Hasil-Komisi-4 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Report
REMBUK NASIONAL
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014
Hasil Sidang Komisi IV :
Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang Transparan dan Akuntabel
TIM KOMISI IV
Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang
Transparan dan Akuntabel
Ketua Komisi
: Sekretaris Jenderal
Sekretaris
: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
Koordinator Perumus : Kepala Biro Kepegawaian
Tim Perumus
:
1. Inspektur Jenderal;
2. Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media;
3. Kepala Biro Perencanaan dan KLN;
4. Sekretaris Itjen;
5. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
7. Kepala Biro Keuangan, Setjen;
8. Kepala Pusat Informasi dan Humas;
9. Tim RPP Balitbang.
2
ANGGOTA KOMISI IV
NO
PESERTA
JUMLAH
1
Tim Perumus
10
2
Atase Pendidikan KBRI
2
3
Rektor Universitas
9
4
Direktur Poltek
8
5
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota
31
6
Kepala LPMP dan BP-PNFI
4
7
Kopertis
3
8
LSM dan APTISI
2
9
Tim Substansi
11
TOTAL
80
3
HASIL
DISKUSI SIDANG KOMISI 4
5
Sub Topik 1 : Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Penyelesaian
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
No
1
2
Isu Strategis
Pengelolaan administrasi yang tidak dapat administrasi harus dikelola secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga terjadi dipertanggungjawabkan/akuntabel
penyimpangan
Perguruan tinggi tidak melaporkan
Setiap rekening Perguruan Tinggi harus dilaporkan
rekeningnya ke Kemkeu
ke Kementerian Keuangan
3
Rekapitulasi dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK di Kemdikbud
5
Gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan
Perlunya mendapatkan pendampingan
pengelolaan keuangan
6
7
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Peningkatan kontrol bantuan ke PTS
Mendukung dan bekerjasama dengan BPK dalam
pemeriksaan/audit keuangan
Gratifikasi apapun juga tidak diperbolehkan apalagi
berhubungan dengan jabatan
Dijadwalkan pendampingan ke unit yang
membutuhkan
Akan direkomendasikan Itjen kepada Dikti agar
berkoordinasi dengan Kopertis dalam pemberian
bantuan ke PTS
6
Sub Topik 2 : RBI dan Pengelolaan Kepegawaian
No
Isu Strategis
1
Ijazah S1/D4 guru tidak diakui angka
kreditnya (oleh BKN) karena masalah
administratif (tidak memiliki izin
mengajar/tugas belajar)
2
Kualifikasi pendidikan yang dimiliki tidak
sesuai dengan bidang yang diampu
(mismatch) sehingga S1/D4 yang dimiliki
tidak dapat diperhitungkan berdasarkan
aturan kepegawaian
Merujuk pada Permenpan dan RB No 16
Tahun 2009 yang mulai efektif 1 Januari
2013, guru golongan II tidak masuk dalam
kategori jabatan guru (Pertama, Muda,
Madya dan Utama). Secara nasional ada
sebanyak 283.010 orang guru dengan
golongan II.
3
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Instansi terkait agar melaksanakan pengelolaan
tugas belajar secara tertib dan sesuai aturan.
1. Merujuk pada PP n0 74, guru mismatch
diberikan kesempatan untuk pengembangan
diri sesuai bidang yang diampunya.
1. Guru golongan II tetap diakui sebagai guru
yang melaksanakan tugas guru pertama.
2. Masing-masing daerah agar melaksanakan
komitmen mencapai target 100% guru
berkualifikasi S1/D4 selambat-lambatnya pada
tahun 2015.
7
No
4
5
6
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Terjadinya kasus-kasus penetapan angka
a. Instansi terkait agar menerapkan prosedur
akredit (PAK) palsu yang digunakan oleh guru
operasional (SOP) pengajuan dan penilaian
untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan.
angka kredit (PAK) sesuai Permendiknas
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Juknis Jabatan
Fungsional Guru yang mengatur Tata Cara
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit Guru.
b. Penerapan sanksi tegas kepada guru/PNS
yang terlibat, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
Terjadinya kelangkaan dosen tetap yayasan di Diperlukan kebijakan khusus untuk
PTS-PTS daerah terpencil (seperti Malinau,
mengakomodir kebutuhan dosen di daerahEntikong, Bulungan, dan Sambas), sementara daerah terpencil.
PNSD yang menjadi dosen tidak- tetap
yayasan tidak diakui sebagai dosen PTS.
Meskipun disiplin pegawai merupakan aspek Jajaran pimpinan organisasi agar melaksanakan
penting dalam pembentukan SDM yang
pembinaan pegawai sebaik-baiknya, termasuk
profesional dalam rangka RBI, masih terjadi
penerapan secara tegas aturan disiplin pegawai
"kegamangan" dalam penerapan terhadap PP sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
53/2010, khususnya tindakan pemberhentian
bagi dosen yang mangkir kerja selama lebih
dari 46 hari.
8
No
7
8
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Keragaman struktur organisasi dinas
Koordinasi Kemdikbud-Kemdagri untuk melakukan
pendidikan telah menimbulkan
sinkronisasi dan pembenahan struktur organisasi
kesulitan/ineffisiensi dalam pelaksanaan
dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota.
koordinasi antara pusat dan daerah. Tuntutan
sinkronisasi struktur organisasi pendidikan
semakin mendesak dengan integrasi
Kebudayaan ke dalam Kementerian
Pendidikan Nasional.
Adanya peraturan kepegawaian yang tumpang Pengkajian mendalam tentang berbagai aturan
tindih dan inkonsisten. (Sebagai contoh, pada kepegawaian
PP Nomor 53 Tahun 2010, direktur politeknik
setara eselon III; sedangkan pada UU Dikti
direktur politeknik setara dengan rektor)
9
Sub Topik 3 : Pengelolaan Barang Milik Negara
No
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1
Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tidak
a. Melakukan inventarisasi seluruh pemanfaatan
sesuai ketentuan :
BMN dengan pihak ketiga, antara lain
a. Pemanfaatan BMN tidak dan/atau belum
persetujuan, besaran kontribusi ke Negara,
mendapat persetujuan dari Menteri
bentuk kerjasama pemanfaatan (sewa, pinjam
Keuangan selaku Pengelola BMN
pakai, KSP, BGS/BSG)
b. Pemanfaatan BMN tidak memberikan
b. Melakukan pembinaan SDM pengelola BMN
kontribusi kepada Negara
melalui sosialisasi, workshop dan bimbingan
c. Pemanfaatan BMN tidak didukung
teknis secara berjenjang dan
perjanjian kerjasama yang memadai
berkesinambungan
2
Belum semua Tanah Kemdikbud memiliki
dokumen kepemilikan (sertifikat).
3
Masih terdapat aset yang belum dicatat dalam 1. Melakukan inventarisasi atas seluruh BMN
Laporan BMN
yang dikuasai UAKPB per tahun.
2. Melakukan pencatatan dalam Daftar Barang
Kuasa Pengguna/Penguna Barang
3. Melakukan kodefikasi berupa pelabelan atas
seluruh BMN yang dikuasai oleh satker
sesuai laporan SIMAK BMN.
Satker di instruksikan untuk menyampaikan
laporan BMN berupa Tanah dengan
menggunakan Aplikasi SIMANTAP untuk
dilaporkan ke DJKN Kemkeu
10
No
Isu Strategis
4
BMN Kemdikbud
digunakan/dikuasai pihak lain
5
Masih terdapat pencatatan double
BMN berupa tanah/gedung dan
bangunan yang menyebabkan
ketidakwajaran nilai BMN dalam
Laporan Keuangan Kemdikbud
SDM penatausahaan BMN/SIMAK
BMN masih lemah
6
7
Penatausahaan barang persediaan
belum mencerminkan kondisi yang
sebenarnya
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1. Melakukan inventarisasi rumah negara golongan I, II
dan III di lingkungan Kemdikbud
2. Melakukan penertiban atas seluruh rumah
negara/dinas yang masih dikuasai/ditempati oleh
pensiunan PNS atau pihak lain sesuai dengan ketentuan
3. Satker mengajukan usulan kepada Mendikbud tentang
penghapusan rumah negara gol. III, apabila masih
tercantum dalam Laporan SIMAK BMN
Segera diselesaikan proses penetapan status penggunaan
pada seluruh BMN di lingkungan kemdikbud
Perlu dilakukan penguatan SDM dalam bentuk Bimtek dan
Sosialisasi penatausahaan BMN kepada Pengambil
kebijakan maupun pelaksana teknis pada seluruh satker
dilingkungan Kemdikbud
Perlu ada penetapan regulasi tentang SOP penatausahaan
barang persediaan di lingkungan Kemdikbud
11
Sub Topik 4 : Transparansi dan Akuntabilitas PBJ
No
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1
Belum proporsionalnya jumlah SDM yang Melaksanakan Diklat Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ
memiliki Sertifikat Keahlian PBJ pada
pada satker-satker yang memiliki jumlah SDM
setiap satker di lingkungan Kemdikbud
bersertifikat sedikit
2
Belum semua satker Kemdikbud memiliki
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) minimal satu di setiap provinsi
Mendorong Pembentukan LPSE Kemdikbud pada
provinsi yang belum memiliki.
3
Belum terbentuknya Unit Layanan
Pengadaan (ULP) permanen pada setiap
satker di lingkungan Kemdikbud
Setiap Satker wajib membuat kajian terkait
pembentukan ULP permanen
4
Belum semua satker mengumumkan
Penyelenggaraan Rakor PBJ minimal dua kali
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
denghan melibatkan seluruh satker dilingkungan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal Kemdikbud
25 Perpres 70 Tahun 2012
5
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
melalui E-Procurement baru mencapai
60,2% pada tahun 2012
Pencanangan 100% Eprocurement dilingkungan
Kemdikbud TA 2013
12
No
Isu Strategis
6
Masih banyaknya temuan BPK terkait dengan
pelaksanaan :
a. Pembayaran atas kontrak tidak sesuai
realisasi fisik
b. Denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan belum dikenakan dan disetorkan
ke kas negara
c. Nilai kontrak tidak diyakini kewajarannya
d. Perbedaan spesifikasi barang yang
diserahkan tidak sesuai kontrak yang
mengakibatkan kemahalan harga
Belum memadainya sarana dan prasarana LPSE
7
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Pembinaan pengelola PBJ secara terus menerus dan
berkesinambungan untuk meminimalisir kesalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan PBJ (PPK,
Pokja, dan tim teknis)
a. Penyiapan Anggaran Sewa Bandwidth dan
backup Khusus untuk LPSE
b. Pembentukan Unit Kerja baru atau Penataan
Ulang Tata Organisasi.
c. Pengkajian kebutuhan, disesuaikan dengan
Tugas dan Fungsi serta lingkup luasan layanan.
d. Diklat Pembinaan SDM pengelola LPSE
e. Menyiapkan sarana dan prasarana WBS dan
SDM yang memiliki kapasitas dan integritas.
13
Sub Topik 5 : Tindak Lanjut RSBI/SBI pasca Putusan MK
No
Isu Strategis
1
Belum ada landasan hukum bagi Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk
meneruskan pengelolaan eks-RSBI sebagai
sekolah percontohan/rujukan atau istilah lain
2
Pemanfaatan dana yang dipungut dari
masyarakat menjadi temuan auditor
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
Melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi
dan Pemda Kabupaten Kota
a. Penerapan prinsip-prinsip Badan Layanan
Umum Daerah dalam pengelolaan eks-RSBI;
b. Sinkronisasi Peraturan Perundangan tentang
pengelolaan keuangan negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
14
Sub Topik 6 : Pengelolaan Dana Dekon, DAK, dan BOS
No
Isu Strategis
Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1
Kabupaten/Kota yang menyampaikan
Pelaporan DAK ke Kemdikbud Sangat Rendah
Penerapan pendekatan reward dan punishment
dalam sistem pelaporan untuk memastikan ketaatan
dalam pelaporan DAK
2
Juknis DAK terlambat diterima setiap tahun,
selalu dikeluarkan pada akhir tahun sehingga
menimbulkan masalah serapan dana
Juknis DAK harus dibuat pada tahun sebelumnya
dan dikeluarkan pada awal tahun seperti juknis DAK
kementerian lainnya
15
TERIMAKASIH
16

similar documents