6. Revisi 2015 - Kemenag Yogyakarta

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
REVISI ANGGARAN 2015
PADA KANWIL djpbn
Yogyakarta, Februari 2015
PMK 7/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran perlu
disesuaikan dengan hal hal sbb :
a. Amanat Perpres No 162/2014 tentang rincian APBN 2015
b. Putusan MK No 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014
terkait peninjauan atas UU No. 17 Tentang Keuangan
negara dan UU No. 27/2009 ttg MD3
c. Penghapusan keterlibatan bappenas dan penyesuaian
peran APIP dalam revisi Anggaran
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
3
KETENTUAN UMUM
Dipa : dok pelaks anggaran yg disusun oleh PA/KPA
Output : prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program;
Komponen input (komponen) adalah bagian atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk
menghasilkan sebuah output
Sisa anggaran kontraktual : hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh pelaksanaan
penandatanganan kontrak dari suatu pekerjaan yg target sasarannya telah dicapai
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
dan atau
4
BATASAN REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPB
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran:
1. Kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada satker lain
dan dalam peruntukan yang sama;
2. Pembayaran berbagai tunggakan;
3. RMP sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on going); dan/atau
4. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi
minus.
Kebutuhan Biaya Operasional : anggaran untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam
melaksanakan tugas tugas dan fungsinya (PMK 136 TH 2014)
1. Komponen 001 ( Pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan
pembayaran terkait dg belanja operasional perkantoran )
2. Komponen 002 ( kebutuhan sehari-hari perkantoran,angganan daya dan jasa
Tunjangan profesi guru/ dosen dan tunjangan kehormatan profesor) dan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS),
3. Dukungan operasional pertahanan dan keamanan ( komponen 003 )
4. KOMPONEN 004
5. KOMPONEN 005
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
5
Standardisasi Komponen dan Akun 2015
1
Komponen 001 :
Gaji dan Tunjangan
Komponen 002 :
Operasional Penyelenggaraan Satker
1. Gaji pokok;
2. Tunjangan jabatan
struktural/fungsional;
3. Tunjangan keluarga;
4. Tunjangan kinerja;
5. Honorarium Non PNS;
6. Tunjangan lain yg sah;
7. Lembur;
8. Uang makan;
1.
2.
3.
4.
5.
Catatan :
 akun yg boleh digunakan
adalah 51;
 Selain akun 51 akan ditolak
oleh sistem aplikasi.
Catatan :
 akun yg boleh digunakan adalah 52;
 Selain akun 52 akan ditolak oleh
sistem aplikasi.
Kebutuhan sehari-hari perkantoran;
Bel. Barang Operasional;
Langganan daya dan jasa;
Biaya sewa;
Biaya pemeliharaan peralatan
perkantoran;
6. Biaya perjalanan dinas biasa/tetap;
7. Honorarium pejabat
perbendaharaan;
Standardisasi Komponen dan Akun 2015
Komponen 003 :
Dukungan Operasional
Pertahanan dan Keamanan
a. Belanja pegawai
(tunjangan khusus);
b. Belanja barang
Operasional lainnya;
c. Belanja langganan daya
dan jasa;
d. Belanja pemeliharaan
(gedung/alutsista);
e. Belanja perjalanan dinas
biasa/tetap;
Catatan :
 akun yg boleh
digunakan adalah 51
dan 52;
 Selain akun 51 dan 52
akan ditolak oleh
sistem aplikasi.
2
Komponen 004 :
Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan
Komponen 005 :
Dukungan Penyelenggaraan
Tusi Unit
a. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), baik di lingkungan
Kemdikbud maupun Kemenag;
b. Tunjangan profesi guru/dosen
Non PNS;
c. Tunjangan kehormatan
profesor Non PNS;
d. Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BO
PTN);
e. Bantuan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (BO
PAUD).
a. Bel. barang pengadaan
bahan makanan narapidana;
b. Bel. barang pengadaan obatobatan;
c. Bel. barang pengadaan
bahan baku SIM;
d. Bel. barang pengadaan buku
Paspor;
e. Bel. barang pengadaan buku
Nikah;
f. Bel. barang pemeliharaan
Kapal/Pesawat/Jaringan;
g. Bel. barang sejenis lainnya;
Catatan :
 akun yg boleh digunakan
adalah 52 dan 57;
 Selain akun 52 dan 57 akan
ditolak oleh sistem aplikasi.
Catatan :
 akun yg boleh digunakan
adalah 52;
 Selain akun 52 akan
ditolak oleh sistem
aplikasi.
BATASAN REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPB
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pergeseran alokasi
anggaran antar fungsi/prog/unit es I berportofolio, dlm 1 KL
Revisi anggaran dapat dilakukan dg memperhatikan ketentuan mengenai penyusunan dan
penelaahan RKAKL
1.
2.
Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian
kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan
dilakukan sesederhana mungkin;
Pembangunan/gedung baru yg sifatnya tdk langsung menunjang untuk pelaksanaan
tupoksi (a.l : mess,wisma,rumah dinas/rumah jabatan,gedung pertemuan), kecuali
untuk gedung yg bersifat pelayanan umum (seperti rumah sakit,rumah tahanan,pos
penjagaan) dan gedung/bangunan khusus (a.l : laboratorium,gudang);
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
8
BATASAN REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPB
3.
pengadaan kendaraan bermotor kecuali :
a.kendaraan fungsional seperti, ambulan untuk rumah sakit, Cell wagon untuk tahanan, kendaraan
roda dua untuk petugas lapangan,
b.Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru yg sudah ada ketetapan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dilakukan secara bertahap sesuai
dana yang tersedia;
c. Penggantian kendaraan operasional (sama fungsi dan jenis):
i. secara teknis tdk dapat dimanfaatkan
ii. rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya
pemeliharaan yg besar -harus
dihapuskan dari daftar inventaris dan idak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya
(didukung oleh berita acara penghapusan/pelelangan)
e. Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai hrs sangat
selektif
damemperhatikan azas efisiensi dan kepatutan.
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran:
1. Pengurangan volume keluaran Kegiatan Prioritas Nasional Prioritas Bidang,
Bappenas;menteri/pimpinan lembaga selaku PA dan atau
disampaikan ke
1. Pengurangan volume Keluaran selain merupakan volume Keluaran dari Kegiatan Prioritas Nasional,
Prioritas Bidang, dan/atau Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, usul pengurangan volume
Keluaran disampaikan kepada Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab Program( srt persetujuan es I
yg menyatakan dg tegas, telah menyetujui pengurangan )
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
9
BATASAN REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPB
Revisi anggaran antar kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran dan
untuk hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau tidak dapat ditunda:
1. Kegiatan telah ditetapkan dalam Renja K/L atau kebijakan Pemerintah;
2. Dilengkapi SPTJM KPA dan surat persetujuan Es I penanggungjawab program;
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
10
A. DAFTAR JENIS REVISI DAN KEWENANGAN
KEWENANGAN
No.
URAIAN REVISI
1.
KANWIL
DJPBN
PASAL
DJA
Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat
digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN
Perubahan
11 (2)
√
2.
Lanjutan pelaks. Kegiatan yg dananya bersumber dari PHLN
dan/atau PHDN;
12(3)
3.
Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
13
√
4.
Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2015 ditetapkan;
14
√
5.
Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
15
√
6.
Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di
atas pagu APBN untuk satker BLU;
16(1)
√
7.
Pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
17
√
8.
Percepatan pelaksanaan kegiatan penerusan Hibah;
24
√
9.
Perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian
kurs;
27
√
10.
Pengurangan alokasi hibah luar negeri;
28
√
√
Ruang Lingkup Revisi Anggaran
BERLAKU
Pagu Berubah
Pagu Tetap
Ralat Administrasi
•APBNP
•INPRES PENGHEMATAN
•PERUB PRIORITAS
BA K/L
BA BUN
Kanwil
DJBPN
DJA
Perlu penelaahan
dalam hal pagu
berubah dan
sebagian pagu
tetap
Tidak Perlu
penelaahan untuk
sebagian pagu
tetap dan ralat
administrasi
Tidak Perlu
penelaahan baik
pagu berubah, pagu
tetap dan ralat
administrasi
(Pasal 54 ayat 1)
(Pasal 54 ayat 2)
(Pasal 58)
DJA
Perlu penelaahan
selain catatan
halaman IV DIPA,
penambahan cara
penarikan
penerusan
pinjaman, dan ralat
administrasi
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
BERUPA PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN
DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP
No.
URAIAN REVISI
1
Penghapusan/perubahan catatan dalam
halaman IV DIPA.
Pergeseran
anggaran
dalam
rangka
penyelesaian putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Penggunaan
dana
Keluaran
(Output)
Cadangan.
Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja.
Perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang.
Pergeseran anggaran antar Program dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
Biaya
Operasional.
2
3
4
5
6
PASAL
Pasal 30
KEWENANGAN
Kanwil Eselon KPA
DJA
DJPB I K/L
√
Pasal 32
√
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
√
√
√
Pasal 38
√
13
Penghapusan/perubahan Catatan dalam
Halaman IV DIPA*) …(3/4)
1)
Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA merupakan
penghapusan/perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA
pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.
2)
Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terdiri atas:
a. karena masih memerlukan persetujuan DPR RI;
b. karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah
data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit
Kementerian/Lembaga;
c.
dan/atau
eksternal
karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register;
d. rekomendasi/usulan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang
dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
e. karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
f.
terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; dan/atau
g. karena masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dasar hukum
pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait (khusus DIPA BUN).
*) Catatan dalam halaman IV DIPA merupakan turunan dari catatan hasil penelaahan RKA-K/L 2015.
Dalam PMK nomor 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas PMK nomor 171/PMK.02/2013 tentang
Juksunsah DIPA, catatan mengenai “alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan
batas tertinggi, yaitu uang makan PNS, uang lembur, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen,
dan tunjangan kehormatan professor“ sudah dihapus.
PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI
ESELON I/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
No.
URAIAN REVISI
PASAL
KEWENANGAN
Kanwil Eselon I
DJA
DJPB
K/L
KPA
1 Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Pasal 5 ayat
Kegiatan dan 1 (satu) Satker. (DS/DIPA berubah)
(3) huruf a
pengesahan
√
2 Pergeseran antar Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan Pasal 5 ayat
dan 1 (satu) Satker.
(3) huruf b
pengesahan
√
3 Pergeseran dalam Keluaran (Output) yang sama, Pasal 5 ayat
Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) (3) huruf c
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
pengesahan
4 Pergeseran dalam Keluaran (Output) yang sama, Pasal 5 ayat
Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah (3) huruf d
kerja
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda.
5 Pergeseran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang Pasal 5 ayat
sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja
(3)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
huruf e
√
√
pengesahan
pengesahan
√
15
PENGESAHAN REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI
ESELON I/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
No.
URAIAN REVISI
PASAL
6 Pergeseran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang Pasal 5 ayat
sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil (3) huruf f
DJPB yang berbeda.
7 Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.
KEWENANGAN
Kanwil Eselon I
DJA
DJPB
K/L
pengesaha
n
√
Pasal 5 ayat
(3) huruf g
pengesahan
√
8 Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam Pasal 5 ayat
(3) huruf h
1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPB.
pengesahan
√
9
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 5
ayat (3)
huruf I
Pergeseran
anggaran
antarlokasi
dan/atau
antarkewenangan untuk kegiatan dalam rangka
tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau
dekonsentrasi.
11 Penambahan cara penarikan PHLN/PHDN
Pasal 5
ayat (3)
huruf j
10
Pasal 31
KPA
pengesa
han
√
pengesa
han
√
pengesa
han
√
16
Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam
hal pagu anggaran tetap
Penyebab:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Sisa Anggaran Kontraktual;
Sisa Anggaran Swakelola;
Kekurangan Biaya Operasional;
Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;
Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau
Keadaan Kahar.
Peruntukan, antara lain: (5(5)
a. pergeseran antarjenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah
akuntansi akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban
Penjaminan Pemerintah;
b. kebutuhan Biaya Operasional, selisih kurs;
c. penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
d. Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
e. pembukaan kantor baru;
f. penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi
dan rekonstruksi bencana alam;
g. penanggulangan bencana;
PENYELESAIAN TUNGGAKAN
Pergeseran anggaran untuk penyelesaian tunggakan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi
volume keluaran dalam DIPA:
Jumlah Tunggakan
s.d 200 Juta
SPTJM KPA
200 Juta s.d. 2 M
Verifikasi APIP
diatas 2 M
Verifikasi BPKP setempat
Syarat tunggakan:
1. Merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lalu;
2. Pekerjaan/penugasan telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
1. Gaji & tunjangan, uang makan, perjadin pindah
2. Daya dan jasa
3. Tunj profesi guru/dosen, Tunj kehormatan Prof
4. Tunj tambahan penghasilan guru PNS
5. Tunj kemahalan Hakim, Tunj Hakim Ad Hoc
6. Imbalan jasa layanan Bank/Pos
7. Bahan makanan/perawatan tahanan
8. Pembayaran provisi benda meterai
Yang alokasi dananya tidak cukup tersedia dan
belum dibayarkan pada tahun sebelumnya
dapat dibebankan pada DIPA tanpa melalui
mekanisme revisi sepanjang alokasi anggaran
dan peruntukan yang sama sudah tersedia.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
18
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI
KEWENANGAN
No.
URAIAN REVISI
1 Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam
peruntukan dan sasaran yang sama.
2 Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
3 Ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
4 Perubahan nomenklatur bagian anggaran Program/Kegiatan,
dan/atau Satker sepanjang kode tetap.
5 Ralat kode kewenangan.
6 Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
7 Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1
(satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
PASAL
DJA
Pasal 6
huruf a
Pasal 6
huruf b
Pasal 6
huruf c
Pasal 6
huruf d
Pasal 6
huruf e
Pasal 6
huruf f
Pasal 6
huruf g
Kanwil
DJPB
√
√
√
√
√
√
√
19
REVISI ANGGARAN PADA BA K/L
KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI
KEWENANGAN
No.
URAIAN REVISI
8 Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
9 Ralat kode Satker.
10 Ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk penerusan pinjaman.
11 Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output)
yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan
DPR-RI dengan Pemerintah.
12 Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam
halaman III DIPA.
13 Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
PASAL
Pasal 6
huruf h
Pasal 6
hurufi
Pasal 6
huruf j
Pasal 6
huruf k
Pasal 6
huruf l
Pasal 6
huruf m
DJA
Kanwil
DJPB
√
√
√
√
√
√
20
Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB
Eselon I
Surat
Persetujuan
Eselon I
1
 Meneliti usulan Revisi Anggaran
dan menerbitkan persetujuan
revisi anggaran.
2
1
N
Persetujuan
Eselon I
 Surat usulan Revisi Anggaran;
 Data dan dokumen pendukung.
3
 Surat penolakan Revisi
Anggaran.
Kanwil DJPB
Y
KPA
N
KPA
KPPN
Y
Revisi
DIPA
sesuai?
7
6
 Surat pengesahan revisi,
dilampiri notifikasi sistem.
 Meneliti
usulan
Revisi
Anggaran dan kelengkapan
dokumen pendukung.
 Upload ADK RKAK/L-DIPA ke server.
Notifikasi dari sistem :
 pengesahan revisi;
 Kode digital stamp yang
baru.
4
5
Pengaturan dalam rangka mengakomodir perubahan
struktur Kementerian/Lembaga
1) pergeseran anggaran antar Fungsi/Program/unit
organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I selaku
penanggung jawab Program yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio)  dapat dilakukan setelah APBN-P
TA 2015 ditetapkan
2) ralat administrasi berupa perubahan nomenklatur bagian
anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang
kode tetap  dilakukan di Kanwil DJPB.
Ralat Otomatis
1) Dalam hal penyelesaian Revisi Anggaran ditemukan kesalahan
berupa:
a. kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN);
b. kesalahan pencantuman kode lokasi;
c. kesalahan pencantuman sumber dana;
d. terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi;
e. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA;
dan revisi DIPA Petikan yang telah disahkan belum direalisasikan,
atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.
2) Mekanisme
Unit Eselon I/KPA K/L menyampaikan surat pemberitahuan
kesalahan kepada DJA atau Kepala Kanwil DJPB dilampiri ADK RKAK/L. Setelah dilakukan penelitian, DJA atau Kepala Kanwil DJPB
mengunggah kembali ADK RKA-K/L dan mengesahkan revisi
otomatis.
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi
Anggaran :
a.
Revisi Anggaran yang bersifat reguler;
b.
Revisi Anggaran yang Dikecualikan;
c.
Revisi Anggaran sampai dengan akhir Desember.
26
a. Usul Revisi Anggaran Reguler
1
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2015
ditetapkan sbb:
a. Tanggal 30 Oktober 2015, untuk Revisi Anggaran pada
DJA; dan
b. Tanggal 30 November 2015, untuk Revisi Anggaran pada
Kanwil DJPB.
c. Revisi Output Cadangan oleh DJA tangggl 3 April 2015.
d. Revisi Output Cadangan oleh DJA krn APBNP tanggal 30
Oktober 2015
Catatan :
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas,
termasuk untuk penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P
TA 2015.
27
b. Usul Revisi Anggaran yg Dikecualikan
2
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN,
HDN, dan PDN;
b. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L;
dan/atau
c. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen
pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit
eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan
Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya.
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA
ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2015.
28
c. Usul Revisi Anggaran s.d. Akhir Desember
3
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan :
 Kegiatan lingkup BA BUN;
 pergeseran anggaran untuk bencana alam; dan
 revisi anggaran dalam rangka pengesahan,
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan
penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran
ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2015.
29
Pagu Minus
•
Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
untuk Tahun Anggaran 2015 = penyesuaian administratif  batas akhir
penyelesaian diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun
Anggaran 2015
•
Dalam hal terdapat pagu minus Tahun Anggaran 2014 terkait dengan :
a.
pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
b.
non belanja pegawai;
c.
pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker BLU;
d.
pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk
uang;
e.
pengesahan belanja yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN;
dan/atau
f.
pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian
anggaran BA BUN;
yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2014, usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan
mengikuti batas akhir penyusunan LKPP TA 2014.
30
Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
31
REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPB
PMK Juksun /Juklah RKAKL
Pedoman
Rincian biaya yg
dibatasi
Perdirjen Revisi Anggaran
Satker BLU
PMK Revisi
Satker selain BLU
... Dasar Revisi
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
32
Persyaratan Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN
1. Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA;
2. Matriks Semula-Menjadi;
3. SPTJM dari KPA;
4. Copy DIPA terakhir;
5. ADK RKA-K/L-DIPA Revisi;
6.
Dokumen terkait :
 persetujuan Eselon I,
 verifikasi BPKP/APIP K/L,BA Rekonsilisasi KPPN,
 Persetujuan Menteri Keuangan (diatas ambang batas untuk BLU)
 SPTJ RBA definitif (BLU) mengetahui DEWAS  materai 6.000
 Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah (Hibah Langsung)
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
33
HAL-HAL PENTING DALAM REVISI TAHUN 2015
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
36
Aplikasi RKA-K/L 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aplikasi RKA-K/L DIPA 2015 Menggunakan Versi 11.0
Install Aplikasi
 1. Install_rkakldipa_apl
( Urutan )
 2. Install_rkakldipa_db
 3. Runtime 15
Tempat Menyimpan Harus Folder  C:\\RKAKLDIPA15
Utility – Kirim data hasil Validasi  tidak digunakan lagi
Backup : menu SPAN > Kirim data ke SPAN
 ADK Revisi
 Format nama : d01_?????_??????_??_?.S15
Restore : menu SPAN > Terima data dari SPAN
Nama folder untuk menyimpan ADK Revisi tidak boleh mengandung
spasi
HAL-HAL PENTING DALAM REVISI TAHUN 2015
 Aplikasi RKAKLDIPA tidak boleh disatukan dengan aplikasi POK
mengakibatkan gagal upload SPAN
 Hindari penggunaan Special Character , contoh : & < > ± ‘ dll dan panjang
uraian mulai dari level Sub output sampai dengan detil /item dalam akun
dibatasi (tidak boleh melebihi tampilan pada form belanja) 
mengakibatkan gagal upload pada sistem SPAN (ivlin)
 Isian Rencana Penarikan DIPA harus balance dengan pagu
 Teliti kembali isian atribut satker : kode Lokasi/Kabkota, kode KPPN,
Kode Kewenangan(KP/KD/DK/TP/UB)
 Periksa data eks-blokir 2014, eks-catatan akun 2014 (hasil konversi
2014)
Perubahan dan Penyesuaian Akun Belanja
pelaksanaan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual dan sistem aplikasi
pelaporan keuangan untuk K/L maupun BUN.
pengembangan sistem akuntansi dan aplikasi pelaporan keuangan
sebagaimana - penyesuaian posting rules dan Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar - akun belanja yang menghasilkan belanja berupa
persediaan
Kep dirjen PBN 311/PB/2014
tanggal 31 Desember 2014
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-9070/PB/2014 Tanggal 29 Desember 2014 (perub
akun belanja barang persediaan)
Nomor : S-440/PB/2014 Tanggal 16 Januari 2015 (perbaikan
akun bansos)
39
1. Penambahan Akun Baru
• 52
• 521
• 5218
Belanja Barang
Belanja Barang
Belanja Barang Persediaan
 7 Akun Belanja Barang Persediaan
• 523
• 5231
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
 5 Akun Belanja Barang Pemeliharaan
• 5115 Belanja Gaji dan Tunjangan
• 51152 Belanja Gaji dan Tunjangan
 2 Akun Belanja Gaji dan Tunjangan
40
2. Penyesuain Akun Belanja Bantuan Sosial
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Direktur
Nomor : S-440/PB/2014 Tanggal 16 Januari 2015
(perbaikan akun bansos --
( Revisi DIPA )
41
Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan
1. Akun Belanja Barang Operasional
1/2
• 521811 : Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa barang konsumsi seperti :
 ATK, Bahan Cetakan, Alat-alat rumah tangga, dll
• 521812 : Belanja Barang Persediaan Amunisi
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa barang Amunisi
• 521813 : Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa barang Pita Cukai, Meterai dan Leges
• 521821 : Belanja Barang Persediaan Bahan Baku
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku
42
Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan
1. Akun Belanja Barang Operasional
2/2
• 521822 : Belanja Barang Persediaan barang dalam proses
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa barang dalam proses produksi
• 521831 : Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
• 521832 : Belanja Barang Persediaan Lainnya
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan lainnya
43
Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan
2. Akun Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan
• 523112 : Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.
• 523123 : Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
• 523134 : Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
• 523135 : Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan Irigasi.
• 523136 : Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
Penjelasan : Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan Jaringan.
44
Penambahan Akun Baru
5115
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51152
511521
Penjelasan :
Belanja Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik/ Penyuluh Non PNS
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga pendidik
non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS
Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga penyuluh
non PNS, termasuk tunjangan penyuuh non PNS
511522
Penjelasan :
45
Surat Dirjen Perbendaharaan
S- 690/PB/2014
Kode kantor bayar 140 ( KPPN khusus Pinjaman dan Hibah ) :
1. Memiliki tagihan atas kontrak dalam valas
2. Memiliki tagihan kontrak yang dibiayai PHLN yg ditarik dg
mekanaisme PL,LC dan PP
3. Memilik tagihan kontrak dalam valas yg dibiayai PHLN yang
ditarik dg mekanisme RK
46
Terima Kasih

similar documents