Pemetaan SPIP Perka 853

Report
Perwakilan BPKP Provinsi DIY
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
1
Konsep Pemetaan
 Pemetaan dilakukan menggunakan pendekatan proses
manajemen pemerintah dengan tahapan proses sebagai
berikut:
 Proses Kebijakan
 Proses Perencanaan
 Proses Penganggaran
 Proses Pelaksanaan Anggaran/Kegiatan
 Proses Penatausahaan
 Proses Pelaporan
 Proses Pemantauan
 Tujuan dari pemetaan adalah dalam hal Policy Control,
Program Control, Budget Control, Service Control
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
2
Fokus Pemetaan
 Fokus pemetaan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang
perlu dikendalikan pada setiap proses manajemen.
 Pada setiap proses kegiatan yang perlu dikendalikan
tersebut akan dikaitkan dengan unsur dan sub unsur
pengendalian intern yang belum terbangun yang dapat
berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset dan ketaatan atas peraturan.
 Prioritas pengembangan infrastruktur SPIP akan dikaitkan
dengan unsur dan sub unsur yang berkaitan erat dengan
kegiatan-kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
3
Metodologi Pemetaan
 Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dikendalikan dalam
setiap proses manajemen yang dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah
 Mengidentifkasi risiko potensial yang dapat mengganggu
pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap
proses manajemen yang dijalankan
 Setiap risiko potensial yang teridentifikasi dikonfirmasikan
kepada pelaksana kegiatan untuk mendapatkan gambaran
yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan yang perlu
dikendalikan tersebut
 Menetapkan penyebab terjadinya risiko dikaitkan dengan
unsur dan sub unsur SPIP dengan menggunakan 40
parameter (dalam Perka 853) atau 87 Parameter (dalam
Perka 500)
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
4
Work Process
Work Process
5
Control Process vs Work Process
Control Processes
Work Process
6
Control Environment vs Control Process vs Work Process
Control Environment
Control Processes
Work Process
7
Work Process
 Proses Kebijakan  Kepala Daerah dan Sekda
 Proses Perencanaan
 Proses Penganggaran
 Proses Pelaksanaan
 Proses Penatausahaan
SKPD
 Proses Pelaporan
 Proses Pemantauan
8
Control Process vs Work Process
Infokom
Risik
o




Proses Perencanaan
Proses Penganggaran
Proses Pelaksanaan
Proses
Penatausahaan
 Proses Pelaporan
 Proses Pemantauan
Control
Act.
Monitoring
9
Control Environment
Integritas
& Etika
Kompetensi
Infokom
Pendele
gasian
Risiko
Pembinaan
SDM




Proses Perencanaan
Proses Penganggaran
Proses Pelaksanaan
Proses
Penatausahaan
 Proses Pelaporan
 Proses Pemantauan
Condu
cive
Leader
ship
Control
Act.
SOTK
Monitoring
Hubungan
Kerja
APIP
Efektif
10
Tahapan Pemetaan
 Tentukan Proses Manajemen mana yang akan dipetakan
 Identifikasi kegiatan utama dalam proses tersebut yang






akan dilakukan pemetaan
Identifikasi proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh SKPD pada setiap kegiatan utamanya
Identifikasi risiko yang berkaitan dengan setiap proses
pelaksanaan kegiatan
Identifikasi pengendalian yang ada untuk detiap proses
kegiatan
Identifikasi apakah masih terdapat sisa risiko setelah
dilaksanakan pengendalian
Identifikasi penyebab masih terdapatnya sisa risiko untuk
setiap unsur dan sub unsur yang berkaitan
Identifikasi infrastruktur yang diperlukan untuk
mengendalian sisa risiko tersebut
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
11
Identifikasi Kegiatan Yang Harus
Dikendalikan
 Penentuan Kegiatan
 Tujuan dari Kegiatan
 Penentuan Proses Yang Harus Dikendalikan Dalam
Suatu Kegiatan
12
Penentuan Kegiatan
 Kegiatan adalah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh
suatu instansi pemerintah pada tahun anggaran tertentu,
biasanya terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) K/L atau SKPD, atau Tugas Pokok dan
Fungsi yang memang sudah menjadi tanggungjawabnya
instansi pemerintah walaupun tidak terdapat dalam RKA.
 Contoh:







Kegiatan Rekrutmen Pegawai
Kegiatan Penyuluhan Petani Tambak
Kegiatan Imunisasi Balita
Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat SPIP
Kegiatan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
13
Penentuan Tujuan Kegiatan
 Tujuan Kegiatan adalah apa yang akan dicapai dari
pelaksanaan suatu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh
suatu instansi pemerintah pada tahun anggaran tertentu atau
Indikator Outcome dari suatu kegiatan, biasanya terdapat
dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L atau
SKPD.
 Contoh:
 Jumlah penerimaan Pegawai yang berkualitas sesuai dengan






Standar Kompetensi yang dipersyaratkan
Persentase Petani Tambak yang memahami pengelolaan ikan
tambak
Persentase peningkatan kesehatan Balita
Persentase Peraturan Daerah yang terselesaikan
Persentase pegawai yang telah memahami SPIP
Persentase Pegawai yang Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
tepat waktu
Ketepan waktu penetapan Renstra SKPD
14
Penentuan Proses Yang Harus
Dikendalikan
 Proses yang harus dikendalikan adalah suatu urutan
proses utama dalam menjalankan suatu pelaksanaan
kegiatan utama, biasanya dapat dilihat dari standar
operating procedure (SOP) yang dimiliki oleh instansi
pemerintah atau suatu langkah kerja baku yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
 Tataurutan prosesnya mulai dari Input, Proses, output
dan delivery
15
Contoh:
Kegiatan Pelayanan Laboratorium (RSUD)
Pengisian
Data Pasien
Pengambila
n sampel
darah atau
urin
Labelisasi
Sampel
Distribusi
Laporan
Pengujian/
analisis
sampel uji
Laporan
hasil
penujian/
analisis
16
Contoh:
Kegiatan Rekrutmen Pegawai (BKD)
Pengumum
an
Rekrutmen
Distribusi
laporan
Pendaftaran
calon
pegawai
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Seleksi
administrasi
Pelaksanaan
Ujian
Distribusi
pegawai
Penerimaan
pegawai
17
Contoh:
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
(Bappeda)
Analisa
Kebutuhan
(isu)
Rancangan
Kegiatan
(Program)
Pelaksanaan
Verifikasi
dan Validasi
Hasil
Distribusi
laporan
Laporan
Hasil
Penelitian
dan
Pengemban
gan
18
Contoh:
Kegiatan Pelayanan Gaji dan Tunjangan
Pegawai
Sinkronisasi
Data dgn
Subbag
Kepegawaian
Distribusi
laporan
Pengajuan
SPP dan
SPMU Gaji
Pengajuan SPP dan
SPMU tambahan
kekurangan gaji dan
tunjangan Pegawai
Pertanggun
gjawaban
laporan gaji
dan
tunjangan
pegwai
Pencairan gaji,
Tunjangan Pegawai
dan Tambahan
Kekurangan Gaji/
Tunjangan Pegawai
19
Contoh Kegiatan Yang Perlu DIkendalikan
 Policy Control
 Menyusun agenda kebijakan umum pengelolaan keuangan
daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD
 Program Control
 Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 Menyusun berbagai data dan analisis berkaitan dengan
penyusunan RKPD
 Budget Control
 Menyusun RAPBD
 Menyusun DPA
 Service Control
 Pelayanan laboratorium di RSUD
 Rekrutmen pegawai
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
20
Contoh Risiko Potensial Policy Control
 Agenda kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah





tidak terdokumentasikan dengan baik
Substansi isi RPJMD tidak sesuai dengan agenda kebijakan
umumnya
RPJMD tidak mengakomodir kerangka pengeluaran jangka
menengah
Renstra tidak selaras dengan RPJMD
RPJMD tidak menyediakan ukuran pencapaian
keberhasilan jangka manengah untuk seluruh tujuan,
sasaran dan program
Renstra tidak menyediakan ukuran pencapaian
keberhasilan jangka menengah untuk semua tujuan,
sasaran dan program
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
21
Contoh Risiko Potensial Program Control
 RKPD tidak mengakomodir kemampuan ril pengerahan





sumber daya pemda
RKPD tidak selaras dengan RPJMD
Renja SKPD tidak mengakomodir kemampuan ril
pengerahan sumber daya SKPD
Renja SKPD tidak selaras dengan RPJMD
RKPD tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan
jangka pendek yang tepat untuk semua kegiatan
Renja tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan
jangka pendek yang tepat untuk semua kegiatannya
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
22
Contoh Risiko Potensial Budget Control
 RAPBD tidak mencerminkan kemampuan pemda untuk






mengelola sumber daya secara berkesinambungan
DPA tidak disusun tepat waktu
RKA-SKPD tidak mencerminkan kemampuan SKPD untuk
mengelola sumber daya secara berkesinambungan
Tapkin tidak selaras dengan DPA dan Renja
Tidak tersedia data yang memadai dan akurat untuk
penyusunan Tapkin – SKPD
Penyimpangan dalam penyusunan kontrak atas
pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
kontrak atau prosedur pelaksanaan kegiatan
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
23
Contoh Risiko Potensial Service Control
 Data pasien tidak valid
 Kesalahan pengambilan sampel urin/darah pasien
 Kesalahan labelisasi sampel urin/darah pasien
 Keterlambatan penyerahan hasil analisis laboratorium
 Kebocoran soal ujian PNS
 Kecurangan peserta ujian
 Kesalahan penilaian hasil ujian
 Keterlambatan data presensi pegawai
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
24
Secara Umum
Infrastruktur SPIP yg hrs dikembangkan
 Penyusunan kode etik dan mengimplementasikannya




untuk meningkatkan integritas
Penyusunan standar kompetensi untuk setiap jenjang
jabatan
Melaksanakan penilaian risiko
Penyusunan dan pengembangan berbagai standard
operating procedure yang dikaitkan dengan hasil
penilaian risikonya
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terpisah atas
efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
25
Contoh Hasil Pemetaan
Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan
Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal
Level
Manajemen
Kegiatan
Utama
Tujuan
Kegiatan
Proses Yg Hrs
Dikendalikan
Risiko Potensial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Middle
Management
Rekrutmen
Pegawai
Diperolehnya
pegawai sesuai
dengan Standar
Kompetensi
yang
dipersyaratkan
Pelaksanaan
Ujian Seleksi
Pegawai
1. Kesalahan materi ujian
2. Kerusakan soal ujian
3. Kebocoran soal ujian
4. Kecurangan
pelaksanaan ujian
5. Kesalahan penilaian
hasil ujian
6. Kesalahan
pengumuman hasil ujian
Contoh Hasil Pemetaan
Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan
Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal
Risiko Potensial
Penyebab Risiko
Dampak Risiko
Proba
bilitas
Dampak
PxD
Level
Risiko
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. Kesalahan materi
ujian
Tidak adanya
pedoman materi ujian
Rendahnya kinerja
organisai
2
3
6
Moderat
2. Kerusakan soal
ujian
Kualitas kertas ujian
yang rendah
Rendahnya kinerja
organisai
2
4
8
Moderat
3. Kebocoran soal
ujian
Tidak adanya
prosedur pengawasan
distribusi soal ujian
Tuntutan hukum,
dan turunya
reputasi organisasi
1
5
5
Moderat
4. Kecurangan
pelaksanaan ujian
Rendahnya integritas
pengawas ujian
Turunnya reputasi
organisasi
3
4
12
Tinggi
5. Kesalahan
penilaian hasil
ujian
Rendahnya
kompetensi SDM
yang melakukan
penilaian
Turunnya reputasi
organisasi
3
5
15
Ekstrem
6. Kesalahan
pengumuman
hasil ujian
Rendahnya integritas
SDM
Turunnya reputasi
organisasi
1
3
3
Rendah
PETA RISIKO
Dampak
MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5
Deskripsi
1
2
3
4
5
Tidak
signifikan
Kecil
Medium
Besar
Katastropik
Risiko 4
Risiko 5
Probabilitas
Likelihood
Hampir pasti
90%
5
Kemungkinan besar
70%
4
Mungkin
50%
3
Kemungkinan kecil
30%
2
Risiko 1
Sangat jarang
10%
1
Risiko 6
RATING/STATUS:
Deskripsi
Level
Risiko Nomor
Ekstrim
5
5
Tinggi
4
4
Moderat
3
1,2,3
Rendah
2
6
Sangat Rendah
1
0
Risiko 2
Risiko 3
Contoh Hasil Pemetaan
Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan
Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal
Risiko Potensial
Penyebab Risiko
Pengendalian
yang ada
Sisa Risiko
Respon
Risiko
(5)
(6)
(12)
(13)
(14)
1. Kesalahan materi
ujian
Tidak adanya pedoman
materi ujian
Supervisi atasan
langsung
Masih terjadi
kesalahan materi
ujian
Mitigasi
2. Kerusakan soal
ujian
Kualitas kertas ujian
yang rendah
Pemisahan fungsi
Masih terjadi
kerusakan soal ujian
Mitigasi
3. Kebocoran soal
ujian
Tidak adanya prosedur
pengawasan distribusi
soal ujian
Pemisahan fungsi
dan supervisi
atasan langsung
Masih adanya
kemungkinan terjadi
kebocoran soal ujian
Dibagi
4. Kecurangan
pelaksanaan ujian
Rendahnya integritas
pengawas ujian
Pengawasan saat
ujian
Masih adanya
kemungkinan terjadi
kecurangan
Dibagi
5. Kesalahan penilaian
hasil ujian
Rendahnya
kompetensi SDM yang
melakukan penilaian
Supervisi atasan
langsung
Masih terjadi
kesalahan penilaian
hasil ujian
Mitigasi
6. Kesalahan
pengumuman hasil
ujian
Rendahnya integritas
SDM
Supervisi atasan
langsung
Masih adanya
kemungkinan terjadi
kesalahan
pengumuman
Diterima
Contoh Hasil Pemetaan
Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan
Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal
Risiko
Potensial
Respon
Unsur SPIP
Sub Unsur SPIP
Infrastruktur yg
Diperlukan
Risk Owner
(5)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1. Kesalahan
materi ujian
Mitigasi
Aktivitas
Pengendalian
Akuntabilitas thd SD
& pencatatannya
Penyusunan pedoman
penyusunan materi
ujian
Kabiro
Kepegawaian
2. Kerusakan
soal ujian
Mitigasi
Aktivitas
Pengendalian
Akuntabilitas thd SD
& pencatatannya
SOP atas pembuatan
soal ujian
Kabiro
Kepegawaian
3. Kebocoran
soal ujian
Dibagi
Aktivitas
Pengendalian
Pembatasan akses
thd SD & pencttnnya
SOP atas
pendistribusian soal
Kabiro
Kepegawaian
4. Kecurangan
pelaksanaan
ujian
Dibagi
Lingkungan
Pengendalian
Integritas & Nilai
Etika, Komitmen thd
kompetensi
Kode Etik,
Standar kompetensi
Pegawai
Kabiro
Kepegawaian
5. Kesalahan
penilaian
hasil ujian
Mitigasi
Lingkungan
Pengendalian
Komitmen thd
kompetensi
Standar Kompetensi
Pegawai
Kabiro
Kepegawaian
6. Kesalahan
pengumuman
hasil ujian
Diterima
Lingkungan
Pengendalian
Integritas & Nilai
Etika, Akuntabilitas
thd SD &
Pencatatannya
Kode Etik,
SOP pengumuman
hasil ujian
Kabiro
Kepegawaian
Sekian, Terima Kasih
Satgas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi DIY
31

similar documents