dukungan sdm kesehatan dalam mendukung

Report
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN
BERBASIS E - RENGGAR
Pertemuan Sosialisasi Aplikasi E – Renggar Ditjen PP dan PL
Bandung, 9 April 2013
Disampaikan oleh
Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS
Bagian APBN 1
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PENDAHULUAN
2
DASAR STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
1. Perundangundangan serta Peraturan tentang Perencanaan dan
Penganggaran;
2. Siklus Perencanaan dan Penganggaran APBN;
3. Pendekatan Proses Perencanaan dan Penganggaran;
4. Berbagai Regulasi serta Kebijakan Prioritas Pembangunan
Bidang Kesehatan 2010 - 2014;
5. Trend dan Kebijakan Belanja APBN;
6. Review Pelaksanaan Program Tahun 2010 - 2012;
7. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 sebagai Dasar
Penyusunan Optimalisasi dan Efisiensi Anggaran;
8. Pemanfaatan E – Renggar dalam proses perencanaan dan
penganggaran
1. PERUNDANGUNDANGAN SERTA PERATURAN –
PERATURAN TENTANG PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN YANG MENGKAITKAN DOKUMEN SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM
KEUANGAN NEGARA
RPJM
Nasional
RKP
PRESIDEN
RAPBN
APBN
POSISI MENUJU PAGU INDIKATIF 2014
Renstra
KL
Renja
KL
RKA-KL
Renja
Eselon I
RKA-KL
Eselon I
Rincian
RAPBN
MENTERI
Rencana Aksi
Eselon I
ESELON 1
UU 25/2004 – Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU 17/2003 – Keuangan Negara
PEMERINTAH P U S A T
RPJP
Nasional
Mengacu
RPJP
Daerah
Renja
KL
RKA-KL
Rincian
RAPBN
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Diselaraskan dalam Musrenbangnas
Memperhatikan
Diselaraskan melalui Musrenbang
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
RAPBD
APBD
Resntra
SKPD
Renja
SKPD
RKASKPD
Rincian
APBD
DAERAH
RPJP
Nasional
Renstra
KL
PU SAT
PERATURAN YANG MENGINTEGRASIKAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT & DAERAH
1. SEB 3 Menteri Bappenas-Kemenkeu-Kemendagri tentang Peningkatan Efektivitas Program dan Kegiatan K/L di Daerah Serta Peningkatan Peran
Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.
2. Tujuan : Mempertegas implementasi PP 38/2007, PP 7/2008, PP 19/2010) serta memperkuat koordinasi K/L dan Pemerintah Provinsi.
2. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
PENETAPAN RKP MELALUI SINERGISME DAN PEMBAGIAN PERAN
PUSAT DAERAH
Rancangan Awal RKP
a) Prioritas Pembangunan
Nasional
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka ekonomi makro 
Pagu Indikatif
SEB MenPPN +
MenKeu
Kement/Lemb Menyusun
Renja - KL
Program Kement/Lembaga
d) Program Kement/Lembaga
RAKORBANGPUS
Rancangan Akhir RKP
a)
b)
c)
d)
Prioritas Pembangunan
Kebijakan Umum
Kerangka ekonomi makro
Program Kement/Lembaga
a. Sinkronisasi Program KL
b. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg
Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
Penetapan RKP
Bappenas
(4)menyelenggarakan
MUSRENBANGNAS
Sebagai pedoman
penyusunan
Rancangan APBN
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
8
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2014
MARET
JANUARI
MEI
Arah kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional
SEB MPPN/Ka. Bappenas dan
Menkeu tentang Rancangan Awal
RKP dan Pagu Indikatif K/L
Trilateral Meeting PHLN
Rakorpus
Penulisan draft Rancangan
Awal RKP
Musrenbangprov
Pembicaraan
Pendahuluan
Trilateral Meeting
Pemutakhiran RKP
FEBRUARI
Penetapan Perpres
RKP
APRIL
Penulisan draft Rancangan Awal
RKP 2013
Musrenbangprop
Inisiatif Baru
Penyampaian Resources Envelopes
dari Kemenkeu
Penyampaian Renja K/L
Trilateral Meeting
Pra Musrenbangnas
Musrenbangnas
Pasca Musrenbangnas
9
LANJUTAN . . .
JUNI-JULI
SEPTEMBER - OKTOBER
Penyusunan Pagu Sementara
Penelahaan RKA-KL
Penulisan draft Nota
Keuangan
Pembahasan RAPBN
Pagu Definitif
Penelahaan RKA-KL
AGUSTUS
Penyampaian Nota Keuangan
dan RAPBN
NOVEMBER- DESEMBER
Pemutakhiran RKP sebagai bahan
pelaksanaan pembangunan dan Monev
10
SUMBER ANGGARAN PEMERINTAH
BAGI HASIL
DANA
PERIMBANGAN
DAU
DAK
• PAD
• PENDAPATAN LAIN
APBD
APBN
TAHUNAN
KEGIATAN
DESENTRALISASI
YANKES
K. PUSAT
APBN
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMKES
K. DAERAH
DEKON
APBN
PERUBAHAN
T. PERBANT
KEGIATAN PRIORITAS YG HARUS DIBIAYAI TAHUN 2014
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
KEGIATAN
Fixed cost : (termasuk gaji, oprs kantor dan belanja non operasional)
a. Belanja Pegawai
b. Layanan Perkantoran/Belanja Operasional (Listrik, Telpon, Air,
pemeliharaan perkantoran, dll)
PNBP/BLU
PHLN
Belanja Anggaran Pendidikan
BOK/Bantuan Operasional Kesehatan (untuk 9.536 Puskesmas)
Obat dan Vaksin
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SJSN
a. Upaya kesehatan rujukan
b. Upaya kesehatan dasar
c. Peningkatan SDM
d. Pengembangan sistem monitoring& kualitas pelayanan SJSN
Penurunan angka kematian Ibu & anak
Dana TP Ditjen P2PL
10 Dana Dekonsentrasi di Setjen dan Ditjen P2PL, BUK, GIKIA, PPSDM
11 Kegiatan Multiyears (RS Karyadi)
12 Klaim Jamkesmas 2013
13 Finishing PKIA RSCM
TOTAL
Alokasi
(Ribuan Rp.)
5,468,834,500
1,470,660,330
6,764,937,066
23,800,000
1,600,000,000
1,199,540,300
2,000,000,000
1,857,000,000
1,100,000,000
1,940,967,500
100,000,000
465,224,800
120,766,416
948,647,276
16,650,000
1.800.000.000
75.000.000
12
26.952.028,988
ANGGARAN KEMENKES
100%
Rp.30,64
T
Rp.34,58
T
Rp.24 T
90%
80%
70%
60%
Rp.23,61T
17.198
Rp.28,35T
RM
50%
P/HLN
40%
PNBP/BLU
30%
0.013
20%
Rp.0,57T
10%
Rp.6,46T
Rp.6,02T
2012
2013
Rp.0,20T
7,664
0%
2014
13
3. PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KARAKTERISTIK PENDEKATAN PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning)
Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional,
atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan
perencanaan Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi
lembaga perencana
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat & stake holders
 Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas
ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN
4. REGULASI SERTA KEBIJAKAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2010 - 2014
REGULASI KEBIJAKAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG
KESEHATAN
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Sistem Kesehatan Nasional Bidang Kesehatan;
3. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
4. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
5. Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2014;
6. Rencana Kerja Program pada tiap unit eselon 1 Tahun 2014;
5. TREND ALOKASI ANGGARAN DAN KEBIJAKAN
BELANJA APBN SEBAGAI DASAR PENETAPAN
PRIORITAS JENIS BELANJA;
PROFIL BELANJA NEGARA DALAM APBN
1.400,0
1.333,0
1.229,6
1.200,0
1.061,5
985,8
1.000,0
937,4
Blj Pegawai
Blj Barang
triliun Rp
800,0
757,9
Blj Modal
666,2
Bantuan Sosial
Blj Hibah
600,0
Blj Lain-lain
511,6
Subsidi
400,0
Bunga Utang
Transfer ke Daerah
200,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
APBN
2012
Pagu
Indikatif
triliun Rp
2005
Belanja
2006
2007
2008
2009
2011
APBN
2010
Jumlah
% Blj
Negara
Jumlah
Blj Pegawai
54,3
10,6
73,3
11,0
90,4
11,9
112,8
11,4
127,7
13,6
147,9
13,9
180,8
Blj Barang
29,2
5,7
47,2
7,1
54,5
7,2
56,0
5,7
80,7
8,6
97,5
9,2
Blj Modal
Bunga Utang
32,9
6,4
55,0
8,2
64,3
8,5
72,8
7,4
75,9
8,1
78,9
7,4
65,2
12,7
79,1
11,9
79,8
10,5
88,4
9,0
93,8
10,0
88,4
8,3
Subsidi
120,8
23,6
107,4
16,1
150,2
19,8
275,3
27,9
138,1
14,7
214,1
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Bantuan Sosial
24,9
4,9
40,7
6,1
49,8
6,6
57,7
5,9
73,8
7,9
Blj Lain-lain
34,0
6,6
37,4
5,6
15,6
2,1
30,3
3,1
38,9
4,1
Transfer ke Daerah
150,5
29,4
226,2
34,0
253,3
33,4
292,4
29,7
308,6
32,9
344,7
32,5
393,0
Total Belanja Negara
511,6
100,0
666,2
100,0
757,9
100,0
985,8
100,0
937,4
100,0
1062
100,0
1.229,6
Blj Hibah
2012
Pagu Indikatif
% Blj
% Blj
% Blj
% Blj
% Blj
% Blj
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Negara
Negara
Negara
Negara
Negara
Negara
Catatan: Belanja Modal tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan (72,2%)
Jumlah
% Blj
Negara
14,7
215,2
16,1
137,8
11,2
127,5
9,6
135,9
11,1
153,7
11,5
115,2
9,4
123,9
9,3
187,6
15,3
184,6
13,8
0,0
0,8
0,1
2,7
0,2
68,4
6,4
63,2
5,1
72,7
5,5
21,5
2,0
15,3
1,2
15,6
1,2
32,0
437,1
100,0 1.333,0
32,8
100,0
19
TREND ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2006 - 2013
40,000
35,000
30,000
15,000
31,277
24,870
25,000
20,000
30,900
34,581
18,754
19,704
20,529
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006
15.930
625.237
2007
18.754
752.373
2008
19.704
854.560
2009
20.529
985.725
2010
24.870
2011
30.900
2012
31.277
2013
34,581
1.126.100
1.229.600
1.548.300
1.683.000
2,55
2,49
2,31
2,08
2,21
2,51
2,02
2.05
15,930
10,000
5,000
TAHUN
APBN KEMKES
APBN NASIONAL
% APBN KEMKES
THD NASIONAL
20
PROPORSI ANGGARAN PREVENTIF /PROMOTIF
VS KURATIF / REHABILITATIF
100%
90%
80%
70%
47,00% 48,05% 52,41%
60%
Preventif/Promotif2
Kuratif/Rehabilitatif
50%
40%
30%
20%
53,00% 51,95% 47,59%
10%
0%
2010
2011
2012
6. REVIEW PELAKSANAAN PROGRAM
TAHUN 2010 - 2012
22
REVIEW RPJMN 2010 – 2014
BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG
RPJMN
MID TERM REVIEW
Tercapai/ on
track/on trend
Perlu Kerja
Keras
Sangat Sulit
Tercapai
3
4
Indikator
Indikator
5
On track/tercapai
= Perlu Kerja Keras
Indikator
= Sangat Sulit tercapai
MIDTERM REVIEW RPJMN PN 3: KESEHATAN
NO
INDIKATOR
STATUS
AWAL
(2009)
2010
2011
CAPAIAN
2012
TARGET
2014
STATUS
1
Umur harapan hidup (tahun)
70,7
70,9
71,1
71,1
72,0
2
2
Angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiran hidup
228
n.a
n.a
n.a
118
3
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih
84,3
84,8
86,38
88,64
90
2
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup
34
34
34
32
3)
24
3
5
Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran
Total (per perempuan usia reproduksi )
2,6
2,4
n.a
2,6
3)
2,1
3
6
Persentase jangkauan akses sumber air
bersih
47,7
44,19
68
3
7
Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15
tahun ke atas yang memiliki pengetahuan
HIV dan AIDS)
90
2
66,2
1)
4)
57,5
2)
42,76
n.a
n.a
79,5
3)
8
Menurunnya kasus malaria (Annual
Parasite Index- API)
1,85
1,96
1,75
1,69
1
3
9
Persentase penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan
n.a
59,1
63,1
64,58
80,10
2
Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010
24
7. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2012 SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN OPTIMALISASI DAN
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2014
25
REALISASI ANGGARAN KEMENKES
TAHUN 2006 - 2012
%
94.00
91.69
92.00
89.01
90.00
87.20
88.00
85.62
86.08
2008
2009
86.00
84.00
82.00
80.13
81.24
80.00
78.00
76.00
74.00
2006
Alokasi
Realisasi
15.32
12.27
2007
19.13
15.54
18.55
15.89
20.93
18.02
2010
25.27
22.50
2011
30.92
26.96
2012
33.28
30.52
TAHUN
Triliun
Rupiah
JUMLAH SATKER KEMENKES
TAHUN 2012
NO
ES-1
KP
KD
DK
14
TP
TOTAL
1
SETJEN
33
47
2
ITJEN
1
3
BG & KIA
6
3
33
493
535
4
BUK
6
45
33
345
429
5
PP & PL
6
58
33
31
128
6
BINFAR
5
7
LITBANG
5
10
8
PPSDM
5
44
33
TOTAL
48
160
198
1
33
38
15
82
869
1,275
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN
KEMENKES PER ES-1 - 2012 (20 FEB 2013)
%
96.00
95.22
93.06
94.00
90.78
92.00
91.69
89.93
90.00
86.39
88.00
84.97
86.00
82.37
84.00
81.97
82.00
80.00
78.00
76.00
74.00
ALOK
REAL
SETJEN
BUK
2.50
2.38
21.87
20.35
BINFAR
BG & KIA
PP & PL
1.69
1.54
2.05
1.84
1.74
1.51
PPSDM
2.91
2.47
LITBANG
0.44
0.37
ITJEN
KEMKES
0.08 33.28
0.07 30.52
TRILIUN
RUPIAH
REALISASI ANGGARAN KEMENKES 2012
PER JENIS KEWENANGAN – (20 FEB 2012)
%
94.00
93.33
92.96
93.00
91.69
92.00
91.00
89.71
90.00
89.00
87.37
88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
TP
ALOK
REAL
5.24
4.89
KP
15.04
13.98
KD
12.20
10.94
DK
0.81
0.71
KEMENKES
33.28
30.52
TRILIUN
RUPIAH
8. PEMANFAATAN E – RENGGAR DALAM
PROSES PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
30
KENAPA BIRO RENGGAR MENYEDIAKAN
e - RENGGAR ?
Lalu…..
Kenapa
Berbasis
Elektronik ?
MENINGKATKAN KINERJA
KENAPA ?
LINGKUP e-RENGGAR
Pengajuan Proposal
Penyusunan Proposal
Perencanaan
Penelaahan
Proposal
Monev Kinerja
Monev Output
(Keuangan & Fisik)
Monitoring
& Evaluasi
Perekomendasian
Proposal
Anggaran
Pemetaan
Anggaran
Pencarian Canggih
STAKEHOLDER e-RENGGAR
Kementerian
Kesehatan
Penanggung Jawab
Setjen
Operator
Roren
Satker
(KP/KD)
Unit Utama
Penanggung Jawab
Sesditjen
Sesitjen
Sesbadan
Roren
Operator
PI / APBN (Roren)
Dinas
Propinsi
Penanggung Jawab
Bagian Perencanaan
Bagian Program
Bagian Evaluasi
Tata Usaha
Dinas
Kab/Kota
RSUD
Propinsi
RSUD
Kab/Kota
SKPD Setara
Lainnya
Penanggung Jawab
Bagian Perencanaan
Bagian Program
Bagian Evaluasi
Tata Usaha
HAK AKSES
Tingkat
Perencanaan
Anggaran
Monev
RSUD Kab/Kota
RSUD Propinsi
Dinas Kab/Kota
Satker Setara
V
V
V
Satker Kantor
Pusat/Kantor
Daerah
V
V
V
Propinsi
V
V
V
V*
Unit Utama
V
V
V
V**
Kementerian
Kesehatan
V
V
V
V***
* Di tingkat propinsi
** Di tingkat Program
Verifikator
*** Di tingkat Kementerian
PEMANFAATAN e-RENGGAR 2013
U/ TAHUN
ANGGARAN
JADWAL
E-PERENCANAAN
Penyusunan Usulan dan RAB
Pengiriman Usulan
Perekomendasian Usulan
2014
Sebelum Pagu
Indikatif/
Maret 2014
E-ANGGARAN
Pemetaan Anggaran berdasar
IKK, Fokus Prioritas,
Reformasi Kesehatan
2013
Sedang
dilaksanakan
MODUL
DESKRIPSI TUGAS
E-MONITORING
EVALUASI
Penyusunan Rencana
Bulanan Pencapaian Kinerja
dan Rencana Bulanan Output
(Fisik dan Keuangan)
Pelaporan Pencapaian Kinerja
dan Output (Fisik dan
Keuangan) Bulanan
s/d Februari
2013
Sebelum tgl
10
Setiap Bulan
RENCANA INTEGRASI SISTEM
No
Tahun
Integrasi Dengan
Keterangan
2012
RKAKL, Data Dasar, Document Management
RKAKL bersifat
Read Online
2013
2014
E-Planning BUK
Renja KL
SIMAK BMN
SAI
SIMKA
SIKDA (Generik dan Spesifik)
PRASYARAT PEMANFAATAN
Perencanaan Berbasis
Kebutuhan
Untuk Pelatihan
Untuk Pengadaan /
Pemeliharan Peralatan
Proses data
Anggaran
Sumber
Daya
Manusia
Operator yang
Kompeten
Sarana
Prasarana
Server dan Peralatan
Jaringan
Jaringan Komputer
(SIKNAS)
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
TERIMA KASIH

similar documents