Standar Kompetensi, Evaluasi Jabatan dan Kompensasi

Report
Oleh:
Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan
Badan Kepegawaian Negara
Jakarta, 2013
file : Arah Pengembangan dan Isu Aktual Dalam Pelaksanaan Manajemen PNS –KKP-Bandung-15-05-2013
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PNS
• RUU ASN
• Penataan Sistem Perencanaan Pegawai
• Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai
• Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
• Assessmen Individu berdasarkan Kompetensi
• Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS
• Disiplin
• Pendidikan dan Pelatihan
• Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu
• Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
• Peningkatan Pelayanan PNS
• Remunerasi dan Kesejahteraan PNS
2
2
I. RUU ASN
1. RUU inisiatif DPR
2. Mengatur PNS dan PTT
3. Tidak ada dikotomi PNS Pusat dan Daerah, yang ada PNS
NKRI
4. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat karier
tertinggi di instansinya
5. Dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang antara
lain bertugas :
a. Mengawasi Rekrutmen pengangkatan Jabatan Eksekutif
Senior
b. Mengawasi dan membina etika dan profesi PNS
3
6. Manajemen PNS:
a. Perencanaan Kepegawaian, dalam penyusunan formasi
didasarkan pada:
1) Analisis Jabatan
2) Peta Jabatan
3) Analisis Kebutuhan
4) Analisis Beban Kerja
5) Prediksi Pegawai 5 (lima) tahun kedepan
6) Mendapat pertimbangan dan persetujuan Menteri
Keuangan dan BKN
7) Ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB
4
b. Rekrutmen PNS:
1) Berdasarkan merit system
2) Berbasis kompetensi
3) Open system
4) Three steps selection (seleksi Administrasi, Test
Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang)
5) Menggunakan metode :
a) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri
b) Computer Assisted Test (CAT)
c) Assessment Center/Quasi Assessment
c. Placement (Penempatan) PNS, didasarkan sesuai dengan
lowongan jabatan
5
d. Pengangkatan Jabatan:
1) Jenis jabatan kedepan:
a) Jabatan Eksekutif Senior/Jabatan Pimpinan Tinggi :
• Utama
• Madya
• Pratama
b) Jabatan Fungsional :
• Ahli  Pertama, Muda, Madya, Utama
• Terampil  Pemula, Pelaksana, Mahir
c) Jabatan Administratif :
• Pelaksana
• Pengawas
• Administrator
2) Pengangkatan Jabatan
a) Berbasis Kompetensi Jabatan  menyusun Standar
Kompetensi Jabatan
b) Open Career Lintas Instansi Pusat dan Daerah
c) Kompetensi terbuka
d) Assessment Center
e) Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu
6
e. Penggajian
1) Untuk jabatan tertentu dibebankan pada APBN
2) Gaji berbasis jabatan (skala tunggal)
3) Tunjangan tidak boleh lebih besar daripada gaji pokok
f. Pendidikan dan Pelatihan
1) Didasarkan pada analisis kebutuhan diklat
2) Latihan prajabatan direncanakan selama 1 (satu) tahun
3) Menetapkan indeks mengikuti diklat bagi setiap PNS
(10% waktu kerja pertahun untuk pengembangan diri)
4) Evaluasi pasca diklat
g. Reward and Punishment
1) Reward (Penghargaan), tanda jasa yang diberikan
dikaitkan dengan pembinaan karier
2) Punishment, meliputi:
a) Sanksi administrasi
b) Sanksi perdata
c) Sanksi pidana
7
h. Pensiun
1) Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan
sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan
atas pengabdian PNS.
2) Berubah dari system Pay As You Go menjadi Fully
Funded
3) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS
yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi
kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).
8
Asesmen Individu
berdsr.kan Kompetensi
oAnalisis Jabatan
o Informasi Jabatan/ Uraian Jabatan
Penerapan Sis.
Penilaian
Kinerja
Individu
o Analisis Beban Kerja
o Peta Jabatan
9
PROFIL PNS
1. Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi
4.467.982, keadaan tanggal 1 Januari 2013
2. Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah
4.467.982 : 237.556.363 = 1 : 1,88 %
3. PNS yang menduduki jabatan terdiri dari :
Jabatan Struktural (eselon I s.d V)
:
Jabatan Fungsional Umum (staf)
: 1.977.430 (44,26%)
Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian)
: 2.252.090 (50,40%)
Terdiri dari : Tenaga Guru
238.462 ( 5,34%)
: 1.757.458
Tenaga Dosen/Guru Besar
:
78.618
Tenaga Kesehatan
:
285.844
Tenaga Fungsional Lainnya
:
130.170
10
4.
Komposisi menurut usia 51 Tahun keatas
No
Kelompok Usia
1
51 – 55
768.261
76,85
2
56 – 60
216.736
21,68
3
61 – 65
14.045
1,41
4
65 +
614
0,06
Jumlah
5.
Jumlah
999.656
Prosentase (%)
100
PNS yang akan mencapai usia pensiun 2013-2014 sejumlah
256.901 dengan rincian:
tahun 2013
: 123.167
tahun 2014
: 133.734
11
RASIO PNS TERHADAP PENDUDUK
Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia adalah 1,88 %
masih cukup moderat.
Sebagai perbandingan beberapa negara ASEAN:
No
Negara
Prosentase (%)
1
Indonesia
1,88
2
Malaysia
3,7
3
Filipina
2,9
4
Thailand
1,9
5
Kamboja
1,2
6
Laos
1,8
7
Vietnam
2,1
8
Brunai Darussalam
11,4
9
Myanmar
0,7
12
RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA
PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH
Kelompok
% Belanja
Pegawai dgn
APBD
Jumlah Prosentase
instansi
( %)
Kebijakan yg dapat
dilakukan
I
≤ 30
52
9,92
II
31 s.d. 40
76
14,50
Zero growth
III
41 s.d. 50
105
20,23
Minus growth
IV
51 s.d .60
145
27,67
Moratorium
V
61 s.d. 76
145
27,68
Moratorium
Growth
(pro growth, pro poor, & pro job)
Sumber data : Kementerian Keuangan
13
HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI
PNS:
1. Rasio belanja pegawai dengan APBN/APBD masih
dibawah 50%
2. Analisis Jabatan
3. Analisis Beban Kerja
4. Prediksi Pegawai selama 5 tahun
5. Redistribusi Pegawai
14
14
III. PENATAAN SISTEM REKRUTMEN
PEGAWAI
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Terbangunnya
sistem rekrutmen yang:
Evaluasi
Jabatan
Asesmen Individu
berdsr.kan Kompetensi
o Terbuka
o Akuntabel
PenerapanoSis.
Penilaian
Kinerja Individu
Berbasis
kompetensi
15
REKRUTMEN PNS
a. Penyusunan formasi berbasis kompetensi
• Penyusunan formasi PNS sebagai bagian dari perencanaan SDM PNS, didasarkan pada
analisis kebutuhan riil organisasi yang meliputi jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis
beban kerja dan tuntutan kinerja organisasi, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan
yang tersedia
b. Rekrutment berdasarkan merit system
•
•
•
•
•
•
Berdasar Analisis Kebutuhan Pegawai
Berbasis Kompetensi
Open System
Three Step Selection (utk Test Komp Dasar melalui Computer Assisted Test)
Quasi Assessment Center
Penempatan PNS sesuai dengan Lowongan Jabatan
c. Materi Tes terdiri
• Tes Kompetensi Dasar
• Tes Kompetensi Bidang (Substantif)
d. Pengembangan rekrutmen & seleksi CPNS dgn Computer Asissted Test (CAT)
e. Penyelenggaraan Test dengan menyempurnakan metode instrument
Assessment Center
16
PP NO 56 TAHUN 2012 jo
PERKA BKN NO 9 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN CPNS
MEKANISME
PERSYARATAN
PEMBENTUKAN TIM
(TIMLAKNAS & INST.)
UJIAN SELEKSI
(TKD & TKB) KHUSUS
TH. K-2 DAN UMUM
PENGADAAN
CPNS
1.T.HONORER K-1
2.T.HONORER K-2
3.PELAMAR UMUM
4.DOKTER
5.TENAGA AHLI
TERTENTU/
KHUSUS
PENETAPAN NIP
PENEMPATAN/
PENUGASAN
PENGANGKATAN
SEBAGAI CPNS
WASDAL
EVALUASI
TENAGA HONORER K -1
VERIFIKASI &
VALIDASI
(BKN & BPKP)
PPK
MEMANGGIL
T.H. YANG MK
UTK
MELENGKAPI
SYARAT
ADMINSTRATIF
PPK
MENGUSULKAN
PENETAPAN NIP
KEPADA
KEPALA BKN/
KAKANREG
BKN /KANREG
MEMERIKSA
PERSYARATAN
ADMINISTRASI
(PEMBERKASAN)
KEPALA BKN
MENGUMUMKAN
DAFTAR NAMA
T.H. YANG MK
MENPAN
MENETAPKAN
FORMASI
DAN
MENYAMPAIK
AN KEPADA
PPK
KEPALA BKN
MENYAMPAIKAN DAFTAR
NAMA T.H.
YANG MK
KEPADA PPK
BKN
MENETAPKAN
PERTEK
FORMASI DAN
MENYAMPAIKAN KE
MENPAN
PPK
MENGUMUMKAN
T.H. YANG MK
SELAMA 14 HARI
KALENDER
TIDAK ADA
MASALAH
QUALITY
ASSURAN
CE BPKP
AUDIT UNTUK
TUJUAN
TERTENTU
MENPAN/BPKP
KEPALA BKN
MENETAPKAN NIP
T.H. YANG MEMENUHI
SYARAT (MS)
APABILA
TERDAPAT
MASALAH
PPK MENETAPKAN
KEPUTUSAN
PENGANGKATAN
CPNS PALING
LAMBAT 25 HARI
KERJA
PPK
MELAKUKAN
PENELITIAN
TERHADAP T.H.
YANG MK
APABILA ADA
PENGADUAN
PPK MELAPORKAN
&
MENANDATANGANI
HASIL YG MK
KEMUDIAN
MENYAMPAIKAN
KPD BKN &
TEMBUSAN KE
MENPAN
PPK
MENEMPATKAN/
MENUGASKAN
T.H. SESUAI
FORMASI YANG
DITETAPKAN
TENAGA HONORER K-2
PPK
MENYAMPAIKAN DAFTAR
T.H K-2 KE
BKN
KEPALA BKN
MENYAMPAIKAN
LISTING T.H.
YANG SUDAH
DISELESAIKAN &
DIPUTUSKAN
KEPADA PPK
T.H. YANG
TERCANTUM
DALAM LISTING
BERHAK
MENGIKUTI
SELEKSI
(TKD)
7 hr kal
KEPALA BKN
MENGUMUM-KAN
DAFTAR T.H. K-2
KEPALA BKN
MENYAMPAIKAN DAFTAR
T.H. K-2 KEPADA
PPK
PPK MENGUMUMKAN
(UJI PUBLIK) DAFTAR
T.H. K-2 SELAMA 21
HARI KALENDER
T.H. YANG
TIDAK ADA
PENGADUAN
MENPAN & RB DAN
KEPALA BKN
MENYELESAIKAN &
MEMUTUSKAN
ATAS PENGADUAN
TERHADAP T.H.
MENPAN & RB
MENENTUKAN
JADWAL
PELAKSANAAN
TKD
KONSORSIUM PTN
MENYUSUN
MATERI TKD
T.H. YANG
MASIH ADA
PENGADUAN
PPK
MELAKSANAKAN
TKD
PPK MELAKSAKAN
TKB/WAWANCARA/
PRAKTEK
KONSORSIUM
PTN MENGOLAH
HASIL TKD
INST. PEMB. JFT
MENYUSUN
MATERI TKB
MENPAN & RB
MENETAPKAN
DAN
MENGUMUMKAN
KELULUSAN TKD
T.H. YANG
LULUS TKD
MENGIKUTI
TKB
PPK MELAKUKAN
PENELITIAN &
PEMERIKSAAN
TERHADAP T.H.
YANG MEMENUHI
SYARAT APABILA
ADA PENGADUAN
PPK
MENYAMPAIKAN
HASIL
PEMERIKSAAN &
TANGGAPAN
KEPADA BKN
PALING LAMBAT 45
HARI KALENDER
PPK MENGOLAH HASIL
TKB/WAWANCARA/
PRAKTEK
PPK MENETAPKAN
KELULUSAN TKB/
WAWANCARA/ PRAKTEK
PPK MENETAPKAN
DAN MENGUMUMKAN
T.H. YG MEMENUHI
SYARAT DIANGKAT
CPNS
PPK
MENGUSULKAN
PENETAPAN NIP
KE BKN/KANREG
PELAMAR UMUM
PPK
MENGAJUKA
N TAMBAHAN
FORMASI KE
MENPAN & RB
TEMBUSAN
KEPALA BKN
KEPALA BKN
MENETAPKAN
PERTIMBANG
AN TEKNIS
TAMBAHAN
FORMASI
KEPALA BKN
MENYAMPAIKAN
PERTIMBANGAN
TEKNIS KEPADA
MENPAN & RB
KONSORSIUM
PTN MENYUSUN
MATERI TKD
PPK
MELAKSANAKAN TKD
KONSORSIUM
PTN
MENGOLAH
HASIL TKD
PPK
MENEMPATKAN/M
ENUGASKAN
SESUAI FORMASI
YANG
DITETAPKAN
PPK
MENGUMUMKAN
PELAKSANAAN
TKD
MENPAN & RB
MENENTUKAN
JADUAL
PELAKSANAAN
TKD
Pelamar yang lulus
TKD mengikuti TKB
MENPAN & RB
MENETAPKAN DAN
MENGUMUMKAN
KELULUSAN TKD
PPK
MENGUMUMKAN KEMBALI
KELULUSAN
TKD
PPK
MENETAPKAN
KEPUTUSAN
PENGANGKATAN
CPNS PALING
LAMBAT 25 HARI
KERJA
KEPALA BKN
MENETAPKAN
NIP YANG
MEMENUHI
SYARAT (MS)
MENPAN & RB MENETAPKAN
TAMBAHAN FORMASI
INSTANSI PUSAT
MENPAN & RB MEMBERI
PERSETUJUAN TAMBAHAN
FORMASI INSTANSI DAERAH
MENPAN & RB
MENYERAHKAN
PENETAPAN DAN
PERSETUJUAN FORMASI
KEPADA PPK
PPK
MELAKSANAKAN
TKB/WAWANCARA/
PRAKTEK
PPK MENENTUKAN
JADUAL TKB/
WAWANCARA/
PRAKTEK
(INST. PEMB. JFT
MENYUSUN
MATERI TKB)
BKN/KANREG
MEMERIKSA
PERSYARATAN
ADMINISTRASI
(PEMBERKASAN)
PPK MENGOLAH
HASIL TKB/
WAWANCARA/
PRAKTEK
PPK MENETAPKAN
KELULUSAN
TKB/WAWANCARA/
PRAKTEK
PPK MENETAPKAN
DAN MENGUMUMKAN
PELAMAR YG
MEMENUHI SYARAT
DIANGKAT CPNS
PPK MENGUSULKAN
PENETAPAN NIP
KEPADA
BKN/KANREG
IV. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN
PERATURAN KEPALA BKN NO. 13 TAHUN 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Dokumen
Standar Kompetensi Jabatan:
Hard-competency
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Soft-competency
21
V. ASSESSMEN INDIVIDU BERDASARKAN
KOMPETENSI
PERATURAN KEPALA BKN NO. 23 TAHUN 2011
tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS
Peta Profil
Kompetensi Individu:
Hard-competency
Assessmen Individu berdasarkan
Kompetensi
Soft-competency
22
VI. PENERAPAN SISTEM PENILAIAN
KINERJA PNS
PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
+
Perilaku Kerja
Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS
23
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
REWARD
ASS-CEN
PSI-TEST
ASPEK:
KINERJA
PNS
PRESTASI
KERJA
PNS
S
K
P
PERILAKU
KERJA
PNS
• OBYEKTIF
• TERUKUR
• AKUNTABEL
ASPEK:
PENGAMATAN
• PARTISIPASI
MINAT
BAKAT PNS
• TRANSPARAN
KONTRAK
KINERJA
•KUANTITAS
•KUALITAS
•WAKTU
•BIAYA
• ORIENTASI
PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
60 %
HASIL
PENILAIAN
BOBOT
40 %
BAIK
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
REKOMENDASI
TINDAK
LANJUT
HASIL
PENILAIAN
BURUK
REKOMENDASI
• PEMBINAAN
• PUNISHMENT
ASS-CEN
PSI-TEST
REKOMENDASI
POTENSI
PNS
PSIKOTES
ASSESSMENT
CENTER
24
VII. DISIPLIN PNS
a. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai
ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
b. Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap
atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban,
bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat
seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan.
c. Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan
disiplin dikalangan PNS yaitu :
1)
Faktor kesadaran
2)
Faktor keteladanan
3)
Faktor motivasi
4)
Faktor penegakan peraturan
d. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan disiplin PNS
didasarkan kepada reward and punishment
25
PP No 53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS
a. butir-butir kewajiban dari 26 butir menjadi 17 butir, sedangkan butir
larangan dari 18 butir menjadi 15 butir (Pasal 3 dan 4)
b. penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban dan sanksi
hukumnya. (Pasal 3 angka 12, pasal 9 angka 12)
c. butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota
legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) (Pasal 4 angka 12, 13 dan 14)
d. butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah (Psl 4 angka 15)
e. Untuk tingkat hukuman sedang, terdapat perubahan jenis hukuman
penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk selama 1 (satu) tahun,
yang selama ini sebagai tingkat hukuman berat. (Pasal 7 ayat (3)
huruf c)
f. Untuk tingkat hukuman berat terdapat perubahan jenis hukuman
berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk paling lama 1 (satu)
tahun menjadi selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 7 ayat (4) huruf a)
26
g.
Untuk tingkat hukuman berat terdapat penambahan jenis
hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
dalam jabatan setingkat lebih rendah. (Pasal 7 ayat (4) huruf b)
h.
Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja,
terlambat atau pulang sebelum waktunya dan sanksi
hukumnya, yang dirumuskan secara rinci dan dihitung secara
kumulatif. (Pasal 3 angka 11, Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11,
Pasal 10 angka 9)
i.
Pengaturan mengenai pejabat yang berwenang menghukum
secara lebih tegas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian
(Pasal 15-20)
j.
Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang
kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan
hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin. (Pasal 15-20)
27
k.
Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang
menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin (Pasal 21)
l.
Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan. Apabila 2 (dua) kali dipanggil dengan tenggang
waktu 7 hari kerja, ybs tidak hadir, maka dapat langsung dijatuhi
HD. (Pasal 23)
m. Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa
terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk BAP. (Pasal 24)
n.
PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan
akan dijatuhi HD tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa (Pasal
27)
28
o.
Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang
dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain
yang ditunjuk. Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur
pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk. (Pasal 25)
p.
Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (Pasal 31 ayat (3))
q.
PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhi
satu jenis HD yg terberat . PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian
melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya
dijatuhi jenis HD yg lebih berat. (Pasal 30)
29
r. Keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan (Pasal 34-37) :
1)
Keberatan diajukan secara tertulis pada atasan pejabat yg
berwenang menghukum (APYBM) yg tembusannya disampaikan
kpd pejabat yg berwenang menghukum (PYBM)
2)
Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai
tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin.
3)
PYBM harus memberi tanggapan secara tertulis kepada APYBM
dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs
menerima tembusan surat keberatan.
4)
APYBM wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
oleh PNS dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung
mulai tanggal ybs menerima surat keberatan.
5)
Keputusan APYBM, dapat berupa penguatan, peringanan,
pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin serta bersifat final
dan mengikat.
6)
Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja,
APYBM tidak mengambil keputusan atas keberatan maka
keputusan PYBM batal demi hukum. Dan kepada APYBM tersebut
dikenakan hukuman.
30
s.
HD yang dapat diajukan banding administratif ke BAPEK (Pasal 34
ayat (2)) adalah untuk jenis hukuman tingkat berat berupa:
1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
2)Pemberhentian tidak dengan hormat.
t.
PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap
dibayarkan sepanjang PNS ybs tetap masuk kerja dan
melaksanakan tugas. PNS ybs harus mengajukan permohonan izin
kepada PPK. (Pasal 39)
u.
Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya
dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima
belas) keputusan hukuman disiplin diterima. (Pasal 39 ayat (1) huruf
b)
v.
PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak
diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah
instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap. (Pasal 41)
31
w. PNS yg mencapai BUP atau meninggal dunia pada saat menjalani
HD:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun;
4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS
x. PNS yg meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya
administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (Pasal 40)
32
VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Syarat
Jabatan
GAP
Kompetensi
Pegawai
Diklat Berbasis Kompetensi
33
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
TINGKAT
KEBUTUHAN
DIKLAT
Organisasi
(Organization)
PERTANYAAN
INTI YG HARUS
DIJAWAB
Di unit kerja mana
diklat dibutuhkan
Inventarisasi
usulan kebutuhan
diklat dari masingmasing unit kerja
REKOMENDASI
PROSES
1.Kebutuhan yg
mendesak di unit
kerja....
2.Pejabat Pengganti
harus dilatih dahulu
Identifikasi
Kebutuhan Pelatihan
Jabatan
(Occupation)
Kompetensi apa
Jabatan tsb harus
yang dibutuhkan
memiliki persyaratan
dalam jabatan tsb. kompetensi, yakni …
Susun Analisis
Jabatan dan Standar
Kompetensi Jabatan
Perorangan
(Individu)
Siapa yang
memerlukan
diklat
Pemetaan dan
Spesifikasikan
Orangnya
1.Si A butuh Diklat..
2.Si B butuh Diklat..
34
IX.
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
Penguatan
Jabatan Fungsional Tertentu
Core Bussiness Organisasi
Jabatan Fungsional Tertentu
35
1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013)
4.467.982 orang
•Struktural
= 238.462 ( 5,34%)
•Fungsional Tertentu = 2.252.090 (50,40%)
•Fungsional Umum
= 1.977.430 (44,26%)
Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.977.430 (44,26%)
dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana
Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.798.551 (40,25%)
dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana
yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu
36
2. PNS YANG MENDUDUKI JFU UNTUK
DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFT
SLTA
 Diploma
 Sarjana
 Pasca Sarjana

37
X. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN
Pengembangan
Database
Kepegawaian
Pengembangan e-government
38
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
a.
b.
c.
d.
e.
Database PNS Nasional yang akurat dan mutakhir
Akurasi Database Pensiun
Akurasi Database Pejabat Negara
MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap
Sistem Informasi yang terintegrasi secara On line System 
melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) :
• BKN Pusat dengan seluruh Kanreg
• BKN dgn Instansi Pusat & Daerah
• BKD Prop dengan BKD Kab/Kota
f.
Penetapan NIP Baru secara Nasional
g.
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
39
XI. PENINGKATAN PELAYANAN PNS
a. Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001:2000  Cepat, Murah,
Zero Deffect , dan Empati  K5 (Kecepatan, Keakurasian,
Kepastian, Keramahan dan Kenyamanan)
b. Pelayanan Prima meliputi :
1) Pengangkatan CPNS;
2) Penetapan karpeg, karis/karsu;
3) Kenaikan pangkat PNS;
4) Pensiun PNS;
5) Pensiun pejabat negara;
6) Penyelesaian permasalahan kepegawaian
c. Menetapkan Standar Operatin Procedure (SOP)
d. Peningkatan kemampuan teknis kepegawaian pejabat pengelola
kepegawaian di setiap instansi
e. Right Seizing secara bertahap
40
XII. REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PNS
a. Sistem remunerasi yang adil dan layak :
1) Perbaikan struktur gaji PNS didasarkan pada beban kerja
2) Perbaikan rasionalitas kesenjangan gaji terendah dan tertinggi
(rasio kondisi sekarang adalah 1 : 3,78)
BESARAN KENAIKAN GAJI POKOK PNS 2013
GAJI POKOK
No
Gol
PP No. 15 Th 2012
Kenaikan
PP No. 22 Th 2013
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi
Terendah
Tertinggi
Rp
%
Rp
%
1
I
1.260.000
2.122.700
1.323.000
2.277.200
63.000
5.00%
154.500
7.28%
2
II
1.624.700
2.989.600
1.714.100
3.238.000
89.400
5.50%
248.400
8.31%
3
III
2.064.100
3.742.300
2.186.400
4.066.100
122.300
5.93%
323.800
8.65%
4
IV
2.436.100
4.603.700
2.580.500
5.002.000
144.400
5.93%
398.300
8.65%
41
3) Penataan Tunjangan :
 Jabatan
 Prestasi
 Kemahalan
 Kinerja, berdasarkan evaluasi jabatan
Tunjangan Jabatan Struktural
Kepres 3 Th 2006
(1-1-2006)
Perpres 26 Th 2007
(1-1-2007)
ESELON
PANGKAT
I-a
IV/e
Rp
4.500.000
Rp
5.500.000
I-b
IV/d - IV/e
Rp
3.500.000
Rp
4.375.000
II - a
IV/c - IV/d
Rp
2.500.000
Rp
3.250.000
II - b
IV/b - IV/c
Rp
1.500.000
Rp
2.025.000
III - a
IV/a - IV/b
Rp
900.000
Rp
1.260.000
III - b
III/d - IV/a
Rp
675.000
Rp
980.000
IV - a
III/c - III/d
Rp
360.000
Rp
540.000
IV - b
III/b - III/c
Rp
315.000
Rp
490.000
V-a
III/a - III/b
Rp
225.000
Rp
360.000
b. Peningkatan manfaat/benefit :
1) Asuransi kesehatan
2) Tabungan hari tua
3) Taperum
Asuransi Kesehatan
 Asuransi Kesehatan (Askes) sebesar 2 % x gaji pokok
 Pemerintah memberikan subsidi 2 % untuk Askes
berdasarkan PP No. 28 Tahun 2003
Bapertarum





Tabungan Perumahan dirinci sebagai berikut :
Golongan I : Rp. 3.000,Golongan II : Rp. 5.000,Golongan III : Rp. 7.000,Golongan IV : Rp. 10.000,-
43
c. Perbaikan sistem pensiun
d. Perbaikan sistem pendanaan pensiun
e. Ketrampilan pada masa MPP dan modal kerjanya
THT dan Pensiun
 Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25 % x gaji pokok
 Iuran Pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok
BESARAN KENAIKAN PENSIUN POKOK PNS
No
Jenis Pensiun
Pensiun Pokok Lama
(PP No. 18/ 2012
Tgl 6 Peb 2012)
Pensiun Pokok Baru
(PP No. 25/ 2013
Tgl 11 Apr 2013
Kenaikan
(Rp)
Terendah
Tertinggi
Terendah
Tertinggi
Terendah
Tertinggi
a.
Pegawai
1.260.000
3.475.800
1.323.000
3.751.500
63.000
275.700
b.
Janda/duda
945.000
1.657.000
992.250
1.800.800
47.250
143.800
c.
Janda/duda
tewas
1.260.000
3.314.700
1.323.000
3.601.500
63.000
286.800
d.
Orang tua
252.000
662.940
264.600
720.300
12.600
57.360
44
45

similar documents