penilaian prestasi kerja pegawai - Direktorat Jenderal Perhubungan

Report
• Berdasarkan PM 91 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
• Evaluasi Pengumpulan SKP, Buku Harian Kerja
serta Laporan Bulanan (Prestasi Kerja ) di
lingkungan Ditjen Perhubungan Udara
didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Kekeliruan umum dalam dokumen sasaran kerja pegawai;
meliputi:
 tidak sesuainya format Sasaran Kinerja Pegawai yang digunakan
dengan jenis jabatan pegawai yang bersangkutan;
 pejabat penilai tidak sah, yaitu bukan atasan langsung atau alasan
dari atasan langsung;
 rumusan tugas jabatan tidak menggunakan kalimat aktif, tidak
menggunakan awalan me-, dan/atau tidak mencerminkan tugas dan
fungsi jabatannya;
 rumusan target tidak jelas jumlah dan nama output, persentase
kualitas, kebutuhan waktu (dalam jam) dan/atau alokasi biaya (dalam
rupiah) untuk pengelola anggaran;
 sasaran kinerja pegawai belum ditandatangani oleh pegawai dan
pejabat penilai;
 waktu pengesahan tidak dilaksanakan pada awal tahun dan/atau
tidak tertera;
2. Kekeliruan umum dalam dokumen buku kerja harian
pegawai; meliputi:
tidak sesuainya format Buku Kerja Harian Pegawai yang
digunakan dengan jenis jabatan pegawai yang
bersangkutan;
tidak sesuainya realisasi kegiatan tugas jabatan pada Buku
Kerja Harian Pegawai dengan kegiatan tugas jabatan pada
Sasaran Kerja Pegawai;
realisasi tugas tambahan pada Buku Kerja Harian tidak
sesuai dengan kriteria tugas lain atau tugas-tugas yang ada
hubungannya dengen tugas jabatan yang bersangkutan,
tidak ada dalam Sasaran Kinerja Pegawai yang telah
ditetapkan, diperintahkan oleh atasan dan dibuktikan
dengan surat keterangan;
3. Kekeliruan umum dalam dokumen laporan prestasi kerja
dan penilaian kinerja pegawai bulanan; meliputi:
tidak sesuainya format Laporan Prestasi Kerja dan
Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan yang digunakan dengan
jenis jabatan pegawai yang bersangkutan;
rumusan pelaksanaan tugas jabatan pada Laporan
Prestasi Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai Bulanan
tidak sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Buku
Kerja Harian Pegawai;
penilaian Laporan Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:
PM 107 Tahun 2013;
Laporan Prestasi Kerja dan Penilaian Kinerja Pegawai
Bulanan belum ditandatangani oleh pegawai yang
bersangkutan dan pejabat penilai yang berwenang;
4. Kekeliruan umum dalam dokumen lembar penghitungan
tunjangan kinerja; meliputi:
tidak sesuainya format Lembar Penghitungan Tunjangan
Kinerja yang digunakan dengan jenis jabatan pegawai yang
bersangkutan;
penghitungan tunjangan kinerja dari unsur disiplin kerja
yang terkait dengan kehadiran pegawai tidak didasarkan
atas hasil pencatatan kehadiran secara biometrik;
penghitungan tunjangan kinerja dari unsur prestasi kerja
tidak didasarkan atas Laporan Prestasi Kerja dan Penilaian
Kinerja Pegawai Bulanan;
TATA CARA
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA T.A. 2014
PEGAWAI / PEJABAT
BEKERJA PADA BULAN
PERTAMA (N)
PENGHITUNGAN
TUNJANGAN KINERJA
(N+1)
OLEH TATA
USAHA UNIT KERJA
BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDITJEN
HUBUD MELAKUKAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN TUKIN DAN
MENYAMPAIKAN KE BIRO UMUM
KEMENHUB
MENERIMA TUNJANGAN
KINERJA RENDAH
(DIBAWAH 50%)
MENERIMA TUNJANGAN
KINERJA SEDANG (50% +
)
MENERIMA TUNJANGAN
KINERJA PENUH (100% )
TUNJANGAN KINERJA DIBAYARKAN
KE
ESELON
I
DITJEN
PERHUBUNGAN
UDARA
SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KE
MASING – MASING UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN
DITJEN
PERHUBUNGAN UDARA (N+2)
Bulan Pembayaran Tukin
Dokumen yang diperlukan
a. Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2014 1)
b. Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2014 2)
c. Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2014 4)
a. Rekap kehadiran pegawai bulan Februari 2014 1)
b. Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Februari 2014 2)
c. Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2014 4)
1)
2)
3)
4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Februari 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Februari 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Februari 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2014 4)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
Bulan Pembayaran Tukin
1)
2)
3)
4)
Dokumen yang diperlukan
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Maret 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Maret 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Maret 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan April 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan April 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai April 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan April 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Mei 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Mei 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Mei 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Juni 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juni 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juni 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juni 2014 4)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
Bulan Pembayaran Tukin
1)
2)
3)
4)
Dokumen yang diperlukan
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Juli 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juli 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juli 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juli 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Agustus 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Agustus 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Agustus 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Agustus 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan September 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan September 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai September 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan September 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Oktober 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Oktober 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Oktober 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Oktober 2014 4)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
Bulan Pembayaran Tukin
Dokumen yang diperlukan
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan November 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan November 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai November 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan November 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Desember 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Desember 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Desember 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2015 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2015 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari 2015 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2015 4)
Dst..
1)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
BULAN JANUARI S.D JUNI 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tunjangan
1. Jumlah Tunjangan
Jumlah Penerima Kinerja per Kelas 2. Pajak
3. Jumlah
Jabatan
Kebutuhan 6 Bulan
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1
116.160.000
17.424.000
17
1
19.360.000
133.584.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
0
0
16
0
14.131.000
0
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
3
185.670.000
27.850.500
15
3
10.315.000
213.520.500
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
12
542.088.000
81.313.200
14
12
7.529.000
623.401.200
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
26
939.588.000
140.938.200
13
26
6.023.000
1.080.526.200
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
198
4.579.740.000
686.961.000
11
198
3.855.000
5.266.701.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
0
0
10
0
3.352.000
0
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
250
4.372.500.000
655.875.000
9
250
2.915.000
5.028.375.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
673
10.236.330.000
5.118.165.000
8
673
2.535.000
15.354.495.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1431
19.782.144.000
9.891.072.000
7
1431
2.304.000
29.673.216.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1940
24.385.800.000
12.192.900.000
6
1940
2.095.000
36.578.700.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
3383
38.647.392.000
0
5
3383
1.904.000
38.647.392.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
0
0
4
0
1.814.000
0
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
21
217.602.000
0
3
21
1.727.000
217.602.000
Rincian Netto
Uraian Kelas Jabatan
JUMLAH
7.938
1. Faktor Pengurang
2. Potongan Pajak
3. Jumlah Netto
77.440.000,00
38.720.000
17.424.000
77.440.000
0
0
0
177.675.875,00
513.666.025,00
798.588.420,00
3.783.864.377
7.994.125
27.850.500
177.675.875
28.421.975
81.313.200
513.666.025
140.999.580
140.938.200
798.588.420
795.875.623
686.961.000
3.783.864.377
0
0
0
3.619.824.655
9.415.067.445
18.160.954.442
22.114.555.627
35.354.495.534
752.675.345
655.875.000
3.619.824.655
821.262.555
5.118.165.000
9.415.067.445
1.621.189.558
9.891.072.000
18.160.954.442
2.271.244.373
12.192.900.000
22.114.555.627
3.292.896.466
0
35.354.495.534
0
0
0
170.857.725,00
46.744.275
0
170.857.725
94.186.990.125
19

similar documents