Materi 5

Report
KEBIJAKAN PENYUSUNAN
KEBUTUHAN ASN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Badan Kepegawaian Negara
2014
1
PRINSIP DASAR UU ASN
 Netralitas (profesional tdk memihak)






Kompetensi yg diperlukan sesuai dgn bidang tugas
Jaminan perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
Mempertanggung jawabkan tindakan kinerja kepada
publik
Memiliki kemampuan dlm melaksanakan kebijakan dan
program pemernintah
Kesejahteraan
2
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara
Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang
terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja
Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
3
FORMASI TAHUN 2014

PUSAT : 35.000
- CPNS
: 20.000 ( usul 202.125)
- PPPK
: 15.000

DAERAH : 65.000
- CPNS : 40.000 (usul 840.207 )
- PPPK : 25.000
4
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 56
1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
Permen PAN dan RB No. 33 Th 2011 Ttg Pedoman Anjab





6
Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melakukan anjab sebagai alat
untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan.
Menyusun peta jabatan bersamaaan dengan ABK.
Penyusunan kebutuhan pegawai per jenis jabatan.
Jumlah jenis tugas dalam jabatan sewajarnya 5 sampai 12.
Setiap tugas diuraikan dengan jelas.
KEBIJAKAN USUL KEBUTUHAN ASN
Analisis jabatan
 Anlaisis beban kerja
 Redistribusi
 Proyeksi kebutuhan 5 Tahun

7
PETA JABATAN
URAIAN JABATAN
HASIL UTAMA
ANALISIS JABATAN
SYARAT JABATAN
-
IHKTISAR JABATAN
URAIAN TUGAS
HASIL KERJA
TANGGUNG JAWAB
WEWENANG
KORELASI JABATAN
KONDISI LINGKUNGAN KERJA
RISIKO BAHAYA
-
PENDIDIKAN
DIKLAT
PENGALAMAN KERJA
PENGETAHUAN KERJA
KETERAMPILAN KERJA
BAKAT KERJA
TEMPERAMEN KERJA
MINAT KERJA
UPAYA FISIK
KONDISI FISIK
PEMANFAATAN INFORMASI
JABATAN
PERENCANAAN
PEGAWAI
REKRUTMEN &
SELEKSI
HASIL ANJAB
• PETA JABATAN
• URAIAN JABATAN
• SYARAT JABATAN
PENATAAN
ORGANISASI
• Analisis beban kerja
(Analisis kebutuhan pegawai)
• Standar kualifikasi
• Kriteria seleksi
• Pengembangan
PEDOMAN
KERJA
• Batas tugas,tanggung Jawab
PENILAIAN
KINERJA
• Standar kinerja
• Kriteria kinerja
• Pengawasan pelaksanaan kerja
PENGAWASAN
DIKLAT
• Analisis kebutuhan diklat
9
BUTIR INFORMASI JABATAN
No Identitas Jabatan
Uraian Jabatan
Syarat Jabatan
1
Nama Jabatan
Uraian Tugas
Pangkat dan Golongan
Ruang
2
Kode Jabatan
Bahan Kerja
Pendidikan
3
Unit Kerja Jabatan
Alat Kerja
Kursus/Pelatihan
4
Letak dalam Struktur
Hasil Kerja
Pengalaman Kerja
5
Ikhtisar Jabatan
Tanggung Jawab
Pengetahuan
6
Wewenang
Keterampilan
7
Korelasi Jabatan
Bakat Kerja
8
Kondisi Lingkungan Kerja Temperamen Kerja
9
Keadaan/Resiko Bahaya
Minat Kerja
10
Upaya Fisik
11
Kondisi Fisik
12
Fungsi Pekerja
10
Merumuskan Nama Jabatan
► Menetapkan
unit organisasi terendah.
► Menginventarisasi tugas-tugas pada unit
tersebut.
► Memperkirakan waktu setiap tugas.
► Mengelompokan setiap tugas.
► Menghitung waktu setiap kelompok tugas.
► Merumuskan syarat-syarat setiap tugas
► Menyusun rumusan jabatan.

JAM KERJA FORMAL
adalah jam kerja yang
ditentukan oleh
Pemerintah berdasarkan
Kepres No.58 Tahun 1964
jo Kepres No.24 Tahun
1972 jo Kepres Nomor 68
Tahun 1995 tentang Jam
Kerja Kantor Pemerintah
Jam kerja 1 minggu 37,5
jam
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS
Kep.Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum
Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung kebutuhan
pegawai adalah mengidentifikasi beban kerja melalui:
a. Hasil kerja
b. Objek kerja
c. Peralatan kerja
d. Tugas per tugas jabatan
37
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
a. Pendekatan Hasil Kerja
Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah:
 wujud hasil kerja dan satuannya;
 jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai;
 standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.
Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:
 Beban kerja
X 1 orang
Standar kemampuan Rata-rata
Contoh:
Jabatan :
Pengentri Data
Hasil Kerja
:
Data Entrian
Beban Kerja/Target Hasil : 200 data entrian setiap hari
Standar Kemampuan Pengentrian : 30 data per hari
Perhitungannya adalah:
200 data entrian
X 1 orang = 6,67 orang
30 data entrian
Dibulatkan menjadi 7 orang
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
38
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
b. Pendekatan Objek Kerja
Metoda ini memerlukan informasi:
 wujud objek kerja dan satuannya;
 jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani;
 standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja.
Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:
 Objek kerja
Standar kemampuan Rata-rata
X 1 orang
Contoh:
Jabatan
:
Dokter
Objek Kerja
:
Pasien
Beban Kerja
:
80 pasien per hari
Standar Kemampuan Pemeriksaan : 25 pasien per hari
80 pasien
X 1 Dokter = 3,2 orang Dokter
25 pasien
dibulatkan menjadi 3 orang
39
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
c. Pendekatan Peralatan Kerja
Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah:
o satuan alat kerja;
o jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja;
o jumlah alat kerja yang dioperasikan;
o rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK).
Rumus penghitungannya adalah:
 Peralatan kerja
Rasio Penggunaan Alat Kerja
X 1 orang
Contoh: Bis angkutan pegawai
Satuan alat kerja
:
Bis
Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja
:
• Pengemudi Bis
• Kernet Bis
• Montir Bis
Jumlah alat kerja yang dioperasikan
:
20 bis
Rasio Pengoperasian Alat Kerja
:
• 1 Pengemudi 1 Bis
• 1 Kernet 1 Bis
• 1 Montir 5 Bis
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
40
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
Jumlah pegawai yang diperlukan:
• Pengemudi Bis:
20 bis X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi
1 bis
• Kernet Bis:
20 bis
X 1 Kernet = 20 Kernet Bis
1 bis
• Montir Bis:
20 bis
X 1 Montir = 4 Montir Bis
5 bis
41
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan)
d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan
Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini adalah
 uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
 waktu penyelesaian tugas;
 jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.
Rumusnya adalah:
 Waktu Penyelesaian Tugas
 WaktuKerja Efektif
Waktu Penyelesaian Tugas disingkat WPT. Sedangkan Waktu Kerja Efektif disingkat
WKE
42
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
CONTOH (1)
Nama Jabatan
Unit Kerja
Ikhtisar Jabatan
: Penganalisis Formasi Pegawai
: Sub Dit. Perencanaan Formasi Pegawai
: Menginventarisasi, merekapitulasi, dan menyusun konsep pertimbangan
Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi Instansi Pusat dan
Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelancaran
pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian
dan Formasi - BKN
No
Uraian Tugas
Satuan
Hasil
1
Memeriksa data usulan formasi
yang disampaikan oleh Instansi
Pusat dan Daerah sudah sesuai
dengan format formulir yang
ditentukan agar data akurat
Laporan
Rekapitul
asi
Waktu
Penyelesaian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai Yg
Dibutuhkan
30 menit
72.000
menit
600
0,25
Ket
CONTOH (2)
No
2
Waktu
Penyelesaian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai Yg
Dibutuhkan
Menginventarisasi data usulan
formasi yang disampaikan oleh Laporan
Instansi Pusat dan Daerah dengan Rekapitul
cara mengelompokkan sesuai
asi Per
dengan instansi dan jabatannya Kelompok
agar
memudahkan
dalam Jabatan
pencarian data
60 menit
72.000
menit
600
0,5
Laporan
Rekapitul
asi Per
Jenis
Jabatan
100 menit
72.000
menit
600
0,83
Uraian Tugas
3
Mengolah data usulan formasi
berdasarkan jenis jabatan untuk
membuat bahan pertimbangan
Satuan
Hasil
Ket
CONTOH (3)
No
4
5
Satuan
Hasil
Waktu
Penyelesaian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai Yg
Dibutuhkan
Memberikan informasi yang
dibutuhkan Penganalisis Formasi
Pegawai berdasarkan data usul
formasi sebagai bahan
pembuatan kebijakan formasi
dan pertimbangan alokasi
tambahan formasi pegawai
Instansi Pusat dan Daerah
Data
30 menit
72.000
menit
1
0,0004
Membuat konsep pertimbangan
Kepala BKN mengenai alokasi
tambahan formasi pegawai
Instansi Pusat dan Daerah
berdasarkan data usul formasi
sebagai bahan pertimbangan
teknis Kepala BKN
Draft
Surat
120 menit
72.000
menit
1
0,0016
Uraian Tugas
Ket
CONTOH (4)
Waktu
Penyelesaian
Waktu
Kerja
Efektif
Beban
Kerja
Pegawai Yg
Dibutuhkan
No
Uraian Tugas
Satuan
Hasil
6
Membuat laporan statistik
mengenai formasi pegawai
Instansi Pusat dan Daerah
berdasarkan data usul formasi
untuk diserahkan kepada atasan
langsung
Laporan
6000
menit
72.000
menit
2
0,16
Memelihara database formasi
pegawai dengan cara
menyimpan, memperbaharui dan
memproteksi data agar tetap
akurat dan terjaga
kerahasiaannya
Kegiatan
60 menit
72.000
menit
1
0,00083
Melaksanakan tugas kedinasan
lain yang diperintahkan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis
untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
Kegiatan
20 menit
72.000
menit
52
0,014
7
8
Jumlah
1.75
Ket
KETERANGAN :

a.
b.
c.
d.
e.
Standar Tingkat Efisiensi Jabatan (TEJ)
A = sangat baik apabila TEJ_> 1
B = baik
apabila TEJ = 0,90 – 0,99
C = cukup
apabila TEJ = 0,70 – 0,89
D = sedang
apabila TEJ = 0,50 - 0,69
E = kurang
apabila TEJ < 0,50
SANDAR TINGKAT EFESIENSI JABATAN
NO
JABATAN
JML PEMEGANG
JABATAN
TEJ
KETERANGAN
Jumlah
4
3,72
1
Kabag. Kepegawaian
1
1,27
Baik
2
Kasi mutasi Pegawai
1
1,20
Baik
3
Analis Kepegawaian
1
1,0
Baik
4
Pengadministrasi Umum
1
0,73
Cukup
5
Pemroses BUP PNS
1
0.25
Kurang

similar documents