materi asistensi teknis sipil lampung

Report
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL)
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DAERAH
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
LATAR BELAKANG
UU 32 tahun 2009 tentang PPLH
Pasal 63

Point (O) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan;
Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah)
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
•
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin
lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sanksi Administratif
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
• teguran tertulis;
• paksaan pemerintah;
• pembekuan izin lingkungan; atau
• pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya
Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
KONDISI SAAT INI
80 % PERIZINAN BERADA DI DAERAH !
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI
SIPIL pada INDUSTRI
SIPIL pada INDUSTRI
BLH Prov
BLH Kab/Kota
BLH Kab/Kota
BLH Kab/Kota
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN
IZIN LINGKUNGAN
PPE
SUMATERA
KLH
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN
IZIN LINGKUNGAN
PPE
SUMATERA
PPE KALIMANTAN
PPE PAPUA
KLH
PPE SUMA
PPE JAWA
PPE BALI NUSRA
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL)
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL)
PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN

Konsentrasi Parameter Limbah
Cair (mg/l);

Debit Air Limbah (m3/bln);

Jumlah Bahan Baku yang diolah
(m3/bln).
INFORMASI DARI PELAPORAN
IZIN LINGKUNGAN
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
(SIPIL)
HALAMAN OUTPUT GRAFIK
HASIL ANALISIS
•
Parameter (AIR, UDARA) yang memenuhi Baku Mutu;
•
Jumlah Limbah B3 yang belum dikelola;
•
Berakhirnya izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan LH;
•
Beban Pencemaran terhadap lingkungan;
•
Trend dan lokasi sumber pencemar;
•
Evaluasi pelaksanaan RKL-RPL;
•
dll.
SIPIL TERHADAP
ANALISIS BEBAN PENCEMARAN INDUSTRI
Berdasarkan salah satu parameter :

Daya Tampung Sungai
0,57 Ton/Jam atau 13.680 Kg/hari;

Beban Pencemaran Sungai
0,84 Ton/Jam atau 20.160 Kg/hari;

Kelebihan Beban Pencemaran 0,27 Ton/Jam atau 6.840 Kg/Hari;
KESIMPULAN
PEMANFAATAN SIPIL :
 Efektifitas
Pemda dalam Pemantauan
Pasif dan Aktif thd Industri
 Bahan
pembinaan & pengawasan;
 Data
pendukung kajian Daya Tampung
dan Daya Dukung;
 Bahan
pengambilan kebijakan.
Kalo tidak kita, siapa lagi….
Kalo tidak sekarang, kapan lagi…..
TERIMA KASIH
http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil

similar documents