klik di sini - Dewan Pengawas Universitas Brawijaya

Report
1
I. PENDAHULUAN
2
PENGERTIAN BLU
Instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
pasal 1 PP no. 23/2005
3
TUJUAN BLU
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui:
Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi, efisien, efektif dan produktivitas.
Penerapan praktek bisnis yang sehat.
Pengamanan aset negara yg dikelola BLU.
Pasal 2 PP No. 23/2005
4
MANFAAT BLU
Memberikan pelayan yang prima dengan berorientasi pada
kepuasan konsumen.
Mengoptimalkan PNBP dan mengefisienkan belanja BLU.
Mereformasi birokrasi BLU dan mewujudkan good
governance dengan melaksanakan prinsip efisien, efektif,
ekonomis, produktif, transparan dan akuntabel.
Melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan
otonom.
5
KARAKTERISTIK BLU
Berstatus hukum tetap
sebagai instansi vertikal K/L.
Menghasilkan semi
barang/jasa (quasi public goods)
yg dijual kepada masyarakat.
Tidak mengutamakan mencari
keuntungan (laba).
Dikelola dengan
melaksanakan prinsip good
governance (ekonomis, efisien,
efektif, transparan, dan
akuntabel) dan produktivitas
serta ala korporasi.
Rencana kerja/anggaran dan
pertanggungjawaban
dikonsolidasikan pada
kementerian/lembaga
induknya.
Memiliki fleksibilitas dlm
pengelolaan keuangan.
6
FLEKSIBILITAS BLU (1)
Pendapatan
dapat
digunakan
langsung dan
SPJ
pengesahannya
dgn SP3B BLU
yang diajukan
ke KPPN
paling lambat
triwulanan.
Pengelolaan
belanja PNBP
dpt dilakukan
melebihi pagu
sepanjang
masih dalam
ambang batas
(flexible
budget).
Pengelolaan
kas dgn
investasi
jangka pendek
(dalam bentuk
deposito).
Pengelolaan
piutang dengan
memberikan
piutang, dan
menghapus
piutang
bersyarat.
7
FLEKSIBILITAS BLU (2)
Pengelolaan utang jangka
pendek dan jangka
panjang .
Pengelolaan Barang yang
meliputi penghapusan
barang inventaris dgn
alasan efisiensi dan
efektivitas, dan
melakukan kerja sama
aset tetap dalam rangka
TUSI BLU (termasuk
ATM/ kantor kas bank,
kantin dan cafe, parkir,
sewa aula/training center,
sewa sarana olah raga,
dan sewa wisma/guest
house).
Pengelolaan surplus
sebagai saldo kas, dapat
digunakan untuk biaya
operasional (Bel barang
maupun Modal) pada
tahun anggaran
berikutnya.
8
KEWAJIBAN BLU (1)
Menyusun Rencana Strategis Bisnis
Menyusun Rencana Kerja/Anggaran Satker
Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Membuka Rekening BLU dgn izin Menkeu
Pengajuan SP3B utk pertanggung jawaban
Menyusun Laporan Keuangan ( SAK dan SAP )
9
KEWAJIBAN BLU (2)
Membuat Sistem Akuntansi Keuangan yg
ditetapkan oleh menteri teknis bersangkutan
Mengusulkan tarif perjenis layanan kpd
Menkeu melalui Menteri/Pimpinan Lembaga
Membentuk Satuan Pemeriksaan Intern
Membuka rekening BLU atas izin Menkeu
Membuat SOP pengelolaan keuangan
Membentuk Dewas bagi yang telah memenuhi
persyaratan.
10
II. TUGAS DAN PERAN DEWAS
11
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (1)
Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri
K/L.
Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri
Keuangan.
Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut dibentuk
Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan
Menteri K/L atas persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 34 PP no. 23/2005
12
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (2)
• Dewan Pengawas (Dewas) BLU adalah organ
BLU yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLU.
• Dewan Pengawas melakukan pengawasan
pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat
pengelola BLU terhadap pelaksanaan Rencana
Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA), RKA K/L, DIPA dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
PMK 109/PMK.05/2007
13
TUJUAN PEMBENTUKAN DEWAS
• Untuk menjamin agar kegiatan pemberian
layanan umum satker BLU bersangkutan dapat
dilaksanakan sesuai tujuan pembentukan BLU.
• Untuk menjamin agar fleksibilitas pengelolaan
keuangan BLU dapat dipertanggungjawabkan.
• Untuk menjamin agar semua kewajiban satker
BLU dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
14
PEMBENTUKAN DEWAS (1)
• Dewas dibentuk dalam rangka pelaksanaan pengawasan
BLU.
• Dewas dibentuk dengan Keputusan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri
Keuangan.
• Dewas terdiri atas unsur-unsur pejabat dari Kementerian
Negara/Lembaga/Dewan Kawasan dan Kementerian
Keuangan, serta tenaga ahli sesuai dengan kegiatan BLU.
• Masa jabatan anggota Dewas 5 tahun, dan dapat diangkat
kembali untuk 1 kali masa jabatan.
15
PEMBENTUKAN DEWAS (2)
Persyaratan Pembentukan Dewas:
• Realisasi omzet tahunan menurut LRA tahun
terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,(lima belas miliar rupiah), dan/atau
• Nilai aset menurut neraca, minimum sebesar
Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar
rupiah).
16
PEMBENTUKAN DEWAS (3)
Persyaratan Keanggotaan Dewas:
• Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab.
• Memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU.
• Berpendidikan serendah-rendahnya S-1 atau yang sederajat.
• Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
• Bukan merupakan pegawai BLU.
• Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewas
yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu badan usaha pailit,
atau tidak pernah dihukum.
• Tidak sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, anggota legislatif,
penasehat menteri, dan staf khusus menteri.
• Penilaian calon anggota Dewas dilakukan melalui fit and proper test.
17
PEMBENTUKAN DEWAS (4)
Jumlah Keanggotaan Dewas
Persyaratan
Nilai Omzet Tahunan
(sesuai LRA)
Jumlah Anggota
Nilai Aset
(sesuai Neraca)
Rp15 - 30 milyar
Rp75 - 200 milyar
3 orang:
1 dari kementerian teknis
1 dari kementerian keuangan
1 dari tenaga ahli/profesional
>Rp 30 milyar
> 200 milyar
3 orang tsb di atas, atau
5 orang: 2 dari kementerian teknis
2 dari kementerian keuangan
1 dari tenaga ahli/profesional
18
PEMBENTUKAN DEWAS (5)
Sekretaris Dewas
• Organ Dewas yang membantu pelaksanaan tugas,
kewajiban dan hak Dewas di bidang kesekretariatan.
• Sekretaris Dewas diangkat oleh Pemimpin BLU, atas
persetujuan Dewas.
• Persyaratan Sekretaris Dewas dengan kriteria:
 memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa
tanggung jawab.
 dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas.
 tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara.
 Mempunyai kemampuan di bidang IT dan memiliki
pengetahuan di bidang layanan satker BLU
bersangkutan dan keuangan.
19
PEMBENTUKAN DEWAS (6)
• Usulan pengangkatan Anggota Dewas disertai dengan
informasi kompetensi paling sedikit terdiri atas:
Daftar Riwayat Hidup.
Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang disahkan oleh
pejabat berwenang.
Salinan/fotocopy surat keputusan pengangkatan
dalam jabatan struktural/fungsional pada K/L
20
KEWAJIBAN DEWAS (1)
Menelaah RKA K/L dan RBA serta kebenaran pencantuman saldo awal
dan saldo akhir pada RBA dan DIPA.
Menadatangani RBA selaku pihak yang mengetahui RBA.
Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga
dan Menteri Keuangan mengenai RSB dan RBA.
Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri
Keuangan jika terjadi gejala penurunan kinerja BLU.
Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan
saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
21
KEWAJIBAN DEWAS (2)
Memberikan masukan, saran, atau tanggapan
atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU
kepada pejabat pengelola BLU.
Memberikan masukan, saran, atau tanggapan
atas kelayakan, kualitas, jumlah dan harga
barang yang dibeli.
Mengawasi dan memberikan nasehat
pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU dan
kepatuhan terhadap peraturan.
PMK 109/PMK.05/2007
22
KEWAJIBAN DEWAS (3)
 Memberikan persetujuan penghapusan secara
bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah
lebih dari Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta per
penanggung utang.
PMK 230/PMK.05/2009
 Memberikan persetujuan atas pinjaman jangka
pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas
10% s.d. 15% dari jumlah pendapatan BLU TA
sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan
hibah terikat.
PMK 77/PMK.05/2007
23
KEWAJIBAN SEKRETARIS DEWAS
• Menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewas, termasuk
menyiapkan undangan dan bahan-bahan rapat Dewas.
• Menghadiri rapat Dewas dan rapat gabungan Dewas dengan
Pejabat Pengelola BLU.
• Mengelola, memutakhirkan dan menyimpan dokumen dan
informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewas.
• Menyusun notulen rapat.
• Mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan
pelaksanaan tugas Dewas.
• Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewas secara berkala.
• Membantu Dewas dalam menyusun program kerja, laporan,
pendapat, kajian dan saran Dewas.
• Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan
tugas, kewajiban dan hak Dewas.
24
PENGGANTIAN DEWAS (1)




Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan
berwenang memberhentikan dan mengganti Anggota Dewas
dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan
Kawasan dan unsur tenaga ahli.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dapat
mengusulkan pemberhentian dan penggantian anggota Dewas
dari unsur pejabat Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan berwenang memberhentikan dan
mengganti Anggota Dewas dari unsur pejabat Kementerian
Keuangan.
Pemberhentian dan penggantian Dewas dapat berupa:
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu.
Pemberhentian karena berakhir masa jabatan.
Pemberhentian karena penerapan pengelolaan keuangan
BLU berakhir.
25
PENGGANTIAN DEWAS (2)
•
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu dapat dilakukan apabila
Anggota Dewas tidak dapat meneruskan masa jabatannya karena:
tidak melaksanakan tugas dengan baik;
tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU;
dipidana penjara;
berhalangan tetap;
mengundurkan diri; atau
menduduki jabatan lain yang berakibat terjadi benturan kepentingan
dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang menganggu
kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU.
• Masa Jabatan Anggota Dewas Pengganti Antar Waktu ditetapkan selama
sisa masa jabatan Anggota Dewas yang diganti.
26
EVALUASI LAPORAN DEWAS
Dewas harus melaporkan tugasnya kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
paling sedikit satu kali dalam satu semester.
(Psl 5 ayat 4 PMK : 109/PMK.05/2007)
Pedoman Penyusunan Laporan Dewas Satker BLU
merupakan acuan dalam penyusunan laporan
(Perdirjen 08/PB/2008)
27
HASIL EVALUASI LAPORAN DEWAS
Ruang Lingkup Evaluasi :
• Ketepatan Waktu
 Semester pertama paling lambat 30 hari setelah
semester berakhir
 Semester kedua paling lambat 40 hari setelah tahun
anggaran berakhir
• Keakuratan
 Penilaian terhadap Renstra, RBA dan pelaksanaannya
 Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan
lainnya
 Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundangundangan
 Penilaian permasalahan pengelolaan BLU dan solusinya
 Penilaian Saran dan rekomendasi
• Penyajian
 Kesesuaian format Perdirjen-08/PB/2008
28
KETEPATAN WAKTU
REKAPITULASI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
DATA PER 30 OKTOBER 2012
No.
Uraian
1 Satker BLU yang harus menyampaikan Laporan Dewas
2 Satker BLU yang tepat waktu menyampaikan laporan
3 Satker BLU yang terlambat menyampaikan laporan:
a. Keterlambatan < 1 (satu) bulan
b. Keterlambatan > 1 (satu) bulan
4 Satker BLU yang belum/tidak menyampaikan laporan
Total laporan yang seharusnya masuk
Tahun Anggaran 2011
Semester II
37
5
Tahun Anggaran 2012
Semester I
42
6
7
19
6
37
4
11
21
42
Keterangan :
- Periode laporan Semester I (Januari-Juni) disampaikan paling lambat 10 Agustus
- Periode laporan semester II (Juli-Desember) disampaikan paling lambat 10 Februari
29
KEAKURATAN LAPORAN
Angka yang ada di laporan dewas
berbeda dengan Laporan Keuangan
Satker BLU
 Data realisasi keuangan yang
disampaikan tidak mencakup satu
periode, misalnya laporan Dewas
Semester II tapi data realisasi keuangan
hanya sampai dengan bulan Nopember.
 Memperbandingkan data antara periode
yang tidak setara, misalnya Juni-Juni,
Desember-Desember.

30
PENYAJIAN LAPORAN




Format laporan pada umumnya sudah mengacu ke
Perdirjen 08/PB/2008, tetapi masih terdapat materi
yang belum diungkapkan terutama tindak lanjut atas
laporan dewas periode sebelumnya.
Realisasi Pencapaian belum di bandingkan dengan
target pada RBA
Pada umumnya RBA disebutkan sudah sesuai
dengan ketentuan, tetapi tidak diungkapkan secara
jelas kesesuaiannya dengan Rencana Strategi Bisnis
maupun dengan Visi dan Misi yang akan dicapai
Data SDM, Sarana /Prasara sudah ada,tetapi tidak
diungkapkan
kesenjangannya
dengan
yang
seharusnya dibutuhkan oleh satker BLU.
31
PERMASALAHAN UTAMA SATKER BLU
Masih terdapat satker BLU yang belum tertib dalam mengajukan
pertanggungjawaban berupa SP3B BLU.
Sebagian besar satker BLU terlambat menyampaikan Laporan
Keuangan (SAK dan SAP).
Sebagian besar BLU belum mempunyai Sistem Akuntansi
Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri K/L
32
PERMASALAHAN UTAMA SATKER BLU
Masih banyak satker BLU yg mempunyai tarif per
jenis layanannya tapi belum ditetapkan oleh Menkeu.
Masih terdapat satker BLU yang belum
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern
melalui SPI dengan efektif.
Masih banyak pengukuran kinerja keuangan dan
layanan belum dilakukan dengan konsisten dan
memadai.
Masih banyak pemanfaatan BMN yang dimiliki
belum memiliki dasar hukum yang kuat.
33
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
OLEH DEWAS (1)
1.
Rencana Strategis Bisnis (RSB)
a) Dewas harus memastikan RSB yang ada masih berlaku/tidak
daluwarsa.
b) Dewas harus memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sudah diadopsi ke dalam RSB.
c) Dewas harus memastikan bahwa RSB sesuai dengan Renstra K/L
dan realistis untuk diwujudkan dalam jangka 5 tahun.
d) Perubahan dalam RSB harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewas,
sebelum disampaikan kepada Menteri teknis dan Menteri Keuangan.
e) Dewas harus mengevaluasi target kinerja yang terdapat di dalam
RSB dibandingkan dengan capaian pada tahun berjalan.
34
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
OLEH DEWAS (2)
2.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
a) Dewas harus memastikan RBA berdasarkan pagu
indikatif/sementara dan pagu definitif telah dievaluasi dan
disahkan olehnya sebelum dikirim kepada Menteri teknis.
b) Dewas mengevaluasi kesesuaian program/kegiatan dalam RBA
yang akan dilakukan dengan RSB dan peraturan yang berlaku.
c) Dewas mengevaluasi penggunaan standar biaya, kesesuaian
belanja antara RBA dan RKA satker, kelayakan belanja, dan
hal-hal lain untuk memastikan efisiensi belanja telah dilakukan.
d) Dewas mengevaluasi target pendapatan yang akan dicapai
dengan melihat progress PNBP yang telah dicapai oleh satker
BLU dalam beberapa tahun terakhir.
35
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
OLEH DEWAS (3)
e) Dewas memberikan masukan/saran kepada pemimpin
BLU apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap alokasi
belanja satker BLU.
f) Dewas membuat kertas kerja penelaahan RBA/Revisi
RBA dan dapat memberitahukannya kepada Menteri
teknis apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap
ketentuan yang berlaku.
g) Dewas memonitor ketepatan waktu penyampaian RBA
Definitif (7 hari kerja setelah tahun anggaran berjalan)
kepada Kementerian Keuangan.
h) Dewas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan RBA tahun
sebelumnya dan dituangkan ke dalam laporan Dewas.
36
FUNGSI RBA
 Dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran satker
PK BLU
 Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU
 Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja
satker PK BLU
 Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan
satker PK BLU
 RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU
37
KEMAMPUAN PENDAPATAN BLU
A. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan
yang diberikan kepada masyarakat
B. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain,
C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/
• Pendapatan Jasa
atau hasil usaha lainnya,
Lemb Keu
• Hasil penjualan
D. Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau
Aset Tetap
• Pendapatan Sewa
E. Penerimaan anggaran yang bersumber dari
APBN
PMK 92/PMK.05/2011
Ps. 2 ay 4,7,8
38
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (1)
1.
Tarif Layanan
a. Dewas harus memastikan akuntabilitas seluruh pungutan kepada
masyarakat harus telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan. Sebagai catatan, saat ini baru Universitas Hasanuddin yang
memiliki PMK tarif layanan.
b. Dewas mengevaluasi tarif layanan yang dikenakan agar memenuhi
aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat,
asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Tarif layanan
yang ditetapkan tidak boleh terlalu mahal yang mengakibatkan tidak
terjangkau oleh masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan
kelangsungan BLU untuk melayani masyarakat dan berinvestasi.
c. Dewas dapat mengevaluasi besaran tarif layanan yang dikenakan
kepada masyarakat, dan menyarankan kepada pemimpin BLU untuk
mengajukan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan.
39
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (2)
2.
Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
a. Dewas harus memastikan bahwa BLU minimal sekali dalam setiap
triwulannya telah mengajukan Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU kepada KPPN. Saat ini masih
terdapat satker BLU yang belum menyampaikan SP3B BLU sesuai
ketentuan.
b. Dewas harus menyampaikan bahwa ketepatan waktu penyampaian
SP3B BLU merupakan salah satu indikator kinerja keuangan satker
BLU.
c. Dewas dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SOP
pengelolaan keuangan intern satker BLU dengan memperhatikan
waktu penyampaian SP3B BLU.
d. Dewas dapat menilai kinerja satker berdasarkan pada penyerapan
dana BLU dan pendapatan BLU yang diterima sesuai SP3B BLU.
e. Untuk belanja yang bersumber dari RM APBN,
pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
40
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (3)
3.
Pengelolaan Kas
a. Dewas harus memastikan satker BLU telah memiliki SOP
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja BLU atas dana yang berasal dari
PNBP.
b. Dewas harus memastikan bahwa satker BLU telah memiliki ijin
pembukaan rekening dari Menteri Keuangan (cq Kuasa BUN Pusat)
atas Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan
Rekening Pengelolaan Kas BLU yang dimiliki.
c. Dewas memberikan nasehat kepada satker BLU dalam hal uang
yang mengendap dalam deposito (idle money) melebihi kebutuhan
operasional dalam 6 bulan ke depan agar dapat digunakan untuk
kepentingan belanja investasi atau hal lainnya yang berdaya guna.
d. Dewas mengingatkan kepada BLU bahwa dana idle hanya boleh
diinvestasikan untuk jangka pendek (tidak lebih dari 12 bulan) pada
instrumen yang aman dan tidak boleh digunakan untuk investasi
jangka panjang tanpa seijin Menteri Keuangan.
41
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (4)
4.
Pengelolaan BMN
a. Dewas harus memastikan bahwa pengadaan barang/jasa yang
dilakukan telah memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 jo. Perpres
70/2012 agar akuntabilitasnya dapat terjaga.
b. Dewas memberikan nasehat bahwa pemanfaatan BMN dapat
dilakukan oleh BLU hanya dalam rangka tupoksi/menunjang tupoksi
dan hasilnya merupakan PNBP BLU.
c. Dewas harus memastikan bahwa tarif layanan pemanfaatan BMN
untuk menunjang tupoksi telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dalam PMK tarif layanan.
d. Dewas memberikan nasehat dalam rangka penghapusan barang
inventaris yang dimiliki oleh BLU.
e. Dewas menjelaskan bahwa pemanfaatan BMN di luar tupoksi harus
mendapatkan ijin dari Pengelola BMN.
42
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (5)
5. Pengelolaan Utang
a. Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki
SOP Pengelolaan Utang yang baik.
b. Dewas menyampaikan kepada BLU bahwa utang yang
diperbolehkan hanyalah utang jangka pendek (utang
dagang) untuk kepentingan operasional satker BLU.
Utang berupa pinjaman uang tidak diperkenankan.
c. Dewas menyampaikan bahwa utang jangka panjang tidak
diperkenankan berasal dari bank umum, kecuali yang
berasal dari BUN.
d. Dewas memberikan pertimbangan kepada BLU sebelum
melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain.
43
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (6)
6. Pengelolaan Piutang
a. Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki
SOP Pengelolaan Piutang yang berisi mekanisme
penentuan kualitas piutang.
b. Dewas harus memberikan persetujuan atas penghapusan
piutang bersyarat BLU untuk nilai piutang Rp 200 s.d. 500
juta per individu.
c. Dewas harus menjelaskan bahwa penghapusan piutang
bersyarat hanya menghapusbukukan piutang BLU, bukan
menghapuskan hak tagih sehingga BLU tetap harus
mengelola piutang dimaksud.
d. Dewas menyampaikan bahwa piutang yang diberikan
dalam bentuk piutang dagang, bukan uang.
44
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (7)
7. Penilaian Kinerja
a. Dewas harus mengawasi dan memberikan nasehat
kepada satker mengenai kinerja keuangan dan kinerja
teknis/layanan BLU.
b. Kinerja keuangan BLU terdiri dari aspek keuangan (rasio
kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran
aset tetap, return of asset, return of equity, dan rasio
belanja operasional terhadap pendapatan operasional)
dan aspek kepatuhan (RBA definitif, laporan keuangan
SAK, SP3B BLU, tarif layanan, sistem akuntansi,
persetujuan rekening dan SOP).
c. Sementara kinerja layanan terdiri dari biaya pelayanan
(cost of service), penggunaan (utilization), kualitas dan
standar pelayanan (quality and standards), cakupan
pelayanan (coverage), kepuasan (satisfaction).
45
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (8)
8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
a. Satker BLU harus memiliki sistem akuntansi BLU yang
ditetapkan oleh Menteri teknis.
b. Dewas menjelaskan kepada satker BLU untuk
menyampaikan LK berdasarkan SAK dan SAP. LK SAK
dihasilkan dari sistem akuntansi keuangan BLU,
sementara LK SAP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku mengenai SAP.
c. Dewas dapat melakukan penilaian kinerja keuangan
berdasarkan LK SAK dan memberikan nasehat bagi
perbaikannya ke depan.
46
47

similar documents