ICMI Strategi Pemda

Report
MUDZAKARAH ICMI ORWIL JAWA BARAT
STRATEGI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
YANG AKUNTABEL DAN
AUDITABEL
Oleh
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat
Dr(C) H Iwa Karniwa SE. Ak. MM
Bandung, 23 PEBRUARI 2015
Pergeseran Paradigma
Government
 Memberikan hak eksklusif bagi
Negara untuk mengatur hal hal
publik
 Sementara aktor di luarnya, hanya
dapat disertakan sejauh negara
mengijinkan
Governance
 Persoalan persoalan Publik adalah
urusan bersama Pemerintah, civil
society dan dunia usaha sebagai
tiga aktor utama
2
Pergeseran Paradigma
3
Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang
Bersendikan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi
kontrol
Dunia Usaha
swasta
kontrol
Pemerintah
Nilai
Pertumbuhan
Masyarakat
Pelayanan
PASAR
4
Good Governance



Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik,
pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik atau administrasi pemerintahan yang baik
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
umum
Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan
antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat
5
Prinsip prinsip Good Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wawasan ke depan (visionary)
Keterbukaan dan Transparansi
Partisipasi Masyarakat
Tanggung Gugat (Accountability)
Supremasi Hukum
Demokrasi
Profesional dan Kompetensi
Daya Tanggap (Responsiveness)
Keefisienan dan Keefektifa
Desentralisasi
Kemitraan dengan Dunia Usaha
Komitmen pada Pengurangan Kesenjanga
Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup
Komitmen pada Pasar yang Fair
6
Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat







Pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban
program pembangunan yang dilakukan secara berkala
Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi
Menerapkan Reward and Punishment secara konsisten
Memperbaiki format laporan akuntabilitas
Menerapkan standar Kompetensi Jabatan
Menyusun dan Memperbaiki sistem pengaduan
Manyarakat
Mengembangkan Sistem informasi yang akurat
mencakup informasi masa lalu, masa kini dan masa
depan.
7
Strategi Perbaikan Pengelolaan Keuangan
8
Pendekatan Regulasi





Pada Tahun 2008 Disusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pada Tahun 2009 Disusun Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2009
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 55 tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Pendekatan Personalia





Rekruitmen CPNS yang berlatar belakang
pendidikan Akuntansi;
Program Beasiswa kepada PNS pada program
studi D4/S1/S2 Akuntansi;
Mengikutsertakan PNS pada Kursus Keuangan
Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah
khusus penatausahaan dan Akuntansi (KKDK);
Capacity building dilakukan terhadap pengelola
keuangan dan pengurus barang/penyimpan persediaan
pada setiap level organisasi OPD (dari
mulai
UPTD/Balai hingga OPD)
Bentuk capacity building: sosialisasi, Bimtek, dan
pendampingan.
Pendekatan Administrasi





Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Teknologi Siklus Barang
Daerah (ATISISBADA)
Perbaikan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pengelolaan BMD dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pemberian Tunjangan khusus bagi Akuntan dan
pengelola keuangan;
Pemberian Tunjangan khusus bagi Bendahara,
Pengurus Barang, Penyimpan Barang;
Pemberian Tunjangan khusus bagi Administrator dan
operator SIPKD;
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD)
Aplikasi SIPKD merupakan alat bantu yang
dibangun berdasarkan regulasi pemerintah
dibidang pengelolaan keuangan daerah yang
berlaku, disamping dalam tahapannya juga
mempertimbangkan
aspek
best
practices
pengelolaan keuangan yang berjalan di daerah
yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun
peraturan kepala daerah.
Tampilan awal SIPKD
Menu menu yang ada di SIPKD:
1. Penganggaran
2. Penatausahaan
3. PertanggungJawaban
GAMBARAN UMUM ATISIBADA
ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah ) adalah :
•
•
•
•
Merupakan suatu alat bantu (tools) berupa aplikasi/software komputer
yang berfungsi untuk mengelola data dan memberikan informasi yang
berkaitan dengan data aset tetap (Barang Milik Daerah)
Dasar Hukum dan Petunjuk Teknis ATISISBADA berdasarkan pada
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan Pergub Jabar No 14 Tahun 2010
Teknologi Software yang digunakan pada ATISISBADA adalah aplikasi
berbasis web base, artinya dapat diakses dengan koneksi internet
secara on line (24 jam) dimanapun dan kapanpun oleh user yang dapat
mengakses.
Flatform Software berbasis OpenSource, Operating System (OS) Server
menggunakan Linux dan Software DataBase MySQL. Bahasa
Pemogramman System menggunakan bahasa pemogramman php,
JavaScript dan Ajax
17
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN ATISISBADA
ATISISBADA dibangun berdasarkan suatu siklus atau rangkaian kegiatan
dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saling berkaitan yang terdiri
dari 13 Siklus (Permendagri no 17 tahun 2007) yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
Pengadaan
Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
Penggunaan
Penatausahaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan pemeliharaan;
Penilaian;
Penghapusan;
Pemindahtanganan;
Pembiayaan;
Tuntutan ganti rugi;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
18
SCREENSHOOT ATISISBADA
(SAMPLE DATA TANAH)
Fasilitas Data Tanah pada ATISISBADA :
- Tersedia Dokumen Kepemilikan (sertifikat) yg dapat didownload
- Tersedia data Koordinat Lokasi/Bidang yang dapat dilihat pada Google
Earth/Map
19
SCREENSHOOT ATISISBADA
(SAMPLE DATA BANGUNAN)
Fasilitas Data Tanah pada ATISISBADA :
- Tersedia Data Photo/Gambar
- Tersedia Dokumen IMB yg dapat didownload
- Tersedia data Koordinat Lokasi/Bidang yang dapat dilihat pada Google
Earth/Map
20
SCREENSHOOT ATISISBADA
(SAMPLE DATA BANGUNAN)
Fasilitas Data Tanah pada ATISISBADA :
- Tersedia Data Photo/Gambar
- Tersedia Dokumen Kepemilikan BPKB/STNK yg dapat didownload
21
TRANSFORMASI STRUKTURAL DALAM AKSELERASI
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Aktivitas :
• Validasi SOP
• Integrasi
penatausahaan
pendapatan kedalam
SIPKD
• Pengembangan
Sistem Layanan
berbasis Banking
System
TATA KELOLA
UNIT
PENDAPATAN
KELEMBAGA
AN UNIT
PENDAPATAN
TRIPLE HELIX
TRANSFORMAS
I STRUKTURAL
Aktivitas :
• Integrasi unit
pendapatan pada satu
lembaga
• Validasi SOTK dari
pendekatan objek ke
proses
Aktivitas :
• Tour of Duty & Tour of
Area Jabstruk &
Pelaksana
• Penajaman kompetensi
melalui bintek-bintek
• Perbaikan pola
kesejahteraan
SUMBER
DAYA
MANUSIA
UNIT
PENDAPATAN
RUANG LINGKUP TRANSFORMASI LEMBAGA PENGELOLAAN KEUANGAN DISPENDA
Pemung
utan
pajak
(samsat)
SISTEM
BANK
bjb
Integrasi
Penatausahaan
Pendapatan
Daerah
SIPKD
(biro
Keu.)
Sistem
pengelola
-an kas
Umum
Daerah
Non
pajak
STRUKTUR DAN BISNIS PROSES
PELAKSANAAN e-SAMSAT JABAR VIA SMS GATEWAY
PROVINSI JAWA BARAT
MAKSUD DAN TUJUAN
SEDERHANA
CEPAT
AKURAT
AMAN
AKUNTABEL
INFORMATIF
NYAMAN
PROSEDUR YG MUDAH DIPAHAMI, DILAKSANAKAN & MUDAH DIAKSES
KEPASTIAN WAKTU DALAM PENYELESAIAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT
PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA TELITI, CERMAT & BERKUALITAS
PROSES DAN PRODUK PELAYANAN DAPAT MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN, RASA AMAN DAN KEPASTIAN HUKUM
KUALITAS PEJABAT/PENYELENGGARA PELAYANAN BERTANGGUNG
JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERSEDIANYA DATA & INFORMASI YANG DIBUTUHKAN SECARA
AKURAT/ UP TO DATE
TERSELENGGARANYA PELAYANAN DALAM SUASANA YANG
MENYENANGKAN DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT

similar documents