Perpajakan

Report
Perpajakan
BAB II
KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA
PERPAJAKAN
Siapa Pembayar Pajak
Wajib Pajak
orang pribadi atau badan, meliputi 1) pembayar
pajak, 2) pemotong pajak dan 3) pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Syarat Menjadi Wajib Pajak Orang
Pribadi
WAJIB
PAJAK
=
kewajiban pajak
subjektif
• orang pribadi tersebut
dilahirkan, berada, atau
berniat untuk bertempat
tinggal di Indonesia dan
• berakhir pada saat orang
pribadi tersebut meninggal
dunia atau meninggalkan
Indonesia untuk selamalamanya.
+
kewajiban
pajak objektif
Mempunyai penghasilan
di atas penghasilan tidak
kena pajak atau dalam
satu tahun penghasilan
neto harus Rp. 15.840.000
Syarat Menjadi Wajib Pajak Orang
Pribadi
kewajiban pajak subjektif
• badan tersebut didirikan di
Indonesia dan
• berakhir pada saat badan
tersebut dibubarkan atau
tidak lagi
bertempatkedudukan di
Indonesia.
+
kewajiban pajak objektif
Mempunyai penghasilan
tanpa syarat
Identitas Wajib Pajak: Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
1.
sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak.
2.
NPWP juga dipergunakan untuk menjaga
ketertiban dalam pembayaran pajak dan
dalam pengawasan administrasi pajak
NPWP dan PKP (Pengusaha Kena
Pajak)
NPWP dan NPPKP
Untuk pengusaha baik dengan
bentuk usaha perseorangan atau
badan yang melakukan
penyerahan barang dan atau jasa
kena pajak yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) wajib
dikukuhkan sebagai PKP
NPWP Saja
Untuk pengusaha baik dengan
bentuk usaha perseorangan atau
badan yang melakukan
penyerahan barang dan atau jasa
kena pajak yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) kurang dari
Rp. 600.000.0000 dalam satu
tahun atau berdasarkan syarat
lain tidak wajib dikukuhkan
sebagai PKP
Penetapan NPWP Secara Jabatan
apabila Wajib Pajak atau PKP tidak mendaftarkan
diri untuk mendapatkan NPWP, berdasarkan:
1.
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan
atau pengusaha telah memenuhi syarat untuk
memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak
Penghapusan NPWP
•
Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak
dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
•
Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau
peggabungan usaha
•
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya
di Indonesia atau
•
Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan
NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
1.
2.
Pengusaha Kena pajak pindah
alamat ke wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak lain,
bubar atau tidak memenuhi syarat
lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Wajib Pajak Non Efektif
1.
2.
3.
4.
Wajib Pajak meninggal dunia/bubar.
a.
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi
belum diterima pemberitahuan tertulisnya secara resmi dari
ahli warisnya (belum dilampirkan surat keterangan/akte
kematian).
Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada akte
pembubarannya dari instansi yang berwenang atau belum ada
penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat
pengesahan dari Departemen kehakiman)
Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah
dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk
untuk itu
Wajib Pajak yang secara nyata berdasarkan hasil
penelitian/pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.
Melaporkan Pajak: Surat
Pemberitahuan (SPT)
Surat pemberitahuan adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan
kewajiban menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Fungsi SPT
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Penghasilan
sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan
untuk melaporkan tentang:
1.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau
pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau
bagian tahun pajak.
2.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau
bukan objek pajak
3.
Harta dan Kewajiban
4.
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau
badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku
sebagai sarana melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah
PPN dan PPnBM.yang sebenarnya terutang dan
untuk melaporkan tentang:
1.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran
2.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui
pihak lain dalam satu masa pajak yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan pajak yang berlaku.
3.
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT
adalah sevagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong
atau dipugut dan disetorkannya.
Jenis Surat Pemberitahuan
SPT Masa
SPT Masa adalah Surat pemberitahuan
untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah
jangka waktu yang lamanya satu bulan
takwim atau jangka waktu lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan paling lama tiga bulan. Contoh
SPT Masa adalah:
• SPT Masa PPh Pasal 21,
•
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
• SPT Masa PPh Pasal 22,
• SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 (final).
SPT Tahunan
SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun
pajak atau bagian tahun pajak. Contoh SPT
Tahunan adalah:
•
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Formulir 1770 (SPT WPOP 1770),
•
SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Formulir
1771 (SPT WP Badan 1771),
•
SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir
1770S (SPT WPOP 1770S).
•
SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir
1770SS (SPT WPOP 1770SS).
Sanksi administrasi berupa denda: Surat
Pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu
•
•
•
•
Surat Pemberitahuan masa PPN dan PPnBM, denda
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Surat Pemberitahuan lainnya, denda sebesar Rp.
100.000 (seratus ribu rupiah)
Surat Pemberitahuan tahunan, denda sebesar Rp.
1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan
dan
Surat Pemberitahuan tahunan PPh, denda sebesar Rp.
100.000 (lima ratus ribu) untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi.
Syarat pengisian SPT: Benar,
Lengkap dan Jelas
•
•
•
Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar
dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya;
Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan
dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek
pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan.
Jatuh tempo pembayaran
Untuk masa pajak paling
lambat 15 (lima belas) hari
setelah terutangnya pajak
atau masa pajak berakhir.
Untuk SPT tahunan,
kekurangan pembayaran
pajak yang terutang
berdasarkan SPT harus
dibayar lunas paling lambat
tanggal 25 (dua pulih lima)
setelah tahun pajak atau
bagian tahun pajak berakhir,
sebelum SPT disampaikan.
Penyetoran pajak terutang dan sanksi
keterlambatan


Sanksi apabila pembayaran atau penyetoran pajak
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo akan
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan
Bunga dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan
dihitung 1 (satu ) bulan baik untuk pembayaran masa
atau tahunan
Sanksi dalam perpajakan: Sanksi
Administrasi dan Pidana



Sanksi Administrasi berupa
denda
Sanksi administrasi berupa
bunga
Sanksi administrasi berupa
kenaikan
Sanksi Pidana:
1.
tidak menyampaikan SPT
atau menyampaikan SPT
tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap,
2.
atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak
benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara.
Surat Setoran Pajak
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan
Surat Ketetapan Pajak
1.
2.
3.
4.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah SKP
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekeurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). SKPKBT
adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan
Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB). SKPLB adalah SKP yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih bedar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPN adalah SKP yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
1.
2.
3.
4.
Kewajiban mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP
Kewajiban mendaftarkan diri untuk
mendapatkan pengukuhan NPPKP
Kewajiban Pembayaran,
Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan
Kewajiban Dalam Hal Diperiksa
Hak Wajib Pajak: Kerahasiaan Wajib
Pajak
1. Surat Pemberitahuan,
Wajib
Pajak mempunyai hak
untuk mendapat
perlindungan kerahasiaan
atas segala sesuatu
informasi yang telah
disampaikannya kepada
Direktorat Jenderal Pajak
dalam rangka menjalankan
ketentuan perpajakan.
2.
3.
laporan keuangan, dan
dokumen lainnya yang
dilaporkan oleh Wajib
Pajak;
Data dari pihak ketiga
yang bersifat rahasia;
Dokumen atau rahasia
Wajib Pajak lainnya
sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.
Hak Wajib Pajak: Penundaan dan
Pembayaran
Penundaan
Pembayaran
Pengangsuran
Pembayaran
Pengurangan
PPh Pasal 25
Pengurangan PBB
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda
pembayaran pajak
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
mengangsur pembayaran pajak
Dengan alasan-alasan tertentu,
Wajib Pajak dapat mengajukan
pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi
tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya
serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam
dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang
kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan,
Hak Wajib Pajak
Penundaan Pelaporan
SPT Tahunan
Pembebasan Pajak
Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak
Pajak Ditanggung
Pemerintah
Insentif Perpajakan
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak
dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT
Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pembebasan atas
pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu
sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu
paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak
tanggal permohonan.
Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang
atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan
supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu
diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut.
BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api,
Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI.
Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan
Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan
perolehan bahan baku.
Hak Wajib Pajak
Keberatan
Banding
Peninjauan
Kembali (PK).
Kelebihan Pembayaran
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan
atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan
sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut
Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan
Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih
dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan
Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak
mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu
atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau
PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan
PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku,
perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan
di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas
PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku
No
Denda
1.
Sanksi Dalam Perpajakan
Pasal
Masalah
Sanksi
Keterangan
7 (1)
SPT Terlambat disampaikan :
1. Masa
a. PPN
b. lainnya
2. Tahunan
a. Orang Pribadi
b. Badan
500.000
100.000
100.000
1.000.000
Per SPT
Per SPT
Per SPT
Per SPT
2.
3.
8 (3)
14 (4)
Pembetulan sendiri dan belum disidik
a. Pengusaha kena PPN tidak PKP
b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak
c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap
150%
2%
2%
2%
Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
\
> Dari DPP
/
Bunga
1.
2.
3.
8 (2)
9 (2a)
13 (2)
Pembetulan SPT dalam 2 tahun
Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan
Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB
2%
2%
2%
Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
Per bulan, dari jumlah pajak terutang
Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.
13 (5)
48%
Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.
14 (3)
SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak
pidana
a. PPh tahunn berjalan tidak/kurang bayar
2%
Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
b. SPT kurang bayar
2%
Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
6.
15 (4)
7.
19 (1)
8.
19 (2)
9.
19 (3)
Kenaikan
1.
8 (5)
2.
3.
13 (3)
15 (2)
SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak 48%
pidana
SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang
2%
menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar
Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
Mengangsur atau menunda
Kekurangan pajak akibat penundaan SPT
Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
Atas kekurangan pembayaran pajak
2%
2%
Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum
50%
terbitnya SKP
Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat
200%
teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak
tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29
Dari pajak yang kurang dibayar
a. PPh yang tidak atau kurang dibayar
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar
Kekurangan pajak pada SKPKBT
Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
Dari jumlah kekurangan pajak tersebut
50%
100%
100%
100%
Dari pajak yang kurang dibayar
Jenis SPT, Batas waktu Pembayaran dan Batas
Waktu Pelaporan
No
Masa
1
2
3
Jenis SPT
Batas Waktu Pembayaran
Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 25(angsuran Pajak) untuk wajib Pajak orang
pribadi dan badan
PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk wajib Pajak
kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan
beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa
Tgl. 10 bulan berikut
Tgl. 10 bulan berikut
Tgl. 15 bulan berikut
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 20 bulan berikut
Akhir masa Pajak terakhir
Tgl 20 setelah berakhirnya masa Pajak
terakhir
1 hari setelah dipungut
Pada hari yang sama saat penyerahan
barang
Sebelum Delivery Order dibayar
Tgl. 10 bulan berikut
Tgl. 10 bulan berikut
Tgl. 10 bulan berikut
Sesuai batas waktu per SPT masa
7 hari setelah pembayaran
Tgl. 14 bulan berikut
4
5
PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai
PPh Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah
6
7
8
PPh Pasal 22 - Pertamina
PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 15
Pph Pasal 4 ayat (2), Pasal 15. 21,23 PPN dan PPnBM
untuk wajib Pajak criteria tertentu
PPN dan PPn BM – PKP
PPN dan PPn BM - Bendaharawan
PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendaharawan
9
10
11
Tahunan
1
PPh - Badan, OP, PPh Pasal 21
2
PBB
3
BPHTB
Tgl. 15 bulan berikut
Tgl. 17 bulan berikut
Tgl. 15 bulan berikut
Â
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 20 bulan berikut
Tanggal 20 setelkah berakhirnya masa
Pajak terakhir
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 14 bulan berikut
Tgl. 20 bulan berikut
Tgl. 25 bulan ketiga setelah berakhirnya akhir bulan ketiga setelah berakhirnya
tahun atau bagian tahun pajak
tahun atau bagian tahun pajak
6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya ---SPPT
Dilunasi pada saat terjadinya perolehan ---hak atas tanah dan bangunan
Daluarsa dalam pajak
Besarnya pajak yang terutang yang
diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam SPT
menjadi pasti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan apabila dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,
bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak
diterbitkan surat ketetapan pajak. (Pasal 13 ayat
(4)
Definisi beberapa jenis pajak
PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3
sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan. (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan
dimana dia bekerja).
Gaji
Upah
Tunjangan
Honorarium
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh
pihak ke-3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang
tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada
bendaharawan pemerintah).
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang
dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan
penghasilan tertentu seperti: deviden, bunga,
royalty, sewa, dan jasa yang diterima oleh WP
badan dalam negeri, dan BUT.
PPh Pasal 26
•
PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang
dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan
penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri
•
PPh Final (Pasal 4 ayat (2). Ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh
Final. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh
pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran
di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak
penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang
dikenakan PPh final: bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan,
persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dsb.
•
PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara
lain perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perushaan
asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi,
perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam
bentuk bangun guna serah.
•
Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut merupakan
angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN
dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme
Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

similar documents