Materi BAS 2012_PPAKP

Report
OVERVIEW
BAGAN AKUN STANDAR
Tahun 2012
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
2012
1
Dasar Hukum Penerapan BAS :
• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
• PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
• PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
nerja Instansi Pemerintah;
Ki
• PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun
Standar.
• PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
Opini BPK atas LKPP 2009
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified).
Yang dikecualikan ada 3 hal dan salah satunya
adalah:
Ketidaksesuaian
antara
klasifikasi
anggaran dan realisasi penggunaannya
minimal sebesar 27,67 triliun sehingga
dapat memberi informasi yang tidak
tepat
Temuan SPI BPK atas LKPP TA 2010
(temuan berulang)
Anggaran Belanja minimal sebesar
Rp 4,70 triliun digunakan untuk
kegiatan yang tidak sesuai dengan
klasifikasinya (peruntukannya)
HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS
RKA-K/L
Bagan
Akun
Standar
DIPA
APBN
SPM
SP2D
MPN
SA-BUN
SAK
SIMAK-BMN
PERAN BAS DAN SAI DALAM
SIKLUS PENGANGGARAN APBN
PERENCANAAN :
RKA-KL
RENCANA
KEUANGAN
BAS
PELAKSANAAN
DIPA
KEUANGAN
PERLENGKAPAN
SAI
TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR
 Memastikan rencana keuangan
(anggaran), realisasi dan pelaporan
keuangan dinyatakan dalam istilah
yang sama;
 Meningkatkan kualitas informasi
keuangan;
 Memudahkan pengawasan
keuangan.
Klasifikasi Akun 2012
Organisasi
(BA, Es, Satker)
Fungsi
Sub Fungsi
Program
Kegiatan
Fungsi
Sub Fungsi
Program
Program
Kegiatan
Kegiatan
Keluaran/Output
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Keluaran/Output
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
KLASIFIKASI BELANJA
MENURUT FUNGSI :
Pelayanan Umum Pemerintahan;
Pertahanan;
Hukum, Ketertiban dan Keaman
an;
4. Ekonomi;
5. Lingkungan Hidup;
6. Perumahan dan Pemukiman;
7. Kesehatan;
8. Pariwisata dan Budaya;
9. Agama;
10. Pendidikan;
11. Perlindungan Sosial.
1.
2.
3.
9
MENURUT JENIS :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan jasa;
3. Belanja Modal;
4. Bunga;
5. Subsidi;
6. Hibah;
7. Bantuan Sosial;
8. Belanja Lain-Lain.
KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA)
- Pegawai
- Barang
- Modal
• Belanja K/L
• PMK 91, 101
- Bantuan Sosial
- Pembayaran
bunga utang
- Belanja Hibah
- Belanja Subsidi
- Belanja Lain-lain
• Belanja BUN
• PMK 91, 171, 101
DEFINISI JENIS BELANJA MENURUT
KLASIFIKASI EKONOMI
BELANJA PEGAWAI
Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk
uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar
negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan selama periode akuntansi,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan
sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan
pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja
pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang
dan jasa.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji
dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honorhonor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep
nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk
pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari
“Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap”
diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode
akun yang digunakan mengikuti jenis belanja
kegiatan yang bersangkutan.
BELANJA BARANG
Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang
digunakan untuk riset dan pengembangan,
pelatihan staf, riset pasar termasuk.
• ATK dan operasional kantor lainnya
• Biaya pemeliharaan
• Biaya perjalanan.
• Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai
kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa),
pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta
biaya perjalanan.
b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan
untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola
anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat
Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas
SAI/ SIMAKBMN).
c. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai
perolehan maka pembayaran honor untuk para
pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan
kegiatan induknya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
• Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di
bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,/unit);
• Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak
menambah umur ekonomis, manfaat atau
kapasitas;
• Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang
pakai habis.
e. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk
kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional
pelayanan Satker BLU).
Klasifikasi Belanja Barang
Kodefikasi akun baru (526):
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat
yang dipisahkan dari akun 521219 (Belanja Barang Non
Operasional Lainnya).
Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi:
52
521
Belanja
barang
522
Belanja
Jasa
523
524
Belanja
Belanja
Pemeliharaan Perjalanan
525
Belanja
BLU
526
Belanja Barang
untuk diserahkan kpd masy./
Pemda
BELANJA MODAL
Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi.
Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
(Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007)
BELANJA MODAL
•
•
•
•
•
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Fisik Lainnya
KONSEP NILAI PEROLEHAN
• Komponen belanja modal untuk perolehan aset
tetap meliputi:
• Harga beli aset tetap
• Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap
digunakan, termasuk:
* biaya perjalanan dinas
* ongkos angkut
* biaya uji coba
* biaya konsultan
Belanja Barang atau Belanja Modal?
Pemilihan
antara Belanja
Barang dan
Belanja Modal
dalam
pengadaan
awal
Memenuhi
Kriteria
Pengakuan
Aset
Tetap/Aset
Lainnya?
T
Belanja Barang
sesuai
peruntukannya
Belanja Modal
sesuai
peruntukannya
Y
Memenuhi
Nilai Min.
kapitalisasi:
P/M ≥
300.000
G/B ≥
10.000.000
T
Y
DEFINISI ASET TETAP
1. Dimiliki dan Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan;
3. Digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah
atau
dimanfaatkan
oleh
masyarakat umum;
4. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum
kapitalisasi
KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan;
2. Biaya perolehan dapat diukur secara
andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan
RKA-KL
BELANJA MODAL
BELANJA BARANG
TERPENUHINYA SALAH SATU
KRITERIA KAPITALISASI
1.
2.
BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR
EKONOMIS;
BERTAMBAHNYA KAPASITAS,
PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU
VOLUME ASET
TIDAK
dan
YA
NILAI MINIMUM KAPITALISASI:
≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin
≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan
TIDAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan
Belanja
Barang
- Pajak
XXXX
- PNBP
XXXX
Belanja
Belanja
Modal
- Belanja Barang
XXXX
- Belanja Modal
XXXX
NERACA
Aset Lancar
Kewajiban
- Persediaan
Aset Tetap
- Tanah, Gedung,
- Peralatan dll.
Ekuitas
Aset Lainnya
Total Aset
Total Kewajiban+
Ekuitas
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Transfer uang atau barang yang diberikan
kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan
sosial dapat langsung diberikan kepada
anggota
masyarakat
dan/atau
lembaga
kemasyarakatan
termasuk
didalamnya
bantuan untuk lembaga non pemerintah
bidang pendidikan dan keagamaan
Bultek 10 SAP Akuntansi
Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah
kejadian
atau
peristiwa
yang
dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok
dan/atau
masyarakat
sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
b. Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat
berupa uang atau barang.
c.
Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan
diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun
berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun
belanja bantuan sosial. (57xxxx)
d. bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan
diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat
serta harus memenuhi kriteria risiko sosial;
Kriteria Bantuan Sosial
menurut Bultek 10 SAP (1)
1. Tujuan penggunaan
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Rehabilitasi sosial
Perlindungan sosial
Pemberdayaan Sosial
Jaminan Sosial
Penanggulangan kemiskinan
Penanggulangan bencana
Kriteria Bantuan Sosial
menurut Bultek 10 SAP (2)
2. Pemberi Bantuan
a) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat
atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial
adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial,
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta
penanggulangan bencana.
b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat,
lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah,
selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah,
adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis
ini
Kriteria Bantuan Sosial
menurut Bultek 10 SAP (3)
3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial
•
•
Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah
selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon
penerima yang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja
bantuan sosial yaitu "melindungi
dari kemungkinan risiko sosial".
Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus
dipenuhi oleh calon
penerima, yaitu adanya perlindungan atas
kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".
Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik,
bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non
pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Kriteria Bantuan Sosial
menurut Bultek 10 SAP (4)
4. Bersifat sementara atau berkelanjutan
•
•
Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara
dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja
Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berke
lanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial
berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus
untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya
untuk mengembangkan kemandirian.
Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/
tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak
wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja
bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah
lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus
menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah
tercapai agar jangan menurun kembali.
Aset yg diserahkan
Ke masyarakat
Bel Barang
Bantuan
Sosial
* Risiko Sosial
Barang ( BAST )
Uang ( LS-Kel Masyarakat)
Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan
Kas
 di Neraca ( Kas Lainnya)
Barang -> di Neraca ( Persediaan)
Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial
Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57):
Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis
kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang
Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi:
57
571
572
Belanja
Bansos utk
Rehabilitasi
Sosial
Belanja
Bansos utk
Jaminan
Sosial
573
Belanja
Bansos utk
Pemberdayaan
Sosial
574
575
576
Belanja
Bansos utk
Perlindungan
Sosial
Belanja
Bansos utk
Penanggula
ngan
kemiskinan
Belanja
Bansos utk
Penanggula
ngan
Bencana
PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS
Akuntansi:
Kesalahan
penganggaran
antar jenis
belanja (level 2
digit kode akun);
Pelaksanaan Anggaran:
Pengeluaran/belanja
yang
tidak/belum sesuai dengan
uraian kode akun
35
Permasalahan dalam Penggunaan
Bagan Akun Standar
• Pemahaman Klasifikasi Belanja
• Pemahaman Pemakaian Akun dalam BAS untuk Kepentingan
Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
PERENCANAAN
(RKA-KL)
BAS
PELAPORAN
(LKPP)
PELAKSANAAN
(DIPA)
TERIMA KASIH
37

similar documents