Paradigma Baru Sistem Pengendalian Pemerintahan

Report
Nala Sea Side Hotel,
15 April 2014
Oleh
: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
Jabatan : Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Bkl
Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Tahun 2014
Mari kita berdoa
Agar kita selamat & bahagia
dunia akhirat, serta mengikuti
Materi Orientasi ini mendapat ridho
ALLAH.
Curriculum Vitae
Nama
: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
Tgl Lahir
: Bandung, 5 Nopember 1963
Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b
Pendididikan :
1. S.1 : IAIN Bandung tahun 1988
2. S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007
Riwayat Pekerjaan :
1. Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992
2. Kepala MAN IPUH 1997
3. Kepala MAN Arga Makmur 2003
4. Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007
5. Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa
Kanwil Kemenag tahun 2007
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013)
7. Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)
Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Lima Misi Kementerian Agama
• Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Beragama
• Meningkatkan Kualitas Kerukunan
Umat Beragama
• Meningkatkan Kualitas Raudhatul
Athfal Madrasah, Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan
• Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Ibadah Haji,.
• Mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang Bersih dan
berwibawa
Pengendalian Pemerintahan ???
Pengendalian Pemerintahan
dimaksudkan untuk Menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik, berintegrasi,
berkinerja tinggi, bebas dan bersih
KKN, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara.
PARADIGMA PELAYANAN PEMERINTAHAN
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
PELANGGAN
CEO
IMPLEMENTASI
MANAJEMEN
KARYAWAN
KARYAWAN
MANAJEMEN
IMPLEMENTASI
CEO
PELANGGAN
7
Paradigma Lama = Kepemimpinan
Satu Arah sehingga minim
pengawasan dan Cenderung Tidak
Berdasarkan Pada Kebutuhan dan
Aspirasi Rakyat
PARADIGMA BARU = ADA FILTER
DAN PENGENDALIAN DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN
KOORDINATIF
DALAM
MENGHADAPI
KOMPLEKSITAS
POLA
PEMERINTAHAN
MENGATUR//MENGENDALIKAN
DALAM
MENGHAFAPI DINAMIKA
MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN,
MENCIPTAKAN KETERPADUAN
DALAM
MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN
10
DASAR HUKUM YANG MEWAJIBKAN INSTANSI PEMERINTAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan
lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBN
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).
11
Lanjutan..
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur
dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Intern di lingkungan pemerintah secara
menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Definisi SPI dan SPIP
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
13
TUJUAN SPIP
1) Menghasilkan data dan informasi yang handal.
2) Menjaga harta/kekayaan dan catatan
organisasi.
3) Meningkatkan efisiensi operasional.
4) Mendorong ketaatan kepada kebijakan
menajerial yang telah ditetapkan.
14
MANFAAT SPIP
o
Mendeteksi terjadinya kesalahan
(mismanagement) dan fraud dalam
pelaksanaan aktivitas organisasi,
o
Membantu pengamanan asset terkait
terjadinya kecurangan (fraud),
pemborosan, dan salah penggunaan
yang tidak sesuai tujuan.
15
Unsur SPIP
1.
2.
3.
4.
5.
Lingkungan Pengendalian,
Penilaian risiko,
Kegiatan pengendalian,
Informasi dan komunikasi serta
Pemantauan/monitoring, yang
kemudian dituangkan dalam
Bab II PP No. 60 Tahun 2008
tersebut.
Sistem pengendalian intern ini
menjadikan presiden beserta seluruh
penyelenggara pemerintah di tingkat
pusat dan daerah harus mampu
melaksanakan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Langkah ini
dimulai dari tahap perencanaan sampai
dengan proses pengendalian pada
tahap pelaksanaannya
SPIP mendorong peningkatan kualitas
layanan publik dan akuntabilitas
pengelolaan instansi pemerintah.
Paradigma pengawasan sebelumnya
bersifat searah. Tetapi, dengan adanya
SPIP ini, pengendalian harus dilakukan
dari semua segi.
Bagaimana dengan di Kementerian
Agama??
Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan kementerian
Agama diatur dalam
Peraturan Menteri Agama
Nomor 24 Tahun 2011
Hubungkan 9 titik dengan
4 garis lurus tanpa putus
21
Tambahkan 2 titik imajiner
22
Tambahkan 2 titik imajiner
23
Tambahkan 2 titik imajiner
24
Tambahkan 2 titik imajiner
Bidang
kreatifitas
25

similar documents