PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Report
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MEDAN,
OKTOBER 2014
DASAR HUKUM
Terdapat terdapat 4 (empat) landasan hukum utama yang perlu
dipahami dan menjadi acuan :
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 3 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
2
PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ACUAN
RENSTRA
RENCANA
INDUK
SISTRANAS
PENDEKATAN
PENGANGGARAN TERPADU
PENGANGGARAN BERBASIS
KINERJA (PBK)
RKP
Bottom Up
Planning
KERANGKA PENGELUARAN
JANGKA MENENGAH (KPJM)
Top Down
Planning
3
MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
(1)
PAGU KEBUTUHAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
PAGU INDIKATIF
(2)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN (RKA)
BERDASARKAN
(3)
PAGU ANGGARAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
(4)
PAGU ALOKASI ANGGARAN
4
AN
TIMELINE PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JANUARI
MARET
FEBRUARI
PENYUSUNAN
PAGU KEBUTUHAN
ESELON 1 (SAT-1)
PEMBAHASAN TERPADU
KEMENHUB (SAT-2)
RENJA K/L
PAGU
INDIKATIF
APRIL
MEI
JUNI
TRILATERAL
MEETING
RKP
RKA PAGU
ANGGARAN
MUSRENBANGNAS
JULI
PENELITIAN OLEH BIROREN
REVIEW OLEH ITJEN
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
PEMBAHASAN DENGAN DPR RI
RKA PAGU ALOKASI ANGGARAN
PENELITIAN OLEH BIROREN
REVIEW OLEH ITJEN
DESEMBER
DIPA
AGUSTUS
NOTA KEUANGAN
RAPBN
SE
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
RKA-KL
ESELON I dan Dokumen
Pendukung dituangkan
dalam Berita Acara
PAGU ANGGARAN
dikeluarkan oleh
Kemenkeu
PENELITIAN DAN REVIEW
PAGU ANGGARAN
(2)
(1)
Rincian kegiatan
diinformasikan
kepada
UPT/SATKER
(3)
ESELON I menyusun
RKA-KL Pagu Anggaran
mengacu pada RenjaK/L, RKP, standar biaya
dan kebijakan
Pemerintah
Diteliti oleh Sekretariat
Jenderal c.q Biro
Perencanaan
(4)
Direview oleh API
(Inspektorat Jenderal)
(6)
Catatan Hasil
Penelitian (CHP)
(5)
RKA-K/L yang telah disusun
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I
sebagai penanggungjawab program
dan disampaikan kepada Menteri
untuk selanjutnya disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi
Bidang Pendanaan Pembangunan
Nasional
(5)
(6)
MENHUB
(7)
Catatan Hasil Review
(CHR)
(7)
(9 & 10)
Dokumen RKA-KL Eselon I
disempurnakan dan seuai
format sistem aplikasi
(9 & 10)
Pasal 17 ayat (1)
6
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ALOKASI
ANGGARAN
dikeluarkan oleh
Kemenkeu
ESELON I menyusun
Rincian Kegiatan
RKA-KL Alokasi Anggaran
mengacu kepada Rincian
Kegiatan dalam Pagu
Anggaran
PENELITIAN DAN REVIEW
ALOKASI ANGGARAN
(1)
Rincian kegiatan dalam
Alokasi Anggaran
disampaikan kepada
Menteri sebagai bahan
pembahasan dengan DPR
RI dalam Rapat Kerja
dengan Menteri
Perhubungan dan Rapat
Dengar Pendapat dengan
masing-masing Pejabat
Eselon I
(2) & (3)
Hasil kesepakatan pembahasan
dalam Raker Menhub dan RDP Para
Eselon I dipergunakan dalam
penyesuaian RKA & Rekapitulasi
hasil pembahasan RKA per Program
ditandatangani Pimpinan DPR RI dan
Sesjen a.n Menteri, sedangkan hasil
pembahasan RKA Kementerian per
Kegiatan ditandatangani Pimpinan
DPR RI dan Pejabat Eselon I terkait
Dokumen RKA-KL Eselon I
Yang telah disempurnakan
Penyampaian
CHP/CHR
Hasil pembahasan RKA per Program
ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Sesjen a.n
Menteri disampaikan oleh Sesjen atas nama
Menteri kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang
Pendanaan Pembangunan Nasional dan
dipergunakan sebagai acuan penelaahan dalam
proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)
Kegiatan yang tidak lengkap data
dukungnya tetapi tetap diusulkan dalam
RKA :
a. Diberikan catatan bahwa anggaran
dapat dicairkan apabila sudah
lengkap data dukungnya; atau
b. Dimasukkan ke dalam output
cadangan, jika dipastikan kegiatan
tersebut tidak dapat terlaksana.
Output
cadangan
dapat
direalokasi/direvisi untuk kegiatan lain
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Catatan Hasil Penelitian
(CHP) dan Catatan Hasil
Review (CHR)
Penelitian dan review oleh
Setjen c.q Biro
Perencanaan dan Itjen
7
KEBIJAKAN & RENCANA KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN
TA. 2015
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
PROFIL PAGU DIPA DITJEN HUBUD
10.027
10
8.575
9
7.868
8
6.898
Pagu (Rp. Triliun)
7
6
5.36
5
4.427
4.463
2009
2010
3.553
4
3
2
1.899
2.021
2006
2007
1
0
2008
Tahun
9
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN TRANSPORTASI UDARA TA.2015
Fokus
Kebijakan
Transportasi
Udara
Tahun
2015,
yaitu
pengembangan sarana dan prasarana trasnportasi udara yang
mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah
pada tahun 2015, melalui:
1. Membangun dan meningkatkan Aksesibilitas dan Domestic
Connectivity dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan
dan daerah-daerah terpencil melalui pengembangan dan
pembangunan Bandar Udara Ibukota Propinsi dan daerah
terpencil/perbatasan;
2. Meningkatkan pelayanan trasnportasi udara sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Mendukung program Implementasi MP3EI(pembangunan dan
pengembangan Bandar UDara diwilayah KPI & KEK dalam 6
Koridor Ekonomi Indonesia);
4. Percepatan pembangunan diwilyah Timur Indonesia Papua,
Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara.
10
KEBIJAKAN TRANSPORTASI UDARA TA.2015
Prioritas pembangunan infrastruktur Transportasi Udara
pada tahun 2015 yaitu:
1. Program kegiatan yang bersifat Lanjutan dan/atau penyelesaian pembangunan
Bandar Udara Baru dapat beroperasi;
2. Pengembangan Bandara di Koridor Ekonomi yang mendukung Masterplan
Percepatan Pengembangan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) serta Domestic Connectivity;
3. Percepatan pembangunan dan pengoperasian 10 Bandara Baru berdasarkan
target dan pemenuhan operasi penerbangan di Tahun 2015;
4. Pembangunan Bandar Udara di Kawasan Perbatasan dan Rawan Bencana;
5. Pembangunan Bandar Udara sebagai Penunjang Kepariwisataan Nasional;
6. Rehabilitasi dan Pengembangan Prasarana Bandar Udara (sisi udara dan sisi
darat);
7. Penyediaan Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan
Perintis yang tersebar dibeberapa propinsi di Indonesia;
8. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keamanan, Keselamatan Penerbangan;
11
KEBIJAKAN TRANSPORTASI UDARA TA.2015
Prioritas pengembangan dan peningkatan Keselamatan Dan
Keamanan Penerbangan (safety oversight) :
1. Pemenuhan Hasil Audit ICAO USOAP;
2. Kerjasama Bilateral dan Multilateral dibidang Keselamatan
Penerbangan;
3. Penerapan State Safety Programe (SSP);
4. Penerapan Safety Management System (SMS) di seluruh Aspek
Penerbangan (Teknis dan Operasional);
5. Pengurangan Emisi Gas Buang guna mendukung mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan Iklim Climate Change
6. Peningkatan Kegiatan Surveillance di Aerodrome dan Pesawat
Udara (A/C);
7. Pemenuhan persyaratan minimum operasional Prasarana Bandar
Udara.
12
KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2015
PAGU KEBUTUHAN
Telah Telah dilaksanakan pembahasan terpadu di tingkat Kementerian Perhubungan
TA.2015(reff: surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan No. UM.202/5/14
PHB 2014 tanggal 3 Februari 2014, pelaksanaan pembahasan terpadu
25 Februari s/d 28 Maret 2014. Pagu
Kebutuhan
Ditjen Perhubungan
Udara adalah sebesar Rp. 12.768.175.043.000,- (Telah ditetapkan
dalam Pleno Pagu Kebutuhan tanggal 17 April 2014)
PAGU INDIKATIF
Berdasarkan
SEB
Menteri
PPN/BAPPENAS
dan
Menteri
Keuangan
No.0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014, alokasi pagu Indikatif
Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar Rp. 9.512.828.900.000,- (belum termasuk alokasi
untuk Tunjangan Kinerja).
Berdasarkan Exercise Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan (reff: srt Sekjen kepada
Bappenas dan DJA Nomor : KU.001/1/20 PHB 2014 perihal usulan revisi pagu indikatif
Kemenhub
Tahun
2015),
alokasi
Ditjen
Perhubungan
Udara
adalah
sebesar
Rp. 9.724.828.948.000,-
(termasuk tambahan alokasi Tunjangan Kinerja).
13
KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2015
PAGU ANGGARAN
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. KMK. 278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli2014
perihal alokasi Pagu Anggaran TA. 2015 Kementerian Perhubungan dan berdasarkan Exercise
Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan (reff: Surat Sekjen Nomor : KU.001/3/17 PHB
2014 perihal penyampaian data dalam rangka penyelesaian RKA TA. 2015), alokasi Ditjen
Rp. 9.917.328.968.000,-
Perhubungan Udara adalah sebesar
tambahan alokasi Tunjangan Kinerja).
(termasuk
PAGU ALOKASI ANGGARAN
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-662/MK.02/2014 tanggal
29 September 2014 perihal penyampaian pagu alokasi anggaran K/L TA 2015 serta
surat Sekretaris Jenderal Kemenhub Nomor : KU.001/2/2PHB2014 tanggal 1 Oktober
2014,
Pagu
Alokasi
Anggaran
Ditjen
Perhubungan
adalah
Rp. 10.027.275.901.000,-(termasuk
tambahan
alokasi
Tunjangan
Kinerja).
14
KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2015
PENELITIAN PAGU ANGGARAN OLEH BIROREN
Permasalahan kelengkapan data dukung :
1. SPTJM beberapa satker belum menyampaikan
2. TOR dan RAB belum lengkap; belum sesuai dengan pagu; belum disetujui direktorat
teknis
3. Gambar/layout konstruksi belum dilampirkan
4. Gambar peralatan belum dilampirkan
5. Renovasi gedung belum ada rekomendasi dari PU
6. Pengadaan kendaraan belum ada persetujuan dari Menteri (PMK 136/2014)
REVIEW OLEH ITJEN
1.
2.
3.
4.
Analisa harga harus memenuhi PM 75/2014 dan SBU
Kelengkapan data ASET (BMN)
Pemenuhan LHA (Laporan Hasil Audit)
Kegiatan sudah masuk Pagu Kebutuhan (Satuan 2); jika tidak masuk Pagu
Kebutuhan harus ada persetujuan Menteri
CATATAN/BLOKIR : 470,11 Miliar
15
KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2015
Pagu Alokasi Anggaran 2015 yang terkena catatan (blokir) oleh
Itjen dan Biroren adalah sebanyak Rp. 470.11 Miliar (Hasil
Penelaahan DJA belum ada)
“ Hal ini akan mengakibatkan perlambatan dalam pelaksanaan
anggaran TA. 2015 karena harus melakukan revisi DIPA (pencairan
blokir) terlebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan tersebut “
“Untuk Penyusunan pagu kebutuhan TA 2016 maka diharapkan KPA
dapat menyiapkan data dukung usulannya sedini mungkin
(gambar teknis, TOR, RAB, rekomendasi PU)
16
Data yang perlu disiapkan dalam penyusunan pagu kebutuhan
RKA-KL 2016
Belanja Rutin :
• Untuk menghindari pagu minus gaji dan pemenuhan belanja gaji
diharapkan KPA segera mengupdate data GPP sesuai kenaikan jumlah
pegawai, jabatan, golongan, dan tunjangan jabatan yang melekat
didalamnya termasuk asumsi kenaikan gaji sebesar 6%/ tahun.
•
Untuk biaya pemeliharaan, langganan daya dan jasa, KPA diharapkan
segera menyampaikan data BMN dan tagihan listrik per bulan.
17
Data yang perlu disiapkan dalam penyusunan pagu kebutuhan
RKA-KL 2016
Belanja Modal :
• Sesuai PM No. 3 tahun 2014 data dukung (TOR, RAB, Gambar Teknis)
harus disetujui oleh Direktorat Teknis terkait.
•
Prioritas kebutuhan sesuai dengan keberlanjutan program, rekomendasi
Teknis, Evaluasi dan Monitoring dari Direktorat Teknis dan Inspektorat
Jenderal.
•
Memenuhi Kriteria Prioritas
: kesesuaian dengan rencana tata ruang
(RTRW), masuk dalam rencana induk Nasional masing-masing Moda,
ketersediaan lahan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan lahan,
dan usulan hibah kepada Kemenhub, desain, spek teknis, gambar, dan lay
out yang telah disetujui oleh Eselon 2 (dua) terkait.
•
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh KPA.
18
Pelaksanaan Anggaran
POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN
 PROSES PELELANGAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN (percepatan daya serap)
• Revisi Anggaran (Output Cadangan, Blokir/Catatan Hal. IV
DIPA, Sisa Optimalisasi, Perubahan prioritas K/L)
 MONITORING DAN EVALUASI DAYA SERAP
 PELAPORAN
19
Revisi Anggaran
Menunjuk pasal 9 PMK. No 7 tahun 2014 maka dapat disimpulkan bahwa untuk
usulan revisi anggaran di tingkat Ditjen Perhubungan Udara akan diprioritaskan
untuk usulan revisi sebagai berikut :
1. Usulan revisi Pembukaan Blokir (output cadangan/ Catatan Hal. IV DIPA)
2. Usulan revisi pemenuhan belanja operasional dan belanja pegawai dikarenakan
pembentukan satker baru (bertambahnya UPBU Baru sesuai PM . 40 tahun 2014)
untuk persiapan pelaksanaan anggaran TA. 2015 alokasi anggaran rutin untuk UPBU
baru tersebut telah dimasukan dalam Satker Induknya, dan akan direvisi otomatis
setelah struktur pengelola anggaran ditetapkan oleh Menteri.
3. Usulan permintaan surat persetujuan eselon satu untuk penggunaan sisa kontrak/sisa
anggaran.
“Usulan Revisi Kegiatan yang belum dikontrakan harus mendapatkan persetujuan MENTERI
BAPPENAS / MENTERI PERHUBUNGAN sehingga sangat sulit untuk disetujui, oleh karena itu
mohon KPA dapat melaksanakan kegiatan yang telah tercantum dalam DIPA semaksimal
mungkin”  Revisi akan diproses secara selektif untuk kegiatan yang termasuk dalam
prioritas K/L dan Prioritas Nasional saja
20
TERIMA KASIH

similar documents