Peranan Bagian Hukum dan KUB Bagi Aparatur Lingkungan

Report
PERANAN BAGIAN
HUKUM DAN KUB BAGI
APARATUR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA
Oleh :
Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI
Kasubbag Hukum dan KUB
Kanwil Kementerian Agama Prov.Bali
KUB ?

Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur
pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Agama melalui Sekretaris
Jenderal.

TUGAS
Kerukunan Umat Beragama memiliki tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta
evaluasi di bidang kerukunan umat beragama.





FUNGSI
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kerukunan Umat Beragama
menyelenggarakan fungsi:
Perumusan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan
lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat
Konghucu;
Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kerukunan agama dan
lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan bimbingan masyarakat
Konghucu;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan
lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat
beragama, dan bimbingan masyarakat Konghucu;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan lembaga
kerukunan agama dan lembaga keagamaan, harmonisasi umat beragama, dan
bimbingan masyarakat Konghucu; dan
HUKUM ?
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang
miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan
Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh
organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan
asas:
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan
untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima
Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses
keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga
negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan
Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA
BANTUAN HUKUM Pasal 12
Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama
Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan
tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan
Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik
Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan
Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

similar documents