Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Report
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan
pada jalur produksi dan distribusi Barang Kena
Pajak/Jasa Kena Pajak. Ruang lingkup pemungutan PPN
sesuai UU No.18 Tahun 2000 adalah sektor industri,
perdagangan pada tingkat distributor utama, pedagang
besar, pedagang eceran, kegiatan membangun sendiri
oleh orang pribadi atau badan hukum dan penyerahan
pemborong bangunan.
a. Penyerahan BKP yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang :
(1) menghasilkan, mengimpor, mempunyai hubungan istimewa
dengan pengusaha yang menghasilkan BKP/atau mengimpor
BKP.
(2) bertindak sebagai penyalur utama atau agen dari pengusaha
yang menghasilkan BKP dan / atau mengimpor BKP.
(3) menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten
dan merek dagang dari BKP tersebut.
b. Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah
Pabean dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha
yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
c.Impor Barang Kena Pajak
d. Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tarif PPN Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
adalah 10%, Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%
a)
Harga Jual adalah nilai berupa uang dari seluruh biaya yang
Diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak. Bila PPN dan yang dipungut saat penyerahan
dimasukkan dalam harga jual, maka PPN tersebut harus dikeluarkan
dari harga jual, karena bukan merupakan unsur harga jual.
Adapun perlakuan potongan tunai atau rabat baik yang
tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak harus
dikurangkan dari harga faktur,sehingga diperoleh harga jual yang
seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak.
Contoh :
Bahan Baku
Biaya Produksi
Biaya Administrasi (termasuk laba)
Harga Jual
Rp 3.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 15.000.000,00
b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi
Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, di luar PPN dan
Serta Potongan Harga yang tercantum dalam Faktur Pajak
bukan merupakan unsur Penggantian.
Contoh :
Bahan Material Bangunan
Rp 15.000.000,00
Biaya Tenaga Kerja
Rp 5.000.000,00
Biaya Administrasi (termasuk laba) Rp 5.000.000,00
Harga Pengganti
Rp 20.000.000,00
c)
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang merupakan harga
patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) atau C&F
ditambah Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan.
Contoh :
Harga CIF atau C&F
Rp 30.000.000,00
Bea Masuk
Rp 3.000.000,00
Bea Masuk Tambahan
Rp 1.500.000,00
Nilai Impor
Rp 34.500.000,00
d) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
Nilai Ekspor diketahui dari harga yang tercantum dalam dokumen
ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang).
e) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan
Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Contoh perhitungan PPN:
PT Promatcon bulan Januari 2011 menjual tunai
kepada PT Angin Ribut 100 potong kemeja @
Rp.300.000,00 = Rp.30.000.000,00
Cara mengerjakan:
PPN terutang : 10% x Rp.30.000.000,00 =
Rp.3.000.000
Jadi jumlah yang diterima PT.Promatcon
adalah = Rp.33.000.000,00 dan
PT Promatcon wajib menyetorkan PPN
sebesar Rp.3.000.000,00 ke Kas Negara
Tempat terutang PPN
a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha
PKP Penjual;
b. Tempat kegiatan usaha dilakukan;
c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak;
d. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh
Dirjen Pajak atas permohonan PKP secara
tertulis;
e. Tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui
Dirjen Bea dan Cukai, dalam hal impor.
Saat Terutang PPN
a.
b.
c.
d.
Penyerahan BKP
Impor BKP
Penyerahan JKP
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
daerah pabean
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean
f. Ekspor BKP
PEMUNGUT PPN
Pihak-Pihak yang ditunjuk sebagai PEMUNGUT:
(1) Bendaharawan Pemerintah;
(2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
(KPKN);
(3) Kontraktor Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan Minyak & Gas
Bumi (KPS)
Karakteristik PPN
1. Pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN
dikenakan atas konsumsi bukan atas
penghasilan.
2. Pajak tidak langsung. Yang membayar PPN
adalah pembeli tetapi dibayarkan lewat
penjual.
3. Bersifat NETRAL
4. Pajak Objektif
SUBJEK PAJAK PPN
Pengusaha Kena Pajak
 Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP
 Pengusaha yang mengekspor BKP atau JKP
 Pengusaha yang melakukan penyerahan aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
Bukan Pengusaha Kena Pajak
 yang melakukan impor BKP
 yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar
Daerah Pabean ke dalam daerah Pabean
 yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya
Mekanisme Pemungutan PPN
• Secara umum PPN yang terutang atas transaksi
penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual.
• Dalam hal harga jual atau penggantian telah
termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas
penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung dengan
formula : 10/110 x harga jual atau penggantian.
• Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus
Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang
atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut
oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas
negara oleh Pemungut PPN tersebut.
• Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP antar
Pemungut PPN, PPN/PPnBM terutang atas BKP/JKP
dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN
yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Penjual),
• Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP oleh BadanBadan tertentu kepada Bendaharawan
Pemerintah/KPKN, maka PPN/PPnBM terutang atas
BKP/JKP dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh
Bendaharawan Pemerintah/KPKN (Pembeli),
• Penyerahan BKP/JKP oleh Instansi Pemerintah yang
bertindak sebagai PKP kepada Badan-Badan tertentu,
PPN terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh
Bendaharawan Instansi Pemerintah (Penjual),

similar documents