penataan dan pemerataan guru (bali) tgl 19 nov

Report
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PROSES DAN MEKANISME PENGELOLAAN GURU DALAM RANGKA
PERENCANAAN KEBUTUHAN, PEMBINAAN KARIR, DAN KESEJAHTERAAN GURU
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
SURABAYA, 19 NOVEMBER 2014
PEMANFAATAN SIM P2TK DIKDAS UNTUK MENDUKUNG TUGAS SETIAP SUBDIT
PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SIM P2TK DIKDAS
SUBDIT PROGRAM & EVALUASI
SIM P2TK DIKDAS
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan Di Bidang PTK & PTK
Pendidikan Kesetaraan
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan Di Bidang PTK Dikdas
Pengumpulan, Pengolahan, &
Penyajian Data & Informasi PTK
Dikdas
DATABASE
P2TK DIKDAS
Penyusunan Program, Kegiatan, &
Anggaran Direktorat
Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama
& Pemberdayaan Peran &
Masyarakat Di Bidang PTK Dikdas
Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan
Program, Kegiatan, & Anggaran
Direktorat
Penyusunan Laporan Direktorat
SUBDIT. TEKNIS
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang PTK & PTK Pendidikan
Kesetaraan
Penyusunan Rencana Kebutuhan PTK
& PTK Pendidikan Kesetaraan
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
JABATAN FUNGSIONAL GURU
(SIM-JABFUNG)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
(SIM-PAK)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENATAAN & PEMERATAAN GURU
(SIM-RASIO)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TUNJANGAN
(SIM-TUN)
WEBSITE P2TK DIKDAS
Pengembangan Sistem Pembinaan
Peningkatan Kualifikasi & Karir PTK
& PTK Pendidikan Kesetaraan
Fasilitasi & Pemberian Bimbingan Teknis
Penerapan Norma, Standar, Prosedur, &
Kriteria Kualifikasi & Karir PTK & PTK
Pendidikan Kesetaraan
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan &
Pelindungan PTK & PTK Pendidikan
Kesetaraan
Evaluasi Penerapan Norma, Standar,
Prosedur, & Kriteria Kualifikasi & Karir &
Evaluasi Pemberian Penghargaan &
Pelindungan PTK & PTK Pendidikan
Kesetaraan
PEMANFAATAN SIM P2TK DIKDAS UNTUK MENDUKUNG TUGAS SETIAP SUBDIT
N PENDAYAGUNAAN
SIM P2TK DIKDAS
SIM P2TK DIKDAS
SUBDIT. TEKNIS
Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan Di Bidang PTK & PTK
Pendidikan Kesetaraan
DATABASE
P2TK DIKDAS
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang PTK & PTK Pendidikan
Kesetaraan
Penyusunan Rencana Kebutuhan PTK
& PTK Pendidikan Kesetaraan
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
JABATAN FUNGSIONAL GURU
(SIM-JABFUNG)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
(SIM-PAK)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENATAAN & PEMERATAAN GURU
(SIM-RASIO)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TUNJANGAN
(SIM-TUN)
WEBSITE P2TK DIKDAS
SIM Laporan
Pengembangan Sistem Pembinaan
Peningkatan Kualifikasi & Karir PTK
& PTK Pendidikan Kesetaraan
Fasilitasi & Pemberian Bimbingan Teknis
Penerapan Norma, Standar, Prosedur, &
Kriteria Kualifikasi & Karir PTK & PTK
Pendidikan Kesetaraan
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan &
Pelindungan PTK & PTK Pendidikan
Kesetaraan
Evaluasi Penerapan Norma, Standar,
Prosedur, & Kriteria Kualifikasi & Karir &
Evaluasi Pemberian Penghargaan &
Pelindungan PTK & PTK Pendidikan
Kesetaraan
Pelaksanaan Tusi Subdit Teknis didukung
oleh 4 Aplikasi P2TK Dikdas
A. Penataan Guru
1.Menyusun Juknis Penataan & Pemerataan antar
Kab/Kota dan Provinsi
2.Rakor dengan Kab/Kota untuk Penataan dan
Pemerataan
3.Rekomendasi Sanksi bagi kab/kota yg tidak
melaksanakan
4.Koordinasi dgn BKN/Menpan/Kemdagri ttg Formasi
CPNS
5.Koordinasi dgn LPTK untuk penyiapan Kebutuhan Guru
berdasarkan Proyeksi kebutuhan
6.Koord dgn Kab daerah khusus untuk redistribusi guru
B. Pembinaan Karir, Penghargaan dan perlindungan
1. Koord. Dgn Sekretarian PAK Kab/kota/Prov.
2. Menyusun SOP Tugas Sekretariat PAK Kab/Kota
3. Mengelola Karir Guru dan Mendesain Bimtek Kompetensi yg diperlukan
berdasarkan profil kompetensi guru sekabupaten/kota
4. Memberikan Fasilitasi ke KKG/MGMP
5. Memberikan Layanan pembinaan Karir ke Kab/Kota (Sekretariat PAK
Pusat)
6. Memetakan/Memantau Guru yg mempunyai masalah pengusulan PAK
7. Koordinasi dgn BKD untuk Kebijakan SKP Guru
8. Memastikan rasio Tim Penilai PAK Kab/Kota dan Penilai Pusat termasuk
menyeleksi pengganti pensiun
9. Mengelola Aplikasi SIMPAK (kecuali entri data PAK disupport Subdit
Program)
10.Menyiapkan Konten Website terkait Tusi masing-masing subdit
11.Seleksi Calon peserta Gupres berdasarkan pembinaan Karir
12.Seleksi Pemberian Penghargaan Guru berdedikasi
13.Guru yang Kompeten dan Berprestasi untuk pemberian beasiswa S2
14.Pemilihan Calon Kepala Sekolah untuk Diklat Cakep di LP2KS (MoU dgn
LP2KS)
15.Melayani stakeholder ttg penataan Guru dan Pembinaan Karir (Aplikasi
Laporan)
16.Menyiapkan Tim Sekretariat Subdit untuk melayani Kab/kota dalam hal
Pembinaan Karir dan Penataan Guru.
Kegiatan Tindak Lanjut untuk
Semua Sistem
• Penyusunan regulasi (dan kemudian diikuti dengan kegiatan
sosialisasinya):
– Penyusunan Permendiknas tentang operasionalisasi SIM P2TK (Dikdas)
– Penyusunan Juknis tentang tugas dan fungsi antar unit utama dan
antar masing-masing subdit dalam rangka pelaksanaan perencanaan
kebutuhan guru, pembinaan karir (termasuk muatan laman P2TK
Dikdas)
– Penyusunan Juknis tentang persyaratan jumlah jam guru terkait
Penilaian Kerja Guru dan Pembayaran Tunjangan Profesi
– Penyusunan MoU dengan BKN tentang akses masing-masing database
untuk kepentingan pemeriksaan legalitas status PNS guru dalam
rangka pembinaan karir
– Penyusunan MoU dengan Kemriset & dikti tentang akses akses
masing-masing database untuk kepentingan pemeriksaan legalitas
ijazah guru dalam rangka pembinaan karir
Kegiatan Tindak Lanjut untuk
SIM-Jabfung dan SIM-PAK
• Penyusunan Regulasi (dan kemudian diikuti dengan kegiatan
sosialisasinya):
– Penyusunan Juknis yang menguraikan OTK Permendkbud Nomor 1 Tahun 2012
terkait layanan pembinaan karir guru (utamanya oleh Subdit. Teknis)
– Penyusunan Surat Edaran dimulainya pemberian tunjangan profesi yang
dikaitkan dengan kompetensi guru (dasar: Permenegpan Nomor 16 Tahun
2009 dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010)
– Penyusunan Rencana Tindak Lanjut terkait Pengembangan SIM-PAK (antara
lain penambahan fitur pencarian data individual guru)
• Sosialisasi SIM-Jabfung dan SIM-PAK (Prosedur dan Aplikasi) tingkat
provinsi (Dinas Pendidikan & BKD) dan tingkat kabupaten / kota (Dinas
Pendidikan & BKD) dengan sasaran peserta pimpinan lembaga
• Bimbingan Teknis PAK Guru Dikdas bagi Sekretariat PAK Tingkat Kabupaten
/ Kota (dengan menggunakan SIM-PAK) – Subdit. Teknis
• Monev Pelaksanaan PAK (dengan menggunakan SIM-PAK)
Kegiatan Tindak Lanjut untuk
SIM-Rasio
•
Penyusunan Regulasi (dan kemudian diikuti dengan kegiatan sosialisasi):
– Penyusunan SKB empat K/L (Kemdikbud, Kemenpan, Kemdagri, dan BKN) tentang
pendayagunaan bersama keluaran SIM-Rasio untuk pengendalian formasi CPNS guru
– Penyusunan Juknis terkait tentang perencanaan kebutuhan guru dalam jabatan yang akan
mengikuti PPG (jika pelaksanaannya dibiayai negara)
– Peningkatan status SKB 5 Menteri menjadi Peraturan Pemerintah
– MoU dengan LPTK (dengan wasit Bappenas) terkait tentang perencanaan kebutuhan guru
untuk pengendalian jumlah mahasiswa calon guru.
– Penyusunan Rencana Tindak Lanjut terkait Pengembangan SIM-Rasio.
•
•
•
Sosialisasi SIM-Rasio (Dinas Pendidikan & BKD) dan tingkat kabupaten / kota (Dinas
Pendidikan & BKD).
Koordinasi perencanaan kebutuhan guru dan pengendalian formasi guru tingkat
nasional, tingkat provinsi,dan tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan
Kemdikbud, Kemenpan, Kemdagri, BKN, Pemprov (Dinas Pendidikan & BKD), dan
Pemkab/Pemkot (Dinas Pendidikan & BKD) – Subdit. Teknis
Lanjutan piloting penataan dan pemerataan guru (untuk kabupaten / kota tersisa
dan untuk kabupaten / kota yang pada piloting tahun 2014 mendapat nilai
kurang), dengan kegiatan antara lain meliputi: (a) Rapat koordinasi, (b) Bimbingan
teknis, dan (c) Fasilitasi – Subdit. Teknis.
Definisi Guru menurut perundang-undangan
1. Siapa Guru?
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah (Pasal 1 Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen).
2. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling
singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada satuan administrasi
pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru. (Pasal 1 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru).
1
2
3
4
Saat ini disekolah banyak sekali sebutan status untuk guru yang kalau ditinjau dari regulasi yang ada sebutan guru
tersebut tidak pernah ada. kecuali istilah guru tetap yang terdapat pada Peraturan-pemerintah No. 74 Tahun 2008.
Adapun istilah-istilah guru yang mengajar disekolah saat ini seperti :
1. Guru PNS adalah guru yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
2. Guru Bukan PNS adalah guru selain PNS yang menurut realita ada di sekolah negeri atau sekolah swasta.
3. Guru Tetap yayasan (GTY) adalah guru bukan PNS yang berstatus tetap dgn adanya perjanjian kontrak kerja antara
pihak yayasan dengan guru yang bersangkutan. Guru GTY hanya ada disekolah swasta karena sekolah negeri bukan
dibawah pengelolaan yayasan
4. Guru Tidak Tetap(GTT) Sekolah Negeri adalah istilah untuk guru yang: 1. diangkat berdasarkan kebutuhan pada
satuan pendidikan (sekolah) dengan disetujui kepala sekolah, 2. kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah,
baik pengangkatan juga pemberhentian, 3. menandatangani kontak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun
atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, 4. dibiayai atau digaji berdasarkan sumbangan dari masyarakat atau
bukan guru yang gajinya tidak masuk anggaran APBN dan APBD.
5. Guru Wiyata Bakti : guru bukan PNS mengajar disekolah negeri gajinya dari APBD kab/kota atau APBD Provinsi.
6. Guru Honor Daerah adalah guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri yang diangkat oleh pemda yang
gajinya dari APBD kab/kota atau APBD Provinsi.
7. Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) : mengajar disekolah negeri yang gajinya dari APBD kab/kota atau APBD Provinsi.
8. Guru Bantu (GB) adalah guru yang diangkat oleh Kab/Kota berdasarkan Kepmendikbud tahun 2003 yang
ditugaskan disekolah-sekolah yang kekurangan guru dan gajinya sebesar 1 juta perbulan dibebankan pada APBN
Kemdikbud dan dibeli nomor induk guru bantu (NIGB), Awalnya guru bantu berjumlah sekitar 200.000 orang pada
tahun 2003. Namun saat ini sudah banyak yang diangkat oleh Pemda menjadi PNS sehingga saat ini jumlahnya
hanya tinggal sekitar 10.000 ribu orang diseluruh indonesia dan terbanyak ada di DKI Jakarta sekitar 5.000 orang.
9. Guru Bantu Sementara (GBS) : guru yang diangkat dalam rangka pemenuhan kekurangan guru akibat adanya
benca alam stunami dan gempa di Nias dan tidak ada nomor induk layaknya guru bantu sebagai identitas resmi.
GBS diangkat dengan SK Kepala LPMP tahun 2005 dan sampai saat ini masih terus mendapatkan Gaji dari
Kemdikbud sebesar 1 juta perbulan. GBS berbeda dengan BG karena BG dasar hukumnya adalah Kepmendikbud
2003 sedangkan BGS hanya diangkat oleh kepala LPMP tahun 2005 dan sampai saat ini masih menuntut agar tetap
digaji dan . Selain di daerah bencana guru GBS juga diangkat dan ditempatkan di daerah transmigrasi .
10.Guru Komite adalah guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri yang diangkat dan digaji oleh komite sekolah
atau dari dana BOS.
11.Guru SM3T (Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal).
AMANAT UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
GURU HARUS PROFESIONAL, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT
JUMLAH IDEAL
(SIM RASIO)
Eksternal sistem
SISTEM
APLIKASI
PELAYANAN
KEPEGAWAIAN
(SAPK) - BKN
BEBAN KERJA MINIMAL
DATA GURU PNS
PEMBINAAN KARIR
(SIM PAK)
NILAI PK GURU
SISTEM
E - KINERJA
STATUS
KOMPETENSI
DAN KINERJA
GURU
DIREKTORAT
PEMBINAAN PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
(DAPODIKDAS)
KESEJAHTERAAN
(SIM TUNJANGAN)
MEMENUHI SYARAT
TERBIT SK TUNJANGAN
Eksternal sistem
GURU PROFESIONAL
SEJAHTERA
BERMARTABAT
Dengan integrasi Aplikasi yang ada di P2TK Dikdas, maka dapat menentukan bahwa hanya guru yang Kompeten yang
akan naik pangkat dan menerima Tunjangan Profesi sesuai regulasi yang ada.
Guru Profesional,
Kompeten,
Sejahtera, dan
Bermartabat
ARUS INFORMASI 4 APLIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUSI P2TK DIKDAS
(Perencanaan Kebutuhan, Pembinaan Karir, dan Kesejahteraan PTK)
15
SK Kenaikan Pangkat
bagi guru yg kompeten
Penilaian Kinerja
Guru di Sekolah
10 Usulan Formasi
MENPAN
Usulan
10
Pengangkatan
Guru
Nilai PAK Guru
Gol III/a sd IV/b
14
Formasi CPNS 10
9
KAB/KOTA
SIM e-Kinerja
(Pusbangprodik)
SK Kenaikan
Pangkat guru
Bukan PNS
14
Usul Inpassing
Dan Penyesuaian
Jafung
BKN
13
Calon Guru yg
akan diserifikasi
Peta
Sebaran
9
Guru
Peta
Sebaran
Guru
9
PUSBANG
PRODIK
6
2. SIM Rasio
(Perencanan)
Kebutuhan Guru dan
Calon Peserta PPG
Nilai PKB
Nilai PK Guru
Peta
Sebaran
Guru
LPTK
5
12
4. SIM PAK
(Pemb. Karir)
13
Peta
Jafung Guru
3. SIM Jafung
(Pemb. Karir)
SK Tunjangan
PNS Daerah jika
Kompeten,
Linier, dan
15
24 jam
3
SEKOLAH
Data Individu
Siswa/PTK
1
Dapodik Pusat
Feedback status
Data Guru
Golongan Sesuai
Inpassing (Besaran
Tunj. Profesi Guru
Bukan PNS)
2
1. SIM Tunjangan
(Kesejahteraan)
Nilai Kompetensi dan
Gaji Pokok Terbaru
11
Beban Kerja Guru 24 jam
7
lulusan baru serifikasi
8
Usulan Alokasi PMK
untuk PNS Daerah
15
4
SK Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS jika Kompeten, Linier dan 24 jam
KEMENKEU
ALUR INFORMASI TERKAIT PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU, KARIR, DAN TUNJANGAN PROFESI
1.
Sekolah mengirimkan data Profil Sekolah, Guru, Siswa, dan Sarana prasarana.
2.
Aplikasi Tunjangan memvalidasi data guru yang dapat diakses oleh guru secara on-line untuk memperbaiki dan
mengirimkan kembali (Langkah 1) jika datanya belum benar.
3.
Jika Data Guru sudah benar, maka akan terbit SKTP, Jika Guru PNS Daerah operator Tunjangan dapat
mendownload SKTP dimaksud untuk segera dibayarkan tunjangannya dan Guru dapat melihat SK melalui
layanan website P2TK Dikdas (p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id).
4.
Untuk Guru Bukan PNS, Jika Data sudah benar, maka akan terbit SKTP dan Guru dapat melihat SK melalui
layanan website P2TK Dikdas. Pembayaran dilakukan oleh Direktorat langsung ke rekening Guru Bukan PNS.
(p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id)
5.
SIM Rasio mengambil row data dari DAPODIKDAS.
6.
Usulan calon guru yg akan disertifikasi, diharapkan menggunakan dapodik maka calon yg diusulkan sudah
mempunyai 24 jam sehingga ketika dinyatakan lulus dan kembali kesekolah tidak kesulitan jam mengajar dan
bisa terbit SKTP. Selain itu calon dipilih dari kab/kota dengan mempertimbangkan sebaran guru permapel yg
sudah sertifikasi. Hal ini untuk menghindari penumpukan guru yg disertifikasi. (Saat ini calon dijaring oleh
pusbangprodik dgn sumber data yang berbeda dgn DAPODIK)
7.
Data kelulusan dari Pusbangprodik sering terlambat diterima sehingga berakibat keterlambatan perhitungan
kebutuhan alokasi tunjanga profesi untuk transfer daerah yg dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK). Masalah ini bisa teratasi jika usulan calon diambil dari dapodik karena gaji pokok dan sebaran kab/kota
setiap guru sudah ada. PMK dapat disusun tanpa menunggu kelulusan 100% dari Pusbangprodik. (Saat ini
calon dijaring oleh pusbangprodik dgn sumber data yang berbeda dgn DAPODIK)
8.
Usulan alokasi dana tunjangan profesi transfer daerah untuk PNS Daerah yang akan dituangkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Tugas dari Pusbangprodik
ALUR INFORMASI TERKAIT PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU, KARIR, DAN TUNJANGAN PROFESI
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kab/Kota/BKN/MENPAN dapat mengakses peta kelebihan dan kekurangan guru yang disiapkan oleh
Kemdikbud per Kab/Kota, per Kec, per Sekolah, dan per Mapel, termasuk informasi kebutuhan guru
sebagai dasar Redistribusi dan data kebutuhan formasi CPNS di sekolah negeri.
Kab/Kota/BKN/MENPAN dapat menggunakan data ini sebagai kontrol terhadap usulan formasi sehingga
selaras antara kebutuhan sekolah, usulan kab/kota dan formasi yang disediakan oleh menpan (tepat
sulan, tepat formasi, dan tepat penempatan).
Dalam rangka memastikan bahwa hanya guru yg kompeten yang bisa naik pangkat dan menerima
tunjangan (Pasal 2 Permendiknas 35 Th. 2010), maka dilakukan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) di
sekolah. Salah satu syaratnya adalah guru harus mengajar minimal 24 jam/mgg.
Semua guru harus dinilai kinerjanya dan wajib ikut PKB. Nilai dari PK Guru dan PKB menjadi angka kredit
untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru.
Bagi guru Bukan PNS harus disetarakan Jabatan dan pangkatnya atai biasa disebut inpsssing
(Permendikbud 28 Th. 2014) dan Bagi PNS dan Bukan PNS yg sudah di inpassing harus disesuaikan dan
ditetapkan Angka Kreditnya (Permendikbud 4 Th. 2014) agar bisa ikut pembinaan karir seperti PNS.
SIMPAK akan menghasilkan Angka Kredit guru jika berdasarkan hasil penilaian memenuhi kecukupan
nilai, maka akan terbit SK kenaikan Jabatan dan Pangkat
Berdasarkan SK Kenaikan Jabatan dan pangkat sebagai bukti guru Kompeten maka akan disertasi
terbitnya SK tunjangan (Tunjangan bukan lagi hanya memenuhi 24 jam saja tetapi sudah dikaitkan dengan
kompetesi)
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT PADA UU 23 TH 2014
DAPODIK
Dasar Hukum
- (Instruksi Menteri No. 2 Thn 2011)
- Surat Mendikbud agar semua Unit
utama memanfaatkan DAPODIK dan
Tidak Ada Penjaringan Data di luar
DAPODIK
4 ENTITAS DAPODIK YANG DIJARING SECARA BERSAMAAN
DENGAN LEVEL DATABASE INDIVIDUAL
DAPODIK sebagai sumber data tunggal
dirancang bersifat Individual, Relasional
dan Longitudinal mencakup 4 entitas yaitu
Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Substansi
Pendidikan, dan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan. Dapodik satu-satunya acuan
sumber data dalam pengambilan
keputusan terkait pendidikan.
PEMANFAATAN DAPODIK
1. STATISTIK PENDD. (PDSP)
2. PENGELOLAAN KODE REFERENSI (PDSP)
3. BOS (DIT. SD/PSMP/PLB)
4. BSM (DIT. SD/SMP/PLB)
5. REHAB (DIT. SD/SMP/SLB)
6. USB (DIT. SD/SMP/SLB)
7. RAPOT SISWA (DIT. SD/SMP/SLB)
8. PELAKSANAAN UN (DIT. SD/SMP/SLB)
9. INPASSING (P2TK) – APLIKASI NO.1
10. TUNJ. GURU (P2TK) – APLIKASI NO.2
11. PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU (P2TK) –
APLIKASI NO. 3
12. PAK GURU (P2TK) – APLIKASI NO.4
13. LAYANAN LAPORAN PENGELOLAAN GURU –
APLIKASI NO.5
PROGRESS PENGIRIMAN ONLINE
DAPO.DIKDAS.KEMDIKBUD.GO.ID
WEBSITE TUNJANGAN
P2tk.dikdas.kemdikbud.go.id
Cek Data Guru
setiap saat
SIKLUS PENGIRIMAN DATA DARI SEKOLAH KE
SERVER DAPODIK PUSAT
Info data guru
baik yg valid atau tidak
Memenuhi
syarat atau tidak?
Ambil Data Guru,
Siswa dan Rombel
untuk tunjangan
SERVER
P2TK
DIKDAS
Feedback
Perbaikan data
jika belum valid
OPERATOR DAPODIK
DISEKOLAH
SERVER DAPODIK
Ambil Siswa, Rombel
dan Kondisi Ruang
Pemberian BOS, BSM,
Rehab, USB
Kirim dapodik
Setiap Semester,
minimal setiap saat
jika ada perubahan
DIRENCANAKAN
DAPAT MENGKSES
APLIKASI SAPK BKN
UNTUK MEMPEROLEH
DATA GURU PNS YANG
SAMA DGN BKN
SERVER
BKN
SERVER
DIT. PEMB.
SD/SMP/SLB
Catatan :
Untuk menjamin kualitas data, jika data yg dikirim belum valid guru dapat melihat di website
serta dapat mengirimkan perbaikan data secara berulang-ulang sampai data dinyatakan valid
dan digunakan untuk penerbitan SK Tunjangan. Periode waktu guru untuk memperbaiki adalah
setiap saat selama 6 bulan (1 semester)
Untuk Jaminan Kualitas Data DAPODIK
dilakukan pengecekan :
1. Status Guru aktif mengajar dgn adanya
penugasan dari Kepsek (belum pensiun)
2. Rombel guru mengajar yang diakui harus
ada siswa (dibuktikan dgn NISN)
3. Tidak diperkenankan guru mengajar di
rombel yg sama untuk mapel yang sama
4. Guru mengajar sesuai sertifikat
pendidiknya.
5. Beban kerja mengajar min 24/mgg
dihitung oleh sistem bukan dientri oleh
operator
6. Pengecekan terhadap kepemilikan secara
fisik ruang Lab dan Perpustakaan untuk
pengakuan tugas tambahan.
7. Pengecekan Jumlah rombel untuk
membatasi jumlah wakasek agar sesuai
yg diperbolehkan
8. Kebenaran Data Guru Bukan PNS akan
dicek silang dengan fisik dokumen
inpassing yang dikirim ke pusat dan
berkas fisik PAK guru pada SIMPAK di
Kab/Kota
9. Direncanakan untuk memastikan
kebenaran data guru PNS, Kemdikbud
dapat mengakses Database BKN (Aplikasi
SAPK) sehingga tidak ada pengiriman
berkas ke kemdikbud (paperless)
Perlu Kerjasama Antara Kemdikbud dengan BKN untuk dapat saling mengkases data Guru PNS Daerah.
Hal ini diperlukan karena pengelolaan database kepegawaian Guru PNS Golongan III/a s.d IV/b masih
menjadi kewenangan PEMDA. Dengan demikian Kemdikbud tidak perlu lagi meminta berkas
kepegawaian Guru PNSD (paperless untuk kemdikbud).
Alamat Laman Direktorat P2TK : p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id
5 APLIKASI PENGELOLAAN GURU
BERBASIS WEB DGN SUMBER DATA
DAPODIK SECARA REALTIME
1
Aplikasi Inpassing :
(Penyetaraan Jabatan dan Pangkat dalam rangka
pembinaan Karir Guru Bukan PNS)
2
Aplikasi Tunjangan :
Menampilkan Status data guru sebagai Feedback
untuk memperbaiki data jika ada Kesalahan, dan
menampilkan status SK tunjangan jika data
sudah Valid
3
Aplikasi SIM Rasio :
Menampilkan Peta Kelebihan dan Kekurangan
Guru permapel, perprovinsi, perkab/kota,
perkecamatan, dan persekolah,
Klik
4
Aplikasi SIM PAK :
Mengelola Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat
dan Jabatan berdasarkan Penilaian Kinerja dan
Pengeb. Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Klik
5
Aplikasi EIS (Executive Information System) :
Menampilkan Laporan-Laporan terkait Data
Guru, Tunjangan, dan Karir
Klik
Klik
Klik
3
APLIKASI SIM RASIO :
MENAMPILKAN PETA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU
PERMAPEL MULAI DARI LEVEL PROVINSI SAMPAI SEKOLAH
Aplikasi ini dirancang terintegrasi dengan DAPODIK sehingga perubahan data pada dapodik akan
merubah grafik pada SIM RASIO. Jika kab/kota melakukan pemindahan guru dan sekolah mengirimkan
data perubahan tersebut melalui dapodik maka akan terlihat hasilnya pada Grafik. Dinas Pendidikan
dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru, baik untuk penentuan
formasi CPNS Guru maupun untuk redistribusi guru antar sekolah. Hal ini penting dilakukan karena beban
mengajar 24 jam/mgg sangat penting bagi guru untuk memperoleh Angka Kredit dalam rangka
pembinaan karir dan penerbitan SK Tunjangan Profesinya (Pasal 15 Peraturan Pemerintah tahun 2008).
Selain itu sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemdikbud
dapat melakukan pengendalian formasi pendidik sehingga dapat memastikan usulan formasi dari
kab/kota ke Menpan selaras dengan perhitungan Kebutuhan Guru oleh Kemdikbud melalui SIM Rasio.
Fitur-Fitur untuk penggunaan Aplikasi SIM Rasio
Deskripsi Grafik :
Kab. Tulungagung Kelebihan Guru Matematika di SMP Negeri.
Kelebihan tersebut terdiri dari guru Non PNS baik yg sudah S1
maupun yg belum S1 yg sebenarnya tidak diperlukan.
Klik satu/lebih bulatan
legend untuk on/off
grafik sesuai warna
legend
1
Terdapat Guru Honorer di Sekolah
Negeri yg menurut hitungan tidak
diperlukan
Kebutuhan Guru Matematika
3
9
8
4
5
6
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
Pilih Menu Jenis Analisis
Doubel Klik akan Turun level dibawahnya
Naik ke level diatasnya
Pilih Mapel yg akan ditampilkan
Ganti halaman
7
6. Refresh
7. Membuka halaman yg pernah dipanggil
8. Melihat Nama Guru
9. Cetak atau simpan ke excel
Potret Kelebihan dan Kekurangan guru Matematika di Kota Bandung
Jenjang Sekolah SMP Negeri
(Aplikasi mampu menampilkan potret sampai level sekolah dan nama guru per mapel di seluruh Indonesia )
Sumber Data Dapodik 2014
Pindah
Pindah
Pindah
Catatan :
Pengangkatan Guru sebaiknya setelah dilakukan redistribusi guru dalam kabupaten/kota dan antar
kab/kota
CONTOH : SASARAN PEMBERIAN BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK KE S1 DAN CALON PESERTA SERTIFIKASI
Perlu mempertimbangkan pemberian kuota guru mapel PKn dan mengalihkan kuota ke mapel lain
Untuk memperoleh bantuan kualifikasi ke S1, dan Sertifikasi karena sudah kelebihan guru
untuk Kab. Bangkalan, kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, dan Kab. Magetan.
CONTOH PEMILIHAN SASARAN PEMBERIAN KUOTA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL
Memastikan tidak memberikan kuota Subsidi Tunjangan Fungsional
untuk Kab. Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, dan Magetan, Malang, dan Nganjuk
Hal ini karena jumlah guru PNS sudah berlebih sehingga guru bukan PNS tidak diperlukan
Guru Bukan PNS yg tidak diperlukan
Persyaratan menerima Subsidi Tunjangan Fungsional :
1. Guru Bukan PNS yang belum disertifikasi
2. Mengajar min 24 jam/mgg
MEKANISME MENGKAITKAN
KOMPETENSI DENGAN
TUNJANGAN PROFESI
KOMPOSISI GOLONGAN GURU YANG HARUS DIPANTAU
IV/E
6
13
IV/D
20
27
IV/C
3
272
198
IV/B
290
9,842
40,081
III/D
III/C
III/B
III/A
3,114
483
405
171,764
31,816
1,152
9,206
8,868
9,000
8,297
8,000
7,224
II/C
396
3,830
92
1,533
36,236
6,000
SLB
SMP
54,713
399
1,457
6,934
7,000
59,806
77,800
87
4,122
26,039
II/A
10,000
95,984
45,628
50,190
II/D
II/B
Masa Kerja Guru pada Gol IV/a
28,432
62,187
596
527,092
102,175
SD
Jumlah Guru
IV/A
Tugas Subdit Teknis :
Jenis Pelatihan apa yang dibutuhkan
untuk bisa melewati stagnasi tersebut
5,000
4,715
4,000
Outlier
3,000
2,000
1,000
2,770
2,717
2,655
1,423
950 1,018
507
364
92
32 19 93
525
352
633 665
709
410
401
153
37 25 12
5
4
209
9 452 17
3
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
4
3
1
1
11
1
IV/b, 196
IV/c, 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 27 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 -
Masa kerja (Tahun)
2
APLIKASI TUNJANGAN :
MENAMPILKAN STATUS DATA GURU JIKA BENAR ATAU SALAH,
DAN STATUS PENERBITAN SK TUNJANGAN GURU BAGI YG VALID
Guru dapat melihat datanya setiap saat melalui website. Jika ada kesalahan dapat
memperbaiki dan mengirimkan kembali sampai data tersebut valid untuk dapat diterbitkan
SK Tunjangannya. Selain itu layanan ini juga menjadi pintu masuk informasi guru sudah
terpanggil untuk ikut inpassing atau belum. Guru dapat melihat status datanya mulai dari
profil guru, status pemenuhan beban kerja 24/mgg, status linier antara mapel yang diampu
dengan sertifikat pendidik, mapping rombel terkait penugasan mengajar, dan penguncian
jam jika SK Tunjangan guru sudah terbit.
CONTOH INFO DATA GURU YANG BELUM MEMENUHI SYARAT
PENGUNCIAN JAM OLEH SISTEM BAGI GURU YANG SUDAH TERBIT SK
SEHINGGA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH GURU LAIN
Jika SK Tunjangan Guru sudah terbit,
maka jam tersebut akan dikunci sehingga
tidak bisa digunakan guru lain untuk
menerbitkan SK Tunjangannya
GURU DAPAT MELIHAT SK-NYA DIWEBSITE
Transfer /Semester I
4
APLIKASI SIM PAK :
MENGELOLA ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN
BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA DAN PENGEB. KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(PKB).
Dalam rangka pembinaan karir, untuk dapat naik golongan maka guru wajib memenuhi angka kredit dari
pelaksanaan kegiatan PKB, PK Guru, Penyesuaian Ijazah yg relevan. Kenaikan pangkat dan jabatan guru
PNS gol III/a sd IV/b menjadi kewenangan Kab/Kota sedangkan gol IV/c keatas menjadi kewenangan
pusat. SIMPAK ini dirancang terintegrasi antara sekretariat PAK Kab/Kota dengan Sekretariat PAK pusat.
Hal ini untuk mengakomodir guru IV/b yang sebelumnya kewenangan Kab/Kota menjadi kewenangan
pusat jika sudah naik golongan ke IV/c. Dengan SIMPAK direktorat dapat mengetahui besaran gaji pokok
guru PNSD untuk dicantumkan di SK Tunjangan Profesi dan juga sebagai dasar perhitungan kebutuhan
anggaran tunjangan profesi tahun berikutnya yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK). Dengan demikian maka alokasi dana tunjangan profesi tahun berikutnya dapat dihitung dengan
tepat sesuai dengan informasi gaji pokok terbaru guru. Hal ini tidak akan ada lagi Carryover (kurang bayar
karena kekurangan dana)
PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN
FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM
RANGKA PEMBINAAN KARIR
PENILAIAN
DOKUMEN
TIDAK
YA
PNS ?
TIDAK
SUDAH
INPASSING ?
YA
SK INPASSING SESUAI
PERMENEGPAN 84
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014))
PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 28 TAHUN 2014
PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN
ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU
SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)
Guru Profesional
TARGET ANGKA KREDIT
UNSUR
UTAMA
(Min. 90%)
PENGEMBANGAN DIRI
melalui CPD
PUBLIKASI ILMIAH dan/atau
KARYA INOVATIF
PENILAIAN KINERJA
UNSUR
PENUNJANG
(Max. 90%)
Penyesuaian Ijazah yg
relevan
Penyesuaian Ijazah tidak
relevan, tanda jasa, dsb
100
Penata Muda, IIIa
150
Penata Muda Tingkat I, IIIb
200
Penata, IIIc
300
Penata Tingkat I, IIId
400
Pembina, IVa
550
Pembina Tingkat I, IVb
700
Pembina Utama Muda, IVc
850
Pembina Utama Madya, IVd
1050
Pembina Utama, IVe
Guru
Pertama
Guru
Muda
Guru
Madya
Guru
Utama
YA
1.Naik Pangkat
2.Tunj. Profesi
KECUKUPAN
ANGKA
KREDIT?
TIDAK
1. Tidak Naik Pangkat
2. Jam mengajar dikurangi
3. Tunj. Profesi tidak terima
RENCANA IMPLEMENTASI PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI BERDASARKAN KOMPETENSI
MENGIKUTI TAHUN AJARAN MAKA
JATUH SANKSI JIKA TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI
TAHUN ANGGARAN 2015
TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN ANGGARAN 2017
TAHUN AJARAN 2014/2015
TAHUN AJARAN 2015/2016
TAHUN AJARAN 2016/2017
SEM 1
SEM 1
SEM 1
JULI - DES
SEM 2
JAN - JUNI
JULI - DES
SEM 2
JAN - JUNI
SEM 2
JULI - DES
JAN - JUNI
SEM 1
JULI - DES
SOSIALISASI (MEMASTIKAN SELURUH TK/SD/SMP/SMA MENGETAHUI)
PELAKSANAAN
PK GURU
PELAKSANAAN
PK GURU
PELAKSANAAN
PK GURU
PELAKSANAAN
PK GURU
PEMBERLAKUAN SANKSI
BERDASARKAN HASIL PK GURU
MENGIKUTI TAHUN AMGGARAN MAKA
JATUH SANKSI JIKA TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI
1.
2.
3.
4.
KEWENANGAN PENGANGKATAN PNS PP NO. 9 TAHUN 2003
PERMENDIKBUD NO. 39 TAHUN 2009 TENTANG BEBAN KERJA GURU
SKB 5 MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS
PERMENDIKBUD NO. 62 TAHUN 2013
POINT YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM RANGKA MENATA GURU
1. BEBAN KERJA MINIMAL 24 JAM PERMINGGU
2. GURU YG SUDAH SERTIFIKASI MENGAJAR SESUAI SERTIFIKAT PENDIDIKNYA
3. MINIMAL 6 JAM DI SEKOLAH INDUK
4. PROMOSI BUKAN KE SEKOLAH YANG LEBIH TINGGI TETAPI KE JABATAN FUNGSIONAL
YANG LEBIH TINGGI
CONTOH TAKE HOME PAY
GURU PNS dan BUKAN PNS
GURU PNS
Daerah Normal
PNS
Sudah Sertifikasi
Daerah Normal
PNS
Belum Sertifikasi
Daerah Khusus
PNS
Sudah Sertifikasi
Daerah Khusus
PNS
Belum Sertifikasi
: 2.580.500
: 2.580.500
::: opsional
: 2.580.500
: 2.580.500
:: 250.000
:: opsional
: 2.580.500
: Belum Implementasi
: Belum Implementasi
---------------: 7.741.500
: 387.075
---------------: 5.411.000
: 270.550
: 2.580.500
: 2.580.500
1. Gaji pokok Golongan IV/a
: 2.580.500
:
2. Tunjangan profesi
:: 250.000
3. Tambahan Penghasilan
::4. Tunjangan Kependidikan
: opsional
5. Tunjangan Kesejahteraan Daerah* : opsional
::6. Tunjangan Khusus
: Belum Implementasi: Belum Implementasi
7. Tunjangan Fungsional
--------------------------------------------------------------------- ---------------: 5.161.000
: 2.830.500
TAKE HOME PAY /BULAN
: 258.050
: 141.525
TAKE HOME PAY/HARI (@20 Hr kerja)
GURU BUKAN PNS
Daerah Normal
Bukan PNS
Sudah Sertifikasi
Daerah Normal
Bukan PNS
Belum Sertifikasi
Daerah Khusus
Bukan PNS
Sudah Sertifikasi
: Gaji Yayasan
: Gaji yayasan
1. Gaji pokok Golongan IV/a **
:
2.580.500
:
2. Tunjangan profesi
: opsional
3. Tunjangan Kesejahteraan Daerah : opsional
:
:4. Tunjangan Khusus
:: 300.000
5. Subsidi Tunjangan Fungsional
: Belum Implementasi: Belum Implementasi
6. Tunjangan Fungsional
--------------------------------------------------------------------- ---------------: 2.580.500
: 300.000 ++
TAKE HOME PAY /BULAN
:
129.025
++
TAKE HOME PAY/HARI (@20 Hr kerja)
* TKD DKI Rp. 3 Juta perbulan
**Penyetaraan (Inpassing)
Daerah Khusus
Bukan PNS
Belum Sertifikasi
: Gaji Yayasan
: 2.580.500
: opsional
: 2.580.500
:: Belum Implementasi
---------------: 5.161.000 ++
: 258.050 ++
: Gaji Yayasan
:: opsional
: 2.580.500
: 300.000
: Belum Implementasi
---------------: 2.880.500 ++
: 144.025 ++
Dasar Hukum
: PP Gaji PNS
: UU 14 Thn 2005
: Perpres 52/2009
: PMK
: Perda
: PP 74 Thn 2008
: PP 74 Thn 2008
Dasar Hukum
: Aturan yayasan
: UU 14 Thn 2005
: Perda
: PP 74 Thn 2008
: PP 74 Thn 2008
: PP 74 Thn 2008
PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN PROFESI
BERDASARKAN GAJI POKOK (MEKANISME SAAT INI)
TUNJANGAN
PROFESI DIBAYAR
SESUAI DENGAN
NOMINAL PADA
TABEL GAJI PP 15
TAHUN 2012
Catatan :
Dengan dukungan data
DAPODIK maka dapat
diperoleh Nominal Gaji
Pokok Setiap Guru, dan
Sudah dicantumkan
dalam SK Tunjangan
sehingga Kab/Kota
dapat segera
membayarkaannya
Persyaratan menerima Tunjangan Profesi
Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15
Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi
satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas
pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan
Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan
pendidikan tempat bertugas.
39

similar documents