- kemenag majalengka

Report
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN ELLANG CIREBON
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 403/KMK.06/2013
PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Disampaikan :
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON
6 Juni 2014
DJKN
KETENTUAN POKOK
Pedoman Pelaksanakan Tindak lanjut Hasil Penertiban BMN
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dibatasi untuk BMN yang diperoleh s.d. 31 Desember 2007
atau yang menjadi target Inventarisasi dan Penilaian (IP)
tahun 2007 s.d. 2009 dan temuan BPK terkait IP dimaksud.
2. Tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Negara harus
sudah diusulkan oleh Pengguna Barang atau Pejabat yang
diberi kuasa paling lambat tanggal 31 Desember 2015,
kecuali menyangkut Barang Milik Negara dalam penguasaan
pihak lain atau dalam sengketa.
3. Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan KMK,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk Tim
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L.
DJKN
KETENTUAN POKOK
4. Tindak lanjut hasil penertiban BMN yang belum selesai
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga, proses penyelesaiannya
mengikuti ketentuan dalam KMK Nomor 403/KMK.06/2013
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN
DJKN
1.
BMN yang tidak ditemukan.
2.
BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar
BMN.
3.
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum
bersertipikat atas nama K/L.
4.
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak
didukung dengan dokumen kepemilikan.
5.
BMN dikuasai oleh Pihak Lain.
6.
BMN dalam sengketa.
7.
BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai
ketentuan.
8.
BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi.
9.
Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa
kontrak telah habis.
10. Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan
Menteri Keuangan.
BMN yang tidak ditemukan
(BMN berupa tanah)
DJKN
PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari BMN tersebut dan berkoordinasi
dengan instansi terkait antara lain BPN/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan,
Kelurahan/Desa, dll, s.d. ditemukannya BMN tersebut
Ditemukan ?
Tidak
Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak
ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang
mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada
indikasi kesalahan?
Ya
Ada masalah
hukum ?
Tidak
S
E
L
E
S
A
I
Tidak
Ya
Ya
Selesaikan
sesuai
keputusan
ini
Proses
Penetapan
TGR
Pengajuan
permohonan
persetujuan
penghapusan BMN kepada Pengelola Barang
dengan dilampiri:
1. Surat Penetapan TGR (bila ada)
2. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian
dengan lampiran BA-04 dan BA-05
3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian
dari Tim Internal
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
dari Pengguna Barang atau pejabat yang
diberi kuasa.
BMN yang tidak ditemukan
(BMN berupa bangunan)
DJKN
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk
melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya
kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak
ditemukannya BMN tersebut
Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak
ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang
mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada
indikasi kesalahan?
Ditemukan ?
Tidak
Ya
Tidak
Ada masalah
hukum ?
Tidak
S
E
L
E
S
A
I
Ya
Selesaikan
sesuai
keputusan
ini
Ya
Proses
Penetapan
TGR
Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa,
mengajukan permohonan persetujuan penghapusan
BMN kepada Pengelola Barang dengan dilampiri:
1. Surat Penetapan TGR (bila ada)
2. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan
lampiran BA-04 dan BA-05
3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari
Tim Internal
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari
Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa.
BMN yang tidak ditemukan
(BMN selain tanah dan/atau bangunan)
DJKN
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk
melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada
tidaknya kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang
mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi
kesalahan?
Tidak
Ya
Proses
Penetapan
TGR
Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi
kuasa mengajukan permohonan persetujuan
penghapusan BMN kepada Pengelola Barang
dengan melampirkan:
1. Surat Penetapan TGR (bila ada)
2. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian
dengan lampiran BA-04 dan BA-05,
3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan
Penelitian dari Tim Internal
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak dari Pengguna Barang atau
Pejabat yang diberi kuasa.
DJKN
BMN dalam kondisi rusak berat namun
masih tercatat dalam daftar BMN
Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi
kuasa mengajukan usulan atas BMN yang
berada dalam kondisi rusak berat
BMN
memiliki
nilai
ekonomis ?
Tidak
Ya
Usulan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan
melampirkan:
1. data barang
2. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-01
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang
atau Pejabat yang diberi kuasa yang memuat bahwa BMN dalam
kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/
dipindahtangankan.
Usulan pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang dengan
melampirkan:
1. data barang
2. nilai limit penjualan
3. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-01
4. Surat Pernyataan Tanggung jawab dari Pengguna Barang atau Pejabat
yang diberi kuasa yang memuat besaran nilai limit penjualan dan BMN
dalam kondisi rusak berat.
Koreksi Akuntansi
DJKN
Terhadap barang tidak ditemukan:
1. Terhadap barang yang hilang/tidak ditemukan yang sudah diusulkan ke
Pengelola Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan
Atas Laporan Keuangan.
2. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Hilang dilakukan berdasarkan
Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa.
Terhadap barang rusak berat yang masih tercatat:
1. Menggunakan menu transaksi ”Perubahan Kondisi (203)” pada aplikasi
SIMAK-BMN.
2. Untuk barang yang berdasarkan hasil inventarisasi dalam kondisi rusak berat
dilakukan pemindahan ke aset lain-lain dengan menggunakan menu transaksi
”Penghentian BMN dari penggunaan (401)” pada aplikasi SIMAK-BMN.
3. Terhadap barang rusak berat yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang
dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Rusak Berat.
4. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Rusak Berat dilakukan berdasarkan
Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa.
DJKN
Punya dokumen
kepemilikan ?
BMN dalam penguasaan K/L
(BMN berupa tanah)
Ya
Tidak
Ada dokumen
awal ?
Ya
Atas nama K/L ?
Tidak
Ya
Tidak
Proses sertifikasi
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang bertanggung jawab menjaga
dan mengamankan BMN dari
penggunaan dan/atau pemanfaatan
oleh pihak yang tidak berhak, antara
lain dengan memasang papan plang
tanah milik negara, memagar,
menitipkan melalui surat aset
dimaksud kepada aparat setempat
(lurah dan camat).
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal untuk pengurusan
bukti kepemilikan (seperti riwayat tanah dan surat pernyataan tanah
tidak sengketa) dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait, misalnya
Pejabat Pemerintahan Desa, Kecamatan, atau pihak terkait lainnya
selesai
Sengketa ?
DJKN
Tidak
Ya
BMN dikuasai pihak lain
melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah
dengan Pihak lain yang menguasai BMN baik dilakukan sendiri
maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.
upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan.
Berhasil
Tidak
melakukan upaya hukum:
 memblokir tanah ke Kantor Pertanahan/Lurah/Camat setempat, guna
menghindari adanya pengalihan atas tanah;
 mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas
BMN tersebut yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan;
 melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan gugatan/intervensi;
pelaporan ke pihak kepolisian/kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana
Jika putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dan tidak ada upaya hukum
lainnya (PK) mengakibatkan beralihnya status
kepemilikan BMN, maka segera ditindaklanjuti
dengan penghapusan BMN.
Setelah berhasil menguasai
kembali BMN tersebut secara fisik,
Pengguna Barang bertanggung
jawab untuk menjaga dan
mengamankan BMN.
selesai
BMN dalam sengketa
DJKN
Terhadap BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata:
1. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) menjadi pihak, agar
penanganan perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan
upaya hukum hingga peninjauan kembali;
2. Dalam hal PB/KPB tidak menjadi pihak, agar PB/KPB melakukan intervensi atas perkara
yang ada;
3. Dalam hal PB/KPB yang menjadi pihak dan perkara telah putus dengan PB/KPB sebagai
pihak yang kalah, PB/KPB dapat meminta permohonan agar Pengelola Barang
mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud; atau
4. Dalam hal PB/KPB menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukum tetap (sampai
upaya Peninjauan Kembali) dengan putusan mengalahkan PB/KPB , putusan dimaksud
segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMN.
Terhadap BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana:
1. menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan
negara atas BMN, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana
dimaksud; dan
2. memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN tersebut sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya
hukum lainnya.
DJKN
Ada
Kompensasi ?
BMN dimanfaatkan pihak lain
Tidak Ada
Ditinjau ulang dan dilakukan audit
oleh aparat pengawas fungsional
Ada
Prosedur sesuai
ketentuan ?
Ya
Tidak
Tidak
Review/audit oleh aparat pengawas fungsional
Ya
Seluruh penerimaan negara yang diperoleh
dari pemanfaatan BMN harus disetor kepada
Kas Negara sebagaimana hasil review/ audit
Sisa waktu Perjanjian wajib disesuaikan dengan
ketentuan dalam waktu paling lambat 1 tahun.
Jika terdapat hak negara yang masih terutang
oleh pihak lain, seluruh hak negara tersebut
harus dibayar oleh pihak lain tersebut.
selesai
pemanfaatan tersebut harus diproses dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Pemanfaatan
BMN oleh
Pemda atau
BMN yang
dioperasikan
Pihak Lain
dalam rangka
menjalankan
tupoksi K/L ?
DJKN
Gedung di atas tanah Pihak Lain atas dasar
kontrak dan masa kontrak telah habis
Dalam hal gedung dibangun
di atas tanah pihak lain atas
dasar kontrak dan masa
berlakunya kontrak habis
dan tidak dapat
diperpanjang lagi atau tidak
diperlukan perpanjangan
kontrak karena gedung
tidak diperlukan lagi untuk
pelaksanaan tugas dan
fungsi Satker, maka
diusulkan penghapusan
gedung sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan.
BMN tersebut dicatat dan
dilaporkan dalam Laporan
arang Pengguna/Kuasa
Pengguna, serta
diungkapkan dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan dan
Catatan Atas Laporan
Barang Milik Negara sampai
dengan diterbitkannya
Keputusan Penghapusan
dari Pengguna Barang atau
Pejabat yang diberi kuasa.
DJKN
Gedung sudah dibongkar tanpa
persetujuan Menteri Keuangan
Terhadap gedung yang sudah terlanjur dibongkar sebelum adanya ijin
penghapusan/penjualan harus dilakukan review/audit oleh aparat
pengawas fungsional.
Rekomendasi aparat pengawas fungsional harus ditindaklanjuti oleh
Satker.
Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas
bongkaran yang tersisa.
Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
Dilakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan pelaporan gedung yang
bersangkutan.
16
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KMK Nomor 403/KMK.06/2013 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Disampaikan :
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON
6 Juni 2014

similar documents