slide pmk 37 _tbb - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Report
SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37/KMK.04/2013
TENTANG TOKO BEBAS BEA
© Direktorat Fasilitas Kepabeanan 2013
LATAR BELAKANG
1
Telah diterbitkan PMK Nomor 37/PMK.04/2013
tentang Toko Bebas Bea
2
Perlu masukan dari berbagai pihak yang terkait,
dalam rangka penyusunan Peraturan Direktur
Jenderal sebagai petunjuk lebih lanjut dari
PMK dimaksud
1
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PENERBITAN PMK 37/PMK.04/2013



Adanya perubahan dasar hukum (Perubahan PP
33/1996 tentang TPB menjadi PP 32/2009)
Upaya peningkatan pengawasan atas
penyalahgunaan fasilitas :
o
Pembelian oleh orang yang tidak berhak
o
Jumlah pembelian melebihi batas
o
Dll
Upaya peningkatan pelayanan
2
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
Hal
PENYEBUTAN
ISTILAH
LOKASI TBB
KMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
Pengusaha Toko Bebas Bea
Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus
Pengusaha Toko Bebas Bea
Terminal Keberangkatan Bandara
Internasional / Pelabuhan Utama
Terminal Kedatangan Bandara
Internasional / Pelabuhan Utama;
atau
Dalam kota
Terminal keberangkatan bandar udara
internasional di kawasan pabean
Terminal keberangkatan di pelabuhan utama
di kawasan pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan
bandar udara internasional yang merupakan
tempat khusus bagi penumpang transit
tujuan luar negeri di kawasan pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan
di pelabuhan utama yang merupakan tempat
khusus bagi penumpang transit tujuan luar
negeri di kawasan pabean; atau
Dalam kota
3
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
Hal
KMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
RUANG DI TBB
Gudang penimbunan;
Ruang pemeriksaan;
Ruang Penjualan;
Untuk TBB di Terminal Keberangkatan
Bandara Internasional/Pelabuhan
Utama dapat memiliki ruang pamer dan
ruang penyerahan
RUANG
PENIMBUNAN
YANG TERPISAH
Tidak diatur
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
Ruang penimbunan; dan
 Ruang penjualan
 Ruang Penimbunan dapat terpisah
dengan ruang penjualan
4
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
Hal
MANAJEMEN
RISIKO
KMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
Tidak diatur dengan tegas
Diatur penerapan manajemen risiko untuk
pelayanan dan pengawasan
JANJI LAYANAN
30 (tiga puluh) hari sejak permohonan
diterima secara lengkap dan benar
Di KPPBC : 15 (lima belas) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap. Untuk
perpanjangan izin 10 hari kerja.
Di KP DJBC : 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap
PEMASUKAN
BARANG
 Belum diakomodir pemasukan dari
Kawasan Bebas
Sudah diakomodir pemasukan dari Kawasan
Bebas
BARANG
RETUR/RIJEK
Tidak diatur
Diatur pengeluaran ke GB dan/atau TLDDP
dalam hal barang retur / rijek
5
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
Hal
KMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
JANGKA WAKTU
IJIN
Tidak ada pembatasan jangka waktu
izin TBB
Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjangn dengan
mengajukan permohonan
PENIMBUNAN
BARANG
Antara barang eks impor dan eks
lokal tidak ada kewajiban
memisahkan
Wajib memisahkan dengan memberikan tanda
yang jelas dan/atau batas tertentu atas barang
eks impor dengan eks lokal yang ditimbun di
ruang penimbunan
BARANG
KONSUMSI
Tidak diatur
Diatur secara jelas bahwa barang yang
dikonsumsi di TBB tidak mendapat fasilitas
6
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
Hal
KMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
Tiidak diatur
Wajib mendayagunakan IT Inventory yang dapat
diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh DJBC
PENCACAHAN
BARANG
Tidak diatur secara tegas
Wajib melakukan pencacahan (stock opname)
terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas
kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan
mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean
yang mengawasi, paling kurang 1 (satu) kali dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun
KARTU
KENDALI
Hanya dipersyaratkan untuk
tenaga ahli badan internasional
Pembelian dengan kartu kendali diwajibkan untuk
pembelian oleh anggota CD maupun tenaga ahli
badan internasional
KUOTA
PEMBELIAN
BKC
Hanya dibatasi untuk pembelian
oleh tenaga ahli Badan
Internaaional
Pembatasan pembelian BKC untuk korps
diplomatik (sesuai azas resiprocal) maupun tenaga
ahli Badan Internasional
IT INVENTORY
7
BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN
Hal
LTPC
PENELITIAN
&PENDATAAN
KMK 128/2000
(Ketentuan Lama)
PMK 37/2013
(Ketentuan Baru)
LTPC disediakan oleh DJBC
Label tanda pengawasan cukai disediakan sendiri
oleh Pengusaha TBB dengan diatur formatnya
Tidak diatur secara tegas
Penelitian dan pendataan dilakukan oleh
Pengusaha TBB (termasuk pemotongan kartu
kendali)
8
MATERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37/KMK.04/2013
TENTANG TOKO BEBAS BEA
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB I
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
:
Definisi
Pasal 2
:
Norma bahwa TBB adalah Kawasan Pabean
dan sepenuhnya berada dibawah pengawasan
DJBC. Pengawasan dilakukan berdasarkan
manajemen risiko
Pasal 3
:
Lokasi TBB
Pasal 4
:
Ruang yang harus dimiliki TBB
i
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB II
PENDIRIAN TBB
Pasal 5
:
Penyelenggaraan dan Pengusahaan TBB
Pasal 6
:
Kewenangan pemberian izin TBB dan jangka
waktu izin TBB
Pasal 7
:
Tata cara pengajuan permohonan TBB
Pasal 8
:
Perusahaan/Orang yang pernah melakukan
pidana kepabeanan dan pernah pailit tidak
dapat diberikan izin TBB
Pasal 9
:
Perpanjangan izin TBB
ii
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB III
PENDIRIAN TBB
Pasal 10
:
Fasilitas fiskal di TBB
Pasal 11
:
Orang yang berhak membeli di TBB yang
berlokasi di Bandara atau Pelabuhan Utama
Pasal 12
:
Orang yang berhak membeli di TBB yang
berlokasi di dalam kota
Pasal 13
:
Kartu kendali
Pasal 14
:
Perpanjangan kartu kendali
Pasal 15
:
Perubahan kartu kendali
iii
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB IV
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
LARANGAN
Pasal 16
:
Kewajiban Pengusaha TBB
Pasal 17
:
Kewajiban meneliti dan mendata pembelian di
TBB
Pasal 18
:
Tanggung jawab Pengusaha TBB
Pasal 19
:
Kewajiban pelekatan tanda pengawasan cukai
Pasal 20
:
Larangan kepada Pengusaha TBB
iv
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
Pasal 21
:
Pemasukan barang ke TBB
Pasal 22
:
Pengeluaran barang dari TBB
Pasal 23
:
Pemasukan dan pengeluaran BKC
Pasal 24
:
Ketentuan pembatasan impor
BAB VI
PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal 25
:
Pemberitahuan pabean atas pemasukan dan
pengeluaran barang
v
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN
Pasal 26
:
Sanksi administrasi
Pasal 27
:
Pembekuan akibat tidak menjalankan
kewajiban dan melakukan larangan
Pasal 28
:
Pembekuan karena hal lain
Pasal 29
:
Pemberlakuan kembali izin yang dibekukan
Pasal 30
:
Pencabutan akibat pembekuan
Pasal 31
:
Pencabutan lainnya
Pasal 32
:
Tindaklanjut dari pencabutan izin
vi
KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013
BAB VIII PENGAWASAN
Pasal 33
:
Pengawasan oleh Kepala Kantor
Pasal 34
:
Penelitian mendalam atas indikasi
penyalahgunaan fasilitas
Pasal 35
:
Audit dan pemeriksaan sederhana
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
BAB IX
:
Peralihan
PENUTUP
Pasal 37
:
Pencabutan ketentuan TBB yang lama
Pasal 38
:
Amanat penyusunan Perdirjen
Pasal 39
:
Pemberlakuan PMK
vii
DEFINISI TBB
TOKO BEBAS BEA (TBB) ADALAH TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN
BARANG ASAL IMPOR DAN/ATAU BARANG ASAL
DAERAH PABEAN UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG
TERTENTU
Pasal 1
LOKASI TBB





Terminal keberangkatan bandara internasional di
Kawasan Pabean
Terminal keberangkatan internasional di pelabuhan
utama di Kawasan Pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan bandara
internasional yang merupakan tempat khusus bagi
penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan
Pabean
Tempat transit pada terminal keberangkatan
internasional di pelabuhan utama yang merupakan
tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar
negeri di Kawasan Pabean
Dalam Kota
Pasal 3
RUANGAN DI TBB

TBB harus memiliki :
Ruang Penimbunan (untuk menimbun barang
dan melakukan pemeriksaan fisik oleh DJBC),
dan
2) Ruang penjualan (untuk menjual dan
menyerahkan barang)
1)

Khusus untuk TBB yang berada di bandara
internasional atau pelabuhan utama  ruang
penimbunan dan ruang penjualan dapat
berada tidak satu lokasi.
Pasal 4
PERMOHONAN IZIN TBB
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
KEPADA DIRJEN
MELALUI KPPBC
PEMOHON
MELAKUKAN
PENELITIAN DAN
MENERUSKAN
PERMOHONAN
KEPADA DIRJEN
KPPBC
MENERBITKAN IZIN
ATAU PENOLAKAN
DALAM JANGKA
WAKTU 10 HARI
KERJA
DIRJEN BC
• KPPBC meneruskan paling
lama 15 hari Kerja sejak
lengkap
• Disertai Berita Acara
Pemeriksaan Lokasi dan
Rekomendasi
Pasal 7
PERPANJANGAN IZIN
-
Izin TBB diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat
diperpanjang oleh Dirjen atas nama Menteri
-
Izin yang tidak diajukan perpanjangan sampai dengan izin berakhir  otomatis
dicabut
-
Permohonan perpanjangan yang diajukan sebelum dicabut, namun sampai dengan
izin berakhir belum dapat persetujuan perpanjangan  tidak mendapat fasilitas
atas pemasukan sejak berakhirnya izin
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
PERPANJANGAN
SEBELUM IZIN
BERAKHIR
Pengusaha
TBB
KPPBC
MELAKUKAN
PENELITIAN DAN
MENERUSKAN
PERMOHONAN
KEPADA DIRJEN 7
HARI KERJA
SETELAH
LENGKAP
MENERBITKAN IZIN
ATAU PENOLAKAN
DALAM JANGKA
WAKTU 10 HARI
KERJA
DIRJEN BC
Catatan : Perubahan izin dalam RPDJ  diajukan ke Kanwil
Pasal 9
FASILITAS FISKAL
Barang Impor dari
-Luar daerah pabean
-Gudang Berikat
-TBB lain
Diberikan penangguhan BM,
pembebasan cukai, dan/atau
tidak dipungut PDRI
TOKO
BEBAS
BEA
Barang dari :
- TLDDP
- TBB lain eks
barang lokal
Diberikan pembebasan
cukai, dan/atau tidak
dipungut PPN/PPnBM
Pasal 10
ORANG YANG BERHAK MEMBELI
TBB di Bandara /
Pelabuhan Utama
1. Orang yang bepergian ke luar negeri
2. Penumpang yang sedang transit di Kawasan
Pabean dengan tujuan luar negeri
Menunjukkan passport dan boarding pass
1. Anggota korps diplomatik yang bertugas di
Indonesia suami/istri
TBB di
Dalam Kota
2. Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan
internasional yang memperoleh kekebalan
diplomatik beserta suami/istri
3. Turis asing yang akan ke luar daerah pabean
(penyerahan barang di TBB yg sama yang
berlokasi di bandara/pelabuhan utama )
Pasal 11 dan 12
KARTU KENDALI





Anggota CD / tenaga ahli badan internasional (termasuk
suami/istri) yang akan membeli barang di TBB  wajib memiliki
KARTU KENDALI
Cara mendapatkan kartu kendali :
1.
Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen
2.
Melampirkan : rekomendasi dari Kemenlu (untuk CD) atau
Setneg (untuk tenaga ahli badan internasional), fotokopi
paspor, pas foto (termasuk data suami/istri)
Isi rekomendasi kemenlu/setneg : nama, kebangsaan, jabatan,
instansi tempat kerja, masa tugas, kuota pembelian barang
Kartu kendali berlaku untuk jangka waktu 1 tahun
Perpanjangan/perubahan Kartu Kendali dengan mengajukan
permohonan kepada Dirjen
Pasal 13-15
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
KEWAJIBAN PENGUSAHA TBB :

Memasang tanda nama perusahaan

Menyediakan ruang kerja, sarana kerja untuk pengawasan DJBC

Membuat rekapitulasi (laporan) bulanan

Memisahkan penimbunan barang asal impor dan lokal

Mendayagunakan IT Inventory

Memiliki NPPBKC apabila menimbun BKC

Menyediakan sarana untuk PDE

Mengajukan permohonan perubahan ijin apabila data berubah

Melakukan pencacahan minimal 1 tahun sekali

Mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum berakhir

Menyelenggarakan pembukuan

Menyimpan dokumen dalam kurun waktu 10 tahun

Menyerahkan dokumen dalam rangka pemeriksaan pabean dan pajak

Meneliti dan mendata oarang yang membeli di TBB

Melekati BKC dengan label tanda pengawasan cukai
LARANGAN PENGUSAHA TBB :
o
Memasukkan barang larangan impor
Pasal 16,17,19,20
TANDA PENGAWASAN CUKAI



BKC yang dijual di TBB wajib dilekati tanda
pengawasan cukai
Tanda pengawasan cukai disediakan oleh Pengusaha
TBB
Design Tanda Pengawasan Cukai diatur di Perdirjen
REPUBLIK INDONESIA
Barang Tidak Dikenakan Pungutan Impor dan Cukai
(Indonesia Duty and Excise Not Paid)
Dijual Oleh Toko Bebas Bea PT ....................................................................
Izin TBB : Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........................................
Lokasi TBB
: ..........................................................................................
Usulan design label tanda pengawasan cukai.
Mohon masukan !!
Pasal 19
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Penjualan
Kepada orang
Yang berhak
LDP
GB (retur)
GB
TBB Lainnya
IN
TBB
Kawasan Bebas
TLDDP
OUT
TLDDP (retur)
TBB lainnya
LDP
(ekspor kembali)
Dimusnahkan (rusak/
busuk/kadaluwarsa)
Atas pemasukan dan pengeluaran BKC
berlaku ketentuan Cukai
Pasal 21, 22, 23
KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR


PEMASUKAN  belum diberlakukan ketentuan
pembatasan dibidang impor kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan perundang-undangan
PENJUALAN  tidak berlaku ketentuan pembatasan
dibidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikan
secara khusus kepada Menteri Keuangan untuk
memberlakukan ketentuan pembatasan
Pasal 24
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
1.
Tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan
kegiatan yang dilarang
2.
Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang
diberikan (memasukkan barang tidak sesuai izin, menjual
kepada orang yang tidak berhak, menjual melebihi kuota)
3.
Menunjukkan ketidakmampuan
menyelenggarakan/mengusahakan TBB (tidak
menyelenggarakan pembukuan, tidak ada kegiatan 6 bulan,
tidak melunasi utang
1.
Tindaklanjut dari pembekuan
2.
Tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut2
3.
Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku
4.
Dinyatakan pailit
5.
Bertindak tidak jujur dalam usahanya
6.
Mengajukan permohonan pencabutan
PEMBEKUAN
PENCABUTAN
 Selama pembekuan dilarang memasukkan barang ke TBB !!
Pasal 27-31
KETENTUAN PERALIHAN





Barang yang telah ditimbun di TBB sebelum berlakunya
PMK 37/PMK.04/2013 dan telah dilekati LTPC  tidak
perlu dilekati tanda pengawasan cukai
LTPC yang masih ada tidak dapat dipergunakan lagi
Kartu kuning yang dimiliki tenaga ahli badan
internasional  masih dapat dipergunakan sampai dengan
masa berlakunya habis sepanjang kuotanya belum habis
Pengusaha TBB yang sudah ada  wajib
mendayagunakan IT Inventory 90 hari sejak berlakunya
PMK 37/PMK.04/2013
Izin TBB yang sudah ada  masih berlaku sampai dengan
berakhirnya jangka waktu izin TBB dan perpanjangannya
mengacu kepada PMK 37/PMK.04/2013
Pasal 36
PEMBERLAKUAN PMK
PMK 37/PMK.04/2013
BERLAKU MULAI TANGGAL
28 MEI 2013
Pasal 39

similar documents