BKD bag Mutasi - subbag kepegawaian dinas kesehatan prov. dki

Report
Oleh : SUPRAYITNO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
4 SEPTEMBER 2014
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi
Pejabat Fungsional
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional PNS
4. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor masing-masing
jabatan fungsional
5. Keputusan Bersama Ka. BKN dan Instansi Pembina masing-masing
jabatan fungsional
 Melakukan evaluasi jabatan
 Memanfaatkan assesment center untuk
pengukuran kompetensi jabatan,
penempatan dalam jabatan dan
pengembangan pegawai
 Menyusun uraian jabatan
 Menyusun profil kompetensi jabatan
 Menyusun standar kompetensi jabatan
 Menyusun job grading dan job pricing
 Menerapkan sistem penilaian kinerja
 Menerapkan sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
 Mengembangkan sistem pengadaan dan
seleksi
 Membangun/mengembangkan database
pegawai
 Mengembangkan pola karier berdasarkan
kompetensi : penempatan, rotasi, mutasi
dan promosi
BERSIH DARI KKN DAN
POLITISASI
KOMPETEN TERHADAP
TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB YANG DIEMBAN
MELAYANI MASYARAKAT
DAN DUNIA
USAHA/INVESTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK)
WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MEMENUHI SYARAT TERTENTU,
DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
SECARA TETAP OLEH PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN
UNTUK MENDUDUKI JABATAN
PEMERINTAHAN
WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MEMENUHI SYARAT TERTENTU,
YANG DIANGKAT BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK
JANGKA WAKTU TERTENTU
DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN TUGAS
PEMERINTAHAN
UTAMA
PIMPINAN TINGGI
MADYA
PRATAMA
ADMINISTRATOR
JABATAN ADMINISTRASI
PENGAWAS
PELAKSANA
KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
KETERAMPILAN
MANAJEMEN PNS, MELIPUTI :
1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
KEBUTUHAN;
2. PENGADAAN;
3. PANGKAT DAN JABATAN;
4. PENGEMBANGAN KARIER;
5. POLA KARIER;
6. PROMOSI;
7. MUTASI;
8. PENILAIAN KINERJA;
9. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN;
10. PENGHARGAAN;
11. DISIPLIN;
12. PEMBERHENTIAN;
13. PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA
14. PERLINDUNGAN.
MANAJEMEN PPPK MELIPUTI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENETAPAN KEBUTUHAN;
PENGADAAN;
PENILAIAN KINERJA;
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN;
PENGEMBANGAN KOMPETENSI;
PEMBERIAN PENGHARGAAN;
DISIPLIN;
PEMUTUSAN HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA, dan
9. PERLINDUNGAN.
MANAJEMEN ASN
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan
kewenangan
MENETAPKAN
pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi
utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:





Menteri di kementerian;
Pimpinan lembaga di LPNK;
sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
gubernur, di provinsi; dan
bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang (PyB)
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen
ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris
jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,
sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
KETERANGAN
PP 32 TAHUN 1979
UU NOMOR 5 TAHUN 2014
PEJABAT ADMINISTRASI
( ESELON 3 KE BAWAH)
56 Tahun
58 Tahun
PEJABAT PIMPINAN TINGGI
(ESELON 1 DAN 2)
Max 60 Tahun
60 Tahun
PEJABAT FUNGSIONAL
60 Tahun
60 Tahun
HAK DAN KEWAJIBAN ASN
JENIS
HAK
KEWAJIBAN
PNS
Pasal 1 butir
3 & Pasal 7
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan
kompetensi.
PPPK
Pasal 1 butir
4 & Pasal 7
1. gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
2. cuti;
3. perlindungan; dan
4. pengembangan
kompetensi.
• setia dan taat pada
Pancasila, UUD NRI 1945,
NKRI, dan pemerintah
yang sah;
• menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan
pemerintah;
• menaati ketentuan
peraturan perundangundangan;
• melaksanakan tugas
kedinasan;
• menunjukkan integritas dan
keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan
• bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI
struktural
Manajerial
Fasilitatif
PP. No. 100 Th 2000
PP. No. 13 Th. 2002
Penyederhanaan
Struktur
PP. No. 41 Th. 2007
Pengangkatan
Dalam
jabatan
Jafung Umum
staf
PNS
Profesional
fungsional
Jafung
tertentu
Mandiri
teknis
Subtantif
PP. No. 16 Th 1994
Jo. PP No. 40 Tahun 2010
Keppres No. 87 Th. 1999
Pemerkayaan/
Pengembangan
fungsi
133 Jabatan Fung
FUNGSI BKD PROV. DKI JAKARTA
(PERDA 10 TAHUN 2008)
Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan,
pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian
kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai.
Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam
rangka pendidikan dan pelatihan pegawai
PERBANDINGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
Jabatan Struktural
Jabatan Fungsional
(1)
(2)
Kenaikan pangkat 4 tahun sekali
Kenaikan pangkat bisa < 4 tahun
Jenjang kepangkatan tidak bisa
melebihi atasannya
Jenjang kepangkatan bisa
melebihi atasannya
Usulan pengangkatan hanya dari
atasan
Usulan pengangkatan bisa dari
atas (top down) atau dari bawah
(bottom up)
Jenis pekerjaan hanya
berdasarkan tugas, pokok dan
fungsi (tupoksi) unit kerjanya
Jenis pekerjaan bisa berasal baik
dari dalam maupun dari luar unit
kerjanya
JABATAN FUNGSIONAL
Pengertian
Syarat
Pengangkatan
Kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan
tertentu/profesional serta bersifat mandiri (PP Nomor 16
Tahun 1994)
1. Berstatus PNS;
2. Memenuhi syarat kepegawaian (diklat, pangkat,
pendidikan)
3. Ketentuan jabatan fungsional;
1. Jabatan fungsional umum (contoh: Pengetik,
JENIS
Pengganda)
2. Jabatan fungsional tertentu (angka kredit), pada Dinas
Kesehatan antara lain : Apoteker, Dokter, Dokter Gigi,
Analis Kepegawaian, Nutrisionis dan lain-lain.
1.
2.
3.
4.
Kedudukan dalam Organisasi Jelas
Tugas terstruktur dan berjenjang
Kemandirian tugas diakui
Jenjang Jabatan sampai dengan
Terampil : (Penyelia III/d)
Ahli
: (Utama IV/e )
5. Memperoleh tunjangan (berdasarkan
Perpres dan Tambahan TKD selain yang standar
berdasarkan golongan ditambah Rp.2.000.000,- bagi
pejabat fungsional diluar bidang kesehatan, guru dan
Widyaiswara)
6. Dengan prestasi sangat baik memperoleh
peluang naik pangkat lebih cepat;
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan
Untuk menentukan kekuatan PNS berdasarkan kualifikasi jabatan
untuk menjalankan tugas tertentu, guna menjaga keseimbangan
kekuatan PNS dengan beban kerja. Dengan kata kunci
“ Setiap Pegawai memiliki pekerjaan”
Apabila tersusun dengan baik, akan mempermudah dan memperlancar
pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan
angka kredit
JUMLAH & RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2014, KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TELAH MENETAPKAN :
133 JENIS JABATAN FUNGSIONAL DAN
25 RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
PERHITUNGAN JAM EFEKTIF
1 TAHUN
CUTI TAHUNAN
HARI MINGGU
HARI LIBUR RESMI
JAM KERJA (KEPPRES 68/1995)
JAM EFEKTIF = 70% x 37 JAM 30 MENIT
ATAU
= 26 JAM : 6
WAKTU EFEKTIF 1 TAHUN
Catatan : Tidak termasuk ijin/sakit
= 365 HARI
= 12 HARI
353 HARI
= 52 HARI
301 HARI
= 14 HARI
287 HARI
= 37 JAM 30 MENIT /MINGGU
= 26 JAM / MINGGU
= 4 JAM 33 MENIT / HARI
= 287 x 4 JAM 33 MENIT
= 1.244 JAM
(DIBULATKAN 1.250 JAM)
Persyaratan kenaikan pangkat :
 Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi
 Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Persyaratan kenaikan jabatan :
• Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir
• Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi
• Telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan pada jabatan fungsional
tertentu.
1. Jabatan sama dengan Pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jabatan Fungsional dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF
DITENTUKAN DENGAN PENCAPAIAN ANGKA
KREDIT YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN :
* UNSUR UTAMA (MIN. 80%)
* UNSUR PENUNJANG (MAX. 20%)
 Januari untuk kenaikan pangkat April
 Juli untuk kenaikan pangkat Oktober
Dengan ketentuan penilaian untuk kenaikan
jabatan dapat dilakukan setiap saat
Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pemangku jabatan
fungsional dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun
PROSES USULAN SK JABATAN
FUNGSIONAL
PADA PEMPROV DKI JAKARTA, USULAN UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL :
UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL PALING LAMBAT
DIAJUKAN PADA PEERTENGAHAN DESEMBER, KARENA
USULAN KENAIKAN PANGKAT PALING LAMBAT 10 JANUARI
UNTUK PERIODE PANGKAT PERIODE OKTOBER PALING LAMBAT
DIAJUKAN PADA PERTENGAHAN MEI, KARENA USULAN
KENAIKAN PANGKAT PALING LAMBAT 10 JUNI
“””Pengangkatan dalam jabfung tertentu bagi PNS yang
pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah
dan masih melaksanakan tugas jabfung tertentu.”””
“”Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui
cpns””
“”Pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari jabatan
struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan
fungsional tertentu (133).””
PNS yang diangkat dalam jabatan diberikan
tunjangan jabatan
besaran tunjangan jabatan ditetapkan dgn
Perpres berdasarkan penilaian :
 resiko pekerjaan
 kompetensi jabatan
 kelangkaan
 sikap pelaksanaan pekerjaan
NO
1.
2.
3.
JENJANG JABATAN
GOL
ANGKA
KREDIT
III/a
100
III/b
150
III/c
200
III/d
300
IV/a
400
IV/b
550
IV/c
700
KETERANGAN
PERTAMA
MUDA
MADYA
AHLI
NO
1.
2.
3.
4.
JENJANG JABATAN
PEMULA
TERAMPIL
MAHIR
PENYELIA
GOL
ANGKA
KREDIT
II/a
25
II/b
40
II/c
60
II/d
80
III/a
100
III/b
150
III/c
200
III/d
300
KETERANGAN
TERAMPIL
A. TINGKAT TERAMPIL
NO
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBEBASAN
JENJANG JABATAN
GOLONGAN
1.
PELAKSANA PEMULA
2.
PELAKSANA
II/b, sd II/d
3.
PELAKSANA LANJUTAN
III/a, III/b
4.
PENYELIA
III/c, III/d
PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI
WEWENANG
MENETAPKAN
PETIKAN
KEPALA BKD
KABID
RENDAGUN
BKD
II/a
ASISTEN PEMERINTAHAN
A. TINGKAT AHLI
NO
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBEBASAN
JENJANG JABATAN
PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG
GOLONGAN
MENETAPKAN
PETIKAN
1.
PERTAMA
III/a, III/b
KEPALA BKD
2.
MUDA
III/c, III/d
ASISTEN PEMERINTAHAN
KABID
RENDAGUN
BKD
3.
MADYA
IV/a, IV/b
SEKDA
Ka. BKD
JENIS SK DAN BERKAS YANG DIBUTUHKAN
I. PENGANGKATAN
JENIS SK JAFUNG
KELENGKAPAN PERSYARATAN
KETERANGAN
1. SK Pangkat terakhir
2. Ijasah terakhir
3. SK PAK terakhir
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN
FUNGSIONAL
4. DP3 1 tahun terakhir
5. Rekomendasi instansi pembina
6. SK Alih kepegawaian
7. SK Angkat PNS DKI Jakarta
8. Sertifikat diklat fungsional (sesuai
jafungnya)
Berkas
Rangkap
1 (satu)
II. PEMBEBASAN SEMENTARA
JENIS SK
JAFUNG
PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI
JABATAN
FUNGSIONAL
KELENGKAPAN PERSYARATAN
1.
SK Pangkat terakhir
2.
SK Pengangkatan Jabatan Fungsional
3.
Ijasah terakhir
4.
SK PAK terakhir
5.
DP3 1 tahun terakhir
6.
Dokumen sah tentang alasan pembebasan Sementara
ybs, antara lain karena :
a. Terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
(surat dari kepala SKPD atau pejabat yang berwenang)
b. Mengikuti pendidikan > 6 bulan (SK Tugas Belajar)
c. Cuti di luar tanggungan negara (surat cuti)
d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional.
contoh : diangkat dalam jabatan struktural, ( SK
Struktural)
e. Diberhentikan sementara sebagai PNS
f. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
KETERANGAN
Berkas Rangkap
1 (satu)
III. PEMBERHENTIAN
JENIS SK JAFUNG
KELENGKAPAN PERSYARATAN
KETERANGAN
1. SK Pangkat terakhir
2. SK Pengangkatan Jabatan Fungsional
3. Ijasah
4. Dokumen yang sah tentang pembebasan
sementara ybs antara lain karena :
PEMBERHENTIAN
DARI
JABATAN
FUNGSIONAL
a. dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
b. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jafung
(bermaterai)
c. Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat
hukuman disiplin berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin
berat berupa penurunan pangkat.
Berkas
Rangkap
1 (satu)
IV. PENGANGKATAN KEMBALI
JENIS SK JAFUNG
KELENGKAPAN PERSYARATAN
KETERANGAN
1. SK Pangkat terakhir
2. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM
JABATAN
FUNGSIONAL
3. SK Pembebasan Sementara dari Jabatan
Fungsional
3. SK PAK terakhir
4. Ijasah
5. DPP 3 1 tahun terakhir
6. Memenuhi persyaratan umum tentang batas usia
pengakatan kembali sesuai Kepmenpan masingmasing jabatan fungsional.
Berkas
Rangkap
1 (satu)
PEJABAT PENANDATANGAN SK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BKD
ASISTEN
PEMERINTAHAN
SEKRETARIS DAERAH
PEMARAF SERTA DAN PENAKLIK
KASUBID MUTASI
KASUBID MUTASI
KASUBID MUTASI
KABID RENDAGUN
KABID RENDAGUN
KABID RENDAGUN
SEKRETARIS BKD
SEKRETARIS BKD
SEKRETARIS BKD
KEPALA BKD
BIRO HUKUM
KEPALA BKD
BIRO HUKUM
BIRO UMUM
BIRO HUKUM
ASISTEN PEMERITAHAN
BIRO UMUM
BIRO UMUM
Tips meraih sukses
 Memahami Tu-Si dan unsur kegiatan sesuai jenjang jabatan
 Dokumentasikan setiap kegiatan
 Maksimumkan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan angka
kredit
 Cermat menentukan kegiatan
 Jangan menunda pengajuan angka kredit (tertib waktu)
 Kreatif mencari peluang kegiatan
JIKA ADA PERTANYAAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN
“ Persyaratan dan pengajuan usul pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional”
Dapat Menghubungi :
BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Telp : 021-382 2632, 2833
TERIMA KASIH

similar documents