- kemenag majalengka

Report
RUANG LINGKUP
ASAL PEROLEHAN
APBN
Perolehan
Lain yang
sah
-
Jenis belanja:
- Belanja barang (52)
- Belanja modal (53)
- Belanja hibah (56)
- Bantuan sosial (57)
- Belanja Lain-lain (58)
Hibah/sumbangan
Perjanjian/kontrak
Peraturan perundang-undangan
Putusan pengadilan
BMN
PERTANGGUNGJAWABAN
Termasuk :
Dana Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan;
Bagian Anggaran
Pembiayaan dan
Perhitungan (999.08)
BLU
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
Penggunaan
Pemindahtanganan
Pemanfaatan
- Penjualan
- Sewa
- Hibah
- Pinjam pakai
- Tukar-menukar
- KSP
- PMP
- BGS/BSG
Penghapusan
Aset Lancar
 Persediaan
Aset Tetap
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain
 Aset Tidak Berwujud
 Kerjasama Pihak Ketiga
 Aset yang tidak digunakan
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN ELLANG CIREBON
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 50/PMK.06/2014
Tata Cara Pelaksanaan
Penghapusan Barang Milik Negara
Disampaikan :
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON
6 Juni 2014
MATERI
Latar Belakang
Pokok-Pokok Perubahan
Ruang Lingkup PMK
Pelaksanaan Penghapusan pada Pengelola Barang
Pelaksanaan Penghapusan pada Pengguna Barang
Hal Penting Lainnya
3
LATAR BELAKANG
• mewujudkan
akuntabilitas
pengelolaan Barang Milik
Negara,
penghapusan
Barang Milik Negara
perlu
dilaksanakan
secara
tepat
dan
akuntabel.
• menyikapi
perkembangan kondisi
dan praktik tata kelola
pemerintahan yang baik,
pengaturan
mengenai
penghapusan
Barang
Milik
Negara
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
96/PMK.06/2007
perlu
ditinjau kembali
RPMK tentang
Tata Cara
Pelaksanaan
Penggunaan
Barang Milik
Negara
PMK tentang
Tata Cara
Pelaksanaan
Penghapusan
Barang Milik
Negara
PMK No.
96/PMK.06
/2007
PMK tentang
Tata Cara
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Barang Milik
Negara
RPMK tentang Tata
Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan
Barang Milik
Negara
4
POKOK-POKOK PERUBAHAN
1. Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan)
2. Pengaturan lebih rinci penghapusan BMN pada Pengelola
Barang
3. Penambahan jangka waktu penerbitan keputusan
penghapusan pada Pengguna Barang
5
RUANG LINGKUP PMK
BMN selain tanah dan/atau bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada
BMN berupa software komputer, lisensi, franchise, paten, hak cipta, dan hasil
kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.
6
PRINSIP UMUM
PMK 96/2007
Penghapusan dilakukan
sebelum dilakukannya
pemindahtanganan
/penyerahan kepada
pengelola/ alih status
penggunaan (sebelum
adanya berita acara serah
terima).
PMK 50/2014
Penghapusan dilakukan
setelah dilakukannya
pemindahtanganan
/penyerahan kepada
pengelola/ alih status
penggunaan.
KETERANGAN
Dalam siklus pengelolaan BMN,
penghapusan merupakan proses
terakhir. Hal ini sejalan dengan PP
6 Tahun 2006:
Pasal 42 ayat (1), penghapusan
BMN dilakukan dalam hal BMN
sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna
barang/kuasa pengguna barang.
Pasal 43 ayat (1), penghapusan
BMN dari Daftar BMN dilakukan
dalam hal BMN dimaksud sudah
beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan, atau karena sebabsebab lain.
7
ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PMK 96/PMK.06/2007
PMK 50/PMK.06/2014
- Permohonan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan dengan
pemusnahan
- Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle)
- Permohonan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan karena
pemusnahan
- Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle)
- Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan dengan
pemusnahan
- Keputusan penyerahan kepada pengelola
- Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/penghapusan karena
pemusnahan
- Keputusan penyerahan kepada pengelola
Penghapusan dengan menerbitkan
Keputusan Penghapusan (paling lama
1 bulan sejak tanggal persetujuan)
- BAST pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/BA Pemusnahan
- BAST penyerahan kepada Pengelola Barang
- BAST pemindahtanganan/alih status ke
pengguna barang lain/BA Pemusnahan
- BAST penyerahan kepada Pengelola
Barang
Penghapusan dengan menerbitkan
Keputusan Penghapusan (paling lama
2 bulan sejak tanggal BAST)
8
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGELOLA BARANG
9
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGGUNA BARANG
1
2
3
4
5
6
7
• Penyerahan kepada Pengelola Barang
• Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain
• Pemindahtanganan
• Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya
• Ketentuan peraturan perundang-undangan
• Pemusnahan
• Sebab-sebab lain
10
1
• Penghapusan Karena Penyerahan BMN Kepada
Pengelola Barang
Proses Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang
BAST Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal BAST)
Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan
Penghapusan BMN ditandatangani
Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN pada DBMN
11
2
• Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan
BMN Kepada Pengguna Barang Lain
12
3
• Penghapusan Karena Pemindahtanganan
Proses Pemindahtanganan BMN
BAST Pemindahtanganan BMN
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan
Penghapusan (paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST)
Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani
Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN pada DBMN
13
4
• Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak
Ada Upaya Hukum Lainnya
PENGGUNA BARANG
Permohonan
Penghapusan
BMN
PENGELOLA BARANG
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
memastikan kesesuaian antara BMN yang
menjadi objek putusan pengadilan dengan
BMN yang menjadi objek permohonan
Penghapusan:
- penelitian data dan dokumen BMN
- penelitian terhadap isi putusan
- pengadilan terkait BMN sebagai objek
putusan pengadilan
- penelitian lapangan (on site visit), jika
diperlukan
laporan hasil
penelitian
Tidak
Setuju
?
Ya
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
paling lama2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
14
Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya
Hukum Lainnya (lanjutan…)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
1. permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang–
kurangnya memuat:
• pertimbangan dan alasan Penghapusan
• data BMN
2. Permohonan Penghapusan BMN dimaksud sekurang–kurangnya dilengkapi
dengan:
- salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang
- fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen
setara
15
5
• Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang–undangan
PENGGUNA BARANG
PENGELOLA BARANG
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
Permohonan
Penghapusan
BMN
Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
- pertimbangan dan alasan Penghapusan
- data BMN
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
paling lama 2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
16
• Penghapusan BMN Karena Pemusnahan
6
PENGGUNA BARANG
PENGELOLA BARANG
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
Permohonan
Penghapusan
BMN
- pertimbangan dan alasan Penghapusan
- data BMN
Setuju
?
Tidak
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Pelaksanaan
Pemusnahan BMN  BA
Pemusnahan
Ya
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
paling lama 1 bulan sejak tgl
persetujuan
laporan
Penghapusan
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
paling paling 2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
Penghapusan
BMN dari
DBMN
17
Penghapusan BMN Karena Pemusnahan (lanjutan…)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
Permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang–
kurangnya memuat:
1. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
2. data BMN;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang
ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
b. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan,
baik materiil maupun formil; dan
c. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan
atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
5. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status
penggunaannya;
6. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
7. foto BMN.
18
7
• Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain
PENGGUNA BARANG
PENGELOLA BARANG
penelitian terhadap
permohonan
Penghapusan BMN
Permohonan
Penghapusan
BMN
- pertimbangan dan alasan Penghapusan
- data BMN
Setuju
?
Tidak
Surat Persetujuan
Penghapusan
BMN
Penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan
Menerbitkan Keputusan
Penghapusan
laporan
Penghapusan
Ya
Surat Persetujuan
Penghapusan BMN
paling lama 2 bulan sejak tgl
persetujuan
paling lama 1 bulan sejak
keputusan penghapusan
ditandatangani
laporan
Penghapusan
Penghapusan
BMN dari
DBMN
19
Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain
(Lanjutan…)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
 BMN hilang, permohonan dilengkapi dengan:
1. surat keterangan dari kepolisian; dan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna
Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
 BMN rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak
produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang
ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk
hewan/ikan/tanaman.
20
Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain
(Lanjutan…)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
 keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen
sebagai berikut:
1. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
 mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna
Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan
yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).
Catatan: untuk BMN rusak berat, cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman dan keadaan kahar (force
majeure), dalam hal masih mempunyai nilai ekonomis maka diusulkan terlebih dahulu pemindahtanganan.
21
HAL PENTING LAINNYA
KETENTUAN LAIN-LAIN
• Tata cara Penghapusan BMN pada kantor perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar
negeri mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN di luar negeri.
KETENTUAN PERALIHAN
• permohonan Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
• persetujuan Penghapusan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara dinyatakan tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penghapusan BMN sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
22
23
KMK-NOMOR KMK-218/KM.06/2013
N
O
Ttg. Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menkeu Yg Telah Dilimpahkan kepadaDirjen KN Kpd Pejabat
DiLingkunganDJKN Utk Dan A.n Menkeu Menandatangani Surat dan/atau
Keputusan Menkeu.
Persetujuan/
Penolakan
1
.
Penetapan Status Penggunaan
a. Tanah dan/atau bangunan
b. Selain Tanah dan/atau
bangunan
2
.
Pemanfaatan BMN
- Tanah dan/atau Bangunan :
 Sewa
 Pinjam Pakai
 KSP
- Selain Tanah dan/atau
Bangunan
a. Sewa
b. Pinjam Pakai
c. KSP
Dirjen KN
(Nilai Buku Per Usul)
Kepala Kanwil DJKN
(Nilai Buku Per Usul)
Kepala KPKNL
(Nilai Buku Per Usul)
> 5 Milyar s/d 10 Milyar
> 5 Milyar s/d 10 Milyar
> 2,5 M s/d. 5 M
>2,5 M s/d. 5 M
s/d. 2,5 M
s/d. 2,5 M
> 5 Milyar s/d 10 Milyar
> 10 Milyar s/d. 25 Milyar
> 10 Milyar s/d. 25 Milyar
> 1 M s/d. 5 M
> 2 M s/d. 10 M
> 1 M s/d. 10 M
s/d. 1 M
s/d. 2 M
s/d. 1 M
> 2,5 Milyar s/d. 5 Milyar
> 2,5 Milyar s/d. 5 Milyar
> 5 Milyar s/d. 10 Milyar
500 Juta s/d. 2,5 M
> 1 M s/d. 2,5 M
> 500 Juta s/d. 5 M
s/d. 500 Juta
s/d. 1 M
s/d. 500 Juta
3
.
Penghapusan BMN
a. Tanah dan/atau Bangunan
b. Selain Tanah dan/atau
Bangunan
> 5 Milyar s/d. 10 Milyar
> 1 Milyar s/d. 5 Milyar
> 1 M s/d. 5 M
> 500 Juta s/d. 1 M
s/d. 1 M
s/d. 500 Juta
4
.
Pemindahtanganan
a. Tanah dan/atau Bangunan
b. Selain Tanah dan/atau
Bangunan
> 2,5 Milyar s/d. 5 Milyar
> 1 Milyar s/d. 5 Milyar
> 1 M s/d. 2,5 M
> 500 Juta s/d. 1 M
s/d. 1 M
s/d. 500 Juta
Kantor Pusat DJKN
Jalan Lapangan Banteng Timur
No.2-4 Jakarta
Kanwil DJKN jJawa Barat
Jl. Asia Afrika 114 Bandung
KPKNL Cirebon
25
Jl. Dr. Wahidin
Sudirohusodo 48 Cirebon
ALAMAT

similar documents