yang dinilai yg belum diakomodir
pada aturan di PP 46 maupun Perka BKN No. 1 Thn
2013
Aplikasi e-Performance
•
Aplikasi e-performance adalah
aplikasi yang dibuat secara inhouse berbasis web yang dengan
user seluruh pegawai
Kemenkeu.
•
Aplikasi berisi capaian IKU dan
penilaian perilaku
•
Dapat diakses di http://www.eperformance.depkeu.go.id
e-Performance
Aplikasi e-Performance
NIP
Aplikasi e-Performance
Menu IKU
berisi input
atas
rumusan
kontrak
kinerja
pegawai
dan
persetujua
n atas
kontrak
bawahanny
a
Aplikasi e-Performance
Menu IKU
berisi input
atas
rumusan
kontrak
kinerja
pegawai
dan
persetujua
n atas
kontrak
bawahanny
a
Aplikasi e-Performance
Menu
Perilaku
berisi
usulan
penilai,
penetapan
penilai dan
penilaian
oleh
pegawai
Aplikasi e-Performance
Menu
Laporan
berisi Nilai
Kinerja
Pegawai
dan Nilai
Perilaku

similar documents