PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK ASTON – 27

Report
1. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
2. PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS
3. PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
4. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
5. PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS
JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA
6. PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMDIKBUD
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
sudah 2 kali disempurnakan
Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989
Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009
Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan
Diterbitkan
Diterbitkan
Berdasarkan Permendiknas No. 174/P/2010 DAN No. 184/P/2011
Mendikbud menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan
angka kredit guru kepada pejabat tertentu Kemdikbud.
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I,
golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda,
golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama
Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan
pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c
dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.
kenaikan jabatan/pangkat:
Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru
Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru
Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan
Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru
pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan
pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I,
golongan ruang IV/b ke atas.
PENETAPAN ANGKA KREDIT
digunakan untuk salah satu syarat
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat
fungsional ybs. Oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar
kompeten bekerja secara profesional
cermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
7
PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional PNS menyatakan bahwa
Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan
pangkat apabila memenuhi sejumlah
angka kredit yang dipersyaratkan
disamping persyaratan lain sesuai dengan
ketentuan.
Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB No 16/2009
Angka Kredit adalah:
“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan
dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi
Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
Dengan demikian, guru yang berprestasi
dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh
kegiatan yang dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e
di lingkungan instansi pusat dan daerah;
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
yang diperbantukan pada SILN
Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kementerian Agama
Guru Muda, III/c s.d. III/d
di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. III/b
di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Provinsi
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kab/Kota
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan inst pusat selain Guru SILN
dan Kemenag
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI KEMENAG
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
TIM PENILAI KANTOR
KAB/KOTA KEMENAG
TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI KAB/KOTA
TIM PENILAI INSTANSI
Pasal 23 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009
1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
terdiri dari unsur teknis dan pejabat
fungsional Guru.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai:
a. seorang Ketua merangkap anggota unsur
teknis;
b. seorang wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari
unsur kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak
Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.
Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru
TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
Tim penilai angka kredit
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional GURU
Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
dan pangkat guru yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian
Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus
lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat
dari Menteri Pendidikan Nasional
16
NO
UNSUR
SUBUNSUR
I
Pendidikan
A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)
II
Pembelajaran/
A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)
B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)
C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah
(13)
Bimbingan &
Tugas Tertentu
III
Pengemb.
Keprofesian
Berkelanjutan
A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif
unt peningkatan kompetensi) (10)
B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)
C. Melaksanakan karya inovatif (12)
A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)
IV
Penunjang tugas
Guru
B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4)
80 kegiatan
KOMPOSISI PENILAIAN
UNSUR UTAMA > 90 %
IB Pelatihan Prajabatan
II Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu
III Pengembangan keprofesian berkelanjutan
 UNSUR PENUNJANG < 10 %
IVA Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan
bidang yang diampunya
IVBC Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru
KLIK LAMPIRAN I – RINCIAN TUGAS
18
PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK
1. Kepala Sekolah dibantu wakil kepala sekolah
mencantumkan perkiraan angka kredit guru
pada format DUPAK sesuai dengan bukti fisik
penilaian kinerja guru dan bukti fisik lainnya.
2. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap
butir dilakukan secara berurutan
3. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya
dan kemudian menandatangani formulir serta
dilengkapi bukti-bukti
4. Pengajuan
usul PAK sbb:
a. Guru Madya, IV/b s.d Guru Utama, IV/e
KEPALA RA/TK,
MA/SD,MTs/SLTP,
MA/SLTA, SLB
Berkas
usul
1 SET SAJA
- GUB/BUPATI/WALIKOTA
UP. KA BKD
PROPINSI/KAB/KOTA
- MENAG/KARO KEPEGAWAIAN
KEMENAG
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
1. DUPAK & Surat Pernyataan telah melaks
proses pembelajaran/pembimbingan
2. Surat Pernyataan telah melaks
unsur penunjang
3. Bukti fisik pelaks unsur utama dan
penunjang
4. Progr tahunan dan RPP
5. SK pangkat/jabatan terakhir
6. PAK terakhir
7. DP3 1 tahun terakhir
MENDIKNAS
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Tim penilai
3B
SEKRETARIAT
TPP
3A
1
TIM PENILAI
PUSAT
PEJABAT
PENETAP
ANGKA
KREDIT
PAK
Y
T
2
OK
SURAT PENGANTAR/
LAPORAN HASIL
PENILAIAN
UNIT
PENGUSUL
4
KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
KADISPEN PROPINSI
U.P KEPALA BKD
PROPINSI
- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai
- Kepala BKD sebagai Kepala Sekretariat
Tim Penilai
c. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA
KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
KADISPEN KAB/KOTA
KA.BKD KAB/KOTA
Berkas
usul
d. GURU SILN, Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
KEPALA
PERWAKILAN R.I,
PEJABAT YG
MEMBIDANGI
PENDIDIKAN
MENDIKNAS
PENDIDIKAN
NASIONAL
Berkas
usul
e. GURU MADRASAH JENJANG PERTAMA, GOLONGAN III/a s.d GURU
MADYA, GOLONGAN IV/a DI LINGKUNGAN KEMENAG
KEPALA MADRASAH
KA KANTOR
KEMENTERIAN
AGAMA KAB/KOTA
(bagi guru golongan
III/a –III/b)
KAKANWIL AGAMA
PROPINSI
(bagi guru golongan
III/c-III/d)
DIRJEN PEND.
KEMENAG
(bagi guru
golongan IV/a)
GURU GOLONGAN II
KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
KA. DINAS
PENDIDIKAN
PROPINSI/KAB/KOTA
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
KHUSUS GURU PEMBINA, IV/b KE ATAS pada instansi di
luar DINAS PENDIDIKAN dan KEMENAG, usul diajukan
OLEH KEMENTERIAN YBS, KEPADA KEPALA
SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT SETELAH
DIADAKAN PENILAIAN OLEH INSTANSI YANG
BERSANGKUTAN
27
Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka
kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada pada:
1. Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB
2. Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB
3. Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan MAK/SMK
SMALB
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang
menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen
tersebut
1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh
kegiatan yang dilakukan.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan
setingkat lebih tinggi.
29
-Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat
dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang
diperoleh pada saat periode penilaian
(setelah kenaikan jabatan yang terakhir),
Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.
• Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat
diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang
belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya
30
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
1. Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang
mengusulkan
2. DUPAK
3. 3 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas:
Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu; PKB; dan
Penunjang Tugas Guru: konsisten dg DUPAK dan bukti fisik
4. PAK terakhir dan SK kenaikan pangkat dan jabatan terakhir
5. DP3 tahun terakhir, KARPEG, konversi NIP
6. Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang
7. Surat keputusan mengenai pembagian tugas guru dari
kepala sekolah; SK pengangkatan
Kepsek/Wakasek/KaLAB/Kaperpustakaan
8. Foto copy Ijazah (bagi yg baru selesai menyelesaiakan
pendidikan lebih tinggi)
31
• HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN, dalam rangka usul
penilaian & penetapan angka kredit :
1. GURU
Di samping melaksanakan tugas pokok, juga:
a. Mendokumentasikan/mengarsipkan
semua prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan
diperoleh
b. Meminta semua kelengkapan yang diperlukan kepada
kepala sekolah, sepanjang dokumen tersebut
merupakan kewenangan kepala sekolah
(misal : Super, SK Kasek,dll)
2. KEPALA SEKOLAH antara lain :
a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam
melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran
b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM
atau proses BK, setiap akhir semester
c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang
PBM atau bimbingan, yang menjadi kewenangannya.
d. Membuat dan menetapkan DUPAK, bagi guru di ling
kungannya yang akan naik jabatan
e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru ybs.
kepada pejabat yang berwenang menetapkan AK.
33
Untuk meningkatkan pelayanan administrasi
kepegawaian khususnya dalam hal penilaian angka
kredit guru pembina keatas, sejak tahun 2003 telah
dilakukan penilaian yang menjadi wewenang Tim
Penilai Pusat tetapi dilaksanakan di daerah (LPMP).
Sudah dibentuk Tim Penilai Pusat yang berkedudukan
di 12 LPMP: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,
D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Selatan, sehingga berkas usul tidak perlu
dikirim ke Kantor Kemdikbud di Jakarta, tetapi ke
LPMP Propinsi setempat.
34
• Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai
• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di daerah
• Pelayanan kepada guru dapat tersebar dan lebih
merata
• Mekanisme pelayanan agar lebih efektif
• Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya
35
• Penilaian sampai dengan bulan Februari 2012
* Berkas usul yang telah dinilai 10.263
* Memenuhi syarat 2.829
* Belum memenuhi syarat 7.434
36
Rekapitulasi penilaian prestasi kerja guru tahun 2011 – februari 2012
• Jumlah berkas usul setiap tahun semakin
bertambah banyak jumlahnya
• Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya
cenderung meningkat
• Guru yang belum memenuhi syarat untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada
umumnya kesulitan untuk memenuhi angka
kredit pengembangan profesi.
44
UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA
BELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR
PENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAK
GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA,
IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa Tengah, Jawa
Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara
Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung,
Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,
disampaikan kepada:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
GEDUNG C LANTAI 5
JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT
BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA, IV/e
YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP
DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIM PENILAI
PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI LPMP.
PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA
MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN PENGELOLAAN
DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH EFISIEN DITANGANI
OLEH LPMP.
PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR
TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN
SEKRETARIAT TPP.

similar documents