DASAR HUKUM DP

Report
I. PROGRAM KESEJAHTERAAN DI INDONESIA
Undang - Undang
Tentang
Kesejahteraan
No 3 / 1992
Tentang Jamsostek
1.
2.
3.
4.
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kesehatan
No 11 / 1992
Tentang Dana Pensiun
1.
2.
3.
4.
Pensiun Normal
Pensiun Dipercepat
Pensiun Cacat
Pensiun Janda / Duda
No 13 / 2003
Tentang Ketenagakerjaan
1. Jaminan PHK
2. Jaminan Meninggal Dunia
3. Jaminan Cacat
No 40 / 2004
Tentang SJSN
1.
2.
3.
4.
5.
Jaminan Kesehatan
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan Kematian
PEGENALAN PROGRAM PENSIUN
BAGI PERORANGAN (KARYAWAN)
1.
Dana Pensiun memberikan jaminan kesinambungan penghasilan pada purna
tugas bagi karyawan (Peserta) untuk kesejahteraan dihari tua bagi dirinya &
keluarganya. Karyawan sejahtera kini dengan gajinya, dan sejahtera nanti
dengan uang pensiunnya
BAGI PERUSAHAAN
2.



Dengan mendirikan Dana Pensiun, berarti Perusahaan memberikan perhatian
kepada karyawannya untuk kelangsungan hidupnya pada purna tugas dari
perusahaan, untuk kesejahteraan dihari tuanya
Perusahaan menganggap bahwa karyawan bukan merupakan faktor produksi
semata, tetapi karyawan adalah mitra kerja, bersama membangun,
mengembangkan dan membesarkan perusahaan untuk kepentingan bersama.
Dengan adanya jaminan kesinambungan penghasilan, maka akan menimbulkan
rasa “aman” dimasa depan, sehingga ada ketenangan baik pada waktu masih aktif
bekerja pada perusahaan dengan gajinya, maupun pada purna tugas dengan uang
pensiunnya. Kondisi demikian akan menciptakan iklim yang kondusif dalam
hubungan yang lebih harmonis antara karyawan dan perusahaan
MANFAAT DANA PENSIUN
 Dengan kondisi demikian, Karyawan akan lebih bergairah, lebih bersemangat
untuk bekerja keras dan lebih loyal kepada perusahaan. “Turn Over”
karyawan dapat dikurangi. Perusahaan dapat mempertahankan karyawan
yang bermutu , bahkan dapat menarik (merekrut) tenaga kerja yang
berkualitas dan profesional. Dengan demikian di harapkan produktifitas
perusahaan akan meingkat, sehingga rentabilitas Perusahaan juga menigkat.
 Dengan Program Pensiun, akan terbentuk citra yang sangat positif dari
masyarakat terhadap perusahaan tempat seseorang pernah mengabdikan
diri. Reputasi Perusahaan ini mempunyai nilai tersendiri dalam
mempertahankan keberadaan dan membesarkan perusahaan.
MANFAAT DANA PENSIUN
3. BAGI MASYARAKAT
Dana Pensiun adalah lembaga pemupuk dana masyarakat yang bersumber dari
dalam negeri dan bersifat jangka panjang. Dengan berbagai investasi Dana
Pensiun akan menciptakan usaha-usaha baru, memperluas usaha yang telah
ada, meyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran), meningkatkan
produktifitas Nasional. Multiflier effect dari dana pensiun mendorong
pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
4. BAGI NEGARA
Dengan kesejahteraan dihari tua akan mengurangi kesenjangan sosial antara
generasi tua dan generasi muda sehingga kerawanan sosial dapat diminimalisir.
Kondisi sosial yang baik merupakan unsur yang sangat peting dalam
menciptakan keamanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
DASAR HUKUM DP
UNDANG – UNDANG
 NO 11 TH 1992 : DP
PERATURAN PEMERINTAH
 NO 76 TH 1992 : DPPK
 NO 77 TH 1992 : DPLK
ASAS – ASAS UU DP
1. ASAS KEBEBASAN
•
•
•
Pembentukan DP tidak bersifat wajib (Sukarela)
- Perusahaan bebas untuk membentuk Dana Pensiun dan bebas utuk tidak
membentuk Dana Pensiun
- Pemerintah mendorong agar perusahaan membentuk Dana Pensiun
- DP diberikan fasilitas perpajakan
Kepesertaan pada DP tidak bersifat wajib ( Suka rela)
- Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan bebas untuk menjadi peserta
dan bebas untuk tidak menjadi peserta
- Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari kepesertaanya atau menuntut
hak atas manfaat pensiunnya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan
- Apabial peserta diwajibkan membayar iuran, Kepesertaannya bersifat Aktif
(harus ada pernyataan tertulis dari peserta tentang kesediaannya untuk
dipotong gajinya setiap bula untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun)
- Apabila seluruh iuran haya dari pemberi kerja , perlakuan yang sama harus
diberlakukan kepada seluruh karyawan sepanjang karyawan memenuhi
syarat kepesertaan
Program pensiun yang telah ada sebelum diterbitkan UU DP wajib
menyesuaikan diri dengan UU DP
ASAS – ASAS UU DP
2. ASAS KETERPISAHAN KEKAYAAN
• Kekayaan DP terpisah dari kekayaan pendirinya
• Asas keterpisahan tsb didukung oleh adanya badan hukum
tersendiri bagi Dana Pensiun
• Badan hukum Dana Pensiun diurus dan di kelola tersendiri yang
terpisah dari manajemen dan pengelola badan hukum
pendirinya
• Dengan asas keterpisahan kekayaan ini, maka kekayaan dana
pensiun terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat
terjadi pada kekayaan pendirinya
ASAS – ASAS UU DP
3. ASAS PENDANAAN
• Penyelenggaraan DP harus dengan sistem pendanaan (berupa iuran), baik
dari pemberi kerja maupun dari peserta, minimal sekali sebulan
- Dengan sistem pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur
dan sistematis guna membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan
• Penyelenggaraan DP dengan sistem “Book Reserve” atau “Pay As You Go”
dilarang, sebab :
- Dana yang telah di cadangkan masih menyatu degan aset
perusahaan, dana yang telah di cadangkan bisa ikut terseret, akibatnya
kepentingan peserta kurang terlindungi
- kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan
sistematis untuk membayar manfaat pensiun yang telah di janjikan
ASAS – ASAS UU DP
4. ASAS PENUNDAAN MANFAAT (LOCKING IN)
• Manfaat pensiun baru dapat dibayarkan setelah peserta
mencapai usia pensiun
• Peserta yang berhenti bekerja sebelum mecapai usia pensiun,
ditunda pembayaran manfaat pensiunnya , paling cepat setelah
peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat
ASAS – ASAS UU DP
5. ASAS PORTABILITAS
Peserta suatu DP dapat pindah menjadi peserta DP lain
dengan persyaratan dan prosedur tertentu
Misal :
• Dari DPPK ke DPPK lain
• Dari DPPK ke DPLK
• Dari DPLK ke DPLK lain
ASAS – ASAS UU DP
6. ASAS PENGAWASAN DAN PEMBINNAAN
DP diawasi oleh MENTERI KEUANGAN
• Pengawasan langsung (pemeriksaan langsung)
• Pengawasan tidak langsung
7. ASAS VESTING RIGHT
Hak atas dana baru timbul apabila masa kepesertaannya
telah mecapai 3 tahun atau lebih
PENGERTIAN DANA PENSIUN
DP adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu
program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala
dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu
[UU DP Psl 1 butir 1,9, psl 3, psl 4, psl 7 (1)]
Dalam pengertian DP tersebut terkandung 3 substansi :
1. Mengatur kelembagaannya, yaitu DP sebagai Bada Hukum
2. Mengatur kegiatan usahanya , yaitu menyelenggarakan
program pensiun
3. Mengatur cara pembayarannya , yaitu secara berkala dan dikaitkan
pencapaian usia tertentu
DP SEBAGAI BADAN HUKUM
 DP adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan Manfaat Pensiun
 DP memiliki status sebagai Badan Hukum dengan syarat dan tata cara yang
diatur dalam undang-undang DP
[UU DP Psl 3]
 DP memiliki status sebagai Badan Hukum dan dapat memulai kegiatannya
sebagai DP sejak tanggal pengesahan menteri keuangan [UU DP Psl 7(1)]
JENIS DP
DANA PENSIUN
PEMBERI KERJA
[DPPK]
JENIS DP
DANA PENSIUN
BERDASARKAN KEUNTUNGAN
[DPBK]
DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN
[DPLK]
PERBEDAAN : DPPK - DPLK
ASPEK
DPPK
DPLK
1. PENDIRI
Orang atau Badan yang
Mempekerjakan karyawan
Bank Umum atau
Perusahaan Asuransi Jiwa
2. PESERTA
• Terbatas KaryawanPemberi
Kerja [Pendiri dan Mitra
Pendiri apabila ada]
• Ada hubungan Hukum
ketenaga kerjaan antara
Pendiri / Mitra Pendiri
• Perorangan [Karyawa maupun
pekerja mandiri]Pekerja mandiri
adalah orang yang bekerja atas
usaha sendiri buka merupakan
karyawan dari orang atau badan
misal :
[Dokter,Pengacara,Akuntan,Petani,Pel
ukis,Nelayan,pedagang,Penjahit dll
3.PENGURUS
Ditunjuk / diberhetikan oleh
pendiri
• Pendiri DPLK bertindak sebagai
pengurus DPLK
• Pendiri DPLK wajib menunjuk
pelaksana tugas pengurus,
yaitu pejabat dari pendiri DPLK
yg ditugaskan untuk
melaksanakan kegiatan
operasional DPLK
PERBEDAAN : DPPK –DPLK
ASPEK
DPPK
DPLK
4. Dewan
Pengawas
Ditunjuk / Diberhentikan oleh pendiri
Dewan komisaris dari Pendiri DPLK
bertindak sebagai dewan pengawas DPLK
5. Program
pensiun
Ada 2 pilihan : PPMP atau PPIP [satu
DP hanya dapat meyelenggarakan satu
jenis program pensiun]
Hanya dapat menyelenggarakan PPIP
[tidak ada pilihan lain]
6. Usia pensiun Usia pensiun ditetapkan dalam PDP
(peserta tidakdapat memilih usia
pensiun yang lain)
7. Penarikan
iuran peserta
Selama kepesertaannya masih
berlangsung, Peserta tidak dapat
menarik iurannya
Peserta dapat memilih usia pensiun yang
diinginkan, sesuai dengan usia pensiun
yang diatur dalam PDP
Dalam PDP DPLK , selama masa
kepesertaannya masih berlangsung,
peserta dapat dimugkinkan menarik
iurannya sendiri [hasil pengembangan
dan pengalihan dana dari DP lain tidak
boleh di tarik]
PERBEDAAN : DPPK - DPLK
ASPEK
DPPK
DPLK
8. Investasi
Arahan Investasi Dditetapkan oleh
pendiri (untuk PPMP) atau oleh
pendiri dan Dewan pengawas (untuk
PPIP)Peserta tidak dapat memilih
investasi
• Peserta dapat memilih
Investasi atau paket investasi
yang disediakan oleh DPLK
• Peserta dapat mengubah
pilihan investasi yang telah di
pilih sebelumnya
9. Pembayaran Manfaat
Pensiun Bulanan
• DPPK - PPMP ada 2 opsi (pilihan) :
- Dibayarkan sendiri oleh DPPK,atau
- Dialihkan ke Perusahaan Asuransi
jiwa(yang dipilih oleh peserta)
dengan membeli anuitas
• DPPK – PPIP
- Harus dialihkan ke perusahaan
Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh
Peserta) dengan membeli anuitas
Harus dialihkan ke perusahaan
Asuransi Jiwa (yang dipilih oleh
peserta) dengan membeli anuitas
PERBEDAAN : DPPK - DPLK
ASPEK
DPPK
DPLK
10. Pengenaan Pajak
• DPPK dengan PPMP pajak atas
manfaat pensiun dikenakan pada
saat manfaat pensiun dibayarkan
kepada peserta
• DPPK dengan PPIP pajak atas
manfaat pensiun dikenakan
“dimuka” atas dana yang dibelikan
anuitas (bukan pada saat manfaat
pensiun dibayarkan kepada peserta )
• DPPK sebagai wajib pungut
• Pajak atas manfaat pensiun
dikenakan “dimuka” atas
dana yang akan dibelikan
anuitas (bukan pada saat
manfaat pensiun dibayarkan
kepada peserta)
• DPLK sebagai wajib pungut
11. Kenaikan manfaat
pensiun bagi para
pensiunan bulanan
• Dalam PDP DPPK dengan PPMP dapat
Dalam PDP tidak dapat di
tetapkan kenaikan manfaat
pensiun bagi pensiunan
bulanan [yang ada adalah
bentuk-bentuk anuitas pada
perusahaan asuransi jiwa]
ditetapkan kenaikan manfaat pensiun
bagi pensiunan bulanan
• Dalam PDP DPPK dengan PPIP tidak
dapat ditetapkan kenaikan manfaat
pensiun bagi pensiunan bulanan
PERBEDAAN : DPPK - DPLK
ASPEK
12. Transparansi
kepada peserta
DPPK
Pengurus DPPK wajib menyampaikan
kepada peserta :
a. Neraca dan perhitungan hasil usaha
b. Ringkasan Lap Investasi sementara /
Tahunan (audit)
c. Ringkasan hasil evaluasi Dewan
pengawas atas kinerja Investasi
d. Setiap perubahan Peraturan Dana
Pensiun
DPLK
a.
DPLK wajib memuat Lap Keu
yang telah di audit akuntan
publik selain catatan atas Lap
Keu dalam surat kabar berskala
Nasional
b. Pengurus DPLK wajib
memberitahukan kepada
peserta :
- Posisi dana pada akhir tahun
takwim palinglambat 30hari
setelah tahun takwim ybs
- Tanda bukti penarikan dana
oleh peserta & pajak yangtelah
di pungut atas penarikan dana
Tsb dalam tahun takwim
- Neraca & Perhitungan hasil
usaha
- Setiap perubahan peraturan
DP
DP,JENIS,PROGRAM,IURAN
DP
JENIS
PROGRAM
SUMBER IURAN
PK
PPMP
PK +PST
DPPK
PPIP
PK
PK + PST
DP
DPBK
PPIP
PK
PST
DPLK
PPIP
PK + PST
PK
PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
KETERANGAN
PPMP
1. PENYELENGGARAAN Hanya dapat diselenggarakan oleh
DPPK (DPBK dan DPLK tidak dapat
menyelenggarakan PPMP)
PPIP
Dapat diselenggarakan oleh
DPPK, DPBK, DPLK
2. MANFAAT PENSIUN
(MP)
• Besarnya MP sudah pasti, sudah
• Besarnya MP tidak pasti (sangat
ditetapkan dalam PDP dengan rumus
tergantung dengan besarnya
tertentu
iuran dan hasil
• Tidak ada risiko besarnya MP bagi
pengembangannya)
peserta
• Ada risiko besarnya MP bagi
peserta
3. IURAN
• Besarnya iuran peserta (apabila ada)
sudah pasti, sudah ditetapkan dalam
PDP
• Besarnya iuran pemberi kerja tidak
pasti (Fluktualis) dihitung oleh
aktuaris , tergantung dari kecukupan
dana untuk memenuhi kewajiban
membayar MP yg besarnya sudah
pasti
• Ada risiko pendanaan (iuran )bagi
pemberi kerja
• Besarnya iuran peserta
(apabila ada) sudah pasti, sudah
di tetapkan dalam PDP
• Besarnya iuran pemberi kerja
sudah pasti ( sudah di tetapkan
dalam PDP)
• Tidak ada risiko pendanaan
(iuran) bagi pemberi kerja
PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
KETERANGAN
PPMP
PPIP
4. PAST SERVICE ABILITI
(PSL)
• Pada umumnya PSL diakui
• Konsekuensi pendanaan atas
pengakuan PSL sepenuhnya
menjadi tanggung jawab
pemberi kerja
• peserta tidak boleh dibebani
pendanaan atas pengakuan PSL
Tidak dikenal adanya PSL
5. KENAIKAN MP
Dalam PDP dapat di janjikan
kenaikan MP guna mengimbangi
kenaikan harga, agar nilai ril MP
tidak habis termakan oleh inflasi
Dalam PDP tidak dapat di
janjikan kenaikan MP, sehingga
nilai riil MP semakin habis
termakan oleh inflasi
6. SURPLUS
• Apabila terjadi surplus
(kekayaan untuk pendanaan >
kewajiban aktuaria) dapat
mengurangi iuran pemberi kerja
• Pemberi Kerja dapat menikmati
surplus pendanaan (bisa jadi
pemberi kerja tidak perlu
membayar iuran karena sudah
surplus
• Tidak dikenal adanya surplus
• Sepanjang masa pemberi kerja
harus membayar iuran , sebesar
yang telah di tetapkan dalam
PDP
PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
KETERANGAN
7. DEVISIT
PPMP
• Apabila terjadi devisit
pendanaan (kekayaan untuk
pendanaan < kewajiban
aktuaria) Pemberi Kerja harus
membayar iuran
• Apabila devisit, iuran tambahan
dapat dibayar lunas menutup
devisit
•Peserta tidak boleh di bebani
iuran tambahan untuk menutup
devisit
PPIP
• Tidak dikenal Devisit
• Disebut dana terpenuhi apabila
seluruh iuran yag telah jatuh
tempo telah dibayar lunas ke
Dana Pensiun
8. RISIKO INVESTASI
Pada pemberi kerja
Pada peserta
9. ADMINISTRASI DANA
Bersifat kelompok dan berkaitan
dengan aspek aktuaria
Individual Account
Iuran pemberi kerja dan iuran
peserta (kalau ada) dan hasil
pengembangannya dibukukan
untuk dan atas nama rekening
masing-masing peserta sebagai
MP
PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
KETERANGAN
PPMP
PPIP
10. LAPORAN AKTUARIS
Mutlak Diperlukan pada waktu Tidak di perlukan, karena kurang
pendirian, secara berkala, dan setiap ada relevansinya
waktu apabila ada perubahan
peraturan
dana
pensiun
yang
mengakibatkan perubahan pendanaan
dan
atau
manfaat
pensiun,
pembubaran,
penggabungan,
pemisahan dana pensiun
11. PEMBAYARAN MP
BULANAN
Ada 2 opsi :
• Dibayarkan sendiri oleh DPPK atau
• Dialihkan ke perusahaan asuransi
jiwa
• Harus dialihkan ke
perusahaan Asuransi Jiwa
PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
KETERANGAN
PPMP
PPIP
12. PAJAK ATAS MP
•Kalau MP dibayarkan sendiri
oleh DPPK, Pajak dikenakan
setiap bulan pada saat MP
dibayarkan kepada peserta
• Kalau di alihkan ke perusahaan
asuransi jiwa, pajak dikenakan
dimuka (bersifat final ) atas
dana yang akan di belikan
anuitas
Pajak dikenakan di muka (bersifat
final) atas dana yg akan di belikan
anuitas
13. TANGGUNG JAWAB
PEMBAYARA MP
• Kalau MP dibayarkan sendiri
oleh DPPK, pendiri/Dana
Pensiun tetap bertanggung
jawab (komit) untuk memenuhi
pembayaran MP kepada pihakpihak yang berhak atas MP
sampai selesai
• Kalau pembayaran MP
dialihkan kepada perusahaan
Asuransi Jiwa, tanggung jawab
pendiri/dana pensiun hanya
sampai pembelian anuitas
Tanggung jawab pembayaran MP
secara bulanan kepada pihakpihak yang berhak atas MP
beralih
kepada
perusahaan
asuransi jiwa
KEUNGGULAN (“KEUNTUNGAN”) PPMP
A.
BAGI PEMBERI KERJA (PENDIRI & MITRA PENDIRI)
1. - Apabila terjadi surplus pendanaan, iurannya menjadi berkurang
2.
3.
B.
- Ada beberapa DP sudah beberapa tahun dapat “menikmati libur panjang” tidak perlu
membayar iuran karena surplus pedanaan
Kalau terjadi devisit pendanaan, pemenuhannya dapat di amortisasi (dalam jangka waktu
relatif cukup panjang), sehingga tidak terlalu memberatkan kondisi keuangan Pemberi Kerja
Kalau mau dan mampu, Pemberi Kerja dapat memberikan kenaika MP kepada Peserta, agar
nilai riil MP tidak semakin habis termakan oleh inflasi.
dengan demikian niat baik dari Pemberi Kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan
/ Pensiunan dapat terwujud
BAGI PESERTA
1.
2.
3.
4.
5.
Besarnya MP sudah pasti (tidak ada risiko besarnya MP)
PSL dapat diakui oleh Pendiri untuk perhitungan MP
Dimungkinkan Pendiri memberikan kenaikan MP, agar nilai riil MP tidak semaki habis
termakan oleh inflasi
- Pembayaran MP bulanan dapat dilakukan oleh DP
- DP & Pendiri tetap komit untuk membayarkan MP kepada Peserta dan pihak yang berhak
sampai selesai
Tidak terkena pajak “dimuka”
KELEMAHAN (“KERUGIAN”) PPIP
A. BAGI PEMBERI KERJA (PENDIRI & MITRA PEDIRI)
1.
2.
3.
B.
Sepanjang masa harus membayar iuran (tidak pernah ada “libur” membayar iuran)
Sekalipun mau dan mampu, tidak mungkin memberikan kenaikan MP kepada Pensiunan
Sekalipun mau dan mampu, tidak dapat mengakui PSL dalam perhitungan MP
BAGI PESERTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Besarnya manfaat pensiun tidak pasti
Risiko investasi pada Peserta
Pembayaran Manfaat Pensiun bulanan harus dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa
Pada umumnya peserta sangat terbatas kemampuanya menganalisis kondisi Perusahaan
Asuransi Jiwa. Kalau salah pilih asuransi jiwa yang tidak bonafid, manajemen yang tidak
profesional dan tidak mempunyai reputasi yang baik, Peserta dihadapkan degan risiko yang
sangat tinggi
Pajak dikenakan di muka atas dana yang akan di belikan anuitas
Anuitas Pensiun Mahal, karena
(1) Anuitas adalah bisnis Asuransi Jiwa
(2) Perusahaan Asuransi Jiwa memperhitungkan biaya
(3) Perusahaan Asuransi Jiwa memperhitungkan keuntungan yang diharapkan
KELEMAHAN (“KERUGIAN”) PPIP
7.
8.
9.
10.
Karena kena Pajak di muka, maka dana yang di belikan anuitas menjadi kecil
Karena dana yang di belikan anuitas kecil, dan anuitas pensiun mahal, maka manfaat
pensiun menjadi kecil
Pendiri tidak dapat megakui PSL, sekalipun mau dan mampu
Pendiri tidak dapat memberikan kenaikan manfaat pensiun bagi pensiunan, sekalipun
pendiri mau dan mampu sehingga itikat baik dari pendiri tsb tidak mugkin dapat di
realisasikan, akibatya nilai riil manfaat pensiun semakin merosot termakan oleh inflasi
II. LINGKUNGAN DANA PENSIUN
PEMERINTAH
(Departemen Keuanga)
PENDIRI
KARYAWAN PENDIRI
(Peserta)
(Pemberi Kerja)
MITRA PENDIRI
(Pemberi Kerja)
KARYAWAN
MITRA PENDIRI
(Peserta)
DANA PENSIUN
DEWAN PENGAWAS
(Sebagai Badan
Hukum)
PENGURUS
PEGAWAI
DANA PENSIUN
AKUNTAN
PUBLIK
AKTUARIS
PENERIMA
TITIPAN
PENILAI
INDERENDE
N
MANAJER
INVESTASI
PENSIUNAN
PERUSAHAAN
ASURANSI
JIWA
MANFAAT PENSIUN – DPPK PPMP
Yang Berhak Atas
Manfaat Pensiun
PESERTA
MPTN
(Manfaat Pensiun Normal)
[UU DP Psl 21 (1)]
MPD
(Manfaat Pensiun Dipercepat)
Syarat
Pada waktu berhenti bekerja
telah mencapai UPN (Usia
Pensiun Normal)
[UU DP Psl 1 Butir 10]
Besarnya
Manfaat Pensiun
FP x MK x PhDP
[UU DP Psl 21 (1)penjelasan,
KMK 343/98 Psl 2 (2),(3)]
Cara Pembayaran
Bulanan dan Seumur
hidup(kecuali apabila
jumlahnya ≤ Ketentuan MK
dapat dibayarkan sekaligus)
[UU DP Psl 25(2),(3)]
Pada waktu berhenti bekerja
telah mencapai UPD (Usia
Pensiun Dipercepat)
FP x F x MK x PhDP
[UU DP Psl 27 (4)]
[UU DP Psl 1 Butir 11]
Bulanan dan Seumur
hidup(kecuali apabila
jumlahnya ≤ Ketentuan MK
dapat dibayarkan sekaligus)
[UU DP Psl 25(2),(3)]
Berhenti bekerja karena cacat
MPC
[UU DP Psl 1 Butir 12]
FP x MK x PhDP
[UU DP Psl 27 (4)]
(Manfaat Pensiun Cacat)
Bulanan dan Seumur
hidup(kecuali apabila
jumlahnya ≤ Ketentuan MK
dapat dibayarkan sekaligus)
[UU DP Psl 25(2),(3)]
PD
(Pensiun Ditunda)
Pada waktu berhenti bekerja
belum mencapai UPD tetapi
telah memiliki masa
kepesertaan sekurangkurangnya 3tahun [UU DP Psl 1
Butir 13]
FPx F x MK x PhDP
[UU DP Psl (4)]
Bulanan dan Seumur
hidup(kecuali apabila
jumlahnya ≤ Ketentuan MK
dapat dibayarkan sekaligus)
[UU DP Psl 25(2),(3)]
MANFAAT PENSIUN –DPPK PPMP
Yang Berhak Atas
Manfaat Pensiun
JADA / DUDA
[UU DP Psl 21 (2)]
ANAK
[UU DP Psl 21 (2)]
Syarat
Peserta/Pensiunan
Meninggal dunia
[UU DP Psl 22(1), PP 76/92
Psl29(3)]
Janda/Duda kawin lagi
atau janda/duda
meninggal dunia atau
peserta/pensiun
meninggal dunia tidak
ada janda/duda
Besarnya
Manfaat Pensiun
Min.60% dari
manfaat Pesiun
Peserta
[UU DP Psl 22(1)]
Sama besarnya
dengan manfaat
pensiun
Janda/duda
[UU DP Psl 22 (1)]
[UU DP Psl 22 (2), PP 76/92 Psl
29(3)]
Cara Pembayaran
Bulanan dan seumur hidup
kecuali apabila janda /duda
kawin lagi, manfaat pensiun
dibayarkan kepada anak
[PP76/92 Psl 29(2)]
Bulanan dan wajib di bayarkan
sampai anak sekurang-kurangnya
mencapai usia 21 tahun dan
dapat diteruskan sampai anak
mencapai usia setinggi-tingginya
25 tahun.dalam hal anak cacat
sebelum melampaui batas usia
pembayaran manfaat
pensiun,manfaat pensiun tsb
dapat dibayarkan melebihi usia
tsb diatas
[PP 76/92 Psl 29(4),KMK 343/98 Psl27]
PIHAK YANG
DITUNJUK OLEH
PESERTA
[PP 76/92 Psl 30 (1)]
Peserta tidak mempunyai Sama besarnya
istri/suami dan tidak
dengan manfaat
mempunyai anak
pensiun peserta
meninggal dunia
[PP 76/92 Psl 30(1)]
[PP 76/92 Psl 30 (1)]
Dibayarkan secara
sekaligus
MANFAAT PENSIUN
Masa Kepesertaan
0 Th
3 Th
Sekurangkurangnya berhak
atas iuran peserta
sendiri dan hasil
pengembanganya
UPD
UPN
BUPM
UPD
45 Th
HAK ATAS
PENSIUN
DITUNDA
: Usia Pesiun Dipercepat
: Usia Pensiun Normal
: Batas Usia Pensiun Maksimum
UPN
55 Th
MANFAAT
PENSIUN DI
PERCEPAT
BUPM
60 Th
MANFAAT
PENSIUN
NORMAL
III KELEMBAGAAN DANA PENSIUN
PENGESAHAN PEMBENTUKAN DPPK
WAJIB MEDAPAT PENGESAHAN
1.
2.
Setiap pembentukan DP wajib terlebih dahulu mendapat pengesahan
Menteri Keuangan [UU DP Psl 4, PP 76/92 Psl 2, KMK 227/93 Psl 1]
Setiap Yayasan DP yang mendapat Pegesahan Menteri Keuangan Sebelum
lahirnya UU DP Wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan UU DP
[UU DP Psl 61(2), PP 76/92 Psl 54(1), Psl 57(1), KMK 227/93 Psl 1]
PROSEDUR PENGESAHAN
Pendiri mengajukan permohonan pengesahan DP kepada Menteri Keuangan
sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan Menteri Keuangan
[PP 76/92 Psl 3, KMK 227/93 Psl 2, Psl 4 (2)]
PERSYARATAN PENGESAHAN
1. Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua);
2. Pernyataan tertulis Pendiri;
3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang
saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis
pendiri;
PERSYARATAN PENGESAHAN
4. Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
5. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang
saham atau
yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri
(apabila ada Mitra Pediri
6. Arahan Investasi;
7. Surat penunjukan Pengurus
8. Pernyataan tertulis anggota Pengurus
9. Surat penunjukan Dewan Pegawas;
10. Pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas;
11. Surat Penunjukan Penerima Titipan
12. Surat perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan
13. Laporan Aktuaris (Untuk Program Pensiun Manfaat Pasti)
PEGGABUNGAN DANA PENSIUN
NO
KETERANGAN
DASAR HUKUM
Pp 76 TAHUN1992
Pasal,Ayat,Huruf
I
PEGESAHAN MK
1.
2.
II
Pengesahan DP harus medapat pengesahan MK
Keputusan MK tentang perubahan PDP dan pembubaran DP yang
menggabungkan diri di tetapkan pada tanggal yang sama
38 (2)
PROSEDUR
1. Pendiri atau DP yang menerima penggabungan mengajukan permohonan
pengesahan perubahan PDP kepada MK
2. Pendiri DP yang meggabungkan diri mengajukan pembubaran DP kepada
MK, yang diajukan secara bersama-sama dengan permohonan
pengesahan perubahan PDP dari pendiri DP yang menerima
penggabungan
III
36 (2)
37 (1)
37 (1)
SYARAT
1. DP yang melakukan penggabungan memiliki program pensiun yang sama
2. Ada pemberi kerja yag bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan
degan masa kerja peserta sebagaimana di tetapkan dalam PDP sebelum
berlakunya penggabungan
36 (1) a
36 (1)b
PEGGABUNGAN DANA PENSIUN
NO
KETERANGAN
DASAR HUKUM
Pp 76 TAHUN1992
Pasal,Ayat,Huruf
IV
KELENGKAPAN DOKUMEN
1. PDP yang baru
2. Pernyataan tertulis pendiri dari DP yg menerima kepesertaan,
kekayaan dan kewajiban dari DP yg menggabungkan diri
3. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang
saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan pendiri (dari
DP yang menerima penggabungan) apabila perubahan PDP
mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau besarnya
manfaat pensiun
4. Laporan keuangan dari DP yg menerima penggabungan sebelum
dan sesudah penggabungan yg telah di audit oleh akuntan publik
5. Laporan keuangan dari DP yang menggabungkan diri pada saat
penggabungan yg telah di audit oleh akuntan publik
6. Laporan aktuaris dari DP yang menerima penggabungan sebelum
dan sesudah penggabungan (bagi DP yg menyelenggaraka PPMP)
7. Laporan aktuaris dari DP yg menggabungkan diri pada saat
penggabungan (bagi DP yg menyelenggarakan PPMP)
10 (1)a, 38 (1)
37 (3)a, 38 (1)
9 (4), 38 (1)
37 (3) b, 38 (1)
37 (3) b, 38 (1)
37 (3) c, 38 (1)
37 (3) c, 38 (1)
PEGGABUNGAN DANA PENSIUN
NO
KETERANGAN
DASAR HUKUM
Pp 76 TAHUN1992
Pasal,Ayat,Huruf
V
TANGGUNGJAWAB MASA KERJA LALU
Pemberi kerja tidak boleh mengabaikan janji yg sudah dinyatakan dalam PDP,
terutama untuk iuran masa kerja lalu (PSL) Pemberi kerja yang menerima
penggabunga merupakan pemberi kerja yang bertanggung jawab atas iuran
masa kerja lalu tersebut
VI
PENGALIHAN KEPESERTAAN, KEKAYAAN, KEWAJIBAN
Seluruh kepesertaan, kekayaan, kewajiban DP yg menggabungkan diri beralih
ke DP yg menerima penggabungan sejak tanggal penggabungan MK atas
penggabungan DP
VII
40
PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA RI
1. Pengurus DP (yg menerima penggabungan) mengumumkan pegesahan MK
atas perubahan PDP dengan menempatkannya dalam berita negara RI
2. Pengurus DP mengumumkan pembubaran DP yg menggabungka diri
dengan menempatkannya dalam berita Negara RI
VIII
Penjelasa
36 (1) b
10 (5)
39 (1)
STATUS BADAN HUKUM DP
Status badan hukum DP yg menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman
pembubaran DP tsb dalam berita negara RI
39 (2)
PEMBUBARAN DANA PENSIUN
DASAR HUKUM
NO
I
KETERANGAN
3.
Berdasarkan permintaan Pendiri kepada MK atau
MK berpendapat DP tidak dapat memenuhi
kewajiban kepada peserta,pensiunan dan pihak
lain yang berhak , atau terhentinya iuran dinilai
dapat membahayakan keuangan DP, atau
Pendiri bubar
33 (1)
33 (2)
-
33 (3)
-
33 (1)
34 (1)
-
34 (2)
-
PROSEDUR
1. Pendiri mengajukan permohonan pembubaran
kepada MK
2. MK menerbitkan keputusan MK tentang
pembubaran DP sekaligus menunjuk Likuidator
III
PP No 76/92
Pasal,Ayat,Huruf
SYARAT PEMBUBARAN
1.
2.
II
UU No 11/92
Pasal,Ayat,Huruf
YANG DAPAT DITUNJUK SEBAGAI LIKUIDATOR
1. Pengurus DP
2. Pihak lain, misalnya Akuntan Publik atau Aktuaris
Pejelasan 34(1)
PEMBUBARAN DANA PENSIUN
DASAR HUKUM
NO
IV
KETERANGAN
TUGAS DAN WEWENANG LIKWIDATOR
1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama
DP serta mewakilinya di dalam dan diluar pengadilan
2. Melakukan pencatatan segala kekayaan dan kewajiban DP
3. Menentukan dan memberitahukan kepada setiap Peserta,
Pensiunan, dan Ahli waris yang berhak mengenai besarnya
hak yang dapat di terima dari DP
4. Menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara
penyelesaian likuidasi kepada MK
5. Melaksanakan proses penyelesaian sesuai rencana kerja
dan penyelesaian Likuidasi setelah mendapat persetujuan
MK
6. Melaporkan pelaksana dan penyelesaian likuidasi kepada
MK dalam jangka waktu yangtelah ditetapkan dalam
keputusan MK tentang pembubaran DP
7. Mengumumkan hasil peyelesaian likuidasi setelah disetujui
MK dalam berita Negara RI
UU No 11/92
Pasal,Ayat,Huruf
PP No 76/92
Pasal,Ayat,Huruf
35 (1)a
-
35 (1)b
35 (1)c
-
35 (2)
-
35 (2)
-
38
-
(39(1)
-
PEMBUBARAN DANA PENSIUN
DASAR HUKUM
NO
V
KETERANGAN
VII
PP No 76/92
Pasal,Ayat,Huruf
Penjelasan
34
(2)
-
Penjelasan 37(1)
50 (2)
37 (1)
50 (1)a
-
50 (1)b
36 (3)
51 (1)
PENGAWASAN LIKUIDASI
Dewan Pengawas Dana Pensiun melakukan pengawasan
pelaksanaan likuidasi
VI
UU No 11/92
Pasal,Ayat,Huruf
URUTAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DP YG DI LIKUIDASI
1. Negara
2. Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak
lain yang berhak
3. Pihak selain pihak tsb pada butir 2
KELEBIHAN/KEKURANGAN KEKAYAAN (KHUSUS PPMP)
A.KELEBIHAN KEKAYAAN (PPMP)
1. Dalam hal masih terdapat kelebihan setelah seluruh
kewajiban kepada pihak tsb pada butir VI, kelebihan
tsb wajib dipergunakan untuk meningkatkan
manfaat Pensiun bagi peserta, Pensiun, Janda/Duda,
Anak da pihak lain yg berhak sampai batas
maksimum yg ditetapkan MK
PEMBUBARAN DANA PENSIUN
DASAR HUKUM
NO
KETERANGAN
UU No 11/92
Pasal,Ayat,Huruf
PP No 76/92
Pasal,Ayat,Huruf
36 (4)
51 (2)
-
51 (3)
-
52
A. KELEBIHAN KEKAYAAN
2.
3.
Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah
dilakukan peningkatan manfaat Pensiun tsb pada butir 1,
kelebihan tsb wajib dibagikan secara sekaligus kepada
Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain
yang berhak atas manfaat pensiun secara berimbang,
sebanding dengan besar manfaat Pensiun yang menjadi
hak masing-masing pihak
Dalam rangka penigkatan Manfaat Pensiun sebagai mana
dimaksud dalam butir 1, peserta yang memiliki masa
kepesertaan kurang dari 3 tahun berhak atas manfaat
pensiun berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam
peraturan DP
B. KEKURANGAN KEKAYAAN
Dalam hal sisa kekayaan DP tidak cukup untuk memenuhi
kewajiban kepada peserta, Pensiun, Janda/Duda, Anak
dan pihak lain yang berhak, maka manfaat pensiun bagi
mereka dikurangi secara berimbang sehingga jumlah
seluruh kewajiban kepada mereka sama dengan sisa
kekayaan
PEMBUBARAN DANA PENSIUN
DASAR HUKUM
NO
KETERANGAN
VIII CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN
1. Peserta yang belum berhak menerima pembayaran
Manfaat Pensiun, hak dialihkan ke DPLK
2. Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak yang telah menerima
pembayaran manfaat pensiun, haknya dibagikan dengan
membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa
berdasarkan pilihan peserta atau pihak yang berhak
3. Dalam hal pembagian hak peserta, Pensiun, Janda/Duda,
Anak dan pihak lain yang berhak lebih kecil dari ketentuan
MK, maka berdasarkan pilihan peserta, nilai sekarang atas
manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus
IX
UU No 11/92
Pasal,Ayat,Huruf
PP No 76/92
Pasal,Ayat,Huruf
-
53 (1)
-
53 (2)
-
53 (3)
Pejelasan 53
(3)
36 (1)
-
IURAN YANG TERHUTANG
Sebelum proses likuidasi selesai , Pemberi kerja tetap
bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat
DP dibubarkan sesuai degan ketentuan tentang pendanaan dan
solfabilitas yang di tetapkan MK

similar documents