PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Report
PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM
DAERAH
Muhtar Mahmud
Staf Ahli Rektor UNS SOLO Bidang Keuangan dan Manajemen
Jogjakarta, 13 September 2012
PENGERTIAN
 Peraturan
perundang-undangan
merupakan bagian atau subsistem
dari sistem hukum.
 Membahas politik hukum
pembentukan peraturan perundangundangan pada hakikatnya tidak
dapat dipisahkan dari memba has
mengenai politik hukum.
PENGERTIAN
A.
POLITIK
1.
KBBI: Pen getahuan men genai ketatanegaraan atau kenegaraan,
seperti “sistem pemerintahan”, “dasar-dasar pemerintahan”. Dapat
pula diartikan seba gai “segala urusan dan tin dakan (kebijakan,
siasat, dsb.) men genai pemerintahan negara”.
2.
M. Mahfud MD:
a.
Kebijakan dalam menjalankan kekuasaan
b.
Seni memanage kekuasaan
c.
Cara, akal, taktik menjalankan kekuasaan
B.
HUKUM
1.
Maria Farida: ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam
hubungan dengan sesama ataupun dengan lingkungannya
2.
Wiryono: Rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orangorang (masyarakat) atau badan-badan (badan hukum dsb) sebagai
anggota suatu masyarakat
3.
Kumpulan norma yang berisi aturan tingkah laku bagi suatu
kelompok orang/masyarakat.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.
A. Hamid S. Attamimi:
a.
b.
2.
3.
perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara
tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata
cara yang
ditentukan;
keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat
pusat dan tingkat daerah.
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang dan
mengikat secara umum (UU 10/2004).
aturan atau kaidah hukum tertulis (written
law) yang dibuat atau dibentuk oleh
lembaga/pejabat yang berwenang yang berisi
aturan atau norma tingkah laku yang mengatur
dan bersifat mengikat umum.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
A.
Politik Hukum:
Politik hukum secara sederhana dapat diartikan
sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah
dilaksanakan secara nasional oleh emerintah (M.
Machfud MD).
B.
Politik Hukum Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:
Kebijakan mengenai penentuan isi atau obyek
pembentukan peraturan perundang-undangan (Bagir
Manan).
HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK
Hukum variabel terpengaruh
(dependent variable)
HukumPeraturan
perundang-undangan
merupakan
kristalisasi dari
kehendak-kehendak
politik yang
saling berinteraksi dan
bersinggungan.
Politik variabel
berpengaruh
(independent
variable)
PENDEKATAN DIKOTOMIS DALAM
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Variabel politik:

Konfigurasi politik
demokratis
Konfigurasi politik
otoriter
Variabel hukum:

Berkarakter responsif
Berkarakter
konservatif atau
ortodoks
KONFIGURASI POLITIK DEMOKRATIS DAN
OTORITER


Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem
politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi
rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan
kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas
dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam
suasana terjadinya kebebasan politik.
Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem
politik yang lebih memungkinkan negara berperan
sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif
dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi
ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk
memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka,
dominasi pimpinan negara untuk menentukan
kebijaksanaan negara, dan dominasi kekuasaan politik
oleh elit politik yang kekal, serta ada suatu doktrin
yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.
KARAKTER PRODUK HUKUM
REPONSIF/POPULISTIK DAN
KONSERVATIF/ORTODOKS/ELITIS


Produk hukum responsif/populistik adalah produk
hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan
memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses
pembuatannya memberikan peranan besar dan
partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau
individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya
bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan
kelompok-kelompok sosial atau individu-individu
dalam masyarakat.
Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah
produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi
sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan
bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat
pelaksanaan ideologi dan program negara. Ia lebih
tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompokkelompok maupun individu-individu dalam
masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan
partisipasi masyarakat relatif kecil.
HIPOTETIS TENTANG KAITAN ANTARA
KONFIGURASI POLITIK DAN
KARAKTER PRODUK HUKUM




Konfigurasi politik suatu negara akan
melahirkan karakter produk hukum tertentu di
negara tersebut.
Di dalam negara yang konfigurasi politiknya
demokratis, maka produk hukumnya akan
berkarakter responsif/populistik.
Di negara yang konfigurasi politiknya otoriter,
maka produk hukumnya akan berkarakter orto
doks/konservatif/elitis.
Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke
demokratis atau sebaliknya akan berimplikasi
kepada perubahan karakter produk hukum.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM POLITIK
HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Pemahaman:


Pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan bentuk monopoli negara yang absolut,
tunggal, dan tidak dapat dialihkan pada badan yang
bukan badan negara atau bukan badan pemerintah
(UUD/UU10 Ps 5).
Namun:

Dalam proses pembentukannya sangat mungkin
mengikutsertakan pihak bukan negara atau
Pemerintah (UU 10 Ps 53).
PE RAN SE RTA MASYARA KAT
pembangunan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan dapat mengarah pada
terbentuknya suatu sistem hukum nasional
Indonesia yang dapat mengakomodir harapan
hukum yang hidup di dalam masyarakat yang
berorientasi pada terciptanya hukum yang
responsive.
 Hukum yang responsive merupakan produk
hukum yang lahir dari strategi pembangunan
hukum yang memberikan peranan besar dan
mengundang partisipasi secara penuh kelompokkelompok masyarakat sehingga isinya
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi
harapan masyarakat padaumumnya.

LANDASAN POLITIK HUKUM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.
Pancasila.
Kebijakan dan strategi politik peraturan perundang-undangan
harus sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat.
2.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Merupakan landasan formal dan materiil konstitusional dalam
politik hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga
setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan
perundang-undangan mendapatkan legitimasi konstitusional
sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasar atas
hukum (rechtsstaat) dan asas konstitusionalisme
3.
Peraturan atau Kebijakan implementatif dari
politik peraturan perundang-undangan.
Peraturan atau kebijakan yang memuat aturan- aturan
yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan
perundang-undangan yang bersifat implementatif dari
landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal,
dan prosedural.
POLA PIKIR PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1)
Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan
sistem hukum yang bersumbar pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2)
Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur
dengan peraturan perundang-undangan.
3)
Pembentukan peraturan perundang-undangan, selain mempunyai dasardasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar
filosifis dan kemasyarakatan tem pat kaidah tersebut akan berlaku.
4)
Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan
yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.
5)
Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar
menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan
instrumen keadilan dan kebenaran.
6)
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada
partisipasi masyarakat (peran serta masyarakat).
7)
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan
materi muatan peraturan perundang-undangan (psl 5/6).
POLITIK PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN UNTUK PERATURAN DAERAH
Fasilitasi dan konsultasi perancangan peraturan
daerah:
 Meningkatkan peran pemerintahan daerah (provinsi,
kab/kota) untuk melakukan pemetakan dan publikasi
peraturan daerah dalam sistem informasi peraturan
daerah yang akurat dan up to date.
 Meminimalisir pembentukan perda yang dibatalkan oleh
Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Presiden serta
Mahkamah Agung.
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah
proses pembuatan peraturan perundangundangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan, persiapan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan.
PERATURAN DAERAH PROVINSI

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau
nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda,
adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.
PERATURAN KEPALA DAERAH

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya
disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
PERATURAN BERSAMA
KEPALA DAERAH
Peraturan Bersama Kepala Daerah yang
selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan
yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala
daerah.
 Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama
lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan
Kepala Daerah.
 Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan
yang bersifat konkrit, individual, dan final.

STRUKTUR HUKUM (BENTUK)
Hukum Adat
Tidak Tertulis
HUKUM
Nirma Dalam
Masyarakat,
Dll
UUD
Tertulis
UU
PP, Dll
Hkm Tdk Tertulis: ketentuan yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan
perkembangan atau dinamika masyarakat
Hkm Tertulis: Peraturan Perundang-undnagan
KERANGKA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
JUDUL
PEMBUKAAN
BATANG TUBUH
PENUTUP
PENJELASAN ( JIKA DIPERLUKAN)
LAMPIRAN ( JIKA DIPERLUKAN )
JUDUL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun pengundangan atau penetapan dan
nama peraturan.
 Nama dibuat secara singkat dan
mencerminkan isinya.
 Judul ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital , diletakkan di tengah marjin tanpa
diakhiri tanda baca.

CONTOH JUDUL PERATURAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
ANTABRANTAH
NOMOR ……. TAHUN 2012
TENTANG
SISTIEM DAN PROSEDUR PENTAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
PEMBUKAAN
1. Frase
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2. Jabatan pembentuk Perundang- undangan.
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ANTABRANTAH
3. Konsideran Menimbang memuat:
Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang
menjadi latar belakang dan alasan pembentukan
peraturan perundang-undangan.
MERUMUSKAN KONSIDERAN
MENIMBANG
 UNSUR
FILOSOFIS BERISI
LANDASAN KEWENANGAN
BUPATI/WALI KOTA DALAM
MENYUSUN PERATURAN (MASALAH
SOSIAL YANG INGIN DISELESAIKAN
DENGAN PERATURAN)
 UNSUR SOSIOLOGIS BERISI FAKTA
YANG INGIN DIATUR (PENYEBAB
UTAMA MASALAH SOSIAL)
 UNSUR YURIDIS MEMUAT
PERNYATAAN TENTANG
PENTINGNYA PENGATURAN (SOLUSI
ATAS PERMASALAHAN)
PENDAPAT LAIN
1. Landasan filosofis.
Adalah pandangan atau ide pokok yang
melandasi seluruh isi peraturan.
2. Landasan Yuridis:
Adalah dasar kewenangan untuk membuat
peraturan perundang-undangan.
3. Landasan Politis:
Adalah garis kebijakan politik yang menjadi
landasan dalam membentuk peraturan lebih
lanjut (lebih bawah)
1. Landasan Filosofis adalah landasan yang
berkaitan dengan dasar atau ideologi negara,
yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung
dalam Pancasila;
2.Landasan Sosiologis adalah landasan yang
berkaitan dengan kondisi atau kenyataan
empiris yang hidup dalam masyarakat,
sehingga mempunyai daya mengikat secara
efektif (living law);
3.Landasan Yuridis adalah yang menjadi dasar
kewenangan pembuatan peraturan
perundang-undangan;
4. Landasan ekonomis : yaitu bahwa penyusunan
peraturan
perundang-undangan dapat meningkatkan
efisiensi dan
kesejahteraan bukan justru menyebabkan
ekonomi biaya tinggi.
5. Landasan Politis (adalah suatu perdoman) agar
produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah
daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan
tanpa menimbulkan gejala di tengah-tengan
masyarakat.
Contoh 1:
a. bahwa guna menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha dibidang jasa kon –
struksi yang sesuai UU No.18 Tahun 1999
tentang jasa Konstruksi, dan Peraturan
Pemerintah No.28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dipandang perlu mengatur pemberian izin usaha jasa konstruksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mene –
tapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Usaha jasa Konstruksi;
Contoh 2:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah khususnya dalam upaya meningkatkan pengembangan kepariwisataan
yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan
budaya diperlukan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang meliputi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui
pemberian izin usaha kepariwisataan;
Contoh 3:
a. bahwa dalam rangka pemberian kepastian hukum untuk meningkatkan
pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, dipandang perlu
mengatur perizinan di bidang kesehatan;
b. bahwa perizinan di bidang kesehatan
merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah;
c. bahwa perdasarkan pertimbangan…
CONTOH 4:
a. bahwa otonomi daerah memberikan wewenang
kepada daerah untuk menata aparaturnya secara
menyeluruh termasuk menata perangkat desa;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi
sangat diperlukan perangkat desa yang handal
yang mampu menerapkan tugas dan melayani
masyarakat desa;
c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada
huruf a dan b dipandang perlu untuk diatur
tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
KONSIDERAN MENGINGAT
(DASAR HUKUM)
PASAL 7 (1) UU NO.10/004
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
a. UUD 1945
b. UU / Perpu
c. PP
d. PerPres
e. Perda
 Pasal 7 (4)
Peraturan lain diakui keberadaannya dan mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih
tinggi.
 Kekuatan Hukum Peraturan sesuai dengan
hierarkinya.

HAL-HAL YANG DI ATUR DALAM
PERMENDAGRI 53 TAHUN 2011
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
KETENTUAN UMUM
PRODUK HUKUM DAERAH
PERENCANAAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT
PENGATURAN
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT
PENETAPAN
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
PENYEBARLUASAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBIAYAAN
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN PENUTUP
SIFAT DAN BENTUK PRODUK
HUKUM DAERAH
A.
SIFAT
1.
2.
B.
pengaturan; dan
penetapan.
BENTUK
1.
2.
3.
Perda atau nama lainnya;
Perkada; dan
PB KDH.
PERENCANAAN
Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan DPRD.
 Penyusunan Prolegda berdasarkan atas:

perintah peraturan perundang-undangan lebih
tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.
a.
PROLEGDA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD
menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah
daerah.
 Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan
Rancangan Perda.
 Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan
setiap tahun sebelum penetapan Rancangan
Perda tentang APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota.




Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah
dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum
kabupaten/ kota.
Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi
vertikal terkait.
instansi vertikal terkait diikut sertakan apabila sesuai
dengan:
a.
b.
c.


kewenangan;
materi muatan; atau
kebutuhan dalam pengaturan.
Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum
kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah.
Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di
lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui
pimpinan DPRD.
PROLEGDA DI LINGKUNGAN DPRD
 Balegda
menyusun Prolegda di
lingkungan DPRD.
 Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan Rancangan Perda.
 Penyusunan dan penetapan Prolegda
dilakukan setiap tahun sebelum
penetapan Rancangan Perda tentang
APBD provinsi dan APBD
kabupaten/kota.
Penyusunan
Prolegda antara
pemerintah daerah dan DPRD
dikoordinasikan oleh DPRD melalui
Balegda.
Hasil penyusunan Prolegda antara
pemerintah daerah dan DPRD
disepakati menjadi prolegda dan
ditetapkan dalam rapat paripurna
DPRD.
Prolegda ditetapkan dengan
keputusan DPRD.
PROLEGDA KUMULATIF TERBUKA

Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat
dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
akibat putusan Mahkamah Agung;
APBD;
 pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
Prolegda ditetapkan.



Selain di atas, Prolegda kabupaten/kota dapat memuat daftar
kumulatif terbuka mengenai:
pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama
lainnya; dan/atau
 pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.


Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat
mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana
alam;
 akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu
Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro
hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/ kota.

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
BERSIFAT PENGATURAN

Penyusunan Perda
Persiapan Penyusunan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah
 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD
 Pembahasan Perda


Penyusunan Perkada dan PB KDH
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
BERSIFAT PENETAPAN
Penyusunan produk hukum daerah bersifat
penetapan berbentuk keputusan kepala daerah.
 Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
 Keputusan kepala daerah diajukan kepada
sekretaris daerah setelah mendapat paraf
koordinasi kepala biro hukum provinsi atau
kepala bagian hukum kabupaten/ kota.
 Sekretaris daerah mengajukan rancangan
keputusan kepala daerah kepada kepala daerah
untuk mendapat penetapan.

PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN
AUTENTIFIKASI...(1)
Penandatangan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan dilakukan oleh kepala
daerah.
 Penandatanganan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama
lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
 Pendokumentasian naskah asli Perda oleh:

a.
b.
c.
d.
DPRD
Sekretaris daerah;
biro hukum provinsi atau bagian hukum
kabupaten/Kota berupa minute; dan
SKPD pemrakarsa.
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN
AUTENTIFIKASI... (2)
Penandatanganan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan berbentuk Perkada dibuat
dalam rangkap 3 (tiga).
 Pendokumentasian naskah asli Perkada oleh:

a.
b.
c.
Sekretaris daerah;
biro hukum provinsi atau bagian hukum
kabupaten/kota berupa minute; dan
SKPD pemrakarsa.
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (3)
Penandatanganan produk hukum daerah yang
bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat
dalam rangkap 4 (empat).
 Dalam hal penandatanganan PB KDH
melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH
dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
 Pendokumentasian naskah asli PB KDH oleh:

a.
b.
c.
Sekretaris daerah masing-masing daerah;
biro hukum provinsi atau bagian hukum
kabupaten/kota berupa minute; dan
SKPD masing-masing pemrakarsa.
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (3)


Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat
penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah
dilakukan oleh kepala daerah.
Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat
penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah dapat
didelegasikan kepada:
a.
b.
c.


wakil kepala daerah;
sekretaris daerah; dan/atau
kepala SKPD.
Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat
penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah dibuat
dalam rangkap 3 (tiga).
Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah
oleh:
a.
b.
c.
sekretaris daerah;
biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/Kota
berupa minute; dan
SKPD Pemrakarsa.
PENOMERAN
Penomoran produk hukum daerah dilakukan
oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala
bagian hukum kabupaten/kota.
 Penomoran produk hukum daerah yang bersifat
pengaturan menggunakan nomor bulat.
 Penomoran produk hukum daerah yang bersifat
penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

PENGUNDANGAN
Perda yang telah ditetapkan, diundangkan
dalam lembaran daerah.
 Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi
pemerintah daerah.
 Pengundangan merupakan pemberitahuan
secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai
daya ikat pada masyarakat.
 Perda yang telah diundangkan disampaikan
kepada Menteri dan/atau gubernur untuk
dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

PENGUNDANGAN








Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
Tambahan lembaran daerah dicantumkan nomor
tambahan lembaran daerah.
Tambahan lembaran daerah, ditetapkan bersamaan
dengan pengundangan Perda.
Nomor tambahan lembaran daerah merupakan
kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
Perkada dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan
dalam berita daerah.
Berita daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah
daerah.
Pengundangan merupakan pemberitahuan formal suatu
Perkada dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat
pada masyarakat.
Sekretaris daerah mengundangkan Perda, Perkada dan PB
KDH.
AUTENTIFIKASI DAN
PENGGANDAAN
Produk hukum daerah yang telah
ditandatangani dan diberi penomoran
selanjutnya dilakukan autentifikasi.
 Autentifikasi dilakukan oleh kepala biro hukum
provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/
kota.
 Penggandaan dan pendistribusian produk
hukum daerah dilakukan biro hukum provinsi
atau bagian hukum kabupaten/kota dengan
SKPD pemrakarsa.


similar documents