Paparan Pengantar Disko EvaRen Dekon 2015 160614 Kelompok 1

Report
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1
BOGOR, 17 JUNI 2014
PEMBAGIAN PERAN
N
O
.
MENU DEKON
HAMBATAN /
POTENSI
HAMBATAN
TINDAK LANJUT
DINKES
1
Sampling Alat
Kesehatan dan
PKRT
1. Tidak ada
laboratorium uji
pembanding (hanya
sukofindo)
2. Pencairan
pendanaan (LS)
3. Sample yang
diambil tidak
mewakili seluruh
sarana dan tidak
adanya standar cara
pengambilan
sample
4. Tumpang
tindihnya sampling
antara pusat dan
daerah
5. Besarnya biaya
sampling
6. Waktu pengujian
sample yang tidak
pasti
1. Perlunya MoU
antara Pusat
dengan lab uji
2. Sampling yang
dilakukan pusat
tidak hanya di kota
tapi sampai ke
remote area dan
standarisasi kriteria
serta tata cara
sampling.
Perbaharui juklak
dan juknis
sampling alkes dan
PKRT
3. Perlunya
koordinasi antara
pusat dan daerah
terkait rencana
sampling
BINFAR
Dit. Bina
Prodis
Alkes
PIHAK
LAIN
Lab uji
N
O
.
PEMBAGIAN PERAN
HAMBATAN /
POTENSI
HAMBATAN
MENU DEKON
TINDAK LANJUT
DINKES
2
Peningkatan
Kemampuan
SDM dalam
implementasi
sistem
elektronik pada
Binwasdal
Alkes & PKRT
(belum ada kendala)
-
3
Monitoring &
Evaluasi
Sarana
Produksi Alkes
dan PKRT
1.
1.
2.
3.
Luasnya
wilayah dan
terbatasnya
biaya sehingga
monev yang
dilakukan
kurang
representatif
Sebagian besar
propinsi tidak
memilih menu
ini
Sarana
produksi kurang
kooperatif
Perlu
dikeluarkan
surat edaran
dari pusat
terkait kegiatan
ini
BINFAR
Dit Bina
Prodis
Alkes
PIHAK
LAIN
Aspaki
N
O
.
4
HAMBATAN /
POTENSI
HAMBATAN
MENU DEKON
Monitoring dan
evaluasi saran
distribusi alkes
1.
2.
Dibatasinya
anggaran
dekon untuk
perjadin
Daftar tilik tidak
update
PEMBAGIAN PERAN
TINDAK LANJUT
DINKES
BINFAR
1. Updating daftar
tilik
Konsekuensi
pemberian
rekomendasi
thd sarana
Dit Bina
Prodis
Alkes
Advokasi ke
BKD
Dit bina
Yanfar
(Advokasi
ke BKN)
5
Peningkatan
mutu
pelayanan
kefarmasian
dalam
pelayanan
kesehatan era
JKN
1. Minimnya tenaga
apoteker dan TTK di
fasyankes dasar
2. Apoteker belum
menjadi tenaga
kesehatan strategis
1. Perjuangkan
tenaga apoteker di
KemenPAN melalui
advokasi
stakeholder terkait
(BKD)
6
Pemantauan
penggunaan
obat dalam
pelaksanaan
JKN di PKM
dan RS
1. Juknis tatacara
pemantauan obat
sedang disusun
1. Melatih petugas
propinsi dlm
pemantauan obat
(TOT)
2. SE kpd RS
terkait pemantauan
obat
3. Koordinasi
dengan unit utama
lain (BUK)
Dit. Bina
Yanfar
PIHAK
LAIN
KemenP
AN
PEMBAGIAN PERAN
N
O
.
MENU DEKON
HAMBATAN /
POTENSI
HAMBATAN
TINDAK LANJUT
DINKES
BINFAR
PIHAK
LAIN
7
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
peningkatan
POR dg
metode CBIA
1. Biaya media
pendukung CBIA
(sampel obat) yang
tidak sedikit
1. Tingkatkan
koordinasi dg
promkes
Koordinasi
ke promkes
s/d PKM
Dit Bina
Yanfar
koodinasi
dg
Promkes
Promkes
Kader PKK
BPOM
8
Advokasi
implementasi
FORNAS kpd
stakeholder
dan prescriber
di faskes milik
pemerintah
1. Persepsi
prescriber di RS dg
IDI dan IDAI belum
sepaham thd obat2
dlm FORNAS
1. Koordinasi dg
stakeholder tekait,
organisasi profesi
dan perguruan
tinggi
2. Dibuat juknis
evidence based
obat FORNAS
Advokasi
stakeholder
terkait
Menyusun
NSPK scr
berkala
terkait
FORNAS
Organisasi
profesi
(IAI, IDI,
IDAI)
PT
9
Rakonas
Program
Kefarmasian
dan Alkes
1. Adanya
pembatasan
undangan bagi
propinsi
1. Dilihat tren
program
kefarmasian dlm
menetapkan
undangan
2. Perlu
diperhitungkan
kembali untuk
biaya pelaksanaan
pd daerah tertentu
PEMBAGIAN PERAN
N
O.
MENU
DEKON
HAMBATAN /
POTENSI
HAMBATAN
TINDAK LANJUT
DINKES
10
Perencanaan
dan Evaluasi
DAK sub
bidang
pelayanan
kefarmasian
1. Tumpang tindih
dengan
perencanaan
daerah
11
Advokasi
pelaksanaan
SAI program
kefarmasian
dan alkes
Masing-masing
propinsi mempunyai
masalah terkait
dengan
perencanaan
anggaran dan Aset
BMN
Evaluasi bentuk
kegiatan
12
Pemutahiran
data
kefarmasian
dan alkes TK
Propinsi
1. Terlalu banyak
nya data yang
diminta
2. Belum ada
kesatuan pelaporan
dari unit es 2
1. Agar data yang
diminta difokuskan
2. Pengambilan
data satu pintu dan
koordinasi antar
unit es2
BINFAR
Koordinasi
internal
PIHAK
LAIN
PEMBAGIAN PERAN
N
O.
MENU
DEKON
HAMBATAN /
POTENSI
HAMBATAN
TINDAK LANJUT
DINKES
BINFAR
13
Sosialisasi elicensing bagi
industri
farmasi, IOT,
PBF, industri
kosmetik/maka
nan
1. SDM kurang
mendukung
2. Infrastruktur
kurang memadai
3. Belum jelasnya
potisioning PTSP
Advokasi ke Perizinan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
Sosialisasi
ke asosiasi
sarana
Koordinasi
internal
14
Sosialisasi ereport PBF
1. Apoteker
penanggungjawab
PBF sering
berubah/pindah
2. Komunikasi di
sistem e-report
kurang responsif
1. Meningkatkan peran
propinsi dalam
pelaporan PBF
2. Koordinasi sistem
pelaporan dengan
BPOM
Sosialisasi
intensif
1.Memperb
aiki sistem
komunikasi
2.Koordina
si dg
BPOM
15
Penerapan
pengembanga
n software
SIPNAP
1. SDM kurang
mendukung
2. Infrastruktur
kurang memadai
3. Aplikasi kurang
userfriendly
1. Memperbaiki sistem
aplikasi
2. Advokasi provinsi
kepada unit layanan ttg
kepatuhan pelaporan
PIHAK
LAIN
BPOM
PEMBAGIAN PERAN
N
O.
MENU
DEKON
HAMBATAN / POTENSI
HAMBATAN
TINDAK
LANJUT
DINKES
BINFAR
16
Pembekalan
CDOB untuk
nakes dan
penanggungja
wab teknis
sarana
distribusi obat
1. CDOB merupakan hal
baru
2. SDM Kab/Kota
beragam dan belum
semua terpapar CDOB
3. Banyaknya PBF
merasa kesulitan
melaksanakan CDOB
1. Sosialisasi
berjenjang
2. Koordinasi
dengan
stakeholder
terkait
1. Advokasi
2. Koordinasi
dg BPOM
Pembina
an
CDOB
kpd
sarana
17
Sosialisasi
MJAS
1. Tumpah tindih
kegiatan dengan BPOM
2. Kurangnya sosialisasi
dalam pembagian
kewenangan
1. Sosialisasi
dalam
pembagian
kewenangan
Pembinaan
Koordina
si
dengan
BPOM
18
Biaya
pengelolaan
dan
pengemasan
kembali obat
1. Kurang jelasnya juknis
pelaksanaan
pertanggungjawaban
anggaran
2. Kurangnya komitmen
kab/kota
3. Biaya kegiatan hanya
untuk obat program
1. Perjelas
juknis
2. Biaya
kegiatan tidak
dibatasi hanya
untuk obat
program
Dit. Bina
Oblik
PIHAK
LAIN
BPOM
N
O.
MENU
DEKON
HAMBATAN /
POTENSI HAMBATAN
TINDAK
LANJUT
PEMBAGIAN PERAN
DINKES
BINFAR
PIHAK LAIN
19
Monitoring
ketersediaan
obat dan
vaksin
1. Pelaporan belum
tepat waktu dan belum
lengkap
1. Advokasi
kepada
kab/kota
Advokasi
kab/kota
Advokasi
propinsi
Instalasi
farmasi
prop/kabkota
20
Harmonisasi &
integrasi RKO
dan
implementasi
pengelolaan
obat satu pintu
Kurangnya koordinasi
dengan pemegang
program di kab/kota
Pembentukan
Tim
Pengelolaan
Obat Terpadu
(TPOT)
Buat SK
TPOT
Perbaharui
pedoman
TPOT
Stakeholder
terkait
21
Penerapan elogistic & ecatalog
1. Kurang luasnya
peserta yang dilibatkan
2. Kurangnya tenaga
farmasi bersertifikat
pengadaan
3. Panitia pengadaan
yang diundang kurang
mengerti tentang obat
4. Peserta kegiatan
dengan fokus yang
berbeda
1. Mendata
ulang peserta
kegiatan
sosialisasi
2. Perlunya
tenaga
kefarmasian
mengikuti
sertifikasi
pengadaan
Advokasi
tenaga
kefarmasian
dlm
pelatihan
sertifikasi
pengadaan
Koordinasi
dgn LKPP
1. LKPP
2. Penyedia
22
Pembekalan
tenaga
kefarmasian
dalam
pengelolaan
1. Kurangnya
koordinasi dengan
program
1.Meningkatkan
koordinasi
dengan
program
2. Membuat
Koordinasi
dengan
program
Koordinasi
dengan
P2PL
P2PL
dan selamat berdiskusi...

similar documents