Posisi Dominan dan Hubungan Terafiliasi Dalam Persaingan Usaha

Report
ORGAN DAN FUNGSI
KEKUASAAN NEGARA
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2012
LIMITATION OF POWER
 Pembatasan kekuasaan ciri negara hukum
dan menjadi ide dasar faham
konstitusionalisme modern.
 Lord Acton: Power tends to corrupt,
obsolutely power corrupts absolutely
 seseorang atau masyarakat tidak
menyerahkan seluruh hak alamiah
 Fungsi perjanjian masyarakat untuk
menjamin dan melindungi hak-hak alamiah
 Lahir negara konstitusional (Constitusional
state)
PEMBAGIAN KEKUASAAN
MENURUT JOHN LOCKE
Dalam Second Treaties of Civil Government
(1690) :
1. Fungsi Legislatif
2. Fungsi eksekutif
3. Fungsi Federatif
Pembatasan kekuasaan lebih melihat pada
hubungan dengan luar negeri.
Kekuasaan peradilan merupakan bagian dari
fungsi ekskutif
PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT
MONTESQUIEU (1689-1755)
1. Fungsi Legislatif
2. Fungsi Eksekutif
3. Fungsi Yudikatif
Pembatasan kekuasaan lebih melihat pada
perlindungan HAM bagi warga negara
Kekuasaan federatif merupakan bagian dari
fungsi eksekutif.
PEMBAGIAN KEKUASAAN
MENURUT VAN VOLLENHOVEN
1. Fungsi Regeling
2. Fungsi Bestuur
3. Fungsi Rechtspraak
4. Politie untuk social order
Fungsi kekuasaan ini biasa disebut “Catur Praja”.
SEPARATION OF POWER &
DIVISION/DISTRIBUTION OF POWER
 Berasal dari Montesquieu (Perancis) melalui
doktrin trias politica hasil penelitian terhadap
sistem konstitusi Inggris.
 Separation of power merupakan konsep awal
trias politica dalam L’Esprit des Lois (1748).
 Teori separation of power oleh banyak
sarjana dianggap tidak realistis, sehingga
banyak yang menggunakan pembagian
kekuasaan.
Lanjutan…
 Banyak juga yang mempersamakan antara
separation of power dan division of power.
 Di Amerika, division of power digunakan
dalam kontek pembagian kekuasaan federal
dan negara bagian. Sedangkan separation of
power pada tingkat pemerintahan federal.
 Arthus Mass menggunakan capital division of
power untuk hubungan horisontal dan
territorial division of power untuk hubungan
vertikal.
CIRI DOKTRIN SEPARATION OF
POWER
G. Marshall dalam “Constitutional Theory” 1971 :
1. Differentiation (membedakan fungsi2 ketiga
kekuasaan negara)
2. Lagal incompatibility of office holding (legislator
tidak punya jabatan di luar lembaga legislatif).
3. Isolation, immunity, independence (Tidak ada
intervensi terhadap organ lain)
4. Check and balances (keseimbangan)
5. Coordinate status and lack accountability
(punya kedudukan yang sederajat).
PENDAPAT ANDA ?
Apakah Indonesia
menerapkan pemisahan
atau pembagian kekuasaan?
CABANG KUASAAN
LEGISLATIF
1. FUNGSI PENGATURAN (LEGISLASI)
2. FUNGSI PENGAWASAN (CONTROL)
3. FUNGSI PERWAKILAN (REPRESENTASI)
4. FUNGSI DELIBERATIF & RESOLUSI
KONFLIK
FUNGSI LEGISLASI
1. Prakarsa pembuatan undang-undang
(lagislation initiation);
2. Pembahasan RUU (Law Making Process);
3. Persetujuan atas pengesahan RUU (law
enactment approval);
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau
ratifikasi atas pejanjian Internasional dan
dokumen2 hukum Internasional (Binding
decision making on International agreement
and treaties or other legal binding documents)
FUNGSI PENGAWASAN
1. Control of policy making
2. Control of policy executing
3. Control of budgeting
4. Control of budget implemantition (expenditure)
5. Control of government performances
6. Control of political appoinment of public officials
FUNGSI REPRESENTASI
1. Political representation system
2. Territorial atau regional representation system
3. Functional representation system
Contoh : DPR, DPD, dan Utusan Golongan.
 Lembaga perwakilan tanpa representasi tidak
bermakna. Sehingga ada Representation in
presence dan Representation in ideas.
 Tercermin melalui struktur parlemen satu kamar
(unicameral parliament) dan dua kamar
(bicameral parliament) serta tiga kamar
(tricameral parliament)
FUNGSI DELIBERATIF &
RESOLUSI KONFLIK
1. Pedebatan publik dalam rangka rule and policy
making
2. Perdebatan dalam rangka penjalankan
pengawasan
3. Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang
beraneka ragam
4. Memberikan solusi saluran damai terhadap
konflik sosial.
CABANG KUASAAN
EKSEKUTIF
a. Sistem Pemerintahan
1. Sistem Pemerintahan Parlementer
2. Sistem Pemerintahan Presidensiil
3. Sistem Pemerintahan campuran
b. Kementerian Negara
1. Diangkat dan bertanggungjawan kepada
Presiden dan dipimpin oleh Presiden
2. Diangkat dan bertanggungjawab kepada
Parlemen dan dipimpin perdana menteri.
CABANG KUASAAN
YUDISIAL
The Judicial Principles of Modern Constitutional
State :
a. The Principle of Judicial Independence
b. The Principle of Judicial Impartiality
THE BANGALORE PRINCIPLES OF
JUDICIAL CONDUCT (INDIA, 2001)
a. Independence Principle (Prinsip independen)
b. Impartiality Principle (Prinsip tidak berpihak)
c. Integrity Principle (Prinsip Integritas)
d. Propreity Principle (Prinsip Kesopanan)
e. Equality Principle (Prinsip Persamaan)
f.
Competence and Diligence Principle (Prinsip
kompetensi dan kecerdasan)
ORGAN KEKUASAAN NEGARA
 Organ kekuasaan negara ada dua kategori :
organ utama (main state’s organ) dan organ
bantu (auxiliary state’s organ).
 Main state’s organ adalah pelaksana utama
dari ketiga kekuasaan negara. Contoh : MPR,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA
serta MK.
 Auxiliary state’s organ adalah untuk
mengoptimalkan pelaksanaan dari check and
balances antar lembaga negara. Contoh : BPK
dan Komisi Yudisial.
PERBANDINGAN
SISTEM KEKUASAAN NEGARA
AMERIKA SERIKAT
 Konstitudi disahkan pada 17 September 1787
dan berlaku 4 Maret 1989 serta telah
mengalami beberapa kali perubahan.
 AS sebagai negara Republik Federal
 Terdapat 3 lembaga kekuasaan negara :
Congress, President dan Federal Supreme
Court dengan pola hubungan checks and
balances.
 Menganut sistem bicameral terdiri dari House
of Representative dan Senate.
Lanjutan…
 Semua UU harus disetujui HoR dan Senate
 President tidak terlibat dalam pembuatan RUU




tetapi mempunyai hak veto terhadap UU
Senate berwenang meng-impeach Presiden dan
Wakil Presiden serta semua pejabat sipil
Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan
dibantu Wakil Presiden untuk masa jabatan 4
tahun yang dipilih oleh sebuah Electoral College
Ketua dan hakim agung diangkat oleh Presiden
Federal Supreme Court memegang kekuasaan
yudisial serta sebagai Interpreter of the constitution
PERANCIS
 Perancis mendesain sebagai negara Republik
 Kekuasaan legislatif berada pada parlemen
 Menerapkan sistem bicameral yakni National
Assembly dan Senate
 Sistem pemerintahan menganut sistem
campuran antara presidensiil dan parelementer,
yakni kekuasaan eksekutif di tangan Presiden
yang dipilih secara langsung sejak 1962 dan
Perdana Menteri yang wajib ditunjuk Presiden
dari partai yang menguasai mayoritas di
parlemen
Lanjutan…
 Mempunyai Constitutional Council yang
berwenang melakukan Judicial Preview terhadap
RUU yang disusun Parlemen
 Presiden menjamin independensi kekuasaan
kehakiman yang dibantu oleh High Council of
Judiciary (Hampir sama dengan Komisi Yudisial)
 High Council of Judiciary diketuai oleh Presiden
dan wakilnya menteri kehakiman dan para hakim
dari Court of Cassation (MA) yang dinominasi
oleh High Council of Judiciary.
AFRIKA SELATAN
 Konstitusi Afrika Selatan (1996) mendesain
sebagai negara Republik Federal
 Mempunyai tiga cabang utama kekuasaan :
legislatif, eksekutif dan yudisial.
 Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen :
National Assembly dan Council of Provinces
 Presiden sebagai the head od state dan the head
of national executive
 Kekuasaan yudiisial dilakukan oleh Constitutional
Court dan Supreme Court yang terpisah dan
independen dari kekuasaan lainnya.
KOREA SELATAN
 Konstitusi Koea Selatan (1987) mendesain
sebagai negara kesatuan berbentuk republik
 Mempunyai tiga kekuasaan negara : eksekutif,
legislatif dan yudisial.
 Kekuasaan legislatif di tangan National Assembly
yang dipilih lewat pemilu untuk masa 4 tahun
 National Assembly juga berwenang menetapkan
anggaran belanja & mengajukan impeachment
ke MK terhadap Presiden, perdana menteri,
menteri, hakim konstitusi, hakim, pejabat audit,
anggota komisi pemilu, dan pejabat publik lain.
Lanjutan…
 Presiden sebagai head of state dan head of
executive yang dipilih lewat pemilu untuk masa 5
tahun dan tidak boleh dipilih kembali.
 Presiden sebagai head of executive dibantu oleh
sebuah State Council dan para menteri yang
dipilih oleh State Council.
 Kekuasaan yudisial dipegang oleh Supreme
Court dan Constitutional Court
Lanjutan…
 Constitutional Court Korea Selatan mempunyai
beberapa kewenangan :
a. Menguji konstitusionalitas undang-undang
atas permohonan pengadilan;
b. Impeachment;
c. Pembubaran partai politik;
d. Sengketa antar lembaga negara, pemerintah
pusat dan daerah, sengketa di antara
pemerintahan-pemerintahan daerah; dan
e. Constitutional complain yang diatur dalam
undang-undang..
INDONESIA
 Konstitusi Indonesia mendesain sebagai Negara
Kesatuan berbentuk Republik
 Terdapat tiga cabang kekuasaan : eksekutif,
Legislatif dan yudisial
 Kekuasaan eksekutif berada pada Presiden yang
dibantu oleh Wakil Presiden yang dipilih lewat
Pemilu untuk 5 tahun dan sesudahnya dapat
dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan.
 Kekuasaan legislatif oleh MPR, DPR dan DPD
 Kekuasaan Yudisial dilakukan oleh MA dan
peradilan di bawahnya dan oleh MK serta KY
KEKUASAAN EKSEKUTIF
DI INDONESIA
 Presiden sbg Kepala Negara & Kepala Pemerintahan
 Menerapkan sistem pemerintahan presidensial
 Presiden berhak mengusulkan RUU dan dalam






kegentingan memaksa berhak menetapkan Perppu.
Mengesahkan UU paling lama 30 hari sejak disetujui.
Pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, Al, dan AU.
Mengangkat duta dan konsul & duta negara lain
Menyatakan keadaan bahaya
Memberi Grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi
Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain
KEKUASAAN LEGISLATIF
DI INDONESIA
 Kekuasaan legislatif dilakukan oleh MPR, DPR,
dan DPD
 Sistem lembaga perwakilannya tidak jelas, apa
unicameral, bicameral ataukah tricameral?
 MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD
 MPR mempunyai kewenangan :
a. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
c. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945
KEKUASAAN LEGISLATIF
DI INDONESIA
 DPR mempunyai fungsi Legislasi, Control dan





Budgeting.
DPR memegang kekuasaan legislasi
Persetujuan pengangkatan beberapa pejabat publik
seperti Kapolri, Panglima TNI, pimpinan KPK.
DPR mempunyai hak Interpelasi, hak angket dan
hak menyatakan pendapat
Anggota DPR mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat,
dan hak imunitas.
Anggota DPR berjumlah 560
ALAT KELENGKAPAN DPR
a. Pimpinan DPR
b. Badan Musyawarah
c. Komisi
d. Badan LegislasI
e. Badan Anggaran
f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
g. Badan Kehormatan
h. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
i. Badan Urusan Rumah Tangga
j. Panitia Khusus
k. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh
rapat paripurna, seperti Panwas Century.
KOMISI-KOMISI
KOMISI I
RUANG LINGKUP KERJA
Pertahanan
Intelijen
Luar Negeri Komunikasi
Informatika
PASANGAN KERJA
1.
2.
3.
4.
Kementerian Pertahanan
Kementerian Luar Negeri
Panglima TNI dan Mabes TNI
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
5. Dewan Ketahanan Nasional
(Wantannas)
6. Badan Intelijen Negara (BIN)
7. Lembaga Sandi Negara
(LEMSANEG)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas)
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
LPP TVRI
LPP RRI
Dewan Pers
Perum LKBN ANTARA
Komisi Informasi
KOMISI II
RUANG LINGKUP KERJA
Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Kepemiluan Pertanahan dan
Reforma Agraria
PASANGAN KERJA
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Sekretaris Kabinet
5. Lembaga Administrasi Negara
(LAN)
6. Badan Kepegawaian Negara
(BKN)
7.
8.
9.
10.
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU)
11. Ombudsman Republik Indonesia
12. Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4)
KOMISI III
RUANG LINGKUP KERJA
Hukum, HAM dan Keamanan
PASANGAN KERJA
1. Kementerian Hukum dan Hak
Azasi Manusia
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian Negara Republik
Indonesia
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)
5. Komisi Hukum Nasional
6. Komisi Nasional HAM (KOMNAS
HAM)
7. Setjen Mahkamah Agung
8.
9.
10.
11.
Setjen Mahkamah Konstitusi
Setjen MPR
Setjen DPD
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
12. Komisi Yudisial
13. Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban
14. Badan Narkotika Nasional (BNN)
KOMISI IV
RUANG LINGKUP KERJA
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan
PASANGAN KERJA
1.
2.
3.
4.
5.
Kementerian Pertanian
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Urusan Logistik
Dewan Maritim Nasional
KOMISI V
RUANG LINGKUP KERJA
Perhubungan
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
PASANGAN KERJA
1.
2.
3.
4.
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Pembangunan
Daerah Teringgal
5.
6.
7.
8.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG)
Badan SAR Nasional
Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoardjo (BPLS)
Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya- Madura (BPWS)
KOMISI VI
RUANG LINGKUP KERJA
Perdagangan
Perindustrian
Investasi
Koperasi, UKM dan BUMN
Standarisasi Nasional
PASANGAN KERJA
1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
4. Menteri Negara BUMN
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)
6. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
7. Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN)
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU)
KOMISI VII
RUANG LINGKUP KERJA
Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup
PASANGAN KERJA
1. Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral
2. Menteri Negara Lingkungan
Hidup
3. Menteri Negara Riset dan
Teknologi
4. Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT)
5. Dewan Riset Nasional
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)
7. Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETAN)
9. Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional
(BAKOSURTANAL)
10. Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN)
11. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
12. Badan Pelaksana Pengendalian
Usaha Hulu Migas
13. PP IPTEK
14. Lembaga EIKJMEN
KOMISI VIII
RUANG LINGKUP KERJA
Agama
Sosial
Pemberdayaan Perempuan
PASANGAN KERJA
1. Kementerian Agama RI
2. Kementerian Sosial Rl
3. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak RI
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
KOMISI IX
RUANG LINGKUP KERJA
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kependudukan
Kesehatan
PASANGAN KERJA
1. Departemen Kesehatan
2. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3. Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
4.
5.
6.
7.
Badan Pengawas Obat dan Makanan
BNP2TKI
PT Askes ( Persero)
PT. Jamsostek( Persero)
KOMISI X
RUANG LINGKUP KERJA
Pendidikan, Pemusa, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan
PASANGAN KERJA
1. Departemen Pendidikan
Nasional
2. Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Kementerian Negara Pemuda dan
Olahraga
4. Perpustakaan Nasional
KOMISI XI
RUANG LINGKUP KERJA
Keuangan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Perbankan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
PASANGAN KERJA
1. Kementerian Keuangan RI
2. Menteri Perencanaan dan
Pembangunan/Kepala
BAPPENAS
3. Bank Indonesia
4. Perbankan dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
5. Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. Setjen BPK RI
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI)
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
KEKUASAAN LEGISLATIF
DI INDONESIA
 DPD beranggotakan 4 orang dari setiap provinsi
 DPD mempunyai fungsi legislasi, kontrol dan
budgeting yang terbatas.
 DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang
terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan ekonomi lainnya serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah. (Pasal 22D ayat (1)
UUD 1945)
Lanjutan…
 DPD ikut membahas RUU yang terkait dengan :
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
ekonomi lainnya serta memberikan pertimbangan
kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(Pasal 22D ayat (2) UUD 1945)
Lanjutan…
 DPD dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan UU otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan ekonomi lainnya serta pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
(Pasal 22D ayat (3) UUD 1945)
ALAT KELENGKAPAN DPD
1. Komite I
Membidangi otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah serta
antar- daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pemukiman dan kependudukan; pertanahan dan tata ruang;
serta politik, hukum, dan HAM.
2. Komite II
Membidangi pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan
perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan
lingkungan hidup; pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah
tertinggal; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; dan
pekerjaan umum.
3. Komite III
Membidangi pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata;
pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan
perempuan dan ketenagakerjaan.
ALAT KELENGKAPAN DPD
4. Komite IV
membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah;
lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan
menengah.
5. Panitia Perancang Undang-Undang
6. Panitia Urusan Rumah Tangga
7. Badan Kehormatan
8. Panitia Hubungan Antar Lembaga DPD
9. Kelompok DPD di MPR Panitia Akuntabilitas Publik
KEKUASAAN YUDISIAL
DI INDONESIA
 Kekuasaan yudusial dilakukan oleh MA dan empat
peradilan di bawahnya serta oleh MK.
 MA mempunyai wewenang
1. Mengadili pada tingkat kasasi;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di
bawah UU terhadap UU; dan
3. Wewenang lain yang diberikan oleh UU.
 Independensi dan martabat hakim di MA (serta
peradilan di bawahnya) dijamin oleh KY.
 KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung.
Lanjutan…
 MK punya 4 kewenangan dan satu kewajiban :
1. Menguji UU terhadap UUD 1945;
2. Membubarkan Partai Politik;
3. Sengketa hasil Pemilu dan Pemilukada;
4. Sengketa kewenangan lembaga negara; dan
5. Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden
 Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and
legal binding)
 Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang masingmasing 3 diusulkan dari DPR, Presiden dan MA.
STRUKTUR KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA
MA
MK
PTN
PTM
PTA
PT TUN
PN
PM
PA
PTUN
Kementerian Keuangan
P. TIPIKOR
P. ANAK
P. HAM
M. SYARIAH
Teknis
Peradilan
Organisasi, Administrasi,
dan keuangan
P. H. INDUSTRIAL
P. NIAGA
P. PAJAK
STRUKTUR KEKUASAAN NEGARA
SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945
MPR
MA
PRESIDEN
DPR
BPK
DPA
STRUKTUR KEKUASAAN NEGARA PASCA
PERUBAHAN UUD 1945
UUD 1945
MPR
PRESIDEN
DPR
DPD
MA
MK
KY
BPK
N.SUMATRA
RIAU
C.SULAWESI
MALUKU
JAMBI
S.KALIMANTAN
LAMPUNG
IRIAN
JAYA
PAPUA
S.SULAWESI
C.JAVA
W.JAVA
E.JAVA
BALI
DI YOGYAKARTA
W.NUSA TENGGARA
E.NUSA TENGGARA

similar documents