kebijakan untuk penyediaan akses pada listrik

Report
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEBIJAKAN UNTUK PENYEDIAAN AKSES PADA LISTRIK
disampaikan oleh:
Hasril Nuzahar
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Jakarta, 7 Juni 2012
Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Ketenagalistrikan
(berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
 Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan
Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (pasal 2 ayat (2)).
 Penyediaan Tenaga Listrik
 Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah
menyediakan dana untuk:
 Kelompok masyarakat tidak mampu
 Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum
berkembang
 Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan
 Pembangunan listrik perdesaan (pasal 4 ayat (3))
Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik
(berdasarkan draft RUKN 2010-2029)
 Pengembangan kapasitas penyediaan tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan
yang realistis dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik
yang terjadi di beberapa daerah, meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin
cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat serta
meniadakan rencana pengembangan pembangkit BBM.
 Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan
sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem
penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru.
 Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat
mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat
keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Infrastruktur Ketenagalistrikan Nasional
: Transmisi yang sudah ada
: Transmisi yang direncanakan
: Pembangkit Listrik
KALIMANTAN :
• Pembangkit: 1.602 MW (4%)
• 150 kV : 1.568 kms
• 70 kV : 123 kms
• JTM: 23.487 kms
• JTR : 22.540 kms
• KAPASITAS PEMBANGKIT : 39.193 MW
• PANJANG JARINGAN TRANSMISI:
- 500 KV : 4.923 kms
- 275 KV : 9.505 kms
- 150 KV : 24.380 kms
- 70 KV :
4.724 kms
• PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI:
- JTM
: 275.613 kms
- JTR
: 406.149 kms
SULAWESI :
• Pembangkit: 1.625 MW (4%)
• 150 kV : 2.304 kms
• 70 kV : 833 kms
• JTM : 24.482 kms
• JTR : 29.722 kms
MALUKU :
• Pembangkit:233 MW (1%)
• JTM : 4.722 kms
• JTR : 2.717 kms
SUMATERA :
• Pembangkit: 5.909 MW (15%)
• 275 kV : 1.011 kms
• 150 kV : 8.382 kms
• 70 kV : 332 kms
• JTM : 75.382 kms
• JTR : 83.827 kms
JAMALI :
• Pembangkit: 29.231 MW (74%)
• 500 kV : 4.923 kms
• 275 kV : 8.494 kms
• 150 kV : 12.126 kms
• 70 kV : 3.437 kms
• JTM : 137.354 kms
• JTR : 256.156 kms


PAPUA :
• Pembangkit: 311 MW (1%)
• JTM : 2.351 kms
• JTR : 3.393 kms
Nusa Tenggara:
• Pembangkit: 282 MW (1%)
• JTM : 7.836 kms
• JTR : 7.794 kms
Total kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 39.193 MW, panjang transmisi
tenaga listrik adalah 43.533 kms, dan panjang jaringan distribusi tenaga listrik adalah 682.123 kms.
Sistem kelistrikan yang telah terinterkoneksi dengan baik adalah sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera.
Rasio Elektrifikasi
Category :
NAD
87,72%
Sumut
83,98%
Kaltim
63,44%
Kepri
91,52%
Riau
78,17%
Kalteng
67,28%
Kalbar
65,37%
Sulbar
64,12%
Jakarta
100,00%
Bengkulu
71,15%
Lampung
70,40%
Kalsel
75,65%
Jateng
77,31%
DIY
75,19%
Bali
69,77%
Jatim
72,05%
Sulsel
74,19%
Rasio
Elektrifikasi
63%
2007
2008
2009
20 - 40 %
2010
64,3% 65,1% 65,8% 67,2%
Maluku
70,80%
Papua
29,25%
NTT
39,92%
NTB
52,88%
REALISASI (Tahun)
2006
Malut
70,34%
Papua Barat
58,24%
Sultra
56,46%
Banten
68,17%
Jabar
70,72%
41 - 60 %
Sulteng
64,84%
Babel
82,26%
Jambi
76,54%
Sulut
73,21%
Gorontalo
54,69%
Sumsel
72,71%
Sumbar
77,72%
> 60 %
RENCANA (Tahun)
2011
72,95%
2012
2013
75,9% 78,0%
2014
80,0%
Kondisi Kelistrikan Nasional (April 2012)
38,80
* Catatan:
4,53
74,44
0,68
27,52
28,20
249,2
277,14
13,7
287,24
JAYAPURA
BL
Data diambil pada saat beban puncak tertinggi
BL
BL
DM
7,3
41,6
BP
BL
DM
BP
BL
BP
0,23
51,77
52,00
9,9
43,9
-6
BL
53,8
33,3
642,06
BP
KUPANG
8,99
135,73
BP
DM
53,8
47,8
0,00
330
330
DM
BP
DM
48,90
0,3
BL
AMBON
SULSEL
DM BP BL
144,72
1.440
20.343
BP
KENDARI
BP BL
675,36
BL
22,9
23,2
9,69
26,11
BP
DM
DM
PALU
DM BP
LOMBOK
BL
BL
BP
BARITO
DM
BP
DM
BL
JAMALI
DM
TERNATE
78,97
2,26
DM
DM BP
SAMPIT
BL
35,80
BL
BL
273,57
BP
BELITUNG
21.783
BP
BP
29,00
2.303,00
2.332,00
DM
88,14
90,40
DM
12,4
BL
BANGKA
190,1
202,50
BP
-30,6
DM
SULBAGUT
MAHAKAM
27,94
KHATULISTIWA
BL
SUMBAGSELTENG
DM
: Daya Mampu
: Beban Puncak
: Balance (=DM-BP)
BATAM
271,90
BP
LEGEND:
DM
BP
BL
241,30
DM
1.755,70
1.794,50
SUMBAGUT
BL
Prakiraan Kondisi Kelistrikan 10 Tahun ke Depan
2,718
3,355
2011
533
563
2020
2011
2020
38,742
2020
2011
767
289
326
2,051
19,739
20,332
47,681
2011
159
105
2020
115
591
1,097
2011
182
2020
273
2020
2011
2,992
4,463
1,087
1,155
: Konsumsi Listrik
1,152
2011
9,641
4,601
4,551
18,596
LEGEND:
: Daya Mampu (MW)
: Beban Puncak (MW)
2020

Sesuai RUPTL PLN 2011-2020, diperkirakan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional adalah sebesar 8,46% pertahun.

Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut dan mendukung program MP3EI, telah direncanakan penambahan
kapasitas pembangkit hingga tahun 2020 sebesar 55.345 MW atau rata-rata sebesar 5.535 MW pertahun.

Memperhatikan bahwa kebutuhan tenaga listrik hingga tahun 2020 masih tinggi di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera, maka
kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit terbesar adalah di sistem kelistrikan Jawa-Bali (27.349 MW) dan Sumatera (14.045 MW).
Untuk itu, telah direncanakan pembangunan pembangkit berkapasitas besar seperti a.l. PLTU Mulut Tambang (MT) di Sumatera dan PLTU
1.000 MW ultra super critical di Jawa-Bali.

Sedangkan untuk sistem kelistrikan lainnya (di luar Jawa-Bali dan Sumatera), penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan
untuk menyelesaikan kekurangan penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, meningkatkan cadangan dan terpenuhinya
margin cadangan.
151,558
2011 2020 2011 2020
Transmisi Distribusi


15,630
10,126
5,744
918
7,439
1,018
80,566
54,564
11,243
2011 2020 2011 2020
Transmisi Distribusi
2011 2020 2011 2020
Transmisi
Distribusi
2011 2020 2011 2020
Transmisi Distribusi
2,419
555,204
393,510
3,137
9,867
2011 2020
Distribusi
22,255
2020
46,027
9,995
1,691
268,077
2011 2020
Distribusi
28,980
2011 2020
Transmisi
2011
Transmisi
40,558
9,725
159,209
28,057
Pengembangan Jaringan Transmisi & Distribusi
2011 2020 2011 2020
Transmisi Distribusi
*Sumber:
RUPTL PLN 2011-2020
Sampai dengan tahun 2020, total panjang jaringan transmisi yang akan dikembangkan adalah sepanjang 49.299 kms.
pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik masih merupakan pengembangan sistem dengan tegangan 500 kV dan 150
kV di sistem kelistrikan Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV, dan 70 kV untuk sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali.
Memperhatikan bahwa pembangunan pembangkit baru lebih banyak di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera, maka
untuk menyalurkan daya listrik tersebut, pembangunan jaringan transmisi di ke-dua sistem kelistrikan tersebut lebih
dikembangkan dibandingkan dengan sistem kelistrikan lainnya. Khusus untuk Sumatera, disamping telah dikembangkan
jaringan transmisi bertegangan 275 kV, direncanakan juga pengembangan jaringan transmisi bertegangan 500 kV untuk
memudahkan pengiriman daya dari Sumbagsel yang kaya akan sumber energi primer ke demand di Sumbagut.

Sampai dengan tahun 2020, total panjang jaringan distribusi yang akan dikembangkan adalah sepanjang 416.906 kms.
Pengembangan jaringan distribusi tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan keandalan dan mengakomodasi
tambahan pelanggan baru.
* dalam kms
Prioritas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
dalam 10 Tahun ke Depan

Pembangkit Tenaga Listrik







Menyelesaikan pembangunan proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II
Menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler
Menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi
setempat.
Mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah
yang berlimpah.
Mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM.
Mendorong pembangunan PLTU berteknologi ultra super critical berkapasitas 1.000 MW dalam upaya
mengurangi emisi.
Transmisi Tenaga Listrik







Menyelesaikan pembangunan transmisi terkait pendukung proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II
Menyelesaikan de-bottlenecking transmisi tenaga listrik (misal: pembangunan transmisi 500 kV di sistem
kelistrikan Sumatera sebagai backbone sehingga memudahkan pengiriman daya dari Sumbagsel yang kaya
akan sumber energi primer ke demand di Sumbagut)
Mengembangkan sistem interkoneksi Jawa-Sumatera sehingga daya listrik dari PLTU MT yang besar di
Sumatera dapat ditransfer ke Jawa.
Memperkuat sistem interkoneksi yang sudah ada di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera.
Mengembangkan sistem interkoneksi di sistem kelistrikan Kalimantan dan Sulawesi
Mengembangkan sistem interkoneksi Kalimantan Barat-Serawak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik khususnya pada waktu beban puncak untuk menghindari pemakaian pembangkit BBM.
Mengembangkan sistem interkoneksi Sumatera – Penisula Malaysia dalam rangka mengoptimalkan operasi
sistem dengan memanfaatkan perbedaan waktu terjadinya beban puncak antara ke-dua sistem tersebut.
Hambatan Dalam Pembangunan Infrastruktur
Penyediaan Tenaga Listrik
Bebarapa hambatan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur penyediaan
tenaga listrik antara lain:
 Keterbatasan kemampuan pendanaan, baik APLN maupun APBN
 Lamanya proses perizinan/rekomendasi dari instansi terkait seperti: Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan
Pemerintah Daerah.
 Permasalahan pengadaan/pembebasan lahan baik untuk pembangkit maupun
transmisi (ROW)
 Lamanya proses custom clearing di pelabuhan
 Tumpang tindih wilayah pengembangan panas bumi dengan wilayah cagar alam dan
atau wilayah taman nasional.
Listrik Murah dan Hemat untuk Masyarakat Tidak Mampu
Listrik
Listrik
Murah
dan
Hemat
Murah
(Rp/ kWh)
dan Hemat
(Rp/ kWh)
Rumah
Tangga
belum
berlistrik
Prioritas
Daerah dgn
RE < 40%
daerah
tertinggal dan
desa nelayan
Off Grid:
• PLTS
• Sistem sel surya
dengan Lampu
Hemat Energi
On Grid:
Setara 220 VA,
Percepatan Lisdes
dengan memperluas
jaringan
Sebaran Penyediaan Listrik Murah dan Hemat Untuk
RTS Nelayan Tahun 2012
Kalbar
425
Aceh
1.020
Kalteng
100
Kalsel
0
Kaltim
190
Sulteng
70
Sulbar
185
Sulsel
425
Sultra
140
Gorontalo
30
Sulut
20
Sumut
2.080
Sumbar
305
Riau
0
Jumlah RTS Nelayan yang
mendapat program Listrik Murah
dan Hemat adalah: 16.933
Kepri
275
Jambi
80
Babel
30
Bengkulu
20
Sumsel
100
Lampung
740
Banten
1.200
DKI
265
Jabar
1.785
Jateng
4.583
RTS : Rumah Tangga Sasaran
DIY
0
Jatim
2.270
Bali
220
NTB
235
NTT
25
Malut
25
Maluku
0
Pabar
60
Papua
30
Sebaran Penyediaan Listrik Murah Dan Hemat Untuk
RTS Daerah Tertinggal Tahun 2012
Kalbar
450
Aceh
600
Kalteng
75
Kalsel
150
Kaltim
225
Sulteng
750
Sulbar
375
Sulsel
300
Sultra
675
Gorontalo
225
Sulut
225
Sumut
450
Sumbar
600
Riau
0
Jumlah RTS Daerah Tertinggal
yang mendapat program Listrik
Murah dan Hemat adalah: 12.000
Kepri
150
Jambi
0
Babel
75
Bengkulu
450
Sumsel
525
Lampung
300
Banten
150
DKI
0
Jabar
150
Jateng
0
DIY
0
Jatim
375
Bali
0
NTB
600
NTT
975
Malut
525
Maluku
600
Pabar
600
Papua
1.425
Perkembangan Subsidi Listrik
93.18
82.1
73.0
62.1
Rp. Triliun 33.1
33.9
37.4
10.6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
www.djlpe.esdm.go.id
REALISASI (2005-2011) DAN RENCANA (2012-2014)
KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK NASIONAL
60,000
53,358
55,000
49,190
50,000
44,178
45,000
40,000
37,403
MW
35,000
30,000
26,750
29,354
30,477
31,077
31,602
2007
2008
2009
33,823
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2005
2006
2010
2011
2012
2013
2014
Rencana tambahan pembangkit baru
2012: 6.775 MW
2013: 5.012 MW
2014: 4.168 MW
Eksisting realisasi
Eksisting rencana
Tambahan pembangkit baru
PETA LOKASI PROGRAM PERCEPATAN 10.000 MW TAHAP I
TOTAL KAPASITAS:
9.911 MW (35 Proyek)
INDONESIA BARAT
(11 proyek: 1586 MW)
INDONESIA TIMUR
(14 Proyek: 835 MW)
1
2
30
4
25
6
5
26
3
29
7
37
28
8
27
9
35
32
10
33
13
11
11
JAWA-BALI
(10 Proyek: 7490
MW)
14
20
16
19
17
36
KALIMANTAN 5 PROYEK (625 MW)
25. PLTU 1 KALBAR – Parit Baru (2x50 MW)
26. PLTU 2 KALBAR – Bengkayan (2x27,5 MW)
27. PLTU 1 KALTENG – Pulang Pisau (2x60 MW)
28. PLTU 1 KALSEL – Asam Asam (2x65 MW)
29. PLTU KALTIM – Tl. Balikpapan (2x110 MW)
SULAWESI 4 PROYEK (220 MW)
30. PLTU SULUT – Amurang (2x25 MW)
31. PLTU GORONTALO – Anggrek (2x25 MW)
32. PLTU SULTRA– Kendari (2x10 MW)
33. PLTU SULSEL – Barru (2x50 MW)
MALUKU 2 PROYEK (44 MW)
34. PLTU MALUT - Tidore (2x7 MW)
35. PLTU MALUKU – Ambon (2x15 MW)
12
15
JAWA-BALI 10 PROYEK (7.490 MW)
11. PLTU 1 BANTEN – Suralaya (1x625 MW)
12. PLTU 2 BANTEN - Labuan (2x300 MW)
13. PLTU 3 BANTEN - Lontar (3x315 MW)
14. PLTU 1 JABAR - Indramayu (3x330 MW)
15. PLTU 2 JABAR – Pelabuhan Ratu (2x350 MW)
16. PLTU 1 JATENG – Rembang (2x315 MW)
17. PLTU 2 JATENG – Cilacap Baru (1x660 MW)
18. PLTU 1JATIM – Pacitan (2x315 MW)
19. PLTU 2 JATIM - Paiton (1x 660 MW)
20. PLTU 3JATIM – Tj. Awar Awar (2x350 MW)
NUSA TENGGARA 4 PROYEK (117 MW)
21. PLTU 1 NTB – Bima (2x10 MW)
22. PLTU 2 NTB – Lombok (2x25 MW)
23. PLTU 1 NTT – Ende (2x7 MW)
24. PLTU 2 NTT – Kupang (2x16,5 MW)
34
31
SUMATERA 10 PROYEK (1.431 MW)
1. PLTU NAD – Meulaboh (2x110 MW)
2. PLTU SUMUT – Pangkalansusu (2x220 MW)
3. PLTU SUMBAR – Teluk Sirih (2x112 MW)
4. PLTU 1 RIAU - Bengkalis (2x10 MW)
5. PLTU 2 RIAU – Selat Panjang (2x7 MW) *)
6. PLTU KEP. RIAU -Tj. Balai Karimun (2x7 MW)
7. PLTU RIAU - Tenayan (2x110 MW)
8. PLTU 3 BANGKA – Bangka Baru (2x30 MW)
9. PLTU 4 BANGKA – Belitung (2x16,5 MW
10.PLTU LAMPUNG – Tj. Selaki (2x100 MW)
18
23
22
21
24
PAPUA 2 PROYEK (34 MW)
36. PLTU 1 PAPUA - Timika (2x7 MW) **)
37. PLTU 2 PAPUA – Jayapura (2x10 MW)
*)
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
DALAM FTP I
INSTANSI
UTAMA
Koordinasi/
fasilitasi
Catatan:
dalam proses
selesai
PROGRAM
10.000 MW
TAHAP I
KESDM
PLN
KBUMN
RUPS
• Perencanaan ketenagalistrikan
• Kebijakan pasokan batubara
• Sertifikat Laik Operasi (SLO)
• Penandasahan import barang selesai
• Pendanaan transmisi terkait melalui APBN
• Mismatch batubara dengan boiler
• Endorsement perubahan kapasitas
Kemenko
Ekonomi
INSTANSI
PENDUKUNG
Penanggung Jawab
Pembinaan & Pengawasan
Pengadaan
Pelaksana di Lapangan
Penanggung Jawab Program
• Koordinasi program
• Penyelesaian hambatan
Kemenhut
• Izin pinjam pakai
lahan/tukar guling
Kemen
Ristek
• Alih teknologi
Kemen
Perind
• TKDN
Kemenkeu
Kemenhub
KLH
• Jaminan pemerintah
• Izin pengerukan
• Baku mutu lingkungan hidup
• Kebijakan fiskal
• Izin pemasangan SBNP
• AMDAL
• Pendanaan & pinjaman LN • Izin jetty/pelabuhan khusus
• Kemudahan pemeriksaan
barang/material di pelabuhan
BPN
• Izin penatagunaan tanah
• Pembebasan lahan
Pemda
• Izin survey
• Izin lokasi
• Pembebasan lahan
• Rekomendasi jetty
PROGRAM PERCEPATAN 10.000 MW TAHAP II
(Permen ESDM No. 01/2012)
TOTAL
SUMATERA
• PLTA
• PLTP
• PLTU
• PLTGB
TOTAL
: 476 MW
: 2.670 MW
: 531 MW
:
16 MW
: 3.693 MW
• PLTA
• PLTP
• PLTU
• PLTGB
• PLTG
TOTAL
KALIMANTAN
• PLTU
• PLTGB
• PLTG
TOTAL
SULAWESI
: 548 MW
:
8 MW
: 280 MW
: 836 MW
• PLTA
• PLTP
• PLTU
• PLTGB
TOTAL
: 190 MW
: 145 MW
: 360 MW
: 16 MW
: 711 MW
BALI + NUSA TENGGARA
JAWA
• PLTA
• PLTP
• PLTU
TOTAL
:
:
:
:
1.087 MW
2.010 MW
1.400 MW
4.497 MW
• PLTP
• PLTU
• PLTGB
TOTAL
: 65 MW
: 70 MW
: 8 MW
: 143 MW
MALUKU + PAPUA
• PLTP
• PLTU
• PLTGB
TOTAL
: 35 MW
: 116 MW
: 16 MW
: 167 MW
: 1.753
: 4.925
: 3.025
:
64
: 280
: 10.047
MW
MW
MW
MW
MW
MW
1.2 PENGERTIAN MURAH DAN HEMAT
EXISTING : 450 VA
 biaya beban Rp
4.950/bln
 biaya pemakaian kWh Rp
25.000/bln (variabel).
 Total : Rp.29.950
Masih Terasa Mahal
P
R
O
G
R
A
M
Penyambungan baru
menjadi setara 220
VA dengan
57 kWh/bln
(LEBIH HEMAT DARI
450 VA)
Biaya : Pemeriksaan
Instalasi Listrik,
Penyambungan, Uang
Jaminan Langganan
DITANGGUNG
(LEBIH MURAH)
Program Listrik Murah dan Hemat
MURAH DAN HEMAT
 On grid setara 220
VA (Tidak ada Biaya
beban Abonemen 57
kWh/bln berbentuk
voucher Rp 14.800
 Off grid dengan
PLTS/sistem sel
surya yang dibangun
Pemerintah

похожие документы