Paparan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau

Report
H. BUDIMAN,SKM. MKes.
KASI KEDARURATAN
BPBD JABAR
07 Oktober 2014
Siklus Penanggulangan
Bencana
BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
MANAJEMEN
RESIKO
BENCANA
PENCEGAHAN
DAN MITIGASI
MANAJEMEN
KEDARURATAN
MANAJEMEN
PEMULIHAN
SAAT BENCANA
PASCA BENCANA
KESIAPSIAGAAN
PRA BENCANA
Pra
Bencana
Tanggap Darurat
Pasca
Bencana
UNDANG-UNDANG 24/2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
Paradigma Penanggulangan Bencana
1. Bukan hanya tanggap darurat tetapi juga
keseluruhan manajemen resiko & pembangunan.
2. Perlindungan sebagai bagian hak asasi dan
bukan semata kewajiban pemerintah.
3. Dengan demokratisas dan otonomi daerah PB
menjadi tanggungjawab Pemda & masyarakat.
4. PB bukan hanya tanggungjawab pemerintah
tetapi juga urusan bersama masyarakat.
Tujuan UU 24 / 2007
Melindungi masyarakat dari bencana
 Menyelaraskan banyak peraturan yang ada
 menjamin PB yang terencana, terpadu,
terkoordinasi, menyeluruh, yang:

 menghargai budaya lokal / kearifan lokal;
 membangun partisipasi dan kemitraan publik-
swasta;
 mendorong semangat gotong royong,
kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 menciptakan perdamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
UU 24/2007 Ps 45: Kesiapsiagaan
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan
b.
c.
d.
e.
f.
g.
bencana;
pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem
peringatan dini;
penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;
pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat;
penyiapan lokasi evakuasi;
penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran
prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
UU 24/2007 Ps 48: Tanggap Darurat
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan
sarana vital.
1.
2.
3.
4.
5.
Mengurangi risiko bencana dan memadukannya
dengan pembangunan;
Melindungi masyarakat dari dampak bencana;
Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan
pengungsi sesuai standar pelayanan minimum;
Memulihkan kondisi dari dampak bencana;
Mengalokasikan APBN/APBD yang memadai:
•
•
•
Dana rutin sektoral
Dana operasi untuk Badan
Dana Siap Pakai untuk dioperasikan oleh Badan
pada saat darurat
1. Menyusun kebijakan PB yang selaras dengan
kebijakan pembangunan
2. Memasukkan unsur PB dalam
pembangunan;
3. Menetapkan status dan tingkatan bencana
4. Bekerja sama dg negara atau pihak lain
5. Menyusun kebijakan ttg teknologi dan
pengurasan SDA yang mengancam PB
6. Mengatur pengumpulan bantuan
PENYELENGGARAAN PB
Fungsi
Koordinasi
Kesiapsiagaan
-Mitigasi
-Kesiapan
-Peringayan Dini
Tidak ada Bencana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
perencanaan PB;
pengurangan risiko bencana;
pencegahan;
pemaduan dalam Renbang;
pensyaratan analisis risiko bencana;
penegakan rencana tata ruang;
pendidikan dan pelatihan; dan
persyaratan standar teknis PB
Pada Saat Darurat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kajian kilat
Penetapan status Bencana
SAR
Pemenuhan kebutuhan dasar
Perlindungan klp rentan
Pemulihan sarana kunci
Pemulihan
•Rehabilitasi
•Rekonstruksi
Fungsi
Komando
MENGAPA PENANGGULANGAN
BENCANA
BERBASIS KEARIFAN BUDAYA
LOKAL
•
•
BAHWA TELAH TERBUKTI BASIS
KEARIFAN BUDAYA LOKAL MAMPU
MENJAGA KELESTARIAN DAN
KEUTUHAN EKOSISTEM KEWILAYAHAN
CONTOH: KOMUNITAS BADUY,
KAMPUNG NAGA, KAMPUNG DUKUH,
KAMPUNG KUTA
FOTO: KAMPUNG NAGA: SULIS SPATI/ 2000
1. Pemda Kabupaten/Kota menjadi
penanggung jawab utama
penyelenggaraan penanggulangan
bencana di wilayahnya.
2. Pemda Provinsi segera merapat ke
daerah bencana untuk memberikan
dukungan dengan mengerahkan
seluruh sumberdaya yang ada di
tingkat Provinsi jika diperlukan.
3. Pemerintah memberi bantuan
sumberdaya yang secara ekstrim
tidak tertangani daerah.
4. Libatkan TNI dan POLRI.
5. Laksanakan penanganan secara dini.
DAMPAK Musim Kemarau : Kekeringan
Sheila B. Red (1995)
Kekeringan ad sebagai pengurangan persediaan
air atau kelembaban yg bersifat sementara secara
signifikan di bawah normal atau volume yg
diharapkan untuk jangka waktu khusus.
1. Kekeringan meteorologis
2. Kekeringan hidrologis
3. Kekeringan pertanian
4. Kekeringan sosek

DAMPAK Musim Kemarau : Kekeringan

KEKERINGAN VERSI BPBD : Kekurangan Air
Bersih dan Air Minum
Pergub 68/2014 Paragraf 3 Pasal 16 : Peringatan Dini
Tentang Juklak Perda Prov. Jabar Nomor 2 tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan PB.
 “Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi
/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis
ancaman bencana”.
 “Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan
hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan
tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil
keputusan dan menentukan tindakan peringatan
dini”.




Masalah Air/ Peringatan Dini Kekeringan yang
lebih tepat ada pada OPD teknis : DINAS
PSDA, PDAM
BMKG ahlinya
BMKG hanya ilmiah, tematik/simpulan
prakiraan, belum tentu tepat. Harus dilihat
faktanya
BPBD berkoordinasi dengan semua fihak
terkait dan menyimpulkan secara bersama.


Yang menentukan kekeringan adalah
Kabupaten/Kota secara selektif, akurat, tidak
diada-ada, apa adanya.
Contoh : Dalam satu Kabupaten hanya
beberapa kecamatan yg kekeringan.

PSDA untuk peringatan dini kekeringan

BBWS instansi vertikal jg harus berinteraksi
Mengganggu tatanan kehidupan
Antisipasi kekeringan untuk masyarakat

similar documents